Di rumah saja, sering mencuci tangan, jaga jarak, dan membatasi kerumunan warga merupakan pesan-pesan penting untuk melaksanakan physical dan social distancing yang selalu kita dengar dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Keempat pesan ini sepertinya tidak sulit untuk dilakukan, namun sebagian penduduk ternyata masih belum menjalankannya. Mengapa? Tulisan ini mendiskusikan pelaksanaan physical dan social distancing di permukiman kumuh, padat dan miskin (permukiman kupat-kumis) di perkotaan, khususnya Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus corona di Indonesia. Pemilihan permukiman kupat-kumis penting dan menarik karena permukiman ini sangat rawan terhadap penyebaran virus corona. Selain itu, penduduknya sangat rentan dan berisiko tinggi terpapar COVID-19 yang menjadi pandemi dan pusat perhatian dunia saat ini.

Sekitar 60 persen penduduk Jakarta tinggal di kampung dimana sebagian besar berada di daerah kumuh perkotaan (Nurdiansyah, 2018). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginformasikan bahwa hampir separuh (45 persen), 118 dari 267 kelurahan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori kumuh atau slums. Kelurahan kumuh tersebut menyebar di 186 Rukun Warga (RW) kumuh.  Proporsi tertinggi terdapat di Jakarta Utara (39 persen) dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (1 persen). Sedangkan wilayah yang lain berada diantara keduanya, Jakarta Barat (28 persen), Jakarta Selatan (19 persen),  Jakarta Timur (12 persen) dan Jakarta Pusat (11persen). Kebanyakan RW kumuh terletak di dekat pusat-pusat kegiatan bisnis, sepanjang sungai, rel kereta api dan jalan tol serta wilayah pesisir di Jakarta Utara. (Kementerian ATR/BPN, 2019; SAPOLA, 2015).

 

Kondisi Penduduk di Permukiman Kupat-Kumis

Penduduk di permukiman kupat-kumis mengalami hambatan untuk menjalankan physical dan social distancing. Faktor yang membatasi mereka untuk menerapkan kebijakan ini sangat kompleks, mulai dari penyebab langsung (immediate causes), penyebab antara (underlying), sampai dengan penyebab mendasar (basic). Penyebab langsung adalah merebaknya penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang dimulai di Wuhan, China pada akhir 2019. Penyakit ini kemudian menyebar secara cepat ke seluruh dunia, termasuk Jakarta. Untuk menekan laju penyebaran virus corona maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan physical dan social distancing melalui pesan-pesan kepada seluruh penduduk. Kebijakan ini juga berlaku bagi semua penduduk di permukiman kupat-kumis, mereka dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak atau kontak dengan warga lainnya, dan mengurangi kerumunan warga. Himbauan-himbauan ini meskipun sepertinya mudah untuk dijalankan, tetapi menjadi permasalahan yang langsung dihadapi oleh sebagian besar penduduk di permukiman ini.

Kesulitan sebagian besar penduduk erat kaitannya dengan penyebab antara yaitu faktor struktural dan eksternal, terutama masalah penataan ruang kota dan sarana layanan dasar (basic services) serta kondisi lingkungan. Permukiman kupat-kumis terletak di lahan yang tidak terdaftar (liar) dengan bangunan tanpa izin. Penduduk membangun rumah-rumah mereka tanpa aturan dengan kualitas bangunan yang cenderung rendah. Jarak bangunan sangat berdekatan (rapat) atau bahkan berdempetan sehingga kepadatannya sangat tinggi. (Nurdiansyah, 2018; Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementriam PUPR, 2016; SAPOLA, 2015).

Kondisi ini membuat mereka sulit mengikuti pesan untuk menjaga jarak atau kontak dengan warga lainnya. Di sebagian RW-RW kumuh, seperti di Kota Bambu Utara dan Pinangsia Jakarta Barat, bangunan-bangunan rumah yang sangat rapat dan tanpa jarak, menyisakan jalan dan gang-gang sangat sempit yang hanya cukup untuk jalan satu orang atau satu motor. Ketika orang atau motor berpapasan, maka harus ada orang atau motor lain yang berhenti (Hidayati dkk, 2016). Dengan demikian, semakin banyak penduduk yang melewati gang untuk keluar masuk permukiman, semakin banyak juga warga yang menunggu. Mereka terpaksaatau dengan sengajabertemu, berpapasan atau berhenti di gang-gang sempit tersebut, sehingga kerumunan warga sulit untuk dihindari. Penduduk ‘terpaksa’ melewati gang-gang tersebut karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Rumah-rumah penduduk kebanyakan berukuran kecil, sangat rapat, berdempetan tanpa ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Keadaan ini kurang kondusif bagi kesehatan jika mereka tetap tinggal di rumah dalam kurun waktu yang lama, seperti pada kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan isolasi selama 14 hari atau bahkan lebih karena masih tingginya penyebaran COVID-19. Kondisi semakin sulit mengingat kepadatan di rumah juga cukup tinggi. Rumah yang ukurannya kecil dihuni oleh anggota rumah tangga atau teman-teman/kerabat satu kost/sewaan/kontrakan yang jumlahnya cukup banyak, sebagai contoh satu petak kamar kost berukuran 2x3 meter dihuni rata-rata 4 orang.

Selain itu, sarana layanan dasar di permukiman kupat-kumis sangat terbatas, bahkan cenderung kurang memenuhi standar hidup sehat. Kondisi ini berimplikasi pada kondisi lingkungan yang kurang memadai, ditandai oleh buruknya kondisi saluran air (drainase), penumpukan sampah dan pencemaran serta buruknya sanitasi.

Anjuran untuk mencuci tangan sesering mungkin sulit untuk diterapkan penduduk di permukiman kupat-kumis. Dalam kondisi normal, akses terhadap air bersih dan sumber air masih terbatas. Menurut Gubernur DKI Jakarta, sebanyak 40 persen (sekitar 4 juta jiwa) penduduk Jakarta belum mendapatkan akses air bersih dari PDAM. Mereka, yang kebanyakan tinggal di permukiman kumuh, menggantungkan sumber airnya pada air permukaan, seperti air sungai dan sumur bor yang airnya terkontaminasi dengan logam berat dan bakteri E.coli. Pencemaran bakteri E.coli erat kaitannya dengan perilaku penduduk yang masih banyak (lebih dari 500 ribu jiwa) membuang air besar di sungai dan MCK tidak layak, terutama di permukiman kupat-kumis (UN Habitat, 2020; PD PAL Jaya, 2019; World Bank, 2011).   

Kurangnya ketersediaan air menyebabkan sebagian penduduk harus membeli air dari pedagang air keliling atau kios-kios air isi ulang yang harga per bulannnya lebih tinggi dari harga air PAM. Gencarnya pesan untuk sering mencuci tangan tentu saja berimplikasi pada semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli air. Selain itu, penduduk saat ini lebih sulit untuk mendapatkan air bersih karena adanya pembatasan fisik dan sosial.

Permasalahan semakin kompleks karena faktor mendasar yaitu kondisi sosial ekonomi penduduk yang terbatas. Sebagian besar penduduk berpendidikan menengah ke bawah, berpendapatan rendah dan miskin. Mereka umumnya bekerja di sektor informal (seperti pedagang dan buruh lepas). Maraknya COVID-19 dan pembatasan fisik dan sosial membuat mereka semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan, terutama setelah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Sebagian penduduk juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan pembatasan waktu kerja dan berkurangnya kegiatan ekonomi.

Kondisi tersebut semakin menghambat penduduk untuk menjalankan pesan-pesan social distancing dan physical distancing, untuk pemenuhan kebutuhan pangan saja mereka sulit, terutama bagi yang sudah diPHK, apalagi untuk membeli air yang digunakan mencuci tangan, menjaga pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Sebagian kecil penduduk di permukiman kupat-kumis juga harus membayar ketika menggunakan MCK umum di permukimannya.

Penduduk dengan keterbatasan kondisi sosial ekonomi ‘terpaksa’ selalu bertemu dan/atau berkumpul. Rumah yang sempit dan berdempetan tanpa fasilitas yang memadai memaksamereka memanfaatkan dan merubah fungsi ruang sempit yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti depan rumah menjadi jalan, atau dapuratau tempatmencuci tetangga dan/atau warga lainnya. Selain itu, kebiasaan berkumpul merupakan ciri khas dari penduduk di permukiman kupat-kumis. Sebagian besar penduduk berasal dari desa dengan perilaku yang kebanyakan masih seperti orang desa yaitu menjaga silahturahmi dan interaksi sosial antara sesama warga.

 

Physical dan Social Distancing di Permukiman Kupat-Kumis

Penduduk di permukiman kupat-kumis sangat rentan tertular COVID-19, namun mereka mengalami kesulitan untuk melaksanakan physical dan social distancing. Faktor yang menghambat mereka sangat kompleks, mulai dari penyebab langsung sampai dengan mendasar, terkait dengan faktor internal terbatasnya kondisi sosial ekonomi penduduk, faktor eksternal kurang kondusifnya lingkungan, dan masalah struktural penataan ruang kota dan penyediaaan layanan dasar. Pengurangan risiko penduduk sangat penting dan perlu segera dilakukan. Pemakaian masker perlu terus didorong kepada penduduk. Demikian juga dengan akses terhadap air bersih dan sumber air harus dipastikan ketersediaannya oleh Pemerintah DKI Jakarta dan stakeholders agar penduduk dapat mencuci tangan sesering mungkin dan menjalankan hidup bersih dan sehat. Kesulitan penduduk menjaga jarak dan mengurangi kerumunan warga juga perlu diatasi. Penyediaan tempat isolasi/karantina mandiri, terutama  bagi penduduk yang telah masuk dalam kategori ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) merupakan salah satu alternatif solusi yang perlu ditindak-lanjuti. Perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan hunian yang layak dan sehat juga perlu menjadi prioritas, utamanya dalam pelaksanaan program perbaikan kampung kumuh dan pengelolaan tata ruang di Jakarta.

 

Ditulis oleh Deny Hidayati, Peneliti Utama Bidang Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

———

Referensi

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementriam PUPR. 2016. Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementriam PUPR

Hidayati, D., Widayatun., dan Putri, I.A.P. 2016. Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Kebakaran dan Banjir di Jakarta Barat. Tangerang: Mahara Publishing.

Indonesia Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA). 2015. DKI Jakarta: Informal Settlement Mapping. Jakarta: Cities Alliance Project Output.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 2019. Total Luas Perkampungan Kumuh Hampir Separuh Luas DKI. https://jakarta.bisnis.com/read/ 20190527/77/927975/total-luas-perkampungan-kumuh-hampir-separuh-luas-dki

Nurdiansyah, A. 2018. Urban Slum Upgrading Policy in Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation).  The Indonesian Journal of Planning and Develomnent, Vol 3, 1 pp 19-31.

PD PAL Jaya. 2019.  PAL Jaya: Pencemaran Air di DKI oleh Bakteri E.Coli Sudah Parah. https://metro.tempo.co/read/1187727/pal-jaya-pencemaran-air-di-dki-oleh-bakteri-e-coli-sudah-parah.

Sekretariat Kabinet. 2020. Kebijakan Social’ dan ‘Physical Distancing.  https://setkab.go.id/ kebijakan- social-dan-physical-distancing-harus-libatkan-tokoh-sampai-rt-rw/

World Bank. 2011. Jakarta - Urban challenges in a changing climate. Washington, DC: World Bank.

World Health Organization (WHO). 2019. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic.

powered by social2s

 

Mendapatkan pangan yang bergizi adalah hak setiap manusia, sayangnya hak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh ratusan juta penduduk di dunia karena faktor kemiskinan. WHO mencatat terdapat 462 penduduk yang mengalami kekurangan gizi, 52 juta diantaranya adalah balita. Saat ini, di kuartal pertama 2020, masalah semakin diperumit dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sampai tanggal 2 Mei, dampak langsung pandemi COVID-19 ini telah menewaskan 239.614 jiwa di dunia dan 800 jiwa di Indonesia. Khusus untuk kondisi pangan sendiri, COVID-19 bukan hanya menurunkan daya beli pangan penduduk miskin dikarenakan kehilangan pendapatan keluarga, melainkan juga memiliki dampak pada mereka yang memproduksi pangan seperti petani.

 

Persoalan pangan di tengah pandemi COVID-19

Di Hari Pangan Dunia tahun lalu, WHO melansir bahwa 1 dari 10 anak yang dilahirkan mengalami kekurangan gizi, bahkan di Asia Selatan risiko ini lebih tinggi yaitu 1 dari 4 balita dan 45% kematian balita karena terkait kekurangan gizi. Di Indonesia sendiri, 22 juta penduduk masih mengalami kelaparan kronis dalam kurun waktu 2016-2018 (ADB, 2019). Meskipun data ADB tersebut disanggah oleh beberapa pihak, namun data lain seperti Riskesdas 2018 masih mencatat terdapat 3,9% balita mengalami gizi buruk dan 13,8% balita gizi kurang. Dari persebarannya, Indonesia bagian timur mengalami status gizi buruk dan kurang yang sangat tinggi dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Data ini sejalan dengan Wilayah Kerentanan Pangan di Indonesia yang sebagian besar berstatus merah (sangat rentan pangan) banyak terdapat di Indonesia bagian timur (Peta Kerawanan Pangan, 2018). Namun demikian, data-data yang disajikan oleh berbagai pihak diatas adalah data-data sebelum tahun 2020 dimana persoalan pandemi COVID-19 belum melanda Indonesia dan permasalahan kemiskinan masih menjadi kendala utama dalam menyumbang tingkat kelaparan dan kekurangan gizi penduduk.

Sedangkan ketika pandemi COVID-19 mewabah di banyak negara di dunia, World Rural Forum bersama dengan Organisasi Pertanian Keluarga di Dunia (2020) menyebutkan COVID-19 telah berdampak pada sektor pertanian mulai dari aspek produksi hingga distribusi pangan. Di dalam proses produksi, pandemik ini menyebabkan biaya input pertanian meningkat sehingga petani harus menanggung biaya yang lebih besar. Selain itu, permasalahan kekurangan tenaga kerja di pertanian masih menjadi masalah di tengah keterbatasan mobilitas dengan alasan kesehatan.  Distribusi dan pemasaran pangan pun terganggu dikarenakan ketidakpastian pasar akibat penurunan produksi pada industri makanan maupun dikarenakan keterbatasan perluasan pasar akibat pembatasan yang dilakukan diberbagai daerah. Dua sisi permasalahan pangan baik dari aspek supply maupun demand memiliki potensi besar dalam menyumpang tingkat kelaparan dan kekurangan gizi bagi penduduk miskin.

 

Respon pemerintah mengatasi persoalan pangan dalam masa pandemi COVID-19

Menanggapi permasalahan pangan tersebut, pemerintah telah melakukan sebuah kebijakan sosial dengan memberikan bantuan sosial pangan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Kementerian Sosial telah mengklaim bahwa pemberian bantuan sosial pangan ini mencakup kebutuhan pangan karbohidrat dalam bentuk beras, kebutuhan protein dalam bentuk daging, ikan, telur, dan kebutuhan vitamin dalam bentuk sayur mayur. Sungguh skema bantuan sosial yang ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk miskin.

Di masa pandemi ini, pemerintah menaikkan penerima manfaat bantuan pangan untuk penduduk yang mengalami dampak COVID-19 seperti mereka yang terkena PHK dan lainnya sebanyak 4,8 juta rumah tangga, sementara bagi mereka yang telah mendapatkan program PKH sebanyak 15,2 juta rumah tangga akan diberikan tambahan pangan menjadi Rp. 200.000 per bulan dalam bentuk pangan (Kementerian Sosial, 2020). Namun demikian, dalam implementasinya, distribusi program ini masih sering mengalami kejanggalan, antara lain ada RT yang memberikan secara merata kepada warganya tanpa melihat persyaratan penerima manfaat atau ketidakjelasan di beberapa tempat kapan bantuan pangan ini dapat diterima oleh penerima manfaat.

Catatan lainnya adalah, implementasi dalam memberikan bantuan pangan yang bisa memenuhi gizi penduduk miskin masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebagai contoh, catatan saya ketika mewawancarai ibu-ibu penerima BNPT di Kecamatan Citerep hanya mendapatkan bantuan dalam bentuk beras. Sementara kebutuhan protein seperti telur, daging, ikan belum pernah diterima oleh mereka. Di tempat yang berbeda di wilayah Depok, seorang ibu penerima bantuan sosial mengatakan bahwa bantuan yang dia terima selalu dalam bentuk beras, pernah sesekali beliau mendapatkan beras dan telur namun lebih sering hanya beras dengan kualitas beras yang berbeda-beda dalam setiap penyalurannya. Sementara ikan, daging, ataupun sayur mayur belum pernah diterima.

Jika pemerintah konsisten untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa ini, maka kebutuhan gizi bagi mereka yang miskin sangat perlu diperhatikan. Pemberian bantuan sosial pangan bukan hanya pada sudah diberikannya bantuan pangan kepada masyarakat miskin agar mereka tidak kelaparan, melainkan perlu dipastikan bahwa pemberian bantuan tersebut dapat memberikan gizi yang cukup sehingga setiap penduduk memiliki hak untuk mendapatkan pangan bergizi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, bantuan sosial pangan bisa menjadi harapan bagi mereka yang terdampak untuk menjamin kebutuhan pangan bergizi bagi keluarga agar tetap terjamin dan membantu menguatkan imunitas setiap anggota keluarga khususnya pada masa pandemi ini.

 

Menjamin pangan bergizi bagi warga

Hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin pangan bergizi ini antara lain: pertama, memastikan bahwa bantuan sosial pangan benar-benar diberikan kepada penduduk miskin dengan adanya keterlibatan pengawasan dari elemen masyarakat baik ditingkat RT maupun pekerja sosial di masyarakat dalam membantu pendataan agar lebih akurat. Kedua, bekerjasama dengan petani dan peternak di setiap daerah untuk bisa memastikan bahwa produk petani, peternak, dan nelayan, mulai dari beras, sayur mayur, daging, telur dan tangkapan ikan dari nelayan dapat langsung diserap oleh pemerintah dan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Pemberian produk-produk segar di dalam bantuan pangan ini bukan hanya dapat memperkecil jalur distribusi yang menyebabkan keterlambatan penyaluran, melainkan juga untuk menumbuhkan ekonomi lokal dengan memperdayakan petani, peternak, dan nelayan yang ada di daerah tersebut. Hal ini secara langsung juga berdampak positif denganmenjamin hasil panen dan tangkapan mereka yang memproduksi pangan di tengah pandemi COVID-19 ini selain dari menghindari adanya kelaparan.

 

Ditulis oleh Vanda Ningrum - Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Daftar pustaka

Asian Development Bank. 2019. Policies To Support Investment Requirements of Indonesia’s Food And Agriculture Development Suring 2020 – 2045. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/534336/indonesia-food-agri-development-2020-2045.pdf

Badan Ketahanan Pangan. 2018. Peta Katahanan dan Kerentanan pangan 2018. http://bkp.pertanian.go.id/peta-fsva

Kementerian Kesehatan. 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018. https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf

Kementerian Sosial. 2020. Presentasi Direktorat Fakir Miskin pada Seminar online “Menjamin Ketahanan Pangan melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)" tanggal 30 april 2020

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018.

World Health Organization. 2019. Malnutrition is a world health crisis, says WHO expert.

https://www.globalcause.co.uk/world-food-day/malnutrition-is-a-world-health-crisis-says-who-expert/#

World Rural Forum. 2020. Measures Proposed By The Ff In Relation To The Covid-19Preliminary Summary Of Measures To Address The Impact Of The Covid-19 Pandemic. https://www.ruralforum.org

Coronavirus Cases. https://www.worldometers.info/coronavirus/

powered by social2s

 

Ditetapkannya penyebaran virus COVID-19 sebagai pandemi memaksa dunia untuk berubah dan menyesuaikan diri. Beberapa ahli sejarah melihat pandemi virus COVID-19 ini sama besarnya dengan kejadian Flu Spanyol di awal tahun 1918 yang merenggut sekitar 20-50 juta korban jiwa saat itu. Virus COVID-19 ini dikenal sangat mematikan dan dapat menyasar berbagai kalangan, baik secara sosio-demografis ekonomi maupun politik. Situasi pandemi ini dapat dikatakan berdampak cukup besar pada tatanan kehidupan manusia selama ini. Pastinya, siapapun mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam kurun waktu enam bulan, norma, kebiasaan dan perilaku manusia mengalami banyak perubahan.

Virus ini pertama kali diketahui berasal dari Kota Wuhan, China (kompas.com, 2020) dan dalam waktu singkat telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 200 negara di berbagai dunia (worldometers.info, 2020). Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat hingga saat ini belum berhasil melumpuhkan COVID-19. Bahkan beberapa negara di Eropa seperti Italia mengalami kesulitan ketika virus ini menyebar dan memakan korban jiwa hingga lebih dari 8 ribu jiwa. Tingkat kematian di berbagai negara pun cenderung mengalami peningkatan seiring dengan penyebarluasan virus COVID-19 ini. Merujuk data Financial Times (2020), tingkat kematian di Indonesia atas berbagai kasus naik 47% dibandingkan tahun-tahun sebelum adanya virus Covid-19 ini dan total jumlah kematian disebabkan virus Covid-19 mencapai 792 orang per 30 April 2020. Jika COVID-19 terus berlangsung sampai akhir tahun jumlah penduduk yang meninggal mencapai lebih dari 500 ribu jiwa.

 

Gambar Perbandingan tingkat kematian atas berbagai kasus di beberapa negara per 29 April 2020

Screen_Shot_2020-05-06_at_14.42.12.png

Sumber: https://www.ft.com/coronavirus-latest

 

Perubahan Perilaku Penduduk dan Kebaikan Moral

Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perilaku kehidupan dan cara berinteraksi di tengah masyarakat. Siapa yang menyangka budaya mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker menjadi hal utama saat ini. Orang-orang tidak bisa sembarangan keluar rumah tanpa memakai masker, apalagi saat harus berinteraksi dengan orang lain. Ditambah lagi sebelum masuk kembali ke rumah harus mencuci tangannya atau bahkan mandi untuk memastikan dirinya bersih sebagai protokol Kesehatan yang harus diikuti. Hidup bersih menjadi hal yang wajib bagi setiap orang, secara spesifik Yuval Noah Harari dalam laman Financial Times (2020) menyatakan bahwa akan banyak bermunculan the soap police. Afrasiabi dalam lama Eurasiareview (2020) mengatakan bahwa pandemi COVID-19 layaknya panopticon dalam tulisan Foucault. Semua orang menjadi waspada dan merasa diawasi oleh karena penyebaran virus ini.

Di sisi lain, COVID-19 juga mempengaruhi kebiasaan orang-orang dalam berkumpul dan bekerja. Sekarang semuanya sudah berubah, pasar dan pusat perbelanjaan (mall) menjadi sepi, rumah ibadah kosong, kantor diliburkan, karyawan bekerja di rumah, masyarakat tinggal di rumah/stay at home. Sementara di sektor lapangan kerja kemungkinan satu milyar penduduk dunia menjadi pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Belum lagi ditambah dengan penduduk berstatus self-employee kemungkinan separuh penduduk dunia kehilangan pekerjaan. Semuanya ini tentunya  berdampak terhadap penurunan konsumsi dan gizi masyarakat diperkirakan terjadi kelaparan dimana-mana yang berpotensi meningkatkan tingkat mortalitas.

Amartya Sen, seorang filsuf dan ahli ekonomi, dalam wawancara untuk website ekathimerini.com (2020), menyatakan di tengah pandemi ini hal yang diperlukan adalah kebaikan moral. Baginya, kebaikan moral berarti semangat dan kepedulian atas dasar humanitas menjadi hal yang lebih penting dalam menghadapi masa pandemi ini. Demikian pula kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengedepankan kebaikan moral di atas kepentingan ekonomi. Hal ini juga mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia, di tengah banyaknya permasalahan yang muncul akibat virus COVID-19 dukungan dan seruan gotong-royong juga mulai terdengar lagi gaungnya. Di antaranya adalah bantuan kepada tenaga kesehatan maupun kepada para pekerja lepas yang perekonomiannya terganggu di tengah pandemi ini. Penggalangan dana yang muncul juga sifatnya melintasi keberagaman suku, agama, dan golongan. Langkah ini merupakan bukti bahwa kebaikan moral masih berada di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen.

Pandemi virus COVID-19 ini masih terus berlangsung sampai saat ini ketika memasuki bulan Ramadan yang dijalani oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat secara signifikan. Berbagai macam kegiatan khas bulan Ramadan yang dilaksanakan bersama-sama, berubah menjadi momen introspeksi diri dan menjadi perayaan iman di dalam keluarga inti. Momen buka puasa bersama yang biasanya dilakukan bersama teman-teman sebagai ajang reuni, kini berubah karena harus dilakukan di rumah saja. Shalat tarawih yang selama ini dilakukan berjamaah di masjid pun, harus dilakukan keluarga di rumah saja. Akan tetapi, meskipun kegiatan beribadah dilakukan di rumah masing-masing terbukti masyarakat masih dapat berbagi kebaikan di tengah lingkungannya. Misalnya saja dengan menyumbang ke dalam beberapa penggalangan dana ataupun membantu membeli dagangan warga yang pekerjaan terdampak karena pandemi ini. Tahun ini tentunya akan menjadi catatan sejarah, bagaimana kebaikan moral tetap dapat terjaga di tengah kecemasan yang melanda masyarakat.

Di tengah tatanan sosial masyarakat yang terganggu seperti sekarang ini kiranya COVID-19 telah mengajarkan kita bagaimana pentingnya untuk  membangun dan memperkuat kohesi dan kepedulian sosial di antara sesama. Sudah saatnya untuk lebih peduli dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Hal ini menjadi refleksi kehidupan bermasyarakat, tidak seperti selama ini penduduk yang kaya takut kehilangan kekayaannya, sementara penduduk yang miskin tinggal menghitung hari menunggu ajal menjemput.

 

Ditulis oleh Fadjri Alihar dan Irin Oktafiani - Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

History.com, 27 Maret 2020. Spanish Flu. Link terkait: https://www.history.com/topics/world-war-i/1918-flu-pandemic (diakses 1 Mei 2020)

Eurasia Review News & Analysis, 12 Maret 2020. Link terkait: https://www.eurasiareview.com/12032020-foucault-and-the-politics-of-coronavirus-pandemic-oped/ (diakses 1 Mei 2020)

Financial Times, 1 Mei, 2020. Coronavirus tracked: the latest figures as countries fight to contain the pandemic | Free to read. Link terkait: https://www.ft.com/coronavirus-latest (diakses 1 Mei 2020)

Financial Times, 20 Maret 2020. Yuval Noah Harari: the world after coronavirus | Free to read. Link terkait: https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75 (diakses 1 Mei 2020)

Ekathimerini.com, 27 April 2020. Amartya Sen: Economics needs a moral awakening. Link terkait: https://www.ekathimerini.com/252023/article/ekathimerini/business/amartya-sen-economics-needs-a-moral-awakening (diakses 1 Mei 2020)

Kompas.com, 13 Maret 2020. Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019. Link terkait: https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019 (diakses 6 Mei 2020)

Worldometers.info, 6 Mei 2020. Countries where Covid-19 has spread. Link terkait: https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/ (diakses 6 Mei 2020)

powered by social2s

COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi global, para ahli dan epidemiologis sepakat bahwa kebijakan physical distancing atau karantina menjadi salah satu keniscayaan untuk mengurangi penyebaran virus mematikan ini. Perubahan pun terjadi hampir di segala aspek kehidupan manusia dan hanya dalam hitungan bulan. Salah satunya adalah cara bekerja. Para pegawai kantoran (white collar) ‘dipaksa’ untuk mengadopsi pola kerja baru secara remote dari rumah masing-masing.

Sudah hampir dua bulan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home) diberlakukan sejak 16 Maret 2020. Work From Home (WFH) identik dengan melakukan pekerjaan kantor, rapat, diskusi, dan koordinasi dengan rekan dan atau mitra kerja dari rumah pegawai masing-masing secara online. Adapun pilihan media yang digunakan bisa berupa voice call, chat/text messenger, dan confrence call audio/video.  Beberapa pilihan aplikasi video conference pun saat ini beragam seperti Google Meet, Microsoft Team, Zoom, Skype dan lain sebagainya. Data survei online tentang dampak darurat virus corona terhadap buruh/karyawan menunjukkan bahwa sebanyak 51 persen karyawan tetap bekerja namun hanya dari rumah/tidak  ke kantor/tempat kerja (P2 Kependudukan dan LD-UI,2020).

 

Adopsi dan Awareness

Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik (Suprapto dan Fahrianoor, 2004). Ahli Psikologi, Roger (1983) mengatakan bahwa dalam sebuah proses adopsi, seseorang akan melalui beberapa tahapan yaitu kesadaran (awareness), minat (interest), penilaian (evaluation), mencoba (trial), dan terjadilah adopsi (adoption). Namun teori tersebut seolah tidak berlaku di masa pandemi COVID-19. Dengan waktu cepat hampir seluruh pegawai yang bekerja di lembaga/perusahaan mengadopsi WFH tanpa melalui tahapan-tahapan proses adopsi secara sistematis. Namun satu hal yang mutlak adalah kesadaran (awareness). Seorang pagawai harus memiliki kesadaran menerima kondisi cara bekerja yang baru yakni remote working atau bekerja dari rumah, koordinasi dan pengambilan keputusan secara online, dan lain sebagainya.

Tingkat adopsi pegawai terhadap WHF menjadi kunci kelancaran proses bisnis suatu organisasi/institusi. Untuk menciptakan tingkat adoptibility yang tinggi bagi para pegawai, maka diperlukan kesiapan sarana,  prasana dan koordinasi yang baik. Beruntung pandemi ini terjadi di masa teknologi informasi telah bergerak maju. Bisa dibayangkan bagaimana jika pandemi ini terjadi 15 atau 20 tahun yang lalu, dimana teknologi internet masih sangat terbatas sehinga solusi pola kerja baru menjadi sulit untuk ditemukan.

 

Adaptasi

Setiap orang memiliki pengalaman yang cukup dalam hal beradaptasi, akan tetapi beradaptasi untuk hal yang adoptif bukanlah hal yang mudah karena terjadi dalam waktu yang sangat singkat, serta langsung dipraktekkan secara real-life/real-time. Salah satu hasil kaji cepat yang menarik tentang implementasi  WFH dilakukan oleh sebuah lembaga konsultan sumber daya manusia, Asture Solution. Survei ini dilakukan secara online kepada berbagai kalangan bisnis/organisasi, serta profesi dan jabatan.

Hasil survey menunjukkan bahwa proses koordinasi dan rapat secara remote (online meeting) dengan menggunakan berbagai aplikasi teknologi berjalan dengan lancar dan efektif. Adapun parameter yang digunakan adalah tingkat partisipasi pegawai (74,4%),  frekuensi rapat yang memadai (84%), proses koordinasi yang lancar (76%), dan pemimpin terampil mengelola pertemuan online (81%). Temuan tersebut bisa dikategorikan sebagai aspek yang bersifat teknis. Bagaimana dengan produktifitas dan beban kerja selama WFH. Mari kita bahas.

Masih dari data kaji cepat Asture Solution, data menunjukkan bahwa 55 persen responden merasa bekerja lebih produktif dalam skema WFH. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi responden yang setuju dan sangat setuju. Sementara itu 45 persen tidak setuju bahwa skema WFH membuat bekerja menjadi lebih produktif. Persentase responden yang setuju/sangat setuju bisa jadi merupakan refleksi dari perasaan hectic yang menahun karena investasi waktu yang besar selama bekerja sebelum masa pandemi.

Selanjutnya terkait isu beban kerja, sebanyak 60,1 persen responden mengatakan tidak setuju bahwa skema WFH memiliki beban kerja yang lebih ringan. Dan sebaliknya sekitar 40 persen menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa bekerja WFH memiliki beban yang lebih ringan. Secara umum untuk dua variabel ini terlihat perbedaan antara yang setuju dengan yang tidak setuju tidak terlalu jauh. Fakta ini cukup wajar, mengingat survey dilakukan relatif masih di awal masa WFH. Artinya adaptasi sedang berlangsung. Mungkin akan menarik jika survey ini dilakukan kembali ketika skema WFH berlangsung lebih lama.

Screen_Shot_2020-05-05_at_12.31.46.png

Sumber: Survey Online Implementasi WFH, Asture Solution, 2020

Secara tidak langsung data menunjukkan bahwa potensi untuk berubah ke pola kerja WFH sangat terbuka lebar. Hal ini terbukti dari proses adopsi yang berhasil dan proses adaptasi yang bergerak maju. Untuk isu beban kerja, memang cukup logis jika beban kerja WFH tidak lebih ringan dari cara kerja sebelum pandemi. Bekerja dengan skema WFH memang membutuhkan keterampilan manajemen waktu dan kesiapan internal diri pegawai maupun kesiapan eksternal seperti kondisi lingkungan rumah tangga.

Sayang sekali kaji cepat ini tidak mempublikasi data terkait isu gender. Penulis menduga bahwa akan ada perbedaan hasil yang menarik antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan. Hipotesa yang dibangun (dikontrol dengan status perkawinan) bahwa beban kerja pegawai perempuan mungkin akan lebih tinggi dibanding beban kerja kerja pegawai laki-laki mengingat peran domestik yang masih melekat pada perempuan. Walaupun menurut Anggraeni (2012) pola relasi dan pembagian kerja dalam rumah tangga pada beberapa kasus di kota-kota besar sudah lebih cair antara suami dan istri, namun pembagian peran secara tradisional masih mendominasi. Tentunya WFH bagi pegawai perempuan merupakan tekanan ganda. Ditambah lagi peran baru mendampingi anak sekolah yang menjalankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (learning from home).

Memang tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dan dikoordinasikan secara online. Untuk beberapa perusahaan/lembaga yang memiliki proses bisnis di lapangan, perlu melakukan modifikasi dan inovasi yang tepat. Beberapa pekerjaan, pegawai masih harus hadir ke kantor di waktu-waktu tertentu. Kehadiran ini berkaitan dengan peran jabatan,  tipe atau ruang lingkup pekerjaan dan alasan-alasan operasional lain, seperti ketersediaan data, dokumen hard copy, prosedur kerja, dan lain sebagainya.

 

The New Normal (Working) Life

Beradaptasi adalah kunci utama dalam menjalani hidup di masa pandemi. Bisa dipastikan itu tidak mudah, namun kita tidak punya pilihan yang banyak. Berbagai proyeksi dan hitungan para ahli menyatakan kondisi ini akan berlangsung lama untuk waktu yang tidak pasti. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kehidupan bekerja kita akan kembali normal?. Mungkin saja jawabannya adalah tidak. Bahkan kondisi sebelum pandemi pun sebenarnya bukan suatu kondisi yang normal dan ideal bagi kebanyakan pekerja kerah putih di kota besar, khususnya Jakarta. Beban kerja yang berat dan lamanya waktu perjalanan menuju dan pulang kantor merupakan penyebab utama ketidakidealan kehidupan bekerja di kota besar. Skema WFH dapat dianggap sebagai bentuk pola kerja baru yang mampu meningkatkan kualitas antara kerja dan kehidupan (work-life balance). Namun WFH tentunya memiliki tantangan tersendiri, seperti koordinasi tidak selancar ketika tatap muka langsung, kehilangan suasana kerja dan kebosanan, konsentrasi kerja yang rendah, ritme dan jam kerja yang tidak teratur, ganguan teknis dan biaya komunikasi, serta permasalahan administrasi.

Mulai menerima dan pelan-pelan beradaptasi dengan bentuk kenormalan kerja yang baru merupakan langkah positif yang patut untuk dilakukan. Bagi pegawai yang melakukan WFH dapat diawali dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi komunikasi. Hal ini menjadi prasyarat berlangsungnya koordinasi secara online. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan bahan-bahan koordinasi selengkap mungkin dan mudah di akses, mengatur alokasi waktu untuk pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah, mengikuti online meeting yang terjadwal dan tepat waktu, memiliki strategi untuk mengatasi kebosanan, dan tetap melakukan kontak dengan rekan kerja. Sementara itu bentuk adaptasi yang harus dilakukan oleh organisasi/lembaga antara lain adalah menyiapkan sarana dan prasarana teknologi/aplikasi untuk WFH, proses bisnis/SOP dalam bekerja WFH, dan yang tak kalah pentingnya adalah indikator kinerja atau target individu vs target kelompok yang berbasis WFH.

Terlepas dari pandemi COVID-19 yang menghantui setiap manusia di muka bumi ini, skema WFH patut dijadikan alternatif cara kerja baru, khususnya bagi jenis-jenis pekerjaan yang bukan bersifat pelayanan publik. Bahkan beberapa perusahaan swasta asing sudah menerapkan skema ini jauh lebih dulu tanpa embel-embel pandemi. Koordinasi pegawai secara tatap muka di kantor hanya dilakukan berkala dan terjadwal, selebihnya pegawai bekerja secara online di rumah masing-masing. Jika setengah saja dari perusahaan/lembaga menerapkan skema ini di kota Jakarta, maka selain produktifitas kerja yang diduga akan lebih tinggi, permasalahan kemacetan dan polusi udara praktis akan teratasi, bukan?

Selamat datang dan selamat beradaptasi di cara bekerja yang baru.

 

Ditulis oleh Deshinta Vibriyanti -  Peneliti Keluarga dan Kesehatan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi:

Asture Solution (2020). Survei Online Implementasi Work From Home. Jakarta

Anggraeni, Ratih Anggun. (2012). Pola Relasi Suami Istri Terkait Dengan Pembagian Kerja Dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalan Perubahan Peran Di Keluarga). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Indoesia. Depok

Rogers. Everett. M. (1983). Diffusion of Innovations. London: The Free Press.

Suprapto, T. dan Fahrianoor. (2004). Komunikasi Penyuluhan dalam Teori dan Praktek. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.

P2 Kependudukan dan LD FEB-UI. (2020). Survei Online: Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Buruh/Karyawan

powered by social2s

“A city is more than a place in space, it is a drama in time”

(Patrick Geddes)

 

Pertumbuhan dan perkembangan kota tidak lepas dari kejadian atau penemuan baru yang terjadi pada masanya. Kejadian dan temuan baru tersebut membuat kota selalu beradaptasi hingga dalam beberapa hal membentuk wajah kota yang baru. Salah satu perubahan besar terjadi ketika mesin uap ditemukan pada tahun 1769 yang merupakan cikal bakal revolusi industri. Periode industrialisasi yang sangat intensif membuat kota menjadi sangat padat dan berjejal serta polusi baik udara maupun air meningkat tajam (Catanese dan Snyder, 1989). Revolusi industri membuat kota semakin terbuka, pendatang semakin menyemut di kota.

Kota yang semakin padat membuat pola permukiman warga kota juga berubah. Pertumbuhan ekonomi kota melaju pesat, keterbatasan dan semakin mahalnya lahan di kota membuat pola bangunan menjadi vertikal, kota dipenuhi oleh bangunan pencakar langit. Bagi pekerja pusat kota yang tidak mampu mengakses hunian di tengah kota, akan memilih bertempat tinggal di pinggir kota dan melakukan ulang alik setiap harinya. Terbentuk suburbanisasi yang semakin hari semakin luas, kota inti semakin menyatu dengan wilayah pinggirannya. Secara umum, terdapat pola yang serupa pada setiap kota metropolitan, seperti yang diungkapkan Firman (1998), yakni dominasi high rise building, pembangunan perumahan skala besar di pinggiran kota besar serta menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan.

Seperti halnya yang terjadi dengan Kota Jakarta, perkembangan sektor industri membuat Jakarta berkembang pesat dan dalam waktu singkat telah menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Sebuah kota yang awalnya merupakan kota pelabuhan yang tidak terlalu besar berkembang dengan sangat cepat. Selama tiga puluh tahun (1950-1980) Jakarta merupakan satu-satunya kota dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa di Indonesia. Pada tahun 1990 jumlah penduduknya sudah mencapai 8,23 juta jiwa, jika ditambah dengan Jabodetabek mencapai 17,1 juta jiwa.

Gegap gempita perkembangan Kota Jakarta sempat terhenti sejenak ketika terjadi krisis pada tahun 1997-1998. Krisis yang awalnya dianggap bisa diatasi melalui manajemen makro ekonomi ternyata melebar pada kehidupan sosial ekonomi dan politik, termasuk pembangunan kota (McGee, 1998). Banyak perusahaan tutup, pekerja dirumahkan dan banyak yang kembali ke kampung halamannya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup di kota. Kemudian butuh waktu 10 (sepuluh) tahun untuk bisa kembali pulih dari krisis, seperti yang disebutkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar saat itu (kompas.com, 5 Oktober 2012). Wajah kota kemudian kembali seperti semula, semakin padat dan semarak.

Fenomena krisis di Kota Jakarta kembali terulang saat ini dengan skala yang lebih luas. Pandemi Covid-19 yang melanda sebagian besar kota di dunia membuat kota-kota tersebut harus berhenti sejenak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Sektor korporasi meliputi manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran (Republika, 1 April 2020).

Sementara itu, berdasarkan data Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2019, sektor yang dominan di DKI Jakarta adalah perdagangan (16,93%), manufaktur (13,15%) dan jasa keuangan (10,26%), yang merupakan sektor ekonomi paling terdampak dari pandemi Covid-19 ini. Ekonomi melambat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran tidak dapat dihindarkan dan Kota Jakarta ditinggalkan karena penghuninya kehilangan sumber penghasilan. Dunia usaha relatif sehat, tetapi tidak bisa bergerak optimal karena pandemi. Ribuan orang kemudian meninggalkan Jakarta menuju ke kampung halaman masing-masing, sebelum hal tersebut dilarang, karena akan mengancam kesehatan warga di daerah tujuan.

Sebagai pusat konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi, meskipun saat ini ditinggalkan Kota Jakarta tidak akan mati atau meredup selamanya, seperti kejadian krisis yang pernah terjadi sebelumnya. Namun Covid-19 tentunya akan mengubah gaya hidup dan gaya bekerja penduduk Kota Jakarta, menuju sebuah kehidupan normal yang baru (a new normal life). Tidak hanya untuk menghindari gelombang selanjutnya dari virus ini tetapi untuk selalu waspada akan ancaman pandemi lain di kemudian hari. Kejadian mudik masal juga mengingatkan kembali tentang primate city Jakarta dengan kota-kota lainnya. Sekitar 11,79% (28,02 juta jiwa) penduduk Indonesia berada di Jabodetabek dengan luas 0,0058% dari luas wilayah Indonesia.

Social distancing akan menjadi budaya baru dalam kehidupan warga Jakarta setelah masa pandemi berlalu, di antaranya dengan menghindari kerumunan, menghindari sentuhan terhadap benda-benda di tempat umum, mencuci tangan lebih sering, menggunakan APD serta fenomena bekerja jarak jauh semakin masif. Sistem daring akan semakin berkembang dalam semua lini kehidupan, di mana salah satunya menyebabkan pusat-pusat perbelanjaan cenderung tidak akan seramai sebelum pandemi. Pemanfaatan transportasi massal harus mulai mempertimbangkan protokol pembatasan sosial begitu juga dengan transportasi publik lainnya seperti taksi yang harus memiliki standar pelayanan dan kebersihan yang baru. Perjalanan untuk keperluan bisnis harus mulai dibatasi, restoran dan café harus segera mungkin mengubah desain ruangannya dengan lebih memberikan jarak antar meja serta kegiatan ekonomi lainnya. Masa-masa WFH (work from home) juga merupakan masa kita belajar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi gaya kehidupan perkotaan yang berbeda.

 

Ditulis oleh Luh Kitty Katherina

Peneliti Penduduk dan Lingkungan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

_____________

Daftar Pustaka

Anthony J. Catanese dan C. James C. Snyder, 1989. Edisi Kedua. Perencanaan Kota. Erlangga. Jakarta.

BPS. 2019. Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2019. Jakarta

Ekonomi.kompas.com, 5 Oktober 2012. Indonesia Perlu 10 Tahun Pulih dari Krisis. https://ekonomi.kompas.com/read/2012/10/05/11473246/indonesia.perlu.10.tahun.pulih.dari.krisis

Firman, T (1998) The restructuring of Jakarta metropolitan area: a “global city” in Asia. Cities 15, 229–244. doi.org/10.1016/S0264-2751(98)00015-8

McGee, T. (1998) Rethinking regional policy in an era of rapid urbanization and volatile globalization. Paper Presented to Global Forum on Regional Development Policy organized by the United Nations Centre for Regional Development, Nagoya, 14 December.

Republika.co.id, 1 April 2020. Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19 https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19

 

powered by social2s
Go to top