Kerusakan lingkungan dan dampak bagi penduduk saat ini

Tanggal 22 April 2020 seluruh dunia memperingati Hari Bumi, dan tahun ini merupakan tahun ke 50 sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 1970. Peringatan ini secara mendasar memiliki tujuan untuk mengingatkan kembali perlunya memperhatikan bumi serta melihat bagaimana manusia memperlakukan bumi dengan berbagai kekayaan alam di dalamnya. Diharapkan kesadaran akan lingkungan semakin  meningkat di berbagai kalangan di seluruh dunia. Penetapan hari bumi tersebut, diawali oleh adanya protes keras dari masyarakat di Amerika Serikat (AS) yang di komandoi oleh politisi dan senator AS yaitu Gaylord Nelson. Protes tersebut muncul akibat terjadinya pencemaran minyak di salah satu kawasan di negara bagian California (http://www.nelsonearthday.net/earth-day/). Kemudian pada tanggal 20 Maret 1970, Nelson berhasil menggerakkan sekitar 20 juta penduduk AS untuk turun ke jalan melakukan protes tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 22 April, secara resmi ditetapkan sebagai hari bumi. Penetapan hari bumi ini juga menunjukkan keberhasilan dari mobilisasi masa atau gerakan bersama dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga keseimbangan lingkungan.

Manusia memiliki kontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Pengerukan sumber daya alam dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan telah menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem. Hal ini terjadi tidak terlepas dari terus bertambahnya jumlah penduduk dunia yang kemudian menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Pembukaan lahan hutan terus dilakukan secara masif dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, semua dilakukan secara tidak terkendali. Dampak kerusakan lingkungan sudah nyata terlihat dari adanya fenomena pemanasan global yang berimplikasi pada perubahan iklim yang memicu semakin intensif nya berbagai kejadian bencana terkait iklim. Bencana hidrometeorologi merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi di seluruh dunia dengan kerugian yang mencapai 44 juta USD (UNISDR, 2016).

Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming5 above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate (high confidence). (IPCC, 2018)

Menilik kembali tahapan perkembangan peradaban manusia, mulai dari manusia hingga pada tahapan masyarakat agraris, telah dibangun sebuah konsep yang menekankan pada keseimbangan pada alam dan manusia karena disadari bahwa hanya daya dukung alam yang dapat mendukung keberlanjutan kehidupan manusia (Zambon dkk, 2019). Namun kemudian ketika terjadi revolusi industri, jumlah penduduk terus meningkat dengan signifikan dan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia juga terus dilakukan. Bahkan hal tersebut terus berlangsung hingga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Di sisi lain, berbagai produksi materi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia justru menimbulkan banyak sisa-sisa pembuangan diantaranya polusi udara dan air.  Berbagai bencana akibat polusi sudah terjadi sejak awal abad ke 20, diantaranya bencana asap akibat polusi di Belgia pada tahun 1939, kemudian bencana akibat polusi udara pada tahun 1948 dan terakhir pada tahun 1952 di London yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 4000 jiwa (Shi dkk, 2019). Semua kejadian bencana tersebut merupakan akibat nyata dari produksi yang berlebihan akibat jumlah penduduk dan upaya mengejar kesejahteraan penduduk tanpa mempertimbangkan keberlanjutan di masa mendatang.

Kerusakan lingkungan yang terus menerus terjadi hingga sekarang juga terlihat dari munculnya berbagai penyakit yang diperparah oleh kondisi lingkungan yang semakin mengalami degradasi. Salah satu contohnya adalah bencana epidemologi, Virus COVID 19 saat ini. Amstrong dkk (2020) menyebutkan bahwa ada kaitan antara kondisi lingkungnan dengan penyakit akibat virus. Virus COVID 19 disinyalir diakibatkan oleh adanya transmisi virus ini dari hewan ke manusia melalui media hewan lainnya yang di perjualbelikan di pasar (Amstrong dkk, 2020). Berbagai jenis penyakit yang sebelumnya telah dibuktikan ada kaitannya dengan degradasi lingkungan adalah munculnya pandemi ebola di Afrika Tengah tepat terjadi ketika terjadinya perubahan lahan dan perubahan kondisi iklim telah menyebabkan kelelawar dan simpanse berkumpul di kawasan yang menjadi sumber makanan (Ibid.). Perubahan ekosistem sudah akan terjadi secara besar-besaran, salah satu contohnya setelah kebakaran hutan besar di Australia. Ekosistem yang berubah sudah tentu akan terus memberikan ancaman baru bagi kehidupan manusia jika tidak diikuti dengan upaya yang bijaksana dalam pelaksanaan pembangunan dan juga perubahan pola konsumsi.

Kembali mengingat kearifan lokal yang ada di Indonesia

Berbagai bencana yang terjadi akibat ulah manusia dan saat ini bencana pandemic COVID 19, seharusnya menjadi momentum bersama untuk konsisten dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan secara ideal. Konsep dalam agenda pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bukanlah hal yang baru, namun justru sudah tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Nilai-nilai keseimbangan di masa lalu semakin tergerus akibat adanya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang bersifat material.

Dampak kerusakan lingkungan yang sudah meluas di berbagai belahan bumi, mendorong banyaknya para peneliti kembali mengungkapkan pentingnya untuk menggunakan pendekatan yang bersifat budaya dalam pembangunan (Martin dkk, 2010). Dalam tulisannya tentang Traditional Ecological Knowledge, disebutkan bahwa manusia pada masa-masa mendatang harus terus beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya energy dan sumber daya alam lainnya. Pendekatan budaya dan nilai-nilai yang  bersifat tradisional akan menjadi semakin penting karena adanya pertimbangan keseimbangan ekologi (Martin dkk, 2010). Tradisi lokal yang ada di berbagai kelompok masyarakat telah terbukti mampu mendukung umat manusia tanpa adanya intervensi atau bantuan dari luar komunitasnya (Ibid.).

Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa juga memiliki beragam pengetahuan lokal untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Beberapa diantaranya adalah Tri Hita Karana di Bali yang bertujuan menjaga keseimbangan alam yang terdiri dari keseimbangan manusia dengan lama, manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Sang Maha Pencipta, sistem sasi di wilayah Indonesia timur yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam, dan juga berbagai kebijaksanaan yang sudah diturunkan dari nenek moyang sebuah komunitas seperti ilmu pamali di Kampung Naga, Tasikmalaya dan juga bagi komunitas Badui di Banten dan juga Suku Anak Dalam di Jambi. Semua menunjukkan bahwa di masa lalu alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan  manusia.

Konsep Tri Hita Karana di Bali, sebagai salah satu contohnya, sudah dijadikan dasar dalam melakukan pembangunan dan diterapkan dalam kehidupan sehari sehari ratusan tahun yang lalu (Pitana, 2010). Konsep tersebut digunakan dalam pola pengaturan sistem pengairan irigasi untuk persawahan. Sumber dari air adalah di pegunungan yang juga diyakini sebagai tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Kemudian air di distribusikan secara merata dan bergilirian secara adil mengikuti pola struktur lahan. Sistem pengaturannya sepenuhnya menggunakan konsep tata ruang alam. Keseimbangan antara manusia dan lingkungan juga tercermin dalam kehidupan sehari hari masyaraka di Bali yang lekat dengan tradisi budaya. Kearifan lokal yang disudah dikembangkan oleh pendahulu kita pada umumnya mengedepankan adanya hak bagi alam sebagaimana kita juga memiliki hak untuk mendapatkan ruang di bumi ini. Hanya keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang akan membantu manusia untuk dapat hidup sejahtera.

Pembangunan yang menjauhkan manusia dari alam dan meningkatkan wilayah perkotaan

Kehilangan keharmonisan hubungan antara alam dan penduduk tidak terlepas dari pola pembangunan yang diterapkan. Salah satu contohnya adalah penetapan standard tertentu untuk mengukur kesejahteraan. Secara global dan juga nasional, berbagai ukuran kesejahteraan disusun dengan menggunakan indicator yang bersifat umum. Indeks kualitas hidup salah satunya dan juga ukuran kemiskinan. Terdapat target untuk mencapai kesejahteraan dengan mengutaakan angka pertumbuhan ekonomi akibatnya pembangunan akan bias pada pertumbuhan ekonomi dan seringkali terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Kemudian, ukuran kesejahteraan yang disusun secara generik juga menyebabkan terjadinya perubahan orientasi pemenuhan kebutuhan pangan.

Adanya kebijakan untuk mengkonsumsi beras sebagai upaya pemenuhan karbohidrat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan pola makan bagi masyarakat yang sebelumnya lebih  banyak menggantungkan pemenuhan pangan mereka dari potensi lokal seperti sagu, ubi, dan jenis makanan lain selain beras (Romdiati dkk, 2019). Setelah dikenalkan pada makanan lain selain yang terdapat di lingkungan mereka, pada akhirnya masyarakat akan menggantungkan hidupnya pada bahan makanan yang didatangkan dari luar daerah. Selanjutnya ketergantungan mereka pada alam sekitar menjadi berkurang dan akan dengan mudah untuk lahan dialihfungsikan menjadi non pertanian dan non perkebunan. Masifnya alih fungsi lahan juga terlihat dari kecenderungan meningkatkan laju urbanisasi dan mengkotanya daerah daerah yang sebelumnya merupakan wilayah perdesaan. Pada tahun 2020, diperkirakan persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan sudah melebihi 50 persen. Tantangan akan lebih besar dalam menjaga keseimbangan antara penduduk dan lingkungan.

Beberapa strategi sudah banyak dikembangkan diantaranya dengan mendorong pembangunan kota yang lebih hijau, mengutamakan solusi yang berpihak pada lingkungan. Namun, ada hal yang masih menjadi permasalahan laten yaitu hubungan antara desa dan kota. Migran dari desa di kota masih sulit dikendalikan selama orientasi pembangunan di desa tidak diutamakan untuk mensejahterakan penduduk di desa. Minat untuk bekerja di sector pertanian terus menunjukkan penurunan karena tidak terdapat kompensasi yang signifikan bagi generasi muda untuk bertahan di perdesaan (Ningrum dan Wiratri, 2017). Berdasarkan target yang disebutkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan, perlu adanya konektifitas antara perdesaan dan perkotaan. Konektifas akan memberikan keuntungan yang seimbang di kedua wilayah. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat membantu dalam pengendalian mobilitas penduduk dari desa ke kota karena manfaat ekonomi di desa sudah dapat diakomodasi melalui semakin membaikny konektifitas desa dan kota. Melalui keseimbangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, diharapkan keseimbangan antara penduduk dan lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan akan lebih mudah terwujud.

Selamat Hari Bumi.

Ditulis oleh Gusti Ayu Ketut Surtiari

Peneliti Penduduk dan Lingkungan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Amstrong, F., Capon, A., McFarlane, R. 2020. Coronavirus is a wake-up call: our war with the environment is leading to pandemics. https://theconversation.com/coronavirus-is-a-wake-up-call-our-war-with-the-environment-is-leading-to-pandemics-135023

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

Martin, J. F., Roy, E. D., Diemont, S. A. W., & Ferguson, B. G. (2010). Traditional Ecological Knowledge (TEK): Ideas, inspiration, and designs for ecological engineering. Ecological Engineering, 36(7), 839–849. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2010.04.001

Ningrum, V. dan Wiratri, A. 2017. Pemuda dan Pertanian Berkelanjutan: Dependensi, Strategi, dan Otonomi Petani. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Pitana, I. (2010). Tri Hita Karana – The Local Wisdom of the Balinese in Managing Development. Trends and Issues in Global Tourism, 139–150. doi:10.1007/978-3-642-10829-7_18 

Romdiati, H., Surtiari, GAK., Khaterina, LK., Kusumaningrum, D., Prasojo, APS. 2019. Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya. Yayasan Obor. Jakarta

Shi, L., Han, L., Yang, F., & Gao, L. (2019). The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects. Sustainability, 11(24), 7158. https://doi.org/10.3390/su11247158

UNCRD. 2017. Rural-Urban Connectivity in Achieving Sustainable Regional Development.

UNISDR. 2016. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, The UNISDR. Geneva.

Zambon, I., Cecchini, M., Egidi, G., Saporito, M. G., & Colantoni, A. (2019). Revolution 4.0: Industry vs. agriculture in a future development for SMEs. Processes, 7(1). https://doi.org/10.3390/pr7010036

powered by social2s

#MencatatCovid19

Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada publik pada 2 Maret 2020, terdapat 2 kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak 2 bulan terakhir enam puluh negara di dunia melaporkan warganya yang terinfeksi. Hingga saat ini lebih dari 89.000 orang terjangkit dan data terus bertambah  [1]. 

 

Distribusi Coronavirus COVID-19 oleh Johns Hopkins CSSE (Data diakses 3 Maret 2020)

 

Bukan kali pertama pernyataan resmi dikeluarkan Indonesia lebih lambat dari negara lain. Pada kasus SARS 2003, pemerintah  Indonesia mengumumkan kesiagaan pada hari ke duapuluh setelah berbagai negara terlebih dahulu bersiap menghadapi wabah yang mematikan hampir 8 ribu jiwa [2]. 

Melihat yang rencana penanganan pandemi, secara garis besar cenderung menempatkan jatuhnya korban ke dalam kategori “socially neutral” - kaya, miskin semua memiliki risiko keterpaparan yang sama. Hingga saat ini rencana penanganan pandemi tidak memprioritaskan kelompok rentan dalam hal ini warga dalam status ekonomi miskin [3,4]. 

Fakta bahwa pada kondisi penyebaran wabah yang pernah terjadi sebelumnya telah mengakibatkan besarnya korban pada kelompok masyarakat miskin baik secara hitungan jatuhnya korban jiwa dan kerugian ekonomi dengan cepat terlupakan. 

 

Kelompok miskin dan pandemi flu dalam 100 tahun terakhir

Sebelum COVID -19 merebak, dunia mencatat berbagai macam pandemi yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban pada kelompok ekonomi miskin.

Peringatan atas 100 tahun Spanish flu baru saja dilakukan. Wabah influenza yang terjadi tahun 1918 dikenal sebagai Spanish flu karena pertama kali merebak di Spanyol. Pada rentang 1918-1919 terdapat hampir lima puluh juta penduduk dunia tidak terselamatkan. 

Tentu saja saat itu sistem peringatan dini tentang penyebaran wabah belum tersedia. Masyarakat Spanyol menganggap wabah flu ini sebagai lelucon [5]. Baru setelah Raja Alfonso XIII yang berdiam di Madrid dilaporkan terjangkit flu, pemerintah mulai sadar bahwa wabah ini harus ditangani. 

Namun saat itu sudah terlambat, di tengah Perang Dunia I sebagian besar warga berada di medan perang. Mereka yang bekerja di pabrik senjata tidak bisa mengambil waktu beristirahat karena produksi amunisi harus terus berjalan. Tidak lama, pergerakan tentara juga menyebabkan wabah menyebar ke seluruh daratan Eropa. 

Korban terus bertambah,dalam waktu satu bulan menjangkiti seluruh belahan dunia. Sejarah mencatat, di India 18,5 juta orang meninggal, lalu 138 ribu orang di Mesir- bahkan sampai ke Samoa Barat yang sebelumnya dianggap wilayah aman karena lokasinya jauh dari episentrum. Kelas pekerja di Eropa yang saat itu tinggal berdesakan dalam rumah yang sempit dan sanitasi buruk adalah jumlah korban terbesar yang jatuh [7]. Tempat tinggal mereka berubah menjadi cawan petri (petri dish) penyebaran flu.  

Setelah Perang Dunia II berakhir flu jenis lain kembali mewabah. Tahun 1957 pandemi “Asian Flu” dilaporkan [7]. Virus H2N2 ditemukan di Singapura kemudian mencapai Hong Kong hingga daratan Amerika Serikat. Ketika mencapai Eropa, pabrik ditutup untuk mengurangi penyebaran. Akibatnya kelompok pekerja tidak memiliki pendapatan. Paling tidak 14 ribu orang di Inggris meninggal karena tidak memiliki akses pemeriksaan medis.  Diseluruh dunia diperkirakan 1.1 juta orang meninggal.

Dunia belum memasuki dekade pertama millenium yang baru pada April 2009 swine flu (flu babi) yang disebabkan virus H1N1 menyebar secara luas setelah pertama kali di deteksi di Amerika Serikat [8]. Laporan CDC Amerika Serikat mencatat 575.400 kematian di seluruh dunia.

Lagi-lagi data menunjukkan angka kematian penduduk di negara-negara miskin Amerika Selatan 20 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang terinfeksi dan tinggal di Eropa. Bahkan risiko kematian bagi mereka yang tinggal di Amerika Selatan tiga kali lebih tinggi dibanding penduduk paling miskin yang tinggal di Inggris [9]. 

Dampak lain wabah tersebut adalah kesalahpahaman penyampaian informasi yang menyebabkan peternak babi menjadi sasaran. Saat swine flu merebak tahun 2009, harga jual babi merosot menjadi Rp 13 ribu per ekor sehingga peternak merugi. Sampai-sampai Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI ) mengusulkan supaya pemerintah mengganti istilah flu babi menjadi Flu A seperti di Amerika Utara.

 

Dalam peta diatas  WHO mencatat Indonesia memiliki rencana nasional 

yang diterbitkan tahun 2006 untuk menghadapi merebaknya  Flu Burung

 

(Sumber : WHO -National Plans for Pandemic Preparedness and Risk Management, 2020

https://extranet.who.int/sph/influenza-plan)

 

 

Tidak “Socially Neutral

Komunitas global memahami bahwa pandemi seperti yang diuraikan diatas membawa dampak yang merusak tatanan masyarakat selain risiko morbiditas. Bahkan dampaknya disamakan dengan bencana Indian Ocean Tsunami 2004 [3,10,11]. Bencana  yang meluluhlantakkan berbagai negara di sepanjang pesisir Samudra Hindia dengan korban lebih dari 200 ribu jiwa. Tsunami 2004 yang juga melanda Aceh menunjukkan penduduk yang tadinya berada di dalam kelompok miskin mengalami kesulitan untuk bertahan saat bencana bahkan banyak yang tidak mampu mengembalikan posisi perekonomian setelah proses pemulihan berakhir. Kelompok ini juga akan terdampak paling parah jika wabah berjangkit di komunitasnya [12,11].  

Berbagai literatur menunjukkan kelompok ekonomi menengah dan atas memiliki kesempatan lebih besar untuk mengurangi tingkat keterpaparan [12,13]. Pada tingkat individu maupun rumah tangga mereka mampu menurunkan faktor risiko baik dalam situasi pandemi maupun bencana seperti tsunami dan gempa bumi. 

Misalnya aksi panic buying; selang beberapa jam setelah pengumuman dua kasus COVID-19  di Indonesia harga masker langsung melonjak tajam. Panic buying membuat masyarakat berbondong membeli masker sehingga harga pasaran berlipat bahkan mencapai Rp 350 ribu untuk harga normal Rp 25 ribu. Munculnya rumor bahwa isolasi akan diberlakukan kebutuhan pokok juga menjadi sasaran kenaikan harga terutama di sekitar Depok dimana lokasi kasus pertama dilaporkan. 

Akumulasi ”persiapan” yang dilakukan oleh kelompok menengah dan atas menimbulkan distorsi harga dan mengganggu persediaan di tingkat pasar. Pada situasi ini kelompok masyarakat miskin  tidak diuntungkan. Fluktuasi harga yang terlalu besar membuat mereka tertinggal start dalam bersiap menghadapi risiko terburuk dan berakhir sebagai penonton saja.

Posisi kelompok ini semakin rentan apabila tinggal di lokasi dengan kualitas lingkungan yang buruk atau jauh dari fasilitas kesehatan. Pada rumah tangga yang tidak memiliki akses air bersih atau harus membeli air akan menurunkan prevalensi untuk sanitasi. Akibatnya mempercepat proses transmisi. Selain itu penyebaran virus ini melalui udara yang terinhalasi atau terhirup lewat hidung dan mulut sehingga masuk dalam saluran pernafasan. Permukiman dengan kerapatan bangunan tinggi, jumlah penghuni yang padat dalam satu unit tempat tinggal dipastikan berdampak pada tingginya tingkat keterpaparan terhadap virus. 

Berikutnya, lemahnya daya tawar di tempat bekerja. Jika pada akhirnya wabah merebak dan pada skenario terburuk tempat kerja terpaksa merumahkan karyawan dalam jangka waktu tertentu- bagaimana keluarga tersebut dapat terus bertahan? Kelompok miskin yang berprofesi sebagai pekerja harian misalnya akan kehilangan pendapatan yang dipergunakan untuk mendukung kesiapan menghadapi pandemi. Situasi akan semakin parah pada rumah tangga dengan orang tua tunggal. Tidak adanya mekanisme social safety net akan memaksa pencari nafkah keluar rumah dan menambah risiko keterpaparan.

Mungkin saat ini pemerintah sudah menyiapkan banyak skenario kesehatan menghadapi pandemi yang sudah mengakibatkan terganggunya ini. Akan tetapi perencanaan pengurangan risiko merebaknya COVID-19 di Indonesia perlu mempertimbangkan kembali intervensi yang mampu menjawab permasalahan sosial terutama membantu kelompok miskin yang rentan. Dengan memahami konteks bahwa pandemi bukan sebuah peristiwa yang bersifat “socially neutral” dan bukan pula semata isu pharmaceutical akan mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa dan mengurangi kerugian ekonomi secara lebih efektif [14]. 

 

Ditulis Oleh Syarifah Aini Dalimunthe

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Graduate School of Environmental Studies - Nagoya University

 

Referensi 

  1. Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Available online: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (diakses pada Mar 2, 2020).      
  2. CNN.com - Indonesia faces SARS battle - Apr. 6, 2003 Available online: http://edition.cnn.com/2003/WORLD/asiapcf/southeast/04/05/indonesia.sars/ (diakses pada Mar 2, 2020).
  3. Mamelund, S.E.; Shelley-Egan, C.; Rogeberg, O. The association between socioeconomic status and pandemic influenza: Protocol for a systematic review and meta-analysis. Syst. Rev. 2019, 8, 5. DOI : https://doi.org/10.1186/s13643-018-0931-2
  4. World Bank. 2016. Global crisis risk platform (English). Washington, D.C. : World Bank Group. 
  5. John M. Barry. The great influenza The epic story of the deadliest plague in history.2004.Viking Books: New York, New York, USA.546 pp
  6. Wever, P.C.; van Bergen, L. Death from 1918 pandemic influenza during the First World War: A perspective from personal and anecdotal evidence. Influenza Other Respi. Viruses 2014, 8, 538–546. DOI: 10.1111/irv.12267
  7. Lycett, S.J.; Duchatel, F.; Digard, P. A brief history of bird flu. Philos. Trans. R. Soc. B Biol. Sci. 2019, 374. DOI: 10.1098/rstb.2018.0257
  8. Fineberg, H. V. Global health: Pandemic preparedness and response - Lessons from the H1N1 influenza of 2009. N. Engl. J. Med. 2014, 370, 1335–1342. DOI: 10.1056/NEJMra1208802
  9. Simonsen, L.; Spreeuwenberg, P.; Lustig, R.; Taylor, R.J.; Fleming, D.M.; Kroneman, M.; Van Kerkhove, M.D.; Mounts, A.W.; Paget, W.J.; Echenique, H.; et al. Global Mortality Estimates for the 2009 Influenza Pandemic from the GLaMOR Project: A Modeling Study. PLoS Med. 2013, 10, e1001558.
  10. Mamelund, S.E. 1918 pandemic morbidity: The first wave hits the poor, the second wave hits the rich. Influenza Other Respi. Viruses,2018, 12, 307–313. DOI: 10.1111/irv.12541
  11. Brennan, R.J.; Rimba, K. Rapid health assessment in Aceh Jaya District, Indonesia, following the December 26 tsunami. EMA - Emerg. Med. Australas.2005, 17, 341–350. DOI: 10.1111/j.1742-6723.2005.00755.x
  12. Chinzorig, T.; Sugiyama, K.; Aida, J.; Tsuboya, T.; Osaka, K. Are social inequalities in influenza vaccination coverage in Japan reduced by health policy? Prev. Med. Reports 2019, 16, 100959.
  13. Uscher-Pines L, Duggan PS, Garoon JP, Karron RA, Faden RR. Planning for an influenza pandemic: social justice and disadvantaged groups. Hastings Cent Rep. 2007;37:32–39
  14. Rosenfield PL. The potential of transdisciplinary research for sustaining and extending linkages between the health and social sciences. Soc Sci Med 1992; 35: 1343 - 57.


 

powered by social2s

#MencatatCovid19

 

Komitmen membangunan ketahanan penduduk untuk mengurangi risiko bencana

Pada tahun 2015 hampir seluruh dunia menyatakan sepakat untuk lebih serius dalam mengurangi risiko bencana. Kesepakatan tersebut tertuang di dalam dokumen Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana/ PRB (Sendai Framework for Action) 2015-2030. Bencana yang harus dikurangi risikonya meliputi bencana akibat iklim, geologi hingga bencana akibat penyakit yang menjadi epidemi dan pandemi. Terdapat empat prioritas utama yaitu memahami risiko secara terintegrasi, meningkatkan upaya tata kelola yang baik, membangun kesiapsiagaan melalui investasi dalam PRB, dan mengupayakan pemulihan yang lebih baik pascabencana (UNDRR, 2015).

Membangun ketahanan adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan oleh seluruh negara untuk memastikan bahwa setiap penduduk dapat mengatasi, mengantisipasi dan juga dapat pulih kembali setelah bencana. Berbagai arahan untuk berbagai negara juga disebutkan diantaranya pentingnya memiliki dan menerapan tata kelola kebencanaan yang adaptif dengan mengutamakan saling kerjasama dan kolaborasi antar berbagai negara dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana di berbagai level. Sendai Framework juga mengamanatkan untuk mempertimbangkan pendekatan yang bersifat pro-lingkungan atau mengutamakan solusi yang bersifat alam sehingga berbagai bencana termasuk bencana akibat penyakit dapat dihindari.

Setelah hampir lima tahun upaya mengimplementasikan Kerangka Kerja Sendai dilakukan, saat ini dunia mengalami ancaman yang sama yaitu virus COVID-19. Virus COVID-19 yang diumumkan pada bulan Januari dengan pusat penyebaran pertama ada di Provinsi Wuhan, dengan cepat telah menyebar ke berbagai negara termasuk negara Indonesia yang pertama kali mengumumkan adanya pasien positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Bahkan saat ini penyebaran virus di luar China lebih cepat dengan korban jiwa yang terus meningkat (WHO, 2020) .

Berbagai negara berupaya untuk melakukan kebijakan masing-masing untuk mengatasi penyebaran. Strategi mendasar yang harus dilakukan sebagian besar mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Diantaranya penetapan status pandemi dan bencana akibat virus hingga kebiasaan sehari hari seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan secara konsisten, menjaga jarak atau social dan physical distancing, mengurangi aktifitas di keramaian dan menyarankan untuk bekerja dan belajar dari rumah. Berbagai arahan tersebut kemudian menjadi dasar dan panduan bagi setiap negara yang terdampak langsung termasuk Indonesia. Karakteristik masing-masing daerah akan memberikan gambaran tingkat keterpaparan yang berbeda-beda.

Penyebaran yang sangat cepat menunjukkan adanya persoalan dalam komunikasi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana termasuk COVID-19 (Zhang dkk, 2020). Sebagaimana halnya dengan bencana alam atau akibat dari perubahan iklim, kesiapsiagaan merupakan hal yang menjadi dasar untuk mengurangi terjadinya kerugian materi dan korban jiwa. Jika melihat pola kejadian bencana COVID-19, terlihat dengan jelas bahwa kesiapsiagaan di berbagai negara termasuk Indonesia khususnya masih sangat minim. Hal ini terlihat dari minimnya kesiapan dalam peralatan medis serta skenario untuk menghadapi dampak ikutan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yaitu dampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya penduduk. Saat ini, berbagai kerugian telah di alami baik langsung maupun tidak langsung oleh penduduk. Beberapa diantaranya adalah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata, transportasi, jasa, dan khususnya penduduk dengan pekerjaan di sektor informal yang penuh dengan ketidakpastian. Walaupun tidak terinfeksi oleh virus namun, penduduk rentan akan selalu menjadi kelompok yang  terdampak paling parah.

 

Kelompok rentan: Mengalami dampak berlipat

Berbagai pembahasan tentang penduduk rentan terhadap COVID-19, penduduk yang tergolong sebagai kelompok ekonomi rendah, pekerjaan yang tidak tetap, penduduk di permukiman kumuh dan padat penduduk yang sangat rentan terhadap COVID-19. Tingkat keterpaparan menjadi semakin tinggi mengingat mereka harus menghadapi dua risiko dalam waktu yang bersamaan. Risiko terhadap bencana alam dan kemudian risiko menjadi korban dari COVID-19. Penduduk miskin di perkotaan, saat ini menghadapi kenyataan adanya keterbatasan kemampuan layanan kesehatan yang berkelindan dengan ketiadaan akses terhadap layanan terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Kerentanan penduduk di permukiman kumuh dan padat kemudian di perparah oleh ketidakmampuan untuk melakukan anjuran menjaga jarak dan juga menggunakan masker serta selalu mencuci tangan untuk kebersihan.

Keniscayaan untuk selalu mencuci tangan setiap saat akan menjadi semakin membebani karena keterbatasan akan akses terhadap air bersih. Hampir seluruh penduduk di permukiman kumuh padat penduduk di Jakarta Utara dan sekitarnya harus membeli air dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga air yang disalurkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PAMD). Jika selama ini air yang dibeli dengan harga yang mahal tentunya akan menjadi semakin berat saat ini ketika mereka juga harus kehilangan pekerjaan akibat terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi secara regional. Kelompok rentan lainnya adalah mereka yang masih harus tinggal di pengungsian akibat bencana alam. Anjuran menjaga jarak akan menjadi sangat sulit dilakukan.

Penanganan bencana COVID-19 memperlihatkan berbagai kontradiksi terkait dengan protokol penanganan bencana alam dan protocol penanganan bencana COVID-19. Misalnya, kesiapan yang dilakukan oleh suatu daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana berupa penyiapan lokasi pengungsian akan bertentangan dengan anjuran untuk berdiam di rumah dan menjaga jarak fisik untuk mencegah penularan. Salah satu contohnya adalah di Phillipina, Palang Merah setempat sedang mempersiapkan diri menghadapi ancaman Thypoon yang biasanya akan tiba pada bulan Mei. Namun, menghadapi penyebaran virus COVID-19, penyediaan jarak yang ideal bagi lokasi pengungsian menjadi masalah tersendiri (UNDRR, 2020). Kelompok penduduk ini juga menjadi semakin rentan akibat risiko yang bersifat sistemik.

 

Mengapa membangun ketahanan terhadap bencana alam tidak mampu menahan terhadap bencana akibat penyakit?

Membangun ketahanan terhadap beragam tekanan atau bencana dalam satu waktu periode waktu yang sama masih menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Selama ini, membangun ketahanan masih dipisahkan berdasarkan jenis aktor, level, dan bahkan jenis bencana. Misalnya, ketahanan penduduk menghadapi bencana banjir, ketahanan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana kekeringan. Bencana COVID-19 ini mengingatkan kembali kita untuk melihat risiko bencana benar-benar sebagai hal yang kompleks dan sistemik. Selama ini berbagai literature sudah menyebutkan tentang pentingnya melihat risiko secara terintegrasi namun dalam implementasi masih sangat sulit dilakukan.

Memahami risiko terhadap ancaman yang lebih dari satu akan memberikan keleluasaan dalam memahami seberap rentan dan kuatnya ketahanan masyarakat menghadapi bencana (Pardoe, 2016). Kebutuhan akan kapasitas atau sumber daya akan berbeda dan juga lama waktu untuk dapat pulih kembali pascabencana akan berbeda dalam konteks risiko yang bersifat sistemik dan ganda. Masyarakat yang mengalami risiko lebih dari satu bencana akan mengalami keterlambatan dalam melakukan pemulihan dalam menghadapi bencana lainnya atau bencana lain yang muncul setelah menghadapi bencana saat ini (lihat gambar).

Screen_Shot_2020-04-22_at_10.12.34.png

(Sumber: Pardoe, 2016)

 

Selanjutnya, hal yang juga penting adalah memahami risiko dengan lebih terintegrasi sudah dikemukakan di dalam Kerangka Kerja Sendai 2015-2030, dalam prioritas pertama yaitu memahami risiko lebih dari sekedar memahami bahaya. Perlu adanya keterkaitan antara bahaya yang bersifat ganda (multi hazards)  dengan keterpaparan dan kerentanan (UNDRR, 2020). Risiko bencana adalah bersifat dinamik dan multidimensi yang akan selalu berubah sepanjang waktu. Bencana COVID-19 menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi adalah multidimensi yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Munculnya bencana penyakit tidak  terlepas dari adanya kerusakan lingkungan yang sudah meluas di berbagai wilayah (Amstrong dkk, 2020). Adanya trasmisi penyakit dari hewan ke manusia melalui perantara makanan yang bersumber dari hewan menunjukkan telah terjadi ketidakseimbangan antara alam dan manusia.

Bencana COVID-19 ini memberikan peringatan untuk memahami risiko dengan lebih luas yaitu meliputi penyebab dari risiko lain yang diakibatkan oleh sebuah risiko (cascading risk) pada berbagai level dan jangkauan waktu yang berbeda (UNDRR, 2020).  Oleh karena itu, upaya sungguh-sungguh untuk mempertimbangkan kompleksitas dari risiko sudah menjadi sangat perlu dan harus segera dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan jika kerjasama antar pihak di berbagai level dapat diwujudkan.

 

Ditulis oleh Gusti Ayu Ketut Surtiari

Peneliti Penduduk dan Lingkungan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Amstrong, F., Capon, A., McFarlane, R. 2020. Coronavirus is a wake-up call: our war with the environment is leading to pandemics. https://theconversation.com/coronavirus-is-a-wake-up-call-our-war-with-the-environment-is-leading-to-pandemics-135023

Pardoe, J. (2016). Multiple and more frequent natural hazards - The vulnerability implications for rural West African communities.

UNISDR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 1. Third World Conference on Disaster Risk Reduction, Sendai, Japan, 14-18 March 2015. https://doi.org/A/CONF.224/CRP.1

UNDRR. 2020. Why does understanding the systemic nature of risk matter in the midst of COVID-19?. https://www.preventionweb.net/news/view/71228

WHO. 2020. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Zhang, L.; Li, H.; Chen, K. Effective Risk Communication for Public Health Emergency: Reflection on the COVID-19 (2019-nCoV) Outbreak in Wuhan, China. Healthcare 2020, 8, 64.

powered by social2s

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), dan Lembaga Demografi FEB UI menyelenggarakan Seminar mengenai dilema mudik di masa pandemi Covid-19 ini. Seminar yang berbasis web (webinar) melalui aplikasi zoom ini diselenggarakan pada Selasa, 14 April 2020 pukul 13.00 – 15.00 WIB.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh peneliti LIPI, Dr. Rusli Cahyadi, dan tim panel ilmu sosial, terlihat responden yang merencanakan akan mudik masih cukup besar. Namun demikian, rencana tersebut masih bisa berubah tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan karantina wilayah ataupun PSBB hingga pembukaan informasi pasien (lokasi) dan riwayat perjalanan pasien tampaknya akan mempengaruhi keputusan akhir calon pemudik.

Pembicara kedua, Dr. Chotib Hasan memusatkan perhatian pada pola mudik penduduk DKI Jakarta. Menurut peneliti Lembaga Demografi FEB UI ini, sekitar 3,8 juta jiwa atau sekitar 36 persen dari penduduk DKI Jakarta akan melakukan mudik lebaran jika tidak dilakukan intervensi dari pemerintah. Intervensi ini bisa berupa pelarangan orang melakukan mudik di daerah asal mudik dan penutupan lokasi di daerah tujuan mudik.

Kemudian Dr. Sukamdi menjelaskan bahwa persoalan mudik dalam kondisi saat ini tidak hanya berhadapan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, misalnya (1) hambatan antara berupa sarana dan prasarana transportasi yang terbatas; (2) regulasi yang diterapkan di daerah asal sangat ketat; (3) ‘penolakan’ dari komunitas di daerah asal.

Webminar yang dimoderatori oleh Dr. Herry Jogaswara (P2 Kependudukan LIPI) ini juga menampilkan Pembahas Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc (Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Narahubung Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19). Hadir dalam diskusi Webinar ini peserta dengan berbagai latar belakang seperti akademisi, praktisi hingga masyarakat umum.

#LIPI#kependudukan#BersatuLawanCovid19#CuciTangan#MaskerUntukSemua#TidakMudik#JagaJarak#DirumahAja

93500807_2550583455180085_9007970355989446656_o.jpg

powered by social2s
Go to top