Politik Buruh Dalam Era Bonus Demografi

Triyono*

 

Bagi buruh pendirian partai masih menjadi isu yang hangat, apalagi juga didukung adanya momentum bonus demografi. Di samping itu pesta demokrasi tinggal 2 tahun. Hal ini berarti tinggal menyisakan waktu yang sedikit bagi buruh untuk menyusun kekuatan politik. Dalam perkembangannya buruh merupakan salah satu element kekuatan masyarakat yang berperan dalam arah pembangunan bangsa.

Kekuatan buruh telah diamati dan dikalkukasi sejak lama baik dari kalangan pengamat, birokrat, akademisi, pengusaha maupun dari partai politik. Kalkulasi tersebut mengakibatkan buruh menjadi salah satu kekuatan yang diperebutkan oleh partai politik. Bahkan sebelum Indonesia merdeka partai berhaluan buruh sudah muncul ke kancah politik nasional.

Kemudian bagiamana kondisi politik saat ini? Kondisi saat ini sangat memberikan peluang bagi tumbuhnya partai buruh karena bersamaan dengan adanya momentum bonus demografi. Bonus demografi sendiri merupakan suatu keadaan dimana usia produktif lebih tinggi daripada angka ketergantungan.

Kemudian jika melihat lebih lanjut dalam kancah politik nasional, saat ini terjadi mobilitas politik dan distorsi politik. Mobilitas politik didefinisikan partai politik sebagai area mencari pekerjaan bukan untuk menyerap aspirasi publik. Kemudian mobilitas politik tersebut sangat erat hubungannya dengan bonus demografi.

Hal tersebut dapat dilihat dari angkatan kerja yang tidak terserap di lapangan kerja, menempatkan partai sebagai peluang mencari pekerjaan sehingga semakin menyuburkan munculnya partai politik. Akibatnya banyak suara kepentingan rakyat tidak mampu diserap secara maksimal.

Perubahan paradigma dan distorsi kepentingan sangat kental dalam era politik saat ini. Dimana tujuan awal berdirinya partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh kekuasaan, akan berubah menjadi arena mencari pekerjaan. Partai politik bukan lagi sebagai pelopor pendidikan demokrasi tetapi justru sebagai usaha politik, sejajar dengan usaha perusahaan perkebunan, farmasi dan sebagainya.

Dimana ada CEO dan pemilik saham. Anggota partai politik sebagai pencari kerja masuk perusahaan partai yang dikuasai CEO. Hal ini sangat beralasan dengan sempitnya lapangan kerja dan tuntutan hidup tinggi menjadikan mereka bermaksud mulia dengan bergabung partai politik.

Selanjutnya bagaimana hubungan bonus demografi dengan prospek partai buruh. Jika moment bonus demografi dapat tangkap dengan terciptanya kesempatan kerja, dan angkatan kerja dapat terserap maka gerakan politik buruh akan berpotensi menguat. Namun sebaliknya jika bonus demografi tidak dimanfaatkan, maka bencana tingginya pengangguran berakibat prospek partai buruh akan semakin suram.

Jika pengangguran makin tinggi maka partai buruh akan terdelegitimasi suaranya. Hal ini karena ada perbedaan perspektif yang mendasar antara penganggur dengan buruh. Buruh menginginkan kebaikan dan kelayakan di tempat kerja serta hak-hak yang terjamin. Dampak dari tuntutan tersebut mengakibatkan tertutupnya sebagian peluang kesempatan kerja bagi penganggur. Karena adanya tuntutan tersebut mengakibatkan jumlah pasar kerja semakin berkurang.

Kemudian jika momen bonus demografi dengan ditandai penyerapan tenaga kerja sektor formal yang cukup besar maka, dapat dimanfaatkan oleh gerakan buruh. Gerakan buruh akan berpotensi memperluas basis suara kepada pekerja sektor formal. Dengan adanya kondisi seperti ini maka pihak di luar pemerintah, pengusaha dan buruh yaitu para pencari kerja justru akan sangat mendukung gerakan buruh.

Namun sebaliknya jika tingkat pengangguran semakin tinggi akibat tidak berhasilnya memanfaatkan bonus demografi berupa jumlah usia kerja produktif dan terserap di lapangan kerja maka gerakan buruh akan ditentang dan tidak laku. Hal ini dikarenakan suara gerakan buruh akan bertentangan dengan suara para pencari kerja yang notabenenya berbeda kepentingan.

Buruh memperjuangkan hak-hak buruh berupa peningkatan kesejahteraan. Tuntutan buruh tersebut akan berdampak terhadap pasar kerja. Semakin tinggi tuntutan buruh maka efisiensi semakin tinggi, akibatnya banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berbeda dengan para pencari kerja. Para pencari kerja menginginkan adanya peluang dan kesempatan kerja yang luas. Jika kondisi ini tidak tercipta maka dipastikan bahwa chaos social akan terjadi.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin mudah karena, pasar kerja yang demikian tinggi tuntutannya baik dari segi kualifikasi maupun dari produktivitasnya. Oleh karena itu akibat pasar bebas yang tanpa diimbangi dalam peningkatan kapasitas serikat buruh akan berdampak negatif. Buruh akan semakin teralienasi dalam percaturan politik praktis maupun dalam persaingan pasar kerja. Hal ini pun Nampak ketika tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok memasuki dunia pasar kerja Indonesia banyak serikat buruh yang menolak.

Melihat tantangan tersebut maka seyogyanya buruh harus melihat bahwa moment bonus demografi sebagai kesempatan emas untuk kembali meraih kejayaan. Kejayaan tersebut salah satu indikatornya dengan memperluas cakupan kepesertaan serikat buruh dan terbentuknya partai buruh yang kuat dan meraih suara yang signifikan dalam pemilihan umum.

 

*Peneliti Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Dimuat di Harian Bali Post, Kamis 26 Januari 2017

http://balipost.com/read/opini/2017/01/26/72082/politik-buruh-dalam-era-bonus-demografi.html

PPK LIPI on Twitter

Go to top

Artikel terkait