Jakarta, Demokrasi Rakyat – Kemana suara buruh di Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun  2019 nanti? Sinyal kuat dukung mendukung jagoan Capres dan Cawapres oleh serikat buruh/pekerja sudah terlihat. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada hari buruh atau dikenal May Day, kemarin sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, maju bertarung di Pilpres 2019. Dalam kesepakatan dukungan itu, KSPI dengan Prabowo Subianto, melakukan kontrak politik, apabila Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, maka praktik kerja kontrak (outsourching) dihapus.

Nah, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dalam keputusan organisasinya, belum resmi memutuskan Capres yang layak didukung. Namun, Mudhofir Khamid, Presiden KSBSI, bersama aktivis lainnya sudah membentuk Relawan Jokowi (Rejo), mendorong Joko Widodo (Jokowi) maju untuk presiden dua periode kalinya. Begitu juga dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), sepertinya arah dukungan politiknya ke Jokowi, sementara Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menyatakan tetap independen.

Dalam agenda diskusi publik yang diadakan Kluster SDM dan Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan tema “Prospek Politik Buruh 2019” Triyono, peneliti LIPI, mengatakan peta kekuatan politik buruh di Pilpres 2019 masih tetap diperhitungkan. Namun, peta kekuatan politik buruh di tahun 2019 nanti, sepertinya kurang signifikan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kekuatan politik buruh kurang signifikan, diantaranya, kondisi serikat buruh/pekerja saat ini masih banyak yang mengalami konflik internal. 

“Konflik internal dalam organisasi buruh/pekerja berdampak pada kekuatan basis massa yang terpecah-pecah. Akibatnya, sudah ada tercatat  15 konfederasi serikat buruh/pekerja, belum lagi serikat buruh /pekerja lainnya yang belum memiliki konfederasi jumlahnya mencapai ratusan,” ujarnya, di Gedung Seminar LIPI, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Juli 2018.

Ditambah lagi, kondisi jumlah anggota serikat buruh semakin tahun semakin menurun. Tahun 2017, jumlah anggota serikat buruh/pekerja di Indonesia jumlahnya hanya mencapai sekitar 2,7 juta. Jumlah itu menurun drastis sejak tahun 2007, yang pada saat itu jumlahnya mencapai 3,4 juta orang. Ditambah lagi, militansi mengorganisir buruh yang dilakukan aktivis buruh/pekerja pun semakin tahun semakin redup, termasuk juga manajemen organisasinya masih kurang profesional.

“Jadi tak heran, minat orang yang bekerja di perusahaan untuk masuk serikat buruh/pekerja berkurang, karena minimnya sosialisasi dalam bentuk pengorganisiran,” pungkasnya.

Tak bisa dibantah, dampak era digitalisasi atau Revolusi Industri 4.0, saat ini sangat berpengaruh terhadap jumlah penurunan tenaga kerja. Karena kecanggihan teknologi digitalisasi saat ini, dampaknya telah menghilangkan beberapa profesi buruh/pekerja dalam perusahaan.

Kesimpulannya, peta kekuatan politik buruh di Pilpres 2019 tetap ada, namun tak jauh beda di Pilpres 2014. Maksudnya, serikat buruh/pekerja punya pilihan sikap dalam menentukan jagoan Capres-Cawapresnya. Namun urusan identitas politik untuk mempengaruhi jagoan mereka, kurang begitu terlihat. Salah satu penyebab posisi tawar politik serikat buruh/pekerja kurang begitu diperhitungkan, karena ada penurunan jumlah anggota serikat buruh/pekerja yang semakin menurun di Indonesia.

“Ditengah banyaknya persoalan internal, serikat buruh/pekerja harus melakukan konsolidasi ulang. Karena kekuatan buruh sebenarnya terletak pada kualitas jumlah anggota dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai,” ujarnya.

Perkuat Ideologi             

Dalam urusan ideologi politik, serikat buruh/pekerja pun belum menunjukan politik identitasnya. Hal itu disebabkan, serikat buruh/pekerja di Indonesia masih lebih berkutat pada isu-isu ketenagakerjaan dan upah layak. Tapi dalam penguatan ideologi politik buruh, Triyono menilai ideologi politik buruh belum mengakar.

“Identitas ideologi gerakan buruh masih sebatas politik taktis. Memang sudah ada sebagian tokoh gerakan buruh yang memiliki identitas ideologi politik buruh.Tapi ideologi politik buruh itu belum terlalu mengakar ke basis massa mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Hafidz Arfandi, aktivis Trade Union Right Centre (TURC), memaparkan sejak era reformasi bergulir, sebenarnya serikat buruh/pekerja sudah melakukan politik praktis untuk berambisi merebut kekuasaan. Faktanya, pada tahun 1999, serikat buruh/pekerja sudah melahirkan partai seperti Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Pekerja Indonesia. Kemudian, pada Pemilu 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat dan Pemilu 2009, ada Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Namun, selama tiga kali ikut peserta Pemilu, suara untuk memilih partai buruh/pekerja  terbilang tidak begitu signifikan. Lanjutnya, setiap pertemuan lintas serikat buruh/pekerja, sampai saat ini masih banyak tokoh aktivis pergerakan buruh memimpikan, jika suatu hari nanti Indonesia akan memiliki Partai Buruh yang solid dan modern.

“Untuk mencapai impian agar Indonesia memiliki Partai Buruh yang solid dan modern, syaratnya serikat buruh/pekerja memang harus bisa duduk bersama. Lalu melakukan konsolidasi nasional membuat format partai politik buruh yang modern kedepannya,” ujarnya.

Atau alternatif lainnya, serikat buruh/pekerja bisa berafiliasi dengan partai politik yang ada saat ini dalam rangka agenda membela kepentingan buruh. Pasalnya, jika serikat buruh/pekerja hanya berjuang sendiri atas nama kekuatan buruh memang tidak terlalu kuat. Jadi, memang dibutuhkan sebuah strategi politik, seperti yang dilakukan serikat buruh/perkerja yang ada di Eropa selama ini.

Menurutnya juga, sejak beberapa kali Pemilu, beberapa serikat buruh seperti KSPSI, KSBSI dan KSPI, sudah menempatkan pengurusnya menjadi calon legislatif (Caleg) diberbagai daerah. Sebagian ada yang terpilih dan sebagian ada yang tidak terpilih. Oleh sebab itulah, dia menyarankan, ditengah tantangan serikat buruh/pekerja semakin banyak tantangannya, harus lebih membuka ruang gerakan sosial, dengan menggandeng organisasi lain dalam rangka memperkuat posisi tawar politik buruh.

Menyikapi peta Pilpres 2019, dia juga mengatakan kekuatan serikat buruh/pekerja tak jauh beda dengan Pilpres 2014, karena terpecah belah lagi. Dia memaklumi, terpecahnya suara serikat buruh/pekerja di Pilpres 2019 nanti, itu hal yang wajar dalam berdemokrasi. Intinya, ketika aktivis buruh/pekerja itu bisa mempengaruhi kepentingan mereka dalam waktu jangka panjang.

“Tidak hanya di Pilpres saja suara buruh terpecah menentukan jagoan mereka. Agenda Pilkada Serentak 2018 juga suara buruh terpecah belah dalam menentukan sikap kepentingan politiknya. Jadi itu hal yang wajar dalam demokrasi,” ungkapnya. (Andreas Hutagalung)

Berita ini dimuat dalam http://demokrasirakyat.com/2018/07/peta-kekuatan-politik-buruh-di-pilpres-2019-akan-kembali-terulang/

PPK LIPI on Twitter

Go to top

Artikel terkait