Menurut The 1951 Refugee Convention, pengungsi merupakan seseorang yang melarikan diri dari rumah dan negaranya karena ‘ketakutan akan penganiayaan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dan pendapat politik’. Selain itu banyak pula pengungsi yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindari bencana alam atau buatan manusia. Data PBB (2020) menyebutkan setiap menit 20 orang meninggalkan segalanya untuk menghindari perang, penganiayaan, teror, bencana hingga pandemi. Indonesia sendiri saat ini menjadi rumah sementara bagi 13.623 pengungsi dari 49 negara, dimana 28 persennya adalah anak-anak (UNHCR, 2020).

The 1951 Refugee Convention dan 1967 Protocol disusun untuk melindungi para pengungsi di seluruh dunia karena mereka termasuk orang yang paling rentan. Konvensi dan protokol yang dikeluarkan oleh PBB tersebut memastikan pengungsi mendapatkan perlakuan layak di negara penerima. Kemudian hak-hak pengungsi dirinci lebih detil dalam The 1951 Refugee Convention yang meliputi hak untuk tidak diusir dari negara penerima, hak unuk tidak di hukum karena memasuki wilayah negara secara ilegal, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas bantuan, hak kebebasan beragama, hak mengakses pengadilan, hal atas kebebasan bergerak/berpindah di dalam teritori negara penerima, hak untuk mendapatkan identitas dan dokumen perjalanan serta yang paling penting adalah hak untuk dilindungi.

Situasi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia tentu saja berdampak bagi para pengungsi. Berita yang dilansir BBC News (2020) menyebutkan dua pengungsi etnis minoritas Rohingnya di Bangladesh dinyatakan positif COVID-19 pada pertengahan Mei ini. Kondisi ini terntu saja cukup mengkhawatirkan karena dua orang tersebut tinggal di kamp pengungsian bersama dengan sekitar 1.900 orang lainnya. Kondisi pengungsian yang sulit untuk menerapkan physical distancing dan keterbatasan fasilitas termasuk air untuk mencuci tangan lebih sering akan meningkatkan potensi penyebaran virus. Kamp pengungsian tujuannya memang dibangun sebagai ‘tempat sementara’ namun batasan ‘sementara’ ini sering menjadi dalam hitungan tahun hingga menampung beberapa generasi pengungsi (Raju & Ayeb-Karlson, 2020). Kondisi kamp yang dihuni banyak orang dalam jangka waktu tahunan tentu saja akan menciptakan lingkungan kumuh yang sulit dijaga kebersihannya dan rentan penularan berbagai macam penyakit dan virus termasuk COVID-19.

Lain halnya dengan kondisi di Indonesia, Kementerian Luar Negeri, UNHCR dan IOM (2020) menyebutkan saat ini belum ada pengungsi yang terinfeksi COVID-19. Meskipun bukan negara yang meratifikasi The 1951 Refugee Convention dan 1967 Protocol, Indonesia tetap berupaya untuk menjalankan mekanisme nasional untuk penanganan pengungsi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM termasuk dalam situasi pandemi COVID-19. Selama masa pandemi ini pemerintah Indonesia telah membekali pengungsi dengan informasi dan alat perlindungan diri seperti masker, alat sanitasi dan disinfektan (Pramudyani, 2020). Dalam menangani pengungsi Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 serta asa kemanusiaan, non-refoulement, dan hak asasi manusia.

Walaupun hingga saat ini pengungsi di Indonesia belum ada yang menjadi korban COVID-19, pemerintah perlu mengantisipasi potensi penyebaran virus di kelompok pengungsi ini. Misalnya kondisi fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta saat ini sudah dihuni sebanyak 250 pengungsi perang asal Afganistan, Somalia dan Myanmar (voi.id, 2020). Daya tampung fasilitas ini memang untuk 1.000 orang, namun situasi pandemi yang mengharuskan physical distancing sudah cukup sulit diterapkan. Belum lagi keterbatasan sarana prasarana lainnya yang mana pengungsi harus memakainya secara bergantian, hal ini tentu saja meningkatkan risiko penularan. Pengungsi tidak memiliki hak untuk bekerja sehingga berimbas pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat bergantung pada pemerintah setempat dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Beban pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 secara umum juga berimbas pada kelancaran pemberian bantuan kebutuhan sehari-hari pengungsi.

Pengungsi memang termasuk dalam kelompok paling rentan di masa pandemi COVID-19 ini. Kesulitan memperoleh informasi karena kendala bahasa menjadikan hambatan utama para pengungsi untuk mengakses bantuan, layanan hingga cara untuk melindungi diri sendiri dari bahaya virus (Kluge dkk, 2020). Kondisi ini sudah pasti akan meningkatkan risiko tertular virus di kelompok pengungsi. Kondisi pembatasan sosial hingga lockdown juga mengganggu pihak pemerintah maupun lembaga internasional untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Saat memperketat pergerakan penduduk, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya pada kelompok pengungsi dan memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat pengungsi untuk mengakses layanan kesehatan dan informasi.

Pandemi ini secara signifikan telah mempengaruhi ketahanan dan kerentanan pengungsi di seluruh dunia. Belajar dari pengalaman masa lalu, untuk melindungi pengungsi dari paparan virus COVID-19 pemerintah harus hadir untuk merespon kebutuhan pengungsi termasuk akses kesehatan (San Lau, 2020). Pemerintah juga harus memberikan akses dan layanan kesehatan yang sama dengan penduduk lokal dan tanpa diskriminasi, terutama bagi negara yang sudah meratifikasi The 1951 Refugee Convention dan 1967 Protocol. Jangan sampai COVID-19 menjadikan pengungsi yang sudah rentan secara eksponensial menjadi lebih rentan.

Pada masa pandemi COVID-19 ini PBB mengkampanyekan bahwa kita semua perlu berjuang dan bekerja sama untuk dunia yang lebih inklusif dan setara, dunia di mana tidak ada yang tertinggal termasuk para pengungsi. Setiap orang diharapkan mengambil peran untuk membawa perubahan dan perbedaan. Setiap orang, termasuk pengungsi, dapat berkontribusi pada masyarakat dan #EveryActionCounts dalam upaya menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif dan setara.

Selamat Hari Pengungsi Sedunia 2020, Every action counts!

 

Ditulis oleh Inayah Hidayati, Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

BBC News. (2020, 15 Mei). Virus corona: 'Ribuan orang kemungkinan meninggal' setelah dua pengungsi Rohingya positif mengidap Covid-19. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52671664.

Kluge, H. H. P., Jakab, Z., Bartovic, J., D'Anna, V., & Severoni, S. (2020). Refugee and migrant health in the COVID-19 response. The Lancet395(10232), 1237-1239.

Pramudyani, (2020, 30 April). Tidak ada pengungsi di Indonesia yang terinfeksi COVID-19.https://jateng.antaranews.com/internasional/berita/1454902/tidak-ada-pengungsi-di-indonesia-yang-terinfeksi-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews

Raju, E., & Ayeb-Karlsson, S. (2020). COVID-19: How do you self-isolate in a refugee camp?. International Journal of Public Health, 1.

San Lau, L., Samari, G., Moresky, R. T., Casey, S. E., Kachur, S. P., Roberts, L. F., & Zard, M. (2020). COVID-19 in humanitarian settings and lessons learned from past epidemics. Nature Medicine26(5), 647-648.

UNHCR. (2020). Refugee Population Statistics. Datasheet. https://www.unhcr.org/asia/data.htmldiakses pada 20 Juni 2020.

United Nations. (2020). World Refugee Day. https://www.un.org/en/observances/refugee-day. diakses pada 20 Juni 2020.

VOI.id. (2020, 13 Mei).  COVID-19 di Jakarta: Nasib Malang Pengungsi Perang di Episenter Penularan. https://voi.id/berita/5862/covid-19-di-jakarta-nasib-malang-pengungsi-perang-di-episenter-penularan

The 1951 Refugee Convention

1967 Protocol

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015

powered by social2s

 

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 lebih parah dibandingkan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi 1998, usaha mikro, kecil dan menengah masih bisa bertahan, bahkan mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja bagi pekerja yang ter-PHK akibat krisis ekonomi tersebut (Septyaningsih dan Rahardjo, 2020). Pandemi COVID-19 menyebabkan terpuruknya semua sektor ekonomi, baik usaha besar, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sektor usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (99%) dan menjadi sumber pendapatan bagi 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2015). Pandemi COVID-19 tidak saja berdampak pada perusahaan besar tetapi juga berdampak pada kelangsungan usaha kecil dan menengah dan pekerjanya. Penurunan dan penjualan pendapatan serta terganggunya distribusi bahan baku sebagai imbas COVID-19 menyebabkan pelaku usaha mengurangi kegiatan produksi bahkan menghentikan produksi. Kondisi ini berpengaruh pada penggunaan tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 37.000 pelaku usaha kecil menengah terkena dampak COVID-19 (Rakhma dan Setiawan, 2020). Diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar karena tidak semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berjumlah 56 ribu lebih, melaporkan kondisi usahanya. Sementara itu, data Kemenaker per 27 Mei 2020 mencatat dampak COVID-19 menyebabkan jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan sebanyak 1.058.284 orang dan pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 380.221 orang. Sedang sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 318.959 orang. total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.757.464 orang (Kemenaker, 2020).

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bekerjasana dengan Kemenaker dan Lembaga Demografi FEB UI melakukan survei online melihat dampak COVID-19 terhadap kelangsungan usaha dan tenaga kerja serta strategi yang dilakukan. Survei dilakukan pada tanggal 24 April – 2 Mei 2020. Tulisan ini menggunakan data hasil survei tersebut.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kelangsungan Usaha

Pada awal masa pandemi COVID-19, pemerintah mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Kemudian dikeluarkan PP No 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi aktivitas di tempat umum, bekerja di rumah, meliburkan tempat kerja, pusat perdagangan dan sebagainya. Bagi dunia usaha, kondisi pandemi ini berpengaruh pada kegiatan produksi karena penurunan penjualan, kelangkaan pasokan bahan baku dan sebagainya.

Berdasarkan hasil survei LIPI, pandemi COVID-19 menyebabkan 39,4% pengusaha menghentikan kegiatan produksi, dan 57,1% usaha tetap berjalan tetapi produksi menurun. Usaha yang banyak terhenti kegiatan usaha adalah jenis usaha yang banyak melakukan interaksi dengan orang lain, seperti perdagangan ritel sebesar 45,2%, jasa kemasyarakatan sebesar 49,8%. Begitu juga jenis usaha yang membutuhkan modal dan tenaga kerja yang cukup banyak, seperti sektor konstruksi dan bangunan sebanyak 44,2%, dan jasa perusahaan sebesar 50,7%. Sementara usaha yang mengurangi produksi hampir terjadi pada semua sektor ekonomi, tetapi menonjol pada sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, pertambangan dan penggalian, dan usaha sektor pertanian.

Kehilangan pekerjaan atau terkena PHK adalah dampak yang dialami pekerja pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 15,6% pekerja kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Hampir semua sektor ekonomi melakukan pengurangan jumlah pekerja, namun sektor tertinggi yang adalah usaha di sektor konstruksi dan bangunan (29,3%), dan sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (28,9%).

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas pertanian  adalah mereka yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap di usaha pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga dengan menerima upah baik barang atau uang dengan sistim pembayaran harian atau borongan, seperti buruh tani. Sementara pekerja bebas non pertanian, usahanya selain sektor pertanian, seperti pertambangan, perdagangan, bangunan, jasa dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tukang/kuli bangunan atau tukang service AC, yang bekerja jika ada panggilan kerja. Hasil survey mencatat sebanyak 55,3% pekerja bebas berhenti bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kemudian sebanyak 37,8% pekerja bebas menyatakan bahwa tawaran pekerjaan semakin berkurang selama pandemi COVID-19.

Strategi Bertahan dimasa Pandemi COVID-19

Strategi bertahan hidup adalah suatu tindakan yang dilakukan setiap orang untuk dapat mempertahankan hidupnya melalui pekerjaan atau apapun yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei, strategi yang dilakukan pengusaha untuk kelangsungan usaha adalah merumahkan karyawan, yang dilakukan oleh 49,6% pengusaha. Strategi lain adalah menekan biaya tenaga kerja dengan mem-PHK karyawan. Keputusan PHK karyawan diambil oleh 39% pengusaha untuk menjaga kelangsungan usahanya. Selama dirumahkan, perusahaan tetap memenuhi kewajibannya membayar gaji pekerja dengan jumlah yang lebih kecil dari sebelum pandemi, sebagian perusahaan tidak memberi gaji tetapi fasilitas kesehatan BPSJ tetap dibayarkan. Hasil survei menunjukkan sebanyak 35% pengusaha memberikan gaji sesuai ketentuan, 37% mengurangi jumlah gaji, dan 28% tidak membayar gaji pekerjanya. Namun demikian, kemampuan bertahan usaha ditengah COVID-19 bervariasi, sebanyak 41% usaha hanya mampu bertahan selama 3 bulan sampai bulan Agustus 2020, sebanyak 24% mampu bertahan salam 3-6 bulan. Namun mayoritas pengusaha hanya mampu bertahan dan membayar gaji karyawan sampai 3 bulan kedepan dan lewat 3 bulan, yaitu bulan Agustus usaha mereka akan terhenti.

Bagi pekerja bebas, strategi bertahan yang banyak dilakukan adalah melakukan usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup, seperti usaha berdagang makanan (57%). Usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup dilakukan karena sebagian besar pekerja bebas (58%) tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan selama masa pandemi.  Selama penerapan PSBB masyarakat hanya berdiam dirumah agar terhindar dari tertular COVID-19. Kondisi ini menjadi peluang bagi pekerja yang sedang menganggur dengan berusaha kecil-kecilan menjual barang kebutuhan sehari-hari untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Pada saat ini, ditengah masyarakat banyak bermunculan usaha dagang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan sembako. Sebagian mereka menjadi re-seller, barang diambil langsung dari distributor kemudian ditawarkan pada masyarakat sekitar tempat tinggal. Penjualan dilakukan secara  langsung maupun secara online menggunakan media sosial (Whatsapp) pada masyarakat sekitar yang banyak berdiam dirumah. Mengingat lingkupnya tidak terlalu luas hanya lingkungan tetangga, penjualan dilakukan dengan diantar langsung ke rumah dan pembayaran dilakukan pada saat barang diterima (Cash On Delivery). Strategi usaha ini cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sembako, tanpa harus keluar rumah.

Merespons permasalahan yang dihadapi keluarga-keluarga terdampak pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman melalui program sebagai berikut 1) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako. PKH diberikan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan asupan nutrisi dalam bentuk uang. Sementara Program Sembako diberikan pada 20 juta keluarga berupa kebutuhan pokok dasar pangan, seperti beras, telur dan lain lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah bantuan diberikan tepat sasaran. 2) Keringanan biaya listrik kepada masyarakat berupa penggratisan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450V selama 3 bulan (April-Juni) dan pemotongan sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya 900 V. Bantuan keringanan beban listrik ini langsung dalam bentuk pengurangan tagihan biaya listrik rumah tangga. Bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kebijakan pemerintah bagi usaha UMKM dengan membebaskan pembayaran bungan dan penundaan pokok angsuran KUR bagi usaha yang terkena dampak COVID-19, paling lama selama 6 bulan. Pembebasan pajak UMKM selama 6 bulan.

Ditulis oleh Devi Asiati, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi

Rakhma, Sakina dan Dian Setiawan (2020, 17 April). Sebanyak 37.000 UMKM terdampak virus Corona. https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona.

Septyaningsih, Iit dan Budi Rahardjo. (2020, 16 April). Beda Nasib UMKM Akibat Covid 19 dengan Krisis 1998. https://republika.co.id/berita/q8v373328/beda-nasib-umkm-akibat-covid19-dengan-krisis-1998

Kementerian Koperasi dan UKM (2015). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) tahun 2012 – 2017.

P2 Kependudukan, Kemenaker dan LD FEB UI. (2020), Survey Online: Dampak COVID 19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia

powered by social2s

 

Kemunculan virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebar begitu cepat telah mengguncang hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberi imbas pada hampir semua sektor kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang selama ini diakui sebagai “kehidupan normal” telah terporak-porandakan, tidak hanya pada sektor kesehatan dan ekonomi secara global, namun juga termasuk perubahan cara hidup. Lalu benarkah keberadaan virus ini terhubung dengan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam? Apakah kehadiran virus ini juga terhubung dengan krisis iklim yang hingga saat ini terus menjadi perhatian para ahli dan pemerhati lingkungan?

COVID-19 merupakan patogen ganas yang menyerang tanpa mengenal suku, agama, ras, golongan, usia, kelas sosial, jenis kelamin, bahkan negara maju maupun berkembang terpapar tanpa ampun. Meskipun pandemi di sebagian wilayah telah menunjukkan penurunan bahkan nol kasus baru, namun secara umum masih memperlihatkan perkembangan yang memprihatinkan. Angka infeksi di sejumlah negara masih terus mengalami lonjakan. Berdasarkan data yang dilansir langsung dari Center for Systems Science and Engineering (CSSE) pada Johns Hopkins University, hingga Kamis, 12 Juni 2020 pukul 02:33, total jumlah kasus positif corona di dunia telah mencapai 7.297.059 orang. Dari sejumlah kasus positif terkonfirmasi tersebut, angka kematian pasien positif corona di dunia saat ini sudah mencapai 413,237 orang (Johns Hopkins University. 2020).

Sejak kemunculan pertamanya di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, penularan virus SARS-CoV-2 begitu cepat dan nyaris tidak ada satu negara pun yang dapat menghindarinya (Prem K. et all., 2020). Banyak virus corona terkait SARS-CoV ditemukan pada kelelawar, bahkan investigasi sebelumnya telah menunjukkan bahwa beberapa kelelawar SARS-CoV mungkin dapat menginfeksi manusia (Soufi, G.J. et all., 2020). Dalam penelitiannya, Wenti Dwi Febriani, et all. (2020) telah mendokumentasikan bahwa kelelawar diketahui membawa virus corona ke beberapa negara, Hasil penelitiannya membuktikan bahwa dari 95 sampel kelelawar, 24 di antaranya sebagai dugaan positif untuk virus corona (Bat CoV). Selanjutnya delapan dari 24 sampel dianalisis dengan sequencing nukleotida dan dikonfirmasi sebagai Bat CoV. Penelitiannya juga menunjukkan bahwa kelelawar adalah reservoir untuk virus yang dimiliki berpotensi zoonosis dan berpotensi menjadi patogen berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan kondisi tersebut maka penanganan virus ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Tidak hanya ditopang dengan fasilitas medis, sosialisasi, dan edukasi yang masif, bahkan hingga melakukan rekayasa sosial, akan tetapi juga termasuk melakukan pembenahan di bidang lingkungan hidup.

Penularan penyakit dari satwa liar kepada manusia memang bukan hal yang baru. Mulai dari AIDS, ebola, SARS, MERS, hingga kini SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 dan menjadi pandemi global. Semua penyakit itu mulanya berasal dari hewan (zoonosis). Satwa liar telah menjadi sumber penyakit menular yang baru. Dalam sebuah diskusi online bertajuk “Covid-19 and Our Relationship with Wildlife”, (Kompas.com, 22/4) Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Matthew Burton menyebutkan 60 persen Emerging Infectious Disease (EID) berasal dari hewan dan 70 persen EID berasal dari satwa liar. Matthew mencontohkan HIV diketahui berasal dari simpanse. Deforestasi sangat berkaitan dengan virus Ebola, karena kontak manusia yang semakin dekat dengan satwa liar. Di hutan Amazon, deforestasi meningkatkan prevalensi penyakit malaria karena hutan gundul menjadi habitat ideal untuk nyamuk. Ini artinya perlakuan manusia terhadap lingkungan sangat berkaitan dengan respon dari alam (Nursastri, 2020).

 

Hubungan Lingkungan Hidup dengan Munculnya Penyakit Menular

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa lingkungan memiliki korelasi yang kuat terhadap munculnya berbagai penyakit. Sebagai contoh, COVID-19 masih dianggap sebagai pandemi yang berdiri sendiri di luar dari efek perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Padahal korelasi antara munculnya COVID-19, krisis iklim, dan kerusakan keragaman hayati sangat terkait dan nyata terjadi. Ketika manusia bergerak semakin jauh ke habitat hewan liar untuk menebangi hutan, berburu, memeliharanya sebagai hewan ternak, dan mengambil sumber daya alam lainnya, maka manusia akan semakin cepat terpapar patogen (Deutsche Welle, 2020). Pada dasarnya patogen tidak bergerak meninggalkan tempat-tempat dimana mereka selama ini hidup. Namun semakin dekat manusia dengan habitat hewan liar maka semakin besar potensi manusia terpapar virus yang bersumber dari hewan-hewan liar tersebut. Transmisi dan penyebaran COVID-19 begitu cepat pada manusia, salah satunya karena ekspansi dan ekploitasi manusia terhadap ekosistem dan sumber daya alam yang terlampau jauh masuk ke dalam kehidupan liar (Shaleh, 2020).

Kehidupan liar yang terekspose oleh manusia menyebabkan retaknya metabolisme alam sekaligus menyebabkan kerentanan kehidupan sosial ekologi antarsesama mahluk hidup Oleh karena itu, pandemi ini adalah momentum yang tepat untuk mengubah cara kita melihat hubungan kita dengan alam dan lingkungan. Kemunculan wabah yang tiba-tiba ini diharapkan dapat menyadarkan semua pihak bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya pada hewan-hewan yang kehilangan habitatnya, akan tetapi juga dapat berdampak bencana yang menimpa manusia. Mutasi virus-virus yang selama ini hanya terjadi pada binatang di balik lebatnya hutan, kini merambah menuju manusia. Perubahan habitat memaksa hewan dan patogennya untuk pergi ke daerah lain, termasuk ke daerah yang dihuni manusia (Mubarok, 2020).

Kita harus mulai menghitung bahwa biaya kerugian yang muncul akibat penyakit limpahan dari satwa liar akan jauh lebih tinggi dibandingkan manfaat ekonomi dari eksploitasi terhadap lingkungan. sebagaimana disampaikan Yonariza, ahli ekonomi lingkungan dalam kumparan.com (22/4), menyatakan bahwa kebijakan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan aspek lainnya, sudah tidak relevan. Manusia adalah bagian dari alam, di mana kesehatan manusia terkait dengan kesehatan satwa liar, kesehatan binatang ternak, dan kesehatan lingkungan, sehingga kita perlu menemukan cara yang lebih baik untuk hidup bersama alam dengan aman.

 

Dampak Perubahan Iklim dan Penyakit Menular

Perubahan iklim mencakup pergantian dalam satu atau lebih variasi iklim termasuk suhu, curah hujan, angin, dan sinar matahari. Perubahan ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup, reproduksi, atau distribusi penyakit sehingga patogen dan inang bertransmisi sesuai dengan ketersediaan sarana lingkungan mereka. Dr. Richard Williams menyatakan, memang belum ada bukti yang jelas bahwa perubahan iklim mempengaruhi frekuensi virus secara langsung, namun terdapat bukti yang kuat bahwa kombinasi dari perubahan iklim dan aktivitas manusia lainnya mengganggu stabilitas ekologi kelelawar, dan inang penyakit lainnya (Derby, 2020).

McMichael, et all., (2003) dalam bukunya yang berjudul Climate Change and Human Health: Risk and Responses menyebutkan bahwa sejak sejak akhir abad kesembilan belas, sesungguhnya manusia telah menyadari bahwa perubahan iklim mempengaruhi munculnya penyakit pandemi, bahkan sebelum agen infeksinya ditemukan. Sejarah mencatat bahwa setiap musim panas bangsawan Romawi mundur ke bukit resor untuk menghindari malaria. Orang Asia Selatan belajar sejak dini untuk mengurangi makanan kari di saat musim panas yang tinggi, meskipun saat itu itu belum diketahui pasti bahwa kari dapat menyebabkan diare. Secara keseluruhan, kondisi iklim geografis mendorong distribusi penyakit menular musiman. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pemanasan iklim jangka panjang cenderung mendukung ekspansi geografis beberapa penyakit menular (Epstein et al., 1998; Ostfeld dan Brunner, 2015; Rodó et al., 2013). Peristiwa cuaca ekstrem dapat membantu menciptakan peluang lebih besar untuk munculnya wabah penyakit (Haines, et all. 2000).

Penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan iklim menggeser siklus kehidupan spesies, baik yang hidup di darat maupun di laut. Perubahan iklim memungkinkan untuk memperpanjang musim penularan dari penyakit-penyakit yang ditularkan melalui vektor dan mengubah jangkauan geografisnya. Jika, di masa depan, kita melihat spesies bergerak ke daerah di mana manusia lazim tinggal, namun sekarang kita bisa melihat peluang baru untuk pandemi berkembang. Hal ini terjadi, karena ketika suhu meningkat dan tingkat curah hujan berubah, beberapa spesies dipaksa untuk mencari daerah baru dengan kondisi iklim yang dapat mereka toleransi, sementara spesies yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Prof. Hans-Otto Poertner, Kepala Biosains di Alfred Wegener Institute (AWI) dan Ketua Bersama dari IPCC (Dunne, 2020)  menyampaikan bahwa perubahan iklim jelas menjadi salah satu faktor yag mempengaruhi hubungan manusia dan satwa. Setiap penyakit bawaan hewan dapat disebabkan oleh: 1) interaksi antara manusia dengan satwa liar, 2) kemungkinan perubahan iklim dan 3) gangguan keanekaragaman hayati. Peristiwa-peristiwa tersebut berperan menentukan frekuensi, lama waktu, dan lokasi terjangkitnya penyakit. Sejalan dengan itu, Prof. Birgitta Evengard, seorang peneliti senior penyakit menular di Universitas Umea, Swedia mengungkapkan bahwa sangat mungkin pergerakan spesies akan memiliki konsekuensi bagi kesehatan manusia. Menurutnya, ketika hewan darat bergerak, mereka membawa serta virus mereka, dan mereka akan menyebarkannya.

 

Menyelamatkan Masa Depan dari Pandemi Melalui Pendidikan Lingkungan

Wabah penyakit menular dari hewan ke manusia mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir (Cunningham, 2020). Kemunculan wabah tak lepas dari kerusakan alam yang masif di berbagai belahan dunia. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan monokultur, industri, dan tambang, tak cuma berdampak pada hilangnya habitat satwa liar, tapi juga pada ketersediaan air bersih, kebersihan udara, dan kemampuan daya dukung tanah. Sementara itu, hewan-hewan liar yang membawa patogen yang sebelumnya terlindungi, kini menjadi semakin terekspos manusia, bahkan berinteraksi secara langsung.

Walaupun kemunculan dan penyebaran COVID-19 ini tidak dapat diprediksi secara cepat, akan tetapi sudah dapat dipastikan bahwa kemunculan virus lain dari satwa liar sangat mungkin terjadi. Terlebih lagi jika manusia tidak mengubah perlakuannya terhadap lingkungan alam. Kondisi ini tentunya menjadi ancaman kesehatan bagi manusia di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu  memunculkan kesadaran pada setiap individu untuk mulai memperbaiki hubungan antara dirinya dengan lingkungan, adalah persoalan yang mendesak.

COVID-19 telah mengajarkan kita dampak pandemi dan mengingat kondisi lingkungan dunia saat ini, perlu kiranya memperluas pendidikan lingkungan guna menemukan strategi yang tepat untuk memperbaiki dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Mengenalkan pendidikan lingkungan terhadap anak-anak sedini mungkin diharapkan dapat menciptakan agent of change di masa yang akan datang. Hadirnya lingkungan yang baik akan membuat kita memiliki lebih banyak sumber daya untuk membangun strategi mitigasi dan adaptasi terhadap munculnya wabah di masa yang akan datang.

Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru. (UNESCO, Deklarasi Tbilisi, 1977). Telah banyak bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup, baik secara formal maupun nonformal. Sejak tahun 1986 hingga sekarang, pendidikan lingkungan hidup dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal yang dalam pembelajarannya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di sekolah dasar dan menengah. Tujuannya adalah untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup sejak dini untuk hidup yang berkelanjutan. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, baik dalam bentuk kampanye maupun gerakan nyata telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga nasional dan internasional, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, WALHI, Greenface, WWF, dan lembaga-lembaga lainnya. Semuanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depan yang lebih baik. Satu hal yang pasti, lingkungan hidup adalah milik kita bersama, maka melestarikannya pun merupakan tanggung jawab bersama.

 

Ditulis oleh Sanusi, Peneliti Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Daftar Pustaka

Dunne, D. (2020, 15 Mei). Q&A: Could climate change and biodiversity loss raise the risk of pandemics?. Carbonbrief.org https://www.carbonbrief.org/q-and-a-could-climate-change-and-biodiversity-loss-raise-the-risk-of-pandemics

Febriani, W.D., Saepuloh, U. , Ayuningsih, E.D., Saputra, R.S., Purbatrapsila, A., Nangoy, M.J., Ransaleh, T.D., Wahyuni, I., Dako, S., Noviana, R., (2018). Bat Coronavirus of Pteropus alecto from Gorontalo Province, Indonesia.  The International Journal of Tropical Veterinary and Biomedical Research. 2018, Vol. 3 (2): 36-42. doi.:10.21157/ijtvbr.v3i2.12359

Haines, A., McMichael, A. J., & Epstein, P. R. (2000). Environment and health: 2. Global climate change and health. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne163(6), 729–734.

Johns Hopkins University. (2020, 11 Juni). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Arcgis.com https://www.arcgis.com/apps/opsdash-board/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

McMichael, E.A.J. Lendrum, D.H.C., Corvalän, C.F., Ebi, K.L., Githeko, A.K., Scheraga, J.D., & Woodward, A. (2003). Climate change and human health : Risk and Responses.  Geneva. World Health Organization, ISBN 92 4 156248 X.

Mubarok, F. (2020, 14 Maret). Pandemi COVID-19, Peringatan untuk Manusia Hidup Berdampingan dengan Satwa Liar. Mongabay.co.id. https://www.mongabay.co.id/2020/03/14/pandemi-covid-19-peringatan-untuk-manusia-hidup-berdampingan-dengan-satwa-liar/

Nursastri, S.A.  (2020, 22 April). Bukan Kebetulan, Virus Corona Muncul Akibat Ulah Manusia. Kompas.com. https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/22/200200523/bukan-kebetulan-virus-corona-muncul-akibat-ulah-manusia

Prem, K., Liu, Y., Russell, T.W., Kucharski, A.J., Eggo, R.M., Davies, N., Jit, M., Klepac, P. & Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group. (2020). The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study. Lancet Public Health 2020; 5: e261–70. doi.:10.1016/S2468-2667(20)30073-6

Ramirez, L. (2020, 8 Mei). The importance of climate education in a COVID-19 world. weforum.org  https://www.weforum.org/agenda/2020/05/the-importance-of-climate-education-in-a-covid-19-world/

Saleh, M.R. (2020, 19 April). EKOSIDA dan Pandemic COVID 19. Mongabay.co.id. https://www.mongabay.co.id/2020/04/28/pandemi-corona-dan-ekosida/

Soufi, G.J., Hekmatnia, A. McMichael, E.A.J. Lendrum, D.H.C., Corvalän, C.F., Ebi, K.L., Githeko, A.K., Scheraga, J.D., & Woodward, A. (2003). Climate change and human health : Risk and Responses.  Geneva. World Health Organization, ISBN 92 4 156248 X.

Shafiei, N., Sajjadi, M., Iravani, P., Fallah, S., Iravani, S., Varma, R.S., (2020). SARS-CoV-2 (COVID-19): New Discoveries and Current Challenges. Applied Sciences 2020, 10, 3641. doi.:10.3390/app10103641

University of Derby. (2020, 6 Juni). Is COVID-19 caused by climate change?.Fenews.com.  https://www.fenews.co.uk/press-releases/48888-is-covid-19-caused-by-climate-change.

Welle, Deutsche (2020, 16 April). Coronavirus Pandemic Linked to Destruction of Wildlife and World's Ecosystems. Ecowatch.com. https://www.ecowatch.com/coronavirus-wildlife--ecosystem-destruction-2645713976.html

powered by social2s

Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, layanan keuangan yang dapat bertahan serta mudah diakses oleh masyarakat rentan sangat diperlukan. Hal ini karena COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar ke segala sektor kehidupan termasuk pada sektor ekonomi. Layanan keuangan yang dibutuhkan tidak hanya yang kuat ketika diperhadapkan dengan goncangan dalam mengelola kegiatan operasional, namun juga dapat mengurangi dampak negatif dari situasi kritis terhadap kehidupan ekonomi mereka.  Secara mendasar, kegiatan operasional sebuah lembaga keuangan adalah menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan berbagai risiko yang dihadapi seperti risiko operasional, risiko pasar, risiko kredit, risiko lukuiditas dan masih banyak lagi. Tentunya masih banyak layanan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pemindahan dana, layanan pembayaran, dan masih banyak lagi.

Kehilangan pekerjaan yang berimbas pada pendapatan banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan tentunya membuat seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti makan minum, memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayar iuran sekolah, hingga membayar iuran rumah. Studi sebelumnya memperlihatkan bahwa layanan keuangan yang berasal dari masyarakat lokal (seperti koperasi dan layanan keuangan swadaya) mampu: (1) Menopang dan mengurngi dampak krisis dengan cara memberikan lapangan kerja berbasi lokasl, terlebih bagi masyarakat rentan dan gurp minoritas (2) mengaktifkan kembali dan mendukung kegiatan pertanian dan perikanan bagi masyarakat (3) mendukung UMKM (4) Membantu layanan pengiriman uang (5) Mampu memberikan bantuan makanan dan transfer tunai.

Kendati demikian, masih ada kendala sejak awal yang sampai saat ini masih belum terselesaikan yaitu rendahnya inklusi keuangan terutama bagi masyarakat rentan berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Inklusi Indonesia telah meningkat (OJK, 2019), namun kesenjangan antar golongan masih tinggi, yang sebenarnya merupakan hal penting yang perlu diperhatikanInklusi keuangan masih didominasi oleh perkotaan (86,6 persen) dan pria (77,24 persen), sedangkan pedesaan (68,49 persen) dan wanita (75 persen) masih dibawah tingkat inklusi kota dan pria. Sama seperti tahun sebelumnya yang masih didominasi oleh pria (67,5 persen) dibandingkan dengan wanita (64 persen); didominasi oleh perkotaan (68,9 persen) dibandingkan dengan pedesaan (61,2 persen); dan masih didominasi oleh yang berpendidikan tinggi dan masih terjadinya inklusi keuangan yang masih rendah di provinsi tertentu

Beberapa ahli menyebutkan setidaknya terdapat lima penyebab mengapa inklusi Indonesia masih sulit dicapai, yakni (1) kapasitas bank dalam mengelola agen dalam jumlah besar masih terbatas; (2) pendirian kantor cabang masih dianggap mahal dan memiliki persyaratan yang kompleks; (3) tidak adanya produk yang sesuai untuk segmen nasabah; (4) masalah geografis sehingga kesulitan mengedukasi masyarakat; (5) minimnya minat penduduk. India juga memiliki lima masalah utama yang relatif hampir sama dengan Indonesia dalam mencapai inklusi keuangan, yakni (1) Bank memiliki keterbatasan untuk menjangkau secara langsung kepada konsumen berpenghasilan rendah (2) produk yang dirancang oleh bank tidak memuaskan keluarga berpenghasilan rendah (3) orang berpenghasilan rendah tidak memenuhi syarat untuk pinjaman; jarak yang jauh ke akses keuangan; literasi keuangan yang rendah (4) sulit memiliki jaminan (5) risk management dari bank dalam menerima kreditur dan debitur (Lakshmi dan Visalaksmi, 2013).

 

Solusi Inklusi Keuangan Dalam Kondisi Kritis

India juga menjadi salah satu negara yang mengalami masalah yang sama dengan Indonesia yaitu inklusi keuangan. Dalam hal ini India memilih koperasi sebagai salah satu solusi inklusi keuangan mereka. Saat ini koperasi mampu berkembang pesat hingga mampu menyumbang 46 persen dari pencairan kredit pertanian, 36 persen distribusi pupuk, dan 59 persen produksi gula. Selain itu, koperasi di India juga mampu memproses, membesarkan dan mendistribusi 50 persen minyak nabati; serta menyumbang 55 persen dari alat tenun di sektor tenun tangan (Lakshmi dan Visalaksmi, 2013)

Selain koperasi, financial self-help organization merupakan sistem keuangan berbasis lokal yang dapat dijadikan alternatif solusi inklusi keuangan. Financial self-help organization merupakan salah satu sistem keuangan yang diciptakan oleh masyarakat lokal yang bentuknya hampir mirip dengan institusi keuangan formal seperti bank, perusahaan asuransi dan lainnya namun memiliki karakteristik yang unik dan tidak dimiliki oleh insititusi keuangan formal lainnya. Mereka lahir dari budaya lokal mereka sehingga sangat dekat dengan masyarakat karena berbasis kepercayaan. Selain itu, financial self-help organization memiliki bentuk yang mudah disesuaikan dibandingkan insitusi keuangan formal. Peserta juga dapat menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka berdasarkan kesepakatan bersama dalam mempengaruhi regulasi dan peraturan (Lont, H.B, 2002).

Bujung, sebuah komunitas urban di pinggiran Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki organisasi keuangan swadaya. Lont (2002) dalam penelitiannya menyatakan setidaknya terdapat beberapa kategori financial self-help organization, yakni organisasi sosial secara swadaya, arisan secara pribadi, kegiatan simpan pinjam dari arisan, dan koperasi kredit. Koperasi dan organisasi keuangan swadaya, merupakan dua bentuk sistem layanan keuangan yang dapat dijadikan solusi untuk mendekatkan masyarakat rentan agar lebih mudah mengakses layanan keuangan. Dari sisi permintaan, masyarakat akan lebih mudah percaya, paham, lebih mudah menjangkau. Sebaliknya dari sisi penawaran, jelas layanan keuangan pro masyarakat lokal dan layanan keuangan lebih dekat dalam hal akses.

Layanan keuangan yang lahir dari masyarakat lokal akan membuat mereka lebih nyaman dan tidak segan untuk mendaftar. Dalam aspek lain, dengan kebudayaan lokal yang lahir dari turun temurun akan memudahkan masyarakat lebih paham dan percaya akan layanan keuangan yang mereka pilih. Jauhnya akses menuju kantor layanan keuangan tidak lagi menjadi kendala berarti dalam mengakses layanan keuangan. Beralih ke indikator yang lebih dalam, sistem keuangan informal dianggap lebih kuat bekerja dalam kondisi pergolakan (Abugre,1994).

Namun demikian, koperasi dan financial self-help organization tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya pengelolaan yang optimal dan kerjasama antar berbagai pihak untuk menciptakan lembaga yang kuat. Masyarakat Indonesia telah menggunakan koperasi dan organisasi keuangan swadaya sebagai salah dua dari sistem layanan keuangan yang hidup dan lahir dari masyarakat, namun diperlukan adanya penguatan sistem. Dengan memperbaharui dan memperbaiki sistem koperasi dan organisasi keuangan swadaya yang telah ada akan mempermudah masyarakat sebab mereka telah mengenal sistem layanan keuangan yang telah ada. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut apakah sistem layanan keuangan lokal di Indonesia memiliki karakteritik yang cocok dengan mekanisme tersebut. Solusi yang paling masuk akal adalah melalui sosialisasi dan edukasi bentuk layanan keuangan lokal tersebut ke masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga semakin banyak tercipta akses keuangan yang mudah bagi masyarakat. Kerja sama berbagai pihak juga dapat dijadikan solusi penguatan sistem layanan tersebut.

Beralih ke indikator yang lebih dalam, kedua layanan keuangan berbasis lokal ini mampu bertahan dalam kondisi pergolakan ekonomi (contohnya krisis ekonomi) dan bahkan telah menjadi solusi yang cukup baik bagi masyarakat di beberapa negara di saat kondisi pandemik ini. Sebagai contoh, Self Employed Women’s Association (SEWA) Cooperative Federation di India, merupakan koperasi yang membantu masyarakat dalam menyediakan makanan, peralatan kesehatan dan transfer uang tunai. Kemudian beberapa koperasi seperti di Spanyol, Italia, Bulgaria, Argentina, dan beberapa negara lainnya, telah memberdayakan masyarakat bakan penyandang cacat, dan pekerja wanita untuk produksi masker APD dan alat kesehatan lainnya. Hal ini menunjukkan koperasi mampu menjadi penopang ekonomi mereka (CICOPA, 2020).

Dalam kasus Indonesia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Madsuki menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi ini, banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional akibat anggotanya tak sanggup membayar cicilan, serta banyak yang juga yang menarik simpanannya di koperasi simpan pinjam (dicatat dalam beberapa media online seperti Bisnis Tempo, Antara News, Money Kompas). Disamping itu, beliau menyatakan bahwa pemerintah siap untuk memberkan bantuan bagi koperasi yang kesulitan.

Diluar dari pernyataan tersebut, Parnell (2001) menyatakan koperasi tidak seharusnya dipandang sebagai perpanjangan dari mesin negara bahkan di masa krisis. Lebih lagi meskipun terdapat beberapa contoh kisah sukses dari koperasi, ada juga banyak contoh skema pengembangan koperasi yang didukung negara telah gagal dalam menjalankan koperasi. Dan lebih lanjut Parnell menyatakan diperlukannya untuk menemukan model ekonomi berbasis masyarakat.

 

Ditulis oleh Ruth Meilianna, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

Abugre,, C. (1994). When credit is not due; A critical evaluation of donor NGOO experiences with credit', in: F.J.A. Bouman and O. Hospes (eds), Financial landscapes reconstructed, pp. 157-75. Boulder: Westview Press.

Antaranews.com. 2020. Pemerintah Siap kucurkan Bnatuan Likuiditas Koperasi Saat pandemi. https://www.antaranews.com/berita/1451460/pemerintah-siap-kucurkan-bantuan-likuiditas-koperasi-saat-pandemi

Cicopa. (2020). Covid19: How Cooperatives in Industry and Services are Responding to The Crisis. https://www.cicopa.coop/news/covid19-how-cooperatives-in-industry-and-services-are-responding-to-the-crisis/

Lont, H.B. (2002). Juggling Money in Yogyakarta. Financial Self-Hel Organizations and The Quest For Security. Amsterdam: Thela Thesis.

Parnell, E. (2001). The Role of Cooperatives and Other Self-Help Organisation in Crisis Resolution and Socio-Economic Recovery. Geneva:International Labour Organisation

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional.

_______. (2019). Hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional.

Kompas.com. 2020. Dampak Covid-19, Koperasi Simpan Pinjam Akan Dapat Bnatuan Likuiditas. ttps://money.kompas.com/read/2020/05/01/070601126/dampak-covid-19-koperasi-simpan-pinjam-akan-dapat-bantuan-likuiditas

Tempo.co. 2020. Pemerintah Beri Bantuan Likuiditas Koperasi Terdampak Corona. https://bisnis.tempo.co/read/1337059/pemerintah-beri-bantuan-likuiditas-koperasi-terdampak-corona

powered by social2s

Masyarakat Bali sangat menyadari bahwa pariwisata adalah denyut nadi kehidupannya, ribuan orang menggantungkan hidup terhadap aktivitas ini. Pariwisata sangat berkorelasi dengan rasa nyaman” sehingga ini menjadi modal utama untuk membuat orang datang berkunjung dan berplesir. Masifnya penyebaran COVID-19 telah membuat denyut nadi dan geliat pariwisata itu berhenti. Bali menjadi sepi, tidak ada wisatawan yang berkunjung, para penggiat pariwisata pun harus diliburkan sementara. COVID-19 memang bukan hantaman baru bagi pariwisata Bali, tetapi mungkin yang terdahsyat, karena tragedi ini melanda hampir seluruh dunia, dimana sebagian besar orang dan wilayah harus melakukan karantina, tidak bisa bepergian.

Sebelumnya, pada tragedi Bom Bali pertama (12 Oktober 2002) dan Bom Bali kedua (1 Oktober 2005) masyarakat Bali sempat merasakan kehidupan serta sektor pariwisatanya porak poranda. Diperlukan kurang lebih sepuluh tahun untuk mengembalikan semarak pariwisata di Bali, seperti yang diungkapkan oleh Plt. Bupati Badung pada bulan Oktober 2015 (Zik, 2020). Meskipun secara statistik jumlah wisatawan yang mengunjungi Bali sudah mulai meningkat kembali (kurang dari setahun pasca kejadian bom) namun hanya wisatawan domestik yang kedatangannya mendominasi Bali.

Untuk kembali menjadi salah satu destinasi terbaik di dunia diperlukan waktu kurang lebih sepuluh tahun (versi TripAdvisor Travellers' Choice Awards 2017). Dan saat ini kenyamanan kehidupan pariwisata Bali kembali terusik, karena Bali kembali menerima hantaman yang sangat keras dari pandemi virus corona yang menjangkiti hampir seluruh dunia.

Meskipun kondisi Bali sedang terpuruk, terdapat berita baik yang berawal dari sebuah media internasional asiatimes.com pada edisi 16 April 2020. Berita yang berjudul Balis mysterious immunity to COVID-19 menyoroti tentang rendahnya infeksi virus corona di Bali yang disertai dengan tingkat kematian yang rendah. Berita tersebut mengatakan, bahwa per 16 April 2020, hanya ada 86 kasus di Bali dengan jumlah kematian sebanyak dua orang. Hal ini cukup baik mengingat Bali adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

Data statistik menunjukkan hingga tanggal 24 Mei 2020 jumlah warga yang positif di Bali sebanyak 394 orang, dalam perawatan 97 orang, sembuh 293 orang dan meninggal 4 orang. Jumlah pasien sembuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang dalam perawatan dengan tingkat kematian sebesar 1,02% (tingkat kematian Nasional pada hari yang sama sebesar 6,16%). Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Bali tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 74,37% sementara Nasional 24,26%.

Menjadi menarik bagaimana Bali mampu menekan penyebaran virus corona di tengah kepulangan para pekerja migran dari segala penjuru dunia. Seperti yang disebutkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster pada regional.kompas.com edisi 4 Mei 2020, bahwa sebagian besar  pasien positif bersumber dari pekerja migran atau anak buah kapal yang baru pulang dari luar negeri yakni sebanyak 54 persen, sementara transmisi lokal relatif rendah.

Dalam hal menekan penyebaran pandemi, Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan lembaga desa adat yang masih disegani dan dipatuhi oleh masyarakat Bali sehingga pemantauan kedisiplinan masyarakat dapat berjalan efektif. Berdasarkan Perda No 4 tahun 2019, Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengurus desa adat biasanya adalah para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihormati warga.

 

Gambar Kasus Corona per hari di Provinsi Bali

Screen_Shot_2020-06-08_at_15.59.52.png 

Sumber: pendataan.baliprov.go.id, diakses 24 Mei 2020

Terjalin kerjasama yang erat antar institusi terkait di Bali guna menanggulangi COVID-19. Sebuah kerjasama antarpemerintah daerah, merupakan dampak dari tindakan bersama institusional (institutional collective action) yaitu kelompok institusi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari kebijakan bersama (Post, 2004). Terdapat dua motivasi utama untuk bekerja bersama, yakni (1) untuk memperoleh keuntungan yang tidak bisa didapatkan jika tidak bekerjasama; (2) untuk memperluas tujuan dan preferensi kebijakan umum (Olson, 1965;, Rothenberg 1992 dalam Post, 2004). Formasi kelompok seringkali difasilitasi oleh keberadaan pimpinan yang kuat dan atau pengusaha yang mampu mengatasi biaya tindakan bersama (Salisbury 1969;Wilson 1995; Schneider, Teske, and Mintrom 1995 dalam Post 2004).

Dari berita-berita yang berkembang tentang penanganan COVID-19 di Bali, sangat terasa adanya kepentingan bersama untuk segera mengakhiri kondisi krisis ini, dan agar Bali segera aman dan nyaman untuk dikunjungi. Adanya kepentingan bersama ini membuat semua elemen berjuang yang diwujudkan dengan kedisiplinan untuk segera terlepas dari belenggu virus.

Komando dari Pemerintah Provinsi Bali sangat terasa, yang mampu diikuti dengan baik oleh pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kerjasama antar pemerintah tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kepemimpinan lokal yang kuat (Post, 2004:79, Firman, 2009: 2). Komunikasi antar wilayah relatif baik karena adanya kebergantungan tinggi antar kabupaten/kota di Bali. Hal ini selain karena keberadaan pariwisata, juga disebabkan oleh kondisi geografis Pulau Bali yang relatif tidak besar sehingga antar kabupaten dan kota relatif menyatu dan saling bergantung (Katherina, 2011). Keberadaan otonomi daerah di level kabupaten/kota tidak membuat wilayah-wilayah tersebut berjalan sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Bali tidak menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun secara umum pergerakan warga dapat ditekan dengan baik, ada kepatuhan karena kepentingan bersama ingin segera menghidupkan kembali aktivitas pariwisata. Kesadaran akan kepentingan bersama cenderung memiliki ikatan lebih kuat dibandingkan dengan ketentuan hukum yang ketat (Katherina, 2011). Kepentingan bersama ini menjadi landasan kuat kepatuhan yang berlangsung di Bali. Semakin cepat selesai badai COVID-19, maka semakin cepat pemulihan pariwisata Bali. Pemanfaatan sebagian besar dana desa dan APBD untuk penanggulangan COVID-19 juga memiliki andil besar dalam kepatuhan warga untuk tinggal di rumah (Devita, 2020).

 

Menuju New Normal Pariwisata

Arahan untuk hidup berdamai dengan virus corona dari Presiden Jokowi membuat seluruh aspek harus menyiapkan skenarionya masing-masing, tidak terkecuali sektor pariwisata. Dalam pernyataan resminya Kemenparekraf mengungkapkan tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) untuk daerah destinasi wisata menuju kenormalan baru (Nasution, 2020). Rencananya, program tersebut akan lebih dulu dijalankan di Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau.

Menteri Parekraf menyebutkan pemilihan Bali sebagai uji coba pertama new normal pariwisata tidak lepas dari penanganan COVID-19 yang cukup baik (Asmara, 2020). Wakil Gubernur Bali juga menyatakan sedang mempersiapkan Bali untuk memenuhi persyaratan menjadi destinasi di masa setelah Covid-19. Di lain sisi, Gubernur Bali juga menegaskan bahwa untuk menuju new normal harus dengan penuh kehati-hatian, persiapan yang dilakukan harus betul-betul matang (Putri, 2020).

Pembukaan kembali pariwisata memang hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Bali, namun tentu saja harus dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Kedatangan wisatawan dari berbagai wilayah dapat menjadi ancaman gelombang baru penyebaran COVID-19 di Bali.

 

Ditulis oleh Luh Kitty Katherina, Peneliti Penduduk dan Lingkungan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Asmara, C.G. (2020, 28 Mei 2020). Bali Bakal Dibuka Lagi Saat New Normal, Sudah Sampai Mana?. Cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200528144335-4-161532/bali-bakal-dibuka-lagi-saat-new-normal-sudah-sampai-mana

Devita, Rindra (2020, 16 April). Dana Desa Adat untuk Penanganan Covid-19 juga dari APBD. Balipost.com. http://www.balipost.com/news/2020/04/16/115848/Dana-Desa-Adat-untuk-Penanganan...html

Firman, T. 2009. Decentralization Reform and Local Government Proliferation in Indonesia: Towards A Fragmentation of Regional Development. Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.

https://pendataan.baliprov.go.id/ diakses 25 Mei 2020

https://covid19.go.id/ diakses 25 Mei 2020

Katherina, L.K. 2011. Efektivitas Kerjasama Distribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran antarpemerintah Daerah untuk Pengembangan Wilayah Provinsi Bali. Institut Teknologi Bandung.

Mcbeth, John. (2020, 16 April). Balis mysterious immunity to Covid-19. Asiatimes.com. https://asiatimes.com/2020/04/balis-mysterious-immunity-to-COVID-19/

Nasution, D.D. (2020, 30 Mei). Wishnutama: New Normal Destinasi Wisata Tergantung Daerah. Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/qb4a3c423/wishnutama-emnew-normalem-destinasi-wisata-tergantung-daerah.

Post, S.S. (2004). Metropolitan Area Gibernance and Institutional Collective Action Governance, dalam Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation, R.C. Feiock (ed). Washington D.C: Georgetown University Press, 2004), 67-92.

Putri, C.A. (2020, 31 Mei). Mohon Maaf, Bali Belum Akan Terapkan The New Normal. Cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531144255-4-162110/ mohon-maaf-bali-belum-akan-terapkan-the-new-normal.

Rosidin, Imam. (2020, 4 Mei). Angka Kesembuhan Pasisen Covid-19 di Bali tertinggi di Indonesia. Regional.kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2020/05/04/ 19325951/angka-kesembuhan-pasien-COVID-19-di-bali-tertinggi-di-indonesia?page=2

Zik. (2015, 12 Oktober). Jalan Panjang Membangkitkan Pariwisata Setelah Tragedi Bom Bali. https://daerah.sindonews.com/https://daerah.sindonews.com/berita/ 1052560/174/jalan-panjang-membangkitkan-pariwisata-setelah-tragedi-bom-bali

powered by social2s
Go to top