Akhir-akhir ini banyak diperbicangkan perbedaan kata ‘mudik’ dan ‘pulang kampung,’ setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda dalam wawancara di acara Mata Najwa, 22 April 2020. Presiden Joko Widodo mengartikan pulang kampung sebagai kembalinya orang-orang ke kampung halamannya karena ketiadaan lapangan pekerjaan; sedangkan mudik diartikan sebagai kembalinya orang-orang ke kampung halamannya,  yang biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri (Lebaran). Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo memberi pernyataan serupa bahwa mudik adalah pulang kampung yang sifatnya sementara, sedangkan pulang kampung mengacu pada pola perpindahan yang sifatnya permanen (Disampaikan dalam Seminar daring bersama Survei KedaiKOPI, Rabu (22/4/2020). Artinya, orang yang mudik akan kembali ke kota, sedangkan orang yang pulang kampung tidak akan kembali lagi ke kota.

Menyoal permasalahan definisi kata di atas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima (diakses secara online) mendefinisikan mudik dan pulang kampung sebagai berikut: 

IMG_2203.JPG 

Jika kita mencermati definisi di atas,  KBBI memang tidak membedakan secara jelas pengertian mudik dan pulang kampung. Mudik dapat diartikan sebagai ‘pulang ke kampung halaman di pedalaman,’ dan ‘pulang kampung’ juga turut diartikan sebagai kembali ke kampung halaman (yang mungkin terletak di pedalaman). KBBI memberi contoh penggunaan kata ‘pulang kampung’ melalui kalimat “dia --- pulang kampung setelah tidak lagi bekerja di kota; yang bisa saja terjadi karena orang tersebut sudah pensiun, atau kehilangan pekerjaan di kota dan terpaksa pulang kampung.

Apapun definisi yang dikemukakan Presiden Joko Widodo dan Kepala BNPB, serta definisi yang tercantum dalam KBBI, mudik dan pulang kampung merupakan aktifitas mobilitas penduduk melewati batas administratif wilayah untuk jangka waktu dan tujuan tertentu.

 

Pemahaman Tentang Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk didefinisikan sebagai pergerakan (movement) yang menunjukkan adanya perpindahan keberadaan individu melewati batas wilayah (spatial) pada kurun waktu tertentu (time), baik secara permanen maupun non-permanen. Definisi ini mengandung tiga dimensi pengukuran, yaitu: (1) Apakah mobilitas terjadi secara tetap/permanen atau non-permanen (permanence of a move); (2) Jarak yang ditempuh dalam mobilitas tersebut; atau lebih tepatnya, apakah mobilitas yang dilakukan melewati batas administrasi wilayah tertentu (defining area) atau tidak; dan (3) Periode waktu terjadinya mobilitas (defining period).

Mobilitas penduduk permanen, yang disebut juga sebagai migrasi, merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat tinggal ke tempat lain melewati batas administratif wilayah tertentu, dengan tujuan untuk menetap. Individu yang melalukan migrasi disebut sebagai migran. Mobilitas penduduk non-permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara dan tidak bertujuan untuk menetap; dan pola ini disebut juga sebagai mobilitas sirkuler (circular mobility) (Pressat, 1985; Shryock and Siegel, 1976). Macam mobilitas penduduk sirkuler ini adalah: (1).Mobilitas ulang alik-harian (commuter) yang merupakan pergerakan (movement) penduduk yang bersifat rutin setiap hari. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di Bekasi pergi ke Jakarta setiap pagi untuk bekerja, dan pulang ke rumahnya di sore hari (pulang-pergi setiap hari kerja). (2). Mobilitas musiman (seasonal mobility), atau pergerakan (movement) perpindahan penduduk yang bersifat sementara dan terjadi secara musiman. Sebagai contoh, perpindahan penduduk dari desa ke kota pada masa/musim kemarau (tidak ada kegiatan pertanian di desa) untuk mencari nafkah/pekerjaan di kota.

Sensus penduduk Indonesia tahun 2010 mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari satu tempat ke tempat lainnya melewati batas administratif provinsi. Batasan waktu (defining period) ditetapkan enam (6) bulan, artinya seseorang dikatakan sebagai migran jika sudah tinggal di tempat tinggalnya (saat pencacahan) paling sedikit enam (6) bulan lamanya; atau jika belum enam (6) bulan, orang tersebut berniat untuk tinggal di tempat tinggal tersebut, dimana dia dicacah (Handiyatmo, 2011). Untuk tingkat nasional, pengumpulan data mobilitas penduduk (sensus dan survei nasional) hanya memungkinkan pengukuran mobilitas penduduk permanen karena memang sulit untuk mendapatkan data mobilitas non-permanen di tingkat nasional.

Bentuk-bentuk mobilitas penduduk ini memiliki dampak yang berbeda terhadap daerah asal, maupun daerah tujuan orang yang melakukan mobilitas. Karenanya, definisi yang diaplikasikan untuk pola-pola mobilitas penduduk ini akan memberikan hasil analisis dampak yang berbeda, jika definisi yang diaplikasikan tidak digunakan secara konsisten. Mobilitas penduduk, baik secara permanen maupun non-pemanen, dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan. Dalam studi migrasi, dikenal peribahasa “ada gula ada semut,” –  di mana ada kesempatan (kerja, kehidupan yang lebih baik) di suatu daerah, orang – orang akan pergi ke daerah tersebut (faktor penarik) dari (meninggalkan) daerah asalnya yang tidak meyediakan kesempatan layaknya daerah yang dituju (faktor pendorong).

 

Mudik VS Pulang Kampung

Pembahasan tentang perbedaan pemahaman ‘mudik’ dan ‘pulang kampung’ muncul karena durasi wabah COVID-19 yang melintasi waktu Hari Raya Idul Fitri. Tingginya arus mobilitas penduduk pada masa Idul Fitri akan berdampak pada percepatan penyebaran COVID-19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 (Permenhub 25/2020) Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah mencantumkan larangan untuk mudik bagi penduduk yang tinggal di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan zona merah penyebaran COVID-19. Penduduk dilarang untuk meninggalkan, maupun masuk ke wilayah-wilayah tersebut untuk tujuan mudik. Dalam implementasinya, ‘mudik’ didefinisikan sebagai ‘kembalinya orang-orang ke kampung halamannya menjelang Hari Raya Idul Fitri; sehingga dalam konteks Permenhub 25/2020, larangan ini tidak berlaku untuk penduduk yang kembali ke kampung halamannya karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota (termasuk wilayah PSBB dan Zona Merah), baik karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun alasan lainnya.

Menyoal definisi mobilitas penduduk secara ilmiah, terminologi ‘mudik’ dan ‘pulang kampung’ memang dapat diartikan secara berbeda. Terminologi mudik relatif mengacu pada migran permanen yang sudah menetap di Kota X (selama lebih dari 6 bulan atau bermaksud menetap di kota tersebut selama lebih dari 6 bulan) yang pulang ke kampungnya (daerah asal, tempat lahir, tempat tinggal sebelumnya, atau tempat tinggal orang tua) untuk merayakan Idul Fitri, dan kembali ke Kota X usai perayaan tersebut. Pola yang sama juga dapat ditemukan dari non-migran yang lahir di Kota X, yang kemudian ‘mudik’ ke rumah orang tua di desa untuk merayakan Idul Fitri, dan kembali lagi ke Kota X setelah perayaan tersebut selesai. Dalam konteks pencatatan nasional (seperti Sensus Penduduk), data terkait aktivitas mudik didapatkan melalui pertanyaan tempat lahir dan tempat tinggal terakhir (dalam kurun waktu lima tahun terakhir) sebelum menetap di tempat tinggal sekarang (saat sensus dilakukan).

Sebaliknya, terminologi pulang kampung relatif mengacu pada migran non-permanen yang menetap di Kota X untuk jangka waktu yang tidak tentu (selama masih ada lapangan kerja untuk mereka). Dalam konteks pencatatan nasional, data terkait aktivitas pulang kampung relatif sulit dikumpulkan/didapat. Mengacu pada definisi BNPB, mereka yang pulang ke kampung halaman tidak akan kembali ke kota (karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota). Artinya, mereka akan menetap kembali di daerah asalnya (migran kembali/return migrant).

Mobilitas penduduk, selain mencakup tiga dimensi (pola permanen/non-permanen, ruang, dan waktu), juga dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik yang mendasari motivasi penduduk untuk melakukan mobilitas. Dalam memahami mobilitas penduduk, penelusuran motif mobilitas diperlukan, karena mobilitas penduduk akan berdampak pada daerah asal (umumnya perdesaan) dan daerah tujuan (umumnya perkotaan). Melakukan analisis atas aktivitas mudik relatif lebih mudah karena mobilitas yang dilakukan oleh pemudik ke sebuah kota adalah mobilitas permanen, sehingga manfaat yang didapat oleh daerah tujuan mudik relatif dapat diukur. Namun analisis atas aktivitas pulang kampung berdasarkan definisi BNPB relatif sulit untuk dilakukan karena pola mobilitas yang tidak menentu – dampak pulang kampung terhadap daerah asal maupun daerah tujuan sulit untuk diukur, karena kita tidak dapat memastikan apakah orang-orang yang pulang kampung akan tetap tinggal di daerah asalnya (desa) atau akan kembali ke kota (untuk mencari pekerjaan), kecuali memang sudah dilakukan pendataan tentang tujuan dan rencana mobilitas yang akan datang.

Jika penduduk tetap memilih tinggal di desanya, implikasinya adalah apakah tersedia lapangan kerja di desa? Jika memang tersedia kesempatan kerja di desa dan mereka tidak akan kembali ke kota, apa dampak terhadap kota? – apakah kota akan kekurangan tenaga kerja (misalnya di sektor industri) ketika kondisi ekonomi sudah kembali normal setelah wabah COVID-19 berlalu? Oleh karena itu, agaknya tidak tepat jika kita mendefinisikan ‘pulang kampung’ sebagai “pulang ke kampung halaman dan tidak akan kembali lagi ke kota.” Alasan pulang kampung karena tidak ada pekerjaan di kota dapat merupakan alasan non-permanen (pada saat ini). Selama di daerah asal (desa) tidak tersedia lapangan pekerjaan, sangat mungkin bagi penduduk yang ‘pulang kampung’ untuk kembali ke kota dan mengadu nasib mencari “gula,” mencari pundi-pundi penghasilan baru.

 

Penutup

Definisi-definisi dalam konteks mobilitas penduduk yang diaplikasikan dalam kebijakan pemerintah untuk pengelolaan mobilitas penduduk (seperti dalam kaitannya dengan pencegahan penularan COVID-19) akan menentukan klasifikasi penduduk dalam kategori mobilitas yang dilakukan; pemanen atau non-non permanen. Mobilitas penduduk yang terjadi (baik secara permanen maupun non-permanen) tentunya akan berdampak terhadap daerah asal maupun daerah tujuan penduduk yang melakukan mobilitas. Hal ini perlu dipahami melalui pendalaman tentang motivasi mobilitas yang dipengaruhi oleh faktor pendorong di daerah asal (misalnya, desa) dan faktor penarik di daerah tujuan (misalnya, kota). Dalam melakukan pengukuran mobilitas penduduk, standarisasi definisi secara nasional perlu dilakukan untuk memahami perbedaan pola-pola mobilitas penduduk, dan kebijakan yang tepat dalam menangani dampak/permasalahan yang akan muncul di daerah asal maupun tujuan.

 

Ditulis oleh Prof. Aswatini

Profesor Riset LIPI Bidang Demografi Sosial

 

Referensi.

Handiyatmo, Dendi. 2011. Migrasi Internal Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

KEMENDIKBUD. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Terakhir dimutakhirkan pada Oktober 2019. (akses online). kbbi.kemendikbud.go.id.

Pressart, Roland.1985. The Dictionary of Demography. Ed. Christopher Wilson. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 2020. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019)

Shryock, Henry S., Jacob S. Siegel and Associates. 1976. The Methods and Materials of Demography. Condensed Edition by Edward G. Stockwell. New York: Academic Press. Inc.

powered by social2s

Pandemi Virus Corona (Covid-19) yang teridentifikasi pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhirnya juga menjadi bencana di lebih dari 200 Negara di dunia. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terdampak, di mana sampai dengan 1 Mei 2020 terdapat 10.551 orang teridentifikasi kasus positif Covid-19, 1.591 kasus dinyatakan sembuh dan 800 korban meninggal dunia.

Selain dampak di sektor kesehatan, pandemic Covid-19 ini juga berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya terhadap keberlangsungan penghidupan buruh/karyawan di Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi FEB UI melaksanakan survei secara daring  terkait dampak darurat virus Corona terhadap tenaga kerja di Indonesia. 

Metode sampling yang digunakan yaitu accidental sampling dengan variabel kontrol jenis kelamin dan usia.

Infografis ini disusun berdasarkan sebagian data survei tersebut. Basis data yang digunakan merupakan hasil survei antara tanggal 24 – 29 April 2020. Total responden dengan status pekerjaan buruh/karyawan sebanyak 1.112 responden.

Selengkapnya hasil dapat disimak pada infografis berikut:

https://kependudukan.lipi.go.id/id/download/file/75-survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja

#LIPI #Kependudukan #Ketenagakerjaan

powered by social2s

 

Setiap 1 Mei, kaum buruh di berbagai penjuru dunia, tanpa terkecuali di Indonesia, merayakan suka cita hari buruh internasional atau lebih dikenal dengan sebutan May Day. Pada tahun ini, peringatan May Day dipastikan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada buruh yang unjuk rasa turun ke jalan, aksi longmarch, apalagi orasi politik aktivis buruh di berbagai tempat strategis seperti gedung parlemen, Istana Merdeka, kantor Kemenaker, Gubernur, hingga Bupati/Walikota. Upaya untuk mengatasi pandemi Covid-19 telah membatasi ruang ekspresi kaum buruh Indonesia untuk merayakan May Day 2020.

Kendati dihadapkan pada keprihatinan nasional akibat pandemi Covid-19, kaum buruh Indonesia terlihat tetap semangat memperingati May Day 2020 dengan berbagai cara. Melalui konfrensi pers virtual pada 29 April 2020, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesai (KSBSI) menyatakan akan memperingati May Day 2020 dalam bentuk bakti sosial melalui pembagian ribuan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19.

Secara terpisah, KSPI akan melaksanakan program penggalangan dana untuk solidaritas pangan dan kesehatan bagi buruh terdampak Covid-19. Selain kegiatan bersifat sosial, dalam rangka peringatan May Day 2020, para pimpinan serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) yang tergabung dalam MPBI juga akan mengkampanyekan tiga tuntutan politik SP/SB melalui media sosial.  Ketiga tuntutan tersebut adalah penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PHK, penghapusan upah dan THR.

 

Sejarah May Day

Sejak tahun 1890-an, May Day telah menjadi momentum tahunan yang diperingati secara internasional sebagai tonggak sejarah pengakuan kekuatan gerakan buruh. May Day lahir dari serangkaian unjuk rasa kaum buruh di Amerika Serikat pada 1- 4 Mei 1886 yang menuntut pengurangan jam kerja. Unjuk rasa tersebut berakhir dengan kerusuhan sosial yang merenggut ratusan korban jiwa. Peristiwa itu dikenal dengan Hymarket Incident yang kemudian menyulut tuntutan yang sama gerakan buruh di berbagai negara di kawasan Eropa.

Perjuangan panjang kaum buruh saat itu telah membuahkan hasil yang hingga saat ini turut kita nikmati. Yaitu ditetapkannya jam kerja 8 jam/hari atau 40 jam/minggu sebagai standar perburuhan internasional melalui Konvensi ILO No.01 tahun 1919 dan No.47 tahun 1935.  Di Indonesia, May Day ditetapan sebagai hari libur nasional sejak tahun 1946 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Pada masa Orde Baru, peringatan May Day dilarang karena sentiment politik penguasa saat itu yang sangat anti terhadap gerakan buruh. Setelah Orde Baru tumbang, May Day kembali dirayakan oleh kaum buruh Indonesia dan sejak 2014 oleh Presiden SBY ditetapkan sebagai hari libur nasional.

 

Mencari Bentuk Gerakan

Pasca reformasi 1998 kaum buruh di Indonesia telah menemukan kembali ruang kebebasannya. Saat ini organisasi buruh di Indonesia telah tumbuh bagai cendawan di musim penghujan. Kini dengan jumlah minimal 10 orang, buruh dapat mendirikan SP/SB dan di dalam satu perusahan bisa lebih dari satu SP/SB. Ketentuan ini lebih longgar dibanding standar ILO yang membatasi minimal 20 orang untuk pembentukan satu SP/SB. Menurut data Kemenaker 2018, terdapat 14 konfederasi SP/SB, 120 federasi SP/SB dan 6.808 SP/SB di tingkat perusahaan dengan total anggota mencapai 2,7 juta pekerja.

Situasi tersebut jika tidak diantisipasi justru menimbulkan potensi pelemahan gerakan buruh itu sendiri. Terlalu banyak organisasi buruh akan menyulitkan konsolidasi dan buruh mudah terfragmentasi. Apalagi jika pendirian SP/SB hanya dilandasi untuk mencari eksistensi dan mengabaikan peningakatan kualitas internal dan efektifitas gerakan.

Artinya, organisasi buruh di Indonesia perlu mereposisi gerakannya menuju koalisi gerakan buruh yang lebih solid. Ideologi organisasi boleh saja berbeda, tetapi ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih luas, harus ada common principles yang diperjuangkan bersama. Ketika berhadapan dengan pemerintah dan pengusaha, gerakan buruh pun harus mampu memberikan solusi atau kebijakan alternatif.

Untuk membangun basis gerakan buruh yang solid dengan platform organisasi yang jelas tentu tidak mudah. Para aktivis buruh harus mampu menganalisis faktor-faktor yang bersifat obyektif dan subyektif, serta mencari solusinya. Faktor obyektif terkait dengan kondisi riil organisasi buruh yang saat ini terus berkembang dengan segala macam masalah internalnya (kualitas SDM, eksklusifisme, dan konflik kepentingan antar pengurus SP/SB). Sedangkan faktor subyektif terkait dengan kesiapan membangun kekuatan gerakan yang diperhitungkan, terutama dalam ranah politik dan proses perumusan kebijakan.

Apa yang sedang dibangun oleh beberapa aktivis buruh di tingkat nasional perlu diapresiasi. Pembentukan kembali MPBI pada awal tahun 2020 dengan merumuskan isu strategis sebagai agenda perjuangan bersama (manifesto) perlu segera diwujudkan dan didukung, terutama oleh buruh dan aktivis SP/SB. MPBI dapat menjadi langkah awal mereposisi dan memperkuat gerakan buruh di Indonesia ke arah yang lebih maju. Karena untuk menjadi besar dan bersatu gerakan buruh di Indonesia harus berada dalam satu jalur koalisi bersama dan terorganisir.

 

Hikmah dibalik Covid-19 dan Ancaman Terstruktur

Bencana pandemi Covid-19 semakin memperlihatkan bahwa kaum buruh Indonesia sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi dan juga politik. Dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini telah mengakibatkan lebih dari 2 juta pekerja Indonesia menjadi korban PHK dan dirumahkan. Berdasar data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan yang terpaksa harus di PHK dan dirumahkan sebagai imbas pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.304.777 pekerja dirumahkan yang berasal dari 43.690 perusahaan. Sementara yang di PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sisanya sebesar 538.385 orang merupakan pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan berasal dari 31.444 unit usaha atau UMKM.

Selain kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, sebagian besar buruh terpaksa harus merayakan lebaran tahun ini tanpa THR. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), misalnya, melaporkan bahwa tahun ini 50 persen anggotanya menyatakan ragu untuk melakukan pembayaran THR secara utuh. Sementara itu, Kadin DKI Jakarta menyarankan adanya solusi jalan tengah untuk mengatasi masalah pembayaran THR 2020 melalui dialog antara pengusaha dan SP/SB di masing-masing perusahaan. Dapat dibayangkan jika pada satu perusahaan tidak terdapat SP/SB, maka hak buruh terhadap THR dapat dipastikan sangat tergantung pada keputusan sepihak pengusaha. Disinilah hikmah dari pandemi Covid-19 terhadap pentingnya para buruh Indonesia untuk berorganisasi dan menguatkan gerakan.

Pada sisi lain, gerakan buruh di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan terstruktur yang berasal dari kekuatan global yang terus bermanuver dalam sistem ekonomi dan politik. Salah satunya legalisasi pelaksanaan pasar kerja fleksibel melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja- yang cenderung berupaya menghilangkan semua hambatan gerak modal (investasi), tetapi abai terhadap aspek perlindungan bagi pekerja. Melalui penerapan tanpa batas hubungan kerja kontrak dan outsourcing, sistem kolektivisme dalam hubungan industrial digeser ke arah individualisme. Dampaknya pekerja berstatus kontrak dan outsourcing secara pasti jumlahnya akan terus meningkat dan selanjutnya berdampak terhadap berkurangnya jumlah pekerja berstatus tetap yang menjadi basis keanggotaan SP/SB.

Organisasi buruh di Indonesia pastinya sadar bahwa perubahan tidak datang dengan sendirinya. Hikmah dari bencana pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pembelajaran bersama kaum buruh Indonesia tentang pentingnya mereposisi dan mempekuat organisasi serta konsolidasi gerakan. Peluang itu kini ada dan terbuka lebar dalam alam demokrasi Indonesia. Namun tentunya semua tergantung seberapa serius gerakan buruh di Indonesia untuk mau memperjuangkannya.

 

Selamat hari buruh internasional!

 

Ditulis oleh Nawawi - Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

CNBC Indonesia News, 29 April 2020. May Day Tanpa Demo Buruh diantara Corona dan Gelombang PHK. Link terkait: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200429175011-4-155346/may-day-tanpa-demo-buruh-di-antara-corona-gelombang-phk (diakses 29 April 2020).

Kompas, 23 April 2020. Dampak Covid-19 Menaker Lebih dari 2 Juta Pekerja di PHK dan dirumahkan. Link terkait: https://money.kompas.com/read/2020/04/23/174607026/dampak-covid-19-menaker-lebih-dari-2-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan (diakses 23 April 2020).

Pusdatin Kementrian Tenaga Kerja Indonesia 2018. Profil Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Jakarta: Dirjen PHI Kementrian Tenaga Kerja Indonesia.

Roediger R. David dan Philip S. Foner. 1989. Our Own Time: A History of American Labor and the Working Day. London-New York. Verso

powered by social2s

 

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional dan menjadi kado manis bagi buruh di Indonesia karena ditetapkan sebagai hari libur nasional. Namun demikian, nuansa Hari Buruh tahun ini terasa berbeda karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Nampaknya perayaan kali ini akan sangat jauh dari gegap gempita penyuaraan aspirasi buruh Indonesia secara langsung melalui demonstrasi.

Agenda yang sudah dirancang oleh serikat buruh di Indonesia pada akhirnya harus diurungkan karena kondisi di situasi pandemi Covid-19 ini. Pertama, di tengah pendemi ini pihak kepolisian melarang adanya konsentrasi massa karena dikhawatirkan sebagai media penyebaran Covid-19. Kedua, pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan Kluster Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law telah berhasil mengurungkan serikat buruh yang tergabung di dalam Majelis Serikat/Buruh Indonesia (MPBI) yang mewadahi tiga konfederasi besar untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Keputusan Presiden Joko Widodo tersebut  merupakan jalan tengah ‘pembendung’ kegiatan demonstrasi yang sebelumnya tetap akan dilaksanakan walaupun Jakarta dan beberapa kota besar lainnya sedang dalam status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Idealnya perayaan Hari Buruh ini tidak sekadar dalam tataran seremonial semata, tetapi terkait bagaimana posisi gerakan serikat buruh mampu menjadi garda terdepan di dalam menyuarakan kepentingan bagi buruh. Utamanya peran serikat buruh adalah untuk  menyampaikan aspirasi yang diperjuangkan oleh buruh pada masa perayaan Hari Buruh setiap tahunnya.

Pada perayaan hari buruh sebelumnya, aspirasi yang didengungkan buruh adalah terkait kesejahteraan, hapuskan outsourcing dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Isu krusial tahun ini yang menjadi perhatian serikat buruh adalah bagaimana menyelamatkan anggotanya dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun buruh yang dirumahkan oleh pengusaha karena lesunya dunia usaha sebagai dampak Covid-19. Oleh karena itu tugas serikat buruh semakin bertambah untuk mengawal dan memperjuangkan anggotanya. Di sisi lain serikat buruh diharapkan mampu menyuarakan penerimaan jaminan sosial bagi buruh yang terkena PHK. Pendampingan terhadap kasus yang dialami buruh khususnya dalam agar tetap mendapatkan pesangon dan hak-hak normatif lainnya juga perlu menjadi perhatian serikat buruh. Selain itu, jangan sampai di tengah pandemi ini justru menjadi kesempatan emas bagi pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak tanpa mekanisme perundingan dengan buruh.

Prospek gerakan buruh pasca covid-19

Pandemi Covid-19 ini secara langsung berdampak terhadap akselerasi gerakan serikat buruh, salah satunya adalah adanya ancaman berkurangnya buruh yang tergabung di dalam serikat buruh karena pengurangan pekerja yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi jumlah buruh yang tergabung di serikat buruh memang memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja formal secara keselurahan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Bulan Maret 2020 jumlah buruh yang tergabung di dalam organisasi serikat buruh berjumlah 3.378.808 orang yang terdiri dari jumlah konfederasi 195 unit  dan 1051 unit federasi. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja formal secara keseluruhan. Data dari BPS menyebutkan jumlah pekerja formal pada tahun 2019 berjumlah  55.272.968 orang. Jumlah anggota serikat buruh yang kecil tersebut semakin terancam jumlahnya dengan adanya fenomena PHK. Apalagi di dalam serikat buruh ada iuran anggota untuk menggerakan organisasinya. Dengan kondisi saat ini buruh akan lebih mengutamakan untuk kebutuhan primer dibandingkan iuran di serikat buruh.Melihat fakta tersebut maka pandemi Covid-19 ini jelas akan mengancam keberlangsungan organisasi serikat buruh. Berkurangnya anggota otomatis secara finansial akan mengurangi kemampuan dalam menjalankan organisasinya. Selanjutnya dalam melihat kondisi sekarang jika elektabilitas serikat buruh  akan naik di mata buruh seandainya mampu menghadirkan pembelaaan bagi buruh yang terkena PHK maupun yang dirumahkan.

Kemudian hal lain yang perlu diperjuangkan yaitu mengawal program pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini agar tepat sasaran, termasuk pada program kartu pra kerja dan bantuan langsung tunai. Khusus di program Kartu Pra Kerja hingga sekarang masih menjadi blunder kebijakan terkait komponen pelatihan. Seharusnya pemerintah fokus menyelamatkan keberlangsungan hidup buruh dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, bukan justru mengadakan pelatihan secara online yang tidak tepat sasaran dan muaranya masih dipertanyakan dalam mencetak pekerja yang memiliki keterampilan. Tanpa adanya intervensi dari pemerintah, ancaman sosial ekonomi semakin nyata.

Selamat Hari Buruh 2020. Ayo bantu buruh.

Ditulis oleh Triyono - Peneliti Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

powered by social2s

 

Lebih dari sebulan lamanya sejak kasus pertama terdeteksi dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Sampai dengan hari Rabu, 29/4/2020, jumlah kasus positif COVID-19 masih terus bertambah hingga mencapai 9.771 kasus. Selain itu, sebanyak 784 orang meninggal dunia karena terinfeksi virus tersebut. Mudahnya penularan menjadi salah satu penyebab mengapa kasus ini menyebar dengan sangat cepat. Tidak hanya di Indonesia, 213 negara di dunia juga terinfeksi virus ini. Data global dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sampai tanggal 29/04/2020 sebanyak 3.024.059 pasien yang tersebar di beberapa negara di dunia (WHO, 2020).

Meskipun virus Corona dapat menginfeksi semua orang tanpa mengenal kelompok usia namun WHO juga menyebutkan bahwa penduduk lanjut usia (lansia), yaitu penduduk usia 60 tahun keatas merupakan kelompok penduduk yang lebih rentan terpapar virus yang banyak menyerang saluran pernafasan ini. Selain itu, lansia yang tertular COVID-19 juga berisiko mengalami kondisi lebih parah saat terinfeksi.  Di Eropa misalnya, WHO mengatakan bahwa sekitar 95%  kasus kematian didominasi oleh lansia.

Mengapa lansia rentan?

Lansia dikatakan rentan karena berbagai sebab. Faktor usia yang tua menjadi salah satu penanda. Hidup yang lebih lama bukan berati hidup dalam kondisi sehat. Riset sebelumnya menemukan bahwa bertambahnya usia juga diikuti dengan meningkatnya kecenderungan untuk sakit dan memiliki keterbatasan fisik (disable) karena terjadinya penurunan kemampuan fisik yang cukup drastis (Christensen, dkk., 2009; Gatimu dkk., 2016). Usia yang bertambah juga cenderung diikuti oleh munculnya berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan jantung. Peneliti New York University (NYU) dalam risetnya menemukan bahwa usia dan penyakit kronis khususnya penyakit kardiovaskular, diabetes dan obesitas merupakan faktor yang dapat membuat tingkat infeksi pasien COVID-19 menjadi lebih berat.

Selain itu, lansia juga dikatakan menjadi kelompok penduduk yang rentan terhadap berbagai kondisi darurat khususnya dalam kondisi bencana termasuk di dalamnya bencana akibat wabah penyakit. Berbagai alasan mengapa lansia dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap bencana. Beberapa ahli sepakat bahwa usia menjadi faktor dominan yang menyebabkan lansia menjadi rentan (Buckle, 1998-99; Fernandez et al, 2002; Smith et al, 2009). Namun demikian, terdapat beberapa variabel penting lainnya yang juga harus dilihat sebagai faktor penyebab lansia menjadi rentan seperti kondisi fisik, status kesehatan dan status ekonomi (Buckle, 1998-99, p. 23). Oleh karena itu, dalam situasi pandemi COVID-19 tidak heran jika banyak sekali anjuran untuk menjaga lansia agar terhindari dari bahaya COVID-19 ini melalui jaga jarak dan tidak mengunjungi lansia jika sehabis bepergian dari wilayah yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Bahkan belakangan anjuran untuk tidak pulang kampung sering diasosiasikan sebagai bentuk kasih sayang terhadap lansia (orang tua) agar tidak menjadi carrier virus yang dapat menularkan para lansia di kampung halaman.

Kondisi Lansia di Indonesia

Menurut statistik lanjut usia tahun 2019, persentase penduduk lansia terus mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir (BPS, 2019). Pada tahun 2019, persentase lansia mencapai 9,6 persen (25,66 juta jiwa). Lansia perempuan (10,10 persen) lebih banyak sekitar satu persen dibandingkan dengan lansia laki-laki (9,10 persen). Jika melihat kondisi kesehatan lansia yang dapat berpengaruh terhadap tingkat keparahan apabila terinfeksi COVID-19, data statistik lanjut usia menyebutkan bahwa satu dari empat lansia di Indonesia mengalami sakit (BPS, 2019). Angka kesakitan penduduk lansia sebesar 26,20 persen yang berarti terdapat 26 sampai 27 lansia yang sakit dari 100 lansia (BPS, 2019).

Sementara itu, dilihat dari pola tempat tinggal lansia, mayoritas lansia di Indonesia bertempat tinggal bersama tiga generasi (40,64 persen). Kemudian disusul yang tinggal bersama keluarga sebesar 27,30 persen dan hanya tinggal bersama pasangannya sebesar 20,03 persen. Keberadaan lansia yang banyak tinggal bersama keluarga bahkan bersama tiga generasi perlu menjadi perhatian setiap anggota keluarganya untuk menjaga agar lansia tidak terpapar oleh COVID-19. Di sisi lain, terdapat lansia yang tinggal sendiri dengan persentase mencapai 9,38 persen. Dalam situasi bencana termasuk bencana wabah penyakit yang memakan waktu cukup lama, lansia yang hidup sendiri menjadi berisiko tinggi terdampak lebih besar akibat dari terbatasnya sumber daya (resources) yang dimiliki. Oleh karena itu, kebijakan khusus yang dapat menjaga lansia hidup sendiri agar dapat bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini menjadi penting untuk dilakukan.

Keluarga sebagai solusi dalam menjaga lansia di situasi pandemic COVID-19

Keluarga yang merupakan dukungan informal menjadi pihak yang paling penting dan diandalkan ketika dukungan formal yaitu negara kesulitan bahkan tidak dapat menjamin dengan baik kehidupan lansia (Chan, 2005). Dalam situasi pandemi COVID-19, tidak jarang lansia menjadi kelompok yang termarjinalkan dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, penguatan keluarga menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Ditambah dengan respon pemerintah terhadap penanganan pandemi ini yang terkesan cukup lamban. Keluarga sebagai tempat untuk bertahan menghadapi berbagai krisis akibat tekanan-tekanan yang datang. Penguatan keluarga dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk membangun ketahanan keluarga agar dapat melewati situasi pandemi COVID-19 ini.

Bagi keluarga yang memiliki lansia atau hidup bersama lansia, hal pertama yang harus dilakukan adalah berupaya agar lansia tidak terpapar COVID-19. Anggota keluarga perlu memperhatikan protokol kesehatan agar mencegah lansia terpapar COVID-19 antara lain dengan dengan menjauhi keramaian atau perkumpulan agar tidak menjadi berisiko untu membawa virus pulang. Kemudian, anggota keluarga atau kerabat yang memiliki aktivitas di luar dan berisiko terpapar COVID-19 diminta untuk tidak mendekati lansia serta lansia hanya diperbolehkan bertemu atau dibantu oleh 1 atau 2 anggota keluarga atau caregiver setelah dilakukannya protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, kondisi bersih dan memakai masker (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Selain itu, meskipun dianjurkan untuk tidak mengunjungi lansia sementara waktu, penting bagi keluarga yang tidak bertempat tinggal bersama lansia untuk tetap berusaha memantau dan memperhatikan lansia dengan cara rutin berkomunikasi melalui online agar lansia tidak merasa kesepian dan sendiri, memastikan kebutuhan sehari-hari lansia terpenuhi dengan mengirimkan makanan ke rumah lansia serta selalu memastikan bahwa lansia tetap dalam kondisi sehat apalagi jika memiliki penyakit kronis. Himbauan pemerintah untuk menjaga jarak dengan lansia harus dicermati dengan tidak melupakan bahwa lansia juga rentan merasa kesepian dan tidak berdaya ketika tidak bersama keluarga karena keluarga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam kualitas hidup lansia (Vibriyanti dan Harfina, 2017). Perhatian yang besar terhadap lansia baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar sangat dibutuhkan lansia pada masa krisis seperti ini mengingat karekteristik mereka yang lebih berisiko.

 

Ditulis oleh Sari Seftiani - Peneliti Keluarga dan Kesehatan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Pustaka:

BPS. 2019. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Buckle, P., 1998/99, Re-defining community and vulnerability in the context of emergency management, Australian Journal of Emergency Management (Summer 1998/99), pp 21-26

Chan, Angelique. 2005. “Aging in Southeast and East Asia: Issues and Policy Directions”. J Cross Cult Gerontol (2005), Volume 20, pp. 269–284.

Christensen, K., Doblhammer, G., Rau, R. & Vaupel, J. W. 2009. “Ageing population: the challenges ahead”. National Institute of Health, 374 (9696) (Health), pp. 1196-1208.

Fernandez, L., Byard, D. et al., 2002, Frail elderly as disaster victims: emergency management strategies, Prehospital and Disaster Medicine, Vol 17, No 2, pp 67-74

Gatimu, S. M., Milimo, B. W. & San Sebasti, M. 2016. Prevalence and determinants of diabetes among older adults in Ghana. BMC Public Health, Volume 16, pp. 1174.

Smith, S., Tremethick M., et al., 2009, Disaster planning and response: considering the needs of the frail elderly, International Journal of Emergency Management, Vol 6, No 1, pp 1-13

Vibriyanti, D. dan D. Harfina. 2017. “Determinan Kualitas Hidup Lanjut Usia”. Laporan Penelitian. Jakarta. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

WHO. 2020. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 98. Diakses dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200427-sitrep-98-covid-19.pdf?sfvrsn=90323472_4

powered by social2s
Go to top