Sengaja menyematkan tanda tanya (?) pada judul opini ini. Alasannya, muncul asumsi skeptis bahwa apakah betul sudah ada atau belum rampung dirumuskan soal agenda politik kaum muda dalam menyambut Pemilu 2019.

Jujur saja, hingga tulisan ini diturunkan, publik belum menyaksikan substansi “agenda bersama” secara politis yang mengatasnamakan kaum muda Indonesia. Meskipun memang sudah mulai tampak semarak seremonial yang kemasannya seolah-olah menuju ke sana.

Asumsi lain yang juga tersirat dari judul opini ini, secara perspektif sosiologis bahwa kolektivisme kaum muda adalah sebuah satuan “identitas politik” bukan sekadar satuan “identitas statistik”. Sebagai satuan identitas politik, kaum muda tentu memiliki ruang aktualisasi tersendiri guna berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menguji asumsi-asumsi di atas, beberapa pertanyaan perlu kita ajukan. Benarkah di era pasca reformasi kaum muda diperhitungkan sebagai satuan identitas politik? Kalaupun benar, mungkinkah saat ini agenda politik kolektif kaum muda bisa dirumuskan? Seberapa jauh perumusannya bisa dilakukan? Bagaimana memasukkan unsur “representasi” atau “keterwakilan” dalam perumusan itu? Karena itu, agenda politik kolektif kaum muda menjadi relevan dan penting untuk terus digaungkan menjelang Pemilu 2019.

Signifikansi Kaum Muda

Berbicara kontestasi (pemilu) di mana saja akan melibatkan dua jenis aktor yaitu para pemilih sebagai “penentu” dan para kandidat (dan partai) sebagai “bintang”. Hal yang menarik untuk dicermati bahwa saat Pemilu 2019, kaum muda akan terbelah menjadi dua kategori besar.

Pertama, kaum muda pemilih (termasuk pemilih pemula) sebagai penentu. Kedua, para kandidat muda sebagai bintang.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 mengenai proyeksi penduduk Indonesia pada 2019, dari total sekitar 197.438.600 penduduk berhak pilih, terdapat sekitar 106.287.800 berusia 15-39 tahun pada saat pemilu di gelar.

Sementara jika kita berpijak pada rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2018, di 31 provinsi dalam pilkada serentak lalu, dari 160.756.143 pemilih terdapat sekitar 85.010.348 yang berusia 14-40 tahun.

Baik data kasar BPS maupun KPU di atas, menunjukkan bahwa sebagai satuan identitas statistik, kaum muda adalah penting! Namun persoalannya, dalam konteks di Indonesia sejauh ini kaum muda pemilih dan para kandidat muda tidak pernah tergalang sebagai sebuah satuan identitas politik.

Celakanya, berbagai upaya penggalangan -secara formal melalui partai politik, dan secara informal melalui aktivitas civil society organizations- yang telah berlangsung selama ini tidaklah terlalu menggembirakan hasilnya.

Padahal, signifikansi keberadaan kaum muda, sebagaimana ditegaskan oleh Dewanata dan Syaifullah (Rekonstruksi Pemuda: 2008): “pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan dapat menjadi agent of change”.

Begitupun pada literatures studi perubahan sosial, secara empiris kerap membuktikan peran kaum muda sebagai aktor atas terjadinya perubahan sosial-politik di suatu masyarakat atau negara. Contoh terkini, kiprah “Bro Saddiq” Syed Saddiq Abdul Rahman (Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia) dan Shamma Al Mazrui (Menteri Negara Urusan Pemuda di United Arab Emirates).

Kedua pemuda ini bisa menjadi role model bagi kaum muda di Tanah Air. Di usianya yang kurang dari 30 tahun, mereka tampil tidak hanya sebagai representasi kaum muda di masing-masing negaranya , tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa kaum muda mampu memimpin perubahan.

Mereka hadir dengan menawarkan solusi-solusi terbaik atas permasalahan di negerinya. Bukan tampil karena parasnya yang rupawan ataupun kapital (uang ) yang berhamburan, melainkan karena kompetensi dan prestasinya yang mengantarkan mereka menduduki posisi strategis itu.

Agenda Politik Kolektif

Rasa-rasanya belum terlambat, menjelang festival gagasan demokrasi pada 2019, kaum muda (baik kaum muda pemilih maupun para kandidat muda) harus segera bergegas merumuskan agenda politik kolektif. Kaum muda jangan hanya gencar menggelorakan semangat eliminasi atau peruntuhan gerontokrasi, yakni sistem yang tali kendalinya ada di tangan kaum tua, meng gantinya dengan meritokrasi.

Akan tetapi, juga menjadi keniscayaan untuk menawarkan opsi-opsi solusi atas permasalahan yang lekat dengan kaum muda itu sendiri. Setidaknya ada tiga persoalan mendesak yang kini patut menjadi perhatian bagi kaum muda.

Pertama, apa dan bagaimana solusi untuk mengurangi pengangguran di kalangan kaum muda? Sebab, jika mengacu data UNDP (2015) angka pengangguran penduduk usia muda (youth unemployment) Indonesia masih dalam peringkat tertinggi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, yakni mencapai 31,3%. Meskipun pada 2016 turun menjadi 19,4% (ILO, 2017), penting untuk dicatat bahwa angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia masih tinggi di bandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Kedua, bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba karena Indonesia kini menyandang status darurat narkoba. Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) seba gaimana dirilis oleh KORAN SINDO (2017) menyebutkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia merupakan terbesar di Asia, yakni mencapai 5,1 juta orang. Sungguh memprihatinkan, 40% di antaranya berasal dari kalangan kaum muda (pelajar dan mahasiswa).

Ketiga, tidak kalah penting mencermati laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan bahwa sepanjang 2017 terdapat lebih dari 143 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan jaringan internet. Mayoritas pengguna in ternet tersebut 66,2% adalah mereka yang berusia 13-34 tahun, yang notabene kalangan kaum muda. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2017) menyebutkan ada lebih dari 700.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita yang tidak akurat dan bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech). Menyikapi data tersebut, sudah sepantasnyalah kaum muda untuk ambil bagian meng edukasi masyarakat agar lebih sadar dalam mencerna segala informasi atau berita yang diperoleh dari jaringan internet, media sosial (medsos).

Sudah barang tentu masih banyak persoalan di negeri ini yang membutuhkan solusi-solusi terbaik dari kaum muda. Sebagaimana yang diyakini oleh Bung Hatta (1944): “Saya percaya akan kebulatan hati pemuda Indonesia, yang percaya akan kesanggupannya berjuang dan menderita (berdaya tahan yang kuat dan semangat)”.

Semoga saja kaum muda tidaklah sekadar sorak-sorai riuh laksana cheerleaders, tetapi jadilah pemain yang secara kolektif menentukan arah laju pertandingan dan meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilu 2019. Dengan begitu, harapan founding fathers terhadap kaum muda agar menjadikan Indonesia bangsa besar dan disegani di dunia dapat terwujud.

(Ditulis oleh Rahmat Saleh, Kandidat Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI)

 http://koran-sindo.com/page/news/2018-08-08/1/2/Agenda_Politik_Kaum_Muda_

PPK LIPI on Twitter

Go to top

Artikel terkait