Sulitnya mencari kerja di Indonesia mendorong sebagian penduduk Indonesia untuk bekerja di luar negeri.  Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulu dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi pilihan yang dianggap cukup memberikan harapan untuk menyambung kelangsungan hidup keluarga mereka. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan pada bulan Mei dan Juni ini diperkirakan sebanyak 34.300 pekerja migran akan pulang karena kontrak kerja yang sudah habis (Ihsanuddin, 2020). Pemerintah Indonesia perlu memastikan protokol kepulangan PMI agar tidak menciptakan kluster baru penyebaran COVID-19.

 

Pekerja Migran Indonesia di Berbagai Negara

Data penempatan pekerja migran Indonesia selama kurun waktu 2018-2020 yang tercatat pada bulan Maret 2018 sebesar 24.242 orang, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 24.395 orang dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 16.542 orang, sehingga jumlah PMI selama tiga tahun mencapai 65.179 orang, yang terdiri dari 20.329 PMI laki-laki dan 44.850 PMI perempuan. Menurut pekerjaannya, PMI yang bekerja di sektor formal sebanyak 31.802 orang dan di sektor informal sebesar 33.377 orang. PMI tersebar diberbagai negara yaitu Malaysia (19.400), Hongkong (17.923), Taiwan (17.112), Singapura (4.191), Korea Selatan (1.655), Brunei Darusalam (1.464), Arab Saudi (1.331) dan selebihnya tersebar diberbagai negara di Asia dan Timur Tengah (BP2MI, 2020).

Selain PMI tercatat resmi melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ditengarai cukup banyak PMI ilegal yang tersebar dibeberapa negara. Tentunya keberadaan pekerja migran ini tidak tercatat karena tidak melalui prosedur resmi. Sampai saat ini masih sulit untuk mendapatkan jumlah dan keberadaan pekerja migran illegal. Jenis PMI ilegal ini meliputi pekerja yang dari awal proses keberangkatan hingga penempatannya sudah ilegal serta pekerja yang berangkat resmi sesuai dengan prosedur namun setelah bekerja di negara tujuannya menjadi illegal karena dokumen yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi, menggunakan paspor pelancong, dan telah habis masa kontraknya tetapi masih tetap bekerja.

 

Pekerja Migran Indonesia Terdampak COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mewabah di hampir semua negara di belahan dunia ini, termasuk juga negara-negara yang menjadi tujuan para pekerja migran Indonesia membawa dampak pada kehidupan para pekerja migran tersebut. Seperti halnya nasib para pekerja di Indonesia yang terkena dampak COVID-19, pekerja migran Indonesia di luar negeri banyak juga yang tinggal di rumah karena diberhentikan sementara dengan tidak mendapat gaji, ada pula yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara itu, sebagian dari mereka juga banyak pula yang masa kontrak kerjanya sudah berakhir (Ihsanuddin, 2020). Kondisi ini membuat para PMI merasakan kekhawatiran dan ketidakpastian akan keberlanjutan pekerjaannya.

Selain itu, di tengah ketidakpastian itu mereka juga harus bertahan hidup di negeri orang lain yang jauh dari tempat asalnya.  Mereka dihimbau untuk menunggu sambil berharap agar pandemi di negara tempat mereka bekerja cepat berlalu.  Namun, melihat perkembangan korban COVID-19 yang terus bertambah dan tak kunjung reda membuat mereka berkeinginan untuk pulang ke Indonesia. Kebijakan penguncian wilayah atau lockdown yang diambil negara di mana pekerja migran itu bekerja telah banyak dimanfaatkan pula oleh pemilik perusahaan tempat bekerja, para majikan, dan para pengusaha untuk memberhentikan para pekerja migran Indonesia (Mawardi, 2020).

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak pekerja migran Indonesia di negara-negara tempat mereka bekerja, walaupun memang sangat disadari betapa sulitnya negara menangani berbagai permasalahan tenaga kerja di negeri sendiri ditengah situasi pandemi COVID-19. Seperti halnya di Indonesia ketika bantuan dari pemerintah sulit didapatkan, pekerja migran terdampak dapat memanfaatkan jaringan komunitas masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat membantu mereka yang ada di perantauan.

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk memberikan perlindungan pada pekerja migran di tengah pandemi COVID-19 (Prihatin, 2020). Tidak hanya pada mereka yang telah kembali ke Tanah Air, tetapi yang masih berada di negeri orang. Pemerintah sudah mengirimkan bantuan untuk para pekerja migran yang masih bertahan di berbagai negara, salah satunya pekerja migran di Malaysia. Sebenarnya ini merupakan ujian tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan keselamatan warga negaranya. Pemerintah seharusnya memfasilitasi mereka seperti halnya pemerintah memfasilitasi para pekerja di Indonesia yang terdampak COVID-19.

 

 Gelombang Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Malaysia sebagai negara dengan jumlah PMI terbesar telah memberlakukan kebijakan lockdown hingga 9 Juni 2020 (Ngui, 2020). Ribuan PMI telah kehilangan pekerjaan di tempat yang jauh dari asalnya, sementara bagi PMI yang diberhentikan sementara juga belum mendapat kepastian kapan akan bekerja lagi. Saat ini PMI bertahan hidup di negara orang dengan hanya mengandalkan simpanan sisa gaji yang mereka kumpulkan, tentu jumlah tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya jika pandemi ini masih lama berakhirnya. Keinginan untuk pulang ke tanah air menjadi pilihan utama PMI.

Gelombang kepulangan PMI dari Malaysia dan dari berbagai negara sudah terjadi beberapa waktu yang lalu semenjak kebijakan lockdown diberlakukan. Sudah banyak PMI yang pulang ke Indonesia melalui berbagai pelabuhan di sekitar semenanjung Malaysia.  Pelabuhan Dumai menjadi tujuan dari pemulangan PMI dari Malaysia disamping Pelabuhan Karimun yang sudah kewalahan menerima PMI yang pulang ke Indonesia (Anggoro, 2020).  Selain di Pelabuhan Dumai dan Karimun, kepulangan PMI melalui berbagai jalur juga sudah banyak diberitakan oleh media. Para PMI yang pulang bukan hanya yang diberhentikan pekerjaannya tetapi juga banyak dari mereka sudah habis masa kontrak kerjanya.

Ketika diberlakukannya larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019, PMI juga mengalami kesulitan untuk pulang ke Indonesia dan ke daerah asalnya. Para pekerja migran Indonesia dihimbau untuk tidak pulang dan tetap tinggal sementara di negara tempat mereka bekerja. Namun, dalam perkembangan terakhir ini, tampaknya terbuka kesempatan untuk para pekerja migran pulang ke daerah asalnya ditengah pandemik COVID-19 dengan adanya peraturan baru terbitnya Surat Edaran 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020, yang salah satunya memberikan kemudahan bagi para PMI untuk pulang ke Indonesia. Surat edaran itu menyebutkan bahwa pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri yang ingin mudik ke daerah asal dimungkinkan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tentunya syarat tersebut harus dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah asal mereka.

Kepulangan PMI ke Indonesia tentu sudah menjadi perhatian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah asal dari PMI tersebut. Hal ini dilakukan terkait dengan antisipasi untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran COVID-19 yang kemungkinan akan dibawa oleh para PMI dari luar negeri. Pemerintah telah menjamin kepulangan pekerja migran dari berbagai negara yang disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerja. Menurut Kepala BP2MI kepulangan akan terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2020. Para pekerja migran tersebut Sebagian berasal dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Oman, Arab Saudi, Kuwait dan Italia. (BBC.com, 2020). Pemerintah sudah mengantisipasi kepulangan pekerja migran, dalam hal ini BP2MI, dengan memberikan perlindungan bagi mereka yang pulang ke tanah air dengan menerapkan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan ketentuan lainnya.

Menurut BP2MI, terdapat 33.434 PMI yang akan kembali ke tanah air secara mandiri. Selanjutnya terdapat 17.884 PMI yang telah terdaftar untuk kembali ke tanah air dengan fasilitas BP2MI. Selain itu 75.424 PMI kepulangannya akan difasilitasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan tentunya dibantu oleh BP2MI terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya (Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional, 2020).

Gelombang kepulangan PMI dari berbagai negara jumlahnya memang cukup besar, namun pendataan ini perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi penularan dan penyebaran COVID-19. Setelah data PMI yang akan pulang diperoleh pemerintah, upaya selanjutnya adalah mempersiapkan kepulangan PMI sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai dari pemberangkatan dari negara asal PMI sampai di pintu-pintu masuk utama seperti bandara udara dan pelabuhan laut hingga ke kampung asal para PMI. Prosedur ini dirasa sudah cukup untuk memastikan kepulangan PMI tidak akan menambah kluster baru penyebaran COVID-19. Alangkah lebih baik jika para PMI sudah dibekali surat keterangan bebas COVID-19 sejak dari negara keberangkatan mereka. Namun, apabila tidak dapat dilakukan maka test kesehatan harus langsung dilakukan setelah mereka tiba di Indonesia, di bandara atau pelabuhan tempat kedatangan para PMI.

 

Bagaimana dengan Kepulangan PMI illegal?

Pengaturan kepulangan PMI prosedural relatif dapat dipantau oleh pemerintah, namun hal ini akan menjadi sulit saat menghadapi PMI ilegal. Pekerja migran ini yang perlu diwaspadai kepulangannya ke Indonesia karena pasti mereka tidak akan melalui jalur resmi yang telah ditentukan. Mereka akan menghindari pemeriksaan keimigrasian ketika mereka berangkat di negara tempat mereka bekerja. Sehingga status kesehatannya pun sudah pasti menjadi sulit diawasi.

Bagi pekerja migran illegal yang tertangkap dan mendapat hukuman biasanya akan dideportasi, meskipun ada pula yang ditahan untuk beberapa waktu lamanya.  Mereka biasanya kelebihan ijin tinggal, masa berlaku paspor telah habis, atau menyalahgunakan paspor pelancong untuk bekerja. Pengalaman selama ini dengan pekerja migran illegal di Malaysia telah berkali-kali ada upaya oleh pemerintah Malaysia untuk melakukan deportasi. Sebenarnya dalam hal deportasi, negara setempat akan membiayai kepulangan PMI ke Indonesia, namun tidak sedikit yang menggunakan biaya sendiri karena kondisi tahanan yang dirasakan tidak nyaman.

Untuk para PMI illegal yang dideportasi tentunya pengawasannya terkait dengan penyebaran COVID-19 lebih mudah karena melalui jalur resmi seperti halnya pemulangan PMI yang sudah diatur kepulangannya. Sebagian dari mereka dideportasi, dipulangkan ke Indonesia secara resmi oleh pemerintah Malaysia yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Sebagai contoh pada awal bulan April, sebanyak 1.038 TKI illegal yang bekerja di Malaysia dipulangkan ke Indonesia melalui bandar udara Kuala Lumpur menuju Jakarta dan Medan dengan menggunakan pesawat charter MAS. Pemulangan ini dilakukan karena keterbatasan tempat penampungan dan sekaligus untuk pencegahan penularan penyakit COVID-19.  Sebelum pemulangan ini mereka sudah menjalani tes kesehatan (Antaranews, 2020).  Proses pemulangan PMI illegal ini tentunya tidak mengkhawatirkan akan tersebarnya COVID-19 karena PMI illegal lebih dapat diantisipasi dan lebih terkontrol.

Namun demikian, banyak pula PMI illegal yang pulang ke Indonesia secara illegal, ini tentu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan penularan dan penyebaran COVID-19.  PMI illegal pulang melalui jalur tidak resmi dengan melewati jalan tikus yang banyak terdapat di perairan Indonesia, baik itu di Batam, Karimun, mupun di peisisir Sumatera dan juga Sebatik dan Nunukan di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, belum lagi yang melalui jalur darat disepanjang perbatasan Malaysia. Pengawasan di wilayah laut Indonesia yang luas tentu sangat menyulitkan bagi para penjaga perairan laut Indonesia karena keterbatasan personal dan peralatan. Demikian pula pengawasan di wilayah perbatasan darat yang terbentang panjang di Kalimantan.  Ini yang dimanfaatkan oleh para PMI illegal untuk kembali pulang ke wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur resmi.  Meskipun demikan tidak jarang mereka juga tertangkap oleh pihak keamanan penjaga perairan Indonesia. Tidak lama ketika lockdown diberlakukan di Malaysia, ada sekitar 47 PMI illegal yang menggunakan speedboat tertangkap sebagian dari mereka tertangkap oleh patroli Bakamla ketika memasuki perairan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, mereka berasal dari Lombok, Aceh dan Cilacap (Detiknews, 2020). Mereka yang tertangkap langsung diisolasi dan dilakukan tes kesehatan sesuai dengan protocol Kesehatan.

Bagi PMI illegal yang luput dari pengawasan dengan melalui jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus harus lebih mendapat perhatian dari pemerintah. Mobilitas pekerja migran illegal yang kemungkinan terkontaminasi virus corona dari negara mereka bekerja sampai ke daerah asalnya ditengarai akan memudahkan penularan dan penyebaran COVID-19 di daerah transit sampai kampung halamannya. Dalam hal ini peran pemerintah saja tentunya tidak cukup, peranan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Terutama di daerah-daerah transit dimana PMI illegal akan singgah sebelum mereka pulang ke kampung halamannya. Masyarakat di daerah transit harus ikut mengawasi pergerakan PMI illegal di daerahnya. Dari tingkat desa, RW bahkan RT harus mewaspadai orang-orang yang baru datang yang bukan warga setempat.  Apabila diperlukan di desa daerah transit difasilitasi dengan tempat isolasi mandiri untuk menampung orang-orang yang baru datang termasuk pekerja migran illegal dan melakukan tindakan sesuai dengan protocol kesehatan. Gubernur Jawa Tengah memperkenalkan program Jogo Tonggo”, masyarakat sampai di tingkat RT/RW diharapkan untuk terus dapat mewaspadai, memantau dan mencatat semua orang yang datang dari luar wilayahnya.  Selain itu kerjasama antar daerah transit dengan daerah asal pekerja migran sangat diperlukan, mengingat beban biaya yang cukup besar dalam pemulangan ke daerah asal. Penyebaran COVID-19 dapat dicegah dengan keterlibatan masyarakat secara optimal. Kesadaran kolektif ini akan tumbuh di tingkat pada masyarakat di tingkat RT/RW dan desa untuk melawan COVID-19 sebagai musuh bersama.

 

Ditulis oleh Bayu Setiawan, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

Anggoro, FB. (2020, 25 Maret). Ribuan TKI terkena "lockdown" Malaysia akan pulang via Pelabuhan Dumai. Antaranews,com. https://www.antaranews.com/berita/1380146/ribuan-tki-terkena-lockdown-malaysia-akan-pulang-via-pelabuhan-dumai

BBC.com. (2020, 30 April). Risiko kasus impor virus corona: Pemerintah perketat pintu masuk di tengah puluhan ribu pekerja migran yang pulang karena wabah. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52311159

BP2MI, 2020.  Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode maret 2020.  Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI

Ihsanuddin. (2020, 9 Mei). 34.000 Pekerja Migran Akan Pulang ke Indonesia, Ini Langkah Pemerintah. kompas.com  https://nasional.kompas.com/read/2020/05/09/12512991/34000-pekerja-migran-akan-pulang-ke-indonesia-ini-langkah-pemerintah.

Mawardi, Isal. (2020, 15 April). Pandemi Corona, 100 Ribu Pekerja Migran RI Pulang dari Luar Negeri. detik.com. https://news.detik.com/berita/d-4978169/pandemi-corona-100-ribu-pekerja-migran-ri-pulang-dari-luar-negeri

Ngui, Yantoultra. (2020, 10 Mei). Malaysia extends relaxed lockdown until June 9 to contain virus. thejakartapost.com. https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/05/10/malaysia-extends-relaxed-lockdown-until-june-9-to-contain-virus.html

Prihatin, Intan Umbari. (2020, 30 April). Jokowi: Berikan Perlindungan Pada Pekerja Migran. merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-berikan-perlindungan-pada-pekerja-migran.html

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional. (2020, 9 Mei). Upaya BP2MI Jamin Kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Kampung Halaman. https://covid19.go.id/p/berita/upaya-bp2mi-jamin-kepulangan-pekerja-migran-indonesia-ke-kampung-halaman

powered by social2s

Berbagai surat kabar di ibu kota mengabarkan pedagang-pedagang di sektor informal berbondong-bondong mudik ke kampung halamannya jauh-jauh hari sebelum adanya larangan dari pemerintah. Hal ini memang sulit dihindari apalagi di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Hasil survei LIPI, UGM, ITB, U-INSPIRE, JBK menunjukkan masih banyak calon pemudik dari Jabodetabek dan hanya 20,98% yang akan membatalkan mudik untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Para pekerja sektor informal adalah salah satu lapisan masyarakat yang tentu terdampak dan bisa jadi paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Di tengah situasi pandemi dan momen bulan Ramadan, untuk bertahan hidup, mereka memilih untuk mudik lebih duluan ke daerah asalnya.

Mudik dalam situasi pandemi tentu saja bukan hal yang dianjurkan karena dapat meningkatkan penyebaran virus COVID-19 itu sendiri dan dikhawatirkan dapat memperburuk keadaan. Namun, ada dua dua hal yang perlu diperhatikan mengapa mereka mengambil keputusan untuk segera mudik ke daerah asal. Pertama, pandemi virus corona saat ini membuat usaha mereka menjadi stagnan atau bahkan turun tajam. Adanya aturan PSBB membuat pergerakan pekerja sektor informal semakin terbatas. Bahkan beberapa tempat mereka bekerja sengaja ditutup oleh pemiliknya demi menghindari penyebaran COVID-19. Daripada hidup dengan biaya mahal di kota dan tanpa jaminan sosial, kembali ke desa jadi pilihan yang lebih masuk akal.

Data BPS (2019) menunjukkan 74,1 juta atau 57,27% tenaga kerja di Indonesia bergerak di sektor informal. Berdasarkan survei P2K LIPI tahun 2019 mengenai perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor Informal di Indonesia, menunjukkan dari 6 provinsi di Indonesia, hanya 3,7% tenaga kerja informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih sedikit sekali tenaga kerja sektor informal yang memiliki jaminan sosial ditambah dengan kondisi pandemi seperti saat ini sudah pasti merekalah kelompok yang paling rentan terkena dampaknya.

Kedua, para pekerja sektor informal kemungkinan ingin mendahului kebijakan pemerintah yang meminta kepada para pendatang untuk tidak mudik. Presiden Joko Widodo menetapkan larangan mudik untuk Ramadan dan Lebaran pada tanggal 21 April 2020 dalam rapat kabinet. Kebijakan tersebut baru berlaku secara efektif pada 24 April 2020. Artinya ada celah tiga hari yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang ingin pulang ke kampung halaman. Meskipun demikian, gelombang mudik sebenarnya sudah dideteksi dari akhir maret. Tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari kota-kota besar di Jawa (tempo.com).

Lalu bagaimana kaitannya dengan ketahanan keluarga? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada saat pandemi virus corona ini kebanyakan usaha para pekerja sektor informal mengalami penurunan yang berimbas pada turunnya pendapatan. Kondisi ini tentu mempengaruhi usahanya karena mereka rata-rata tidak punya daya lenting untuk mendiversifikasi usahanya. Sebagai contoh pedagang bakso tidak mungkin beralih menjadi pedagang nasi goreng, demikian pula sebaliknya. Dengan kondisi pandemi seperti ini, mereka tidak mungkin bertahan di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Dengan demikian, kembali ke desa adalah opsi yang paling memungkinkan untuk tetap bertahan hidup.

Sebagai orang yang kebanyakan berasal dari pedesaan, dalam bayangan mereka tentu lebih baik hidup di desa meskipun dengan tabungan yang pas-pasan. Dukungan sosial dan rasa nyaman dari keluarga dan sanak saudara membuat mereka bisa bertahan tidak hanya dari segi ekonomi namun yang lebih penting lagi dari segi psikologi. Jiwa mereka tenteram berada di lingkungan pedesaan yang sarat dengan nuansa kekeluargaan.

Demikian pula dengan mereka yang mendahului mudik, mereka juga berpikir seperti yang pertama, hanya saja mereka sedikit lebih siap dalam hal finansial untuk kembali ke daerah asal. Tiap mereka tentu sudah punya kalkulasi sendiri jika mereka memilih tetap bertahan sementara situasi melarang mereka untuk menjalankan usaha. Daripada tabungan mereka habis karena menunggu berakhirnya pandemi, lebih baik mereka segera mudik duluan tanpa harus menunggu masa-masa menjelang lebaran. Setibanya di desa tentu mereka sedikit lebih kuat bertahan karena adanya kemampuan finansial yang mereka bawa dari kota.

Kedua tipologi pekerja informal yang mudik tersebut diharapkan dapat menemukan momentum untuk dapat kembali berusaha. Caranya bisa dengan kembali ke daerah tujuan semula setelah masa pandemi ini berakhir atau bertahan di kampung dengan membuka usaha yang baru. Semuanya ini adalah demi keberlangsungan keluarga para pekerja sektor informal untuk bisa bertahan dari hantaman pandemi COVID-19.

Terlepas dari adanya anjuran atau bahkan larangan dari pemerintah untuk tidak mudik dalam upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama. Fakta menunjukkan bahwa tetap ada masyarakat yang melakukan mudik, tidak terkecuali pekerja sektor informal yang tentu saja sangat terdampak oleh situasi pandemi ini. Dengan mencoba memahami situasi yang dirasakan para pekerja sektor informal, sudah barang tentu pemerintah dapat menjalankan program-program bantuan sosial secara cepat dan lebih penting lagi tepat sasaran.

Ditulis oleh Fadjri Alihar dan Norman Luther Aruan - Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi: Tempo.co. (2020). Larangan Mudik, Terlambat atau Terbit di Waktu yang Tepat?. https://fokus.tempo.co/read/1334386/larangan-mudik-terlambat-atau-terbit-di-waktu-yang-tepat/full&view=ok.

powered by social2s

 

“Virus corona tidak bergerak. Kita yang memindahkannya. Jika kita semua berhenti bergerak (ke luar rumah), maka virus berhenti berpindah ke orang lain”. (Anonim)

 

 

Pernyataan di atas beredar di media sosial, seperti grup WhatsApp setelah pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 (corona virus disease-19) pertama di Indonesia pada awal Maret 2020 dan jumlah orang yang positif virus corona bertambah dengan pesat. Pernyataan tersebut merupakan pesan untuk kalangan masyarakat, khususnya pengguna media sosial sebagai salah satu upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona jenis SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit infeksi COVID-19. Inti yang ditangkap dalam pesan tersebut adalah tanpa pergerakan manusia, virus corona tidak akan berpindah dan juga tidak akan menularkan penyakit infeksi yang ditimbulkannya.

Dari pesan di atas terlihat bahwa mobilitas orang, melintasi batas wilayah negara maupun di dalam wilayah suatu negara, menjadi faktor kunci bagi terjadinya penularan COVID-19. Penyakit infeksi ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, di China pada bulan Desember 2019. Sekitar lima bulan setelah kemunculannya, penularan COVID-19 sudah mencapai lebih dari 200 negara di dunia. Sampai tanggal 2 Mei 2020 tercatat sebanyak 3.402.034 orang di dunia menderita COVID-19 dan 239.622 orang diantaranya berakhir dengan kematian (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Di Indonesia penularan COVID-19 sampai dengan awal bulan Mei 2020 mencakup 310 kabupaten/kota di 34 provinsi. Jumlah pasien COVID-19 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 mencapai 13.645 orang dan merenggut nyawa 959 orang (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/).

Mobilitas orang ke luar Kota Wuhan menjadi penyebab menularnya COVID-19 ke daerah-daerah lain di China dan ke luar wilayah negara China. Inilah yang menyebabkan penolakan terhadap warga negara China, seperti yang terjadi pada minggu terakhir bulan Januari 2020 di Sumatera Barat (Putra, 2020).  Saat itu kedatangan 150 wisatawan asal “negeri panda” menuai protes dari sebagian penduduk provinsi ranah Minang, sehingga waktu tinggal dan perjalanan kelompok turis tersebut diperpendek dari yang semula direncanakan. Tidak hanya kepada wisatawan, penolakan muncul terhadap pekerja yang berasal dari China, seperti yang terjadi di Kendari dalam bentuk demo yang berakhir dengan ricuh (“Demo Tolak TKA di Kendari”, 2020). Penolakan terhadap kelompok pekerja asing ini sampai akhir bulan April masih terjadi, melibatkan pejabat tertinggi dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Pati, 2020). Meskipun penolakan TKA asal China sudah sering terjadi sebelumnya, dua kasus terakhir lebih disebabkan karena kekhawatiran terhadap penularan COVID-19 dari mereka yang berasal dari China.

 

Pembatasan Mobilitas Orang Untuk Pencegahan Penularan COVID-19

Sebagai upaya untuk menghentikan penularan COVID-19 dari luar negeri, pemerintah menghentikan kedatangan orang-orang dari berbagai negara yang sudah terjangkit penyakit menular tersebut. Diawali dengan penghentian penerbangan dari China mulai 5 Februari 2020 (Ramli, 2020), Indonesia selanjutnya tertutup bagi semua kunjungan dan transit warga negara asing (“Virus corona: Indonesia hentikan ..”, 2020) Penghentian penerbangan dari luar negeri tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi juga oleh pemerintah negara lainnya seperti Saudi Arabia yang berhenti menerima jemaah umrah sejak banyaknya kasus COVID-19 di berbagai negara, untuk mencegah penularannya sampai ke negara tempat dua kota suci umat Islam tersebut (Akbar, 2020). Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan tidak ada lagi mobilitas orang memasuki suatu wilayah negara yang berpotensi menularkan COVID-19.

Tidak hanya mobilitas orang dari luar negeri yang menyebabkan terjadinya kasus impor COVID-19, pemerintah Indonesia selanjutnya membatasi mobilitas penduduk di dalam negeri untuk mencegah transmisi lokal. Pembatasan ini berujung pada pelarangan mudik bagi perantau di berbagai daerah ke daerah asal mereka. Pada awalnya larangan mudik diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN), seperti yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 36/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. ASN yang melanggar larangan mudik ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Namun akhirnya larangan yang sama berlaku bagi semua penduduk. Larangan mudik mulai diberlakukan pada tanggal 25 April 2020, diikuti dengan penghentian operasi transportasi penumpang dalam negeri, seperti pesawat terbang sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 dan kereta api jarak jauh hingga tanggal 30 Mei 2020. Sekali lagi, semua usaha yang disebutkan di atas memperlihatkan bahwa pengurangan mobilitas merupakan salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Ini didasari fakta bahwa penularan jenis penyakit infeksi ini melewati batas suatu wilayah administrasi terjadi karena mobilitas penduduk antarwilayah.

Keberhasilan upaya pembatasan mobilitas orang untuk mengurangi penularan COVID-19 telah dibuktikan oleh pemerintah China. Untuk mengurangi penularan penyakit infeksi ini ke kota-kota lainnya, pemerintah China membatasi pergerakan orang ke luar dari Kota Wuhan, pusat episentrum COVID-19. Setelah upaya ini dilakukan terjadi rata-rata penurunan laju penularan COVID-19 (Kraemer dkk., 2020).

 

Penularan Penyakit Melalui Mobilitas Penduduk: Bukan Fenomena Baru

Mobilitas orang/penduduk sangat terkait dengan penyebaran penyakit menular (Castelli & Sulis, 2017). Mobilitas penduduk menyebabkan penyakit menular pindah ke tempat baru dan menginfeksi penduduk di tempat yang baru (Watts, 1987). Soto (2009) mengemukakan bahwa mobilitas penduduk merupakan faktor utama yang memudahkan terjadinya penyebaran mikro organisme, termasuk penyebab penyakit infeksi secara internasional bersama dengan globalisasi perdagangan dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, munculnya penyakit-penyakit baru di suatu negara dimungkinkan karena adanya mobilitas orang menuju negara tersebut yang berasal dari negara-negara lain yang sudah terjangkit sebelumnya.

Penyebaran penyakit menular melalui mobilitas orang merupakan fenomena yang telah terjadi sejak waktu lama. Pada abad ke-20 para petugas medis pemerintah kolonial mengaitkan mobilitas penduduk dengan penyebaran penyakit menular (Watts, 1987). Penyakit menular yang muncul di beberapa negara maju dibawa oleh migran yang berasal dari negara berkembang (Gellert, 1993). Penyakit TBC di Kanada, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, misalnya, timbul karena penularan oleh pendatang yang berasal dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Penyakit menular lainnya seperti malaria di Inggris dibawa oleh migran asal Burma dan di Australia muncul karena datangnya migran asal Asia Selatan. Pada era dengan mobilitas penduduk yang tinggi seperti saat ini beberapa jenis penyakit menular yang sudah hilang di negara maju seperti cacar air dan polio kemungkinan bisa muncul kembali melalui penularan yang dilakukan oleh migran (Gushulak & MacPherson, 2006; Field dkk., 2008).

Transmisi penyakit menular ke negara penerima dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang melakukan mobilitas. Beberapa diantaranya adalah pengungsi, pekerja migran, migran yang tidak terdokumentasi, dan wisatawan (Gellert, 1993). Namun demikian, sulit untuk memastikan kapan penyakit menular menyerang mereka. Sebagai contoh, di kalangan pengungsi sulit mendeteksi kemungkinan mereka sudah membawa penyakit sejak di daerah asal, selama di perjalanan, atau selama dalam penampungan pengungsi. Untuk menghindari penularan penyakit kepada penduduk setempat, negara-negara penerima melakukan pemeriksaan dan karantina kesehatan terhadap migran yang masuk ke negara tersebut.

Penularan penyakit (infeksi) tidak hanya terjadi melintasi batas wilayah negara, akan tetapi juga secara internal antar wilayah negara. Berdasarkan hasil penelitiannya, Hugo (2001) mengemukakan bahwa migrasi pekerja di dalam negeri berpotensi mempercepat laju penyebaran HIV. Penelitian tersebut menemukan bahwa pekerja migran yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang bermigrasi ke daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, buruh migran yang melakukan migrasi dari desa ke kota, serta mereka yang bermigrasi ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Purwaningsih & Widayatun (2008) dalam studi mereka di Surabaya dan Bali juga menemukan keterkaitan antara mobilitas penduduk dan penyebaran HIV/AIDS. Meskipun pada awalnya ditularkan oleh migran dari luar negeri, penyakit menular ini kemudian menular antar penduduk setempat, dimungkinkan karena adanya lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) di daerah tujuan.

 

Mobilitas Penduduk Pasca Pandemi COVID-19

Mobilitas orang/penduduk, dengan berbagai alasan yang mendasarinya, merupakan suatu keniscayaan dan sulit untuk dihambat. Sepanjang semua persyaratan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bisa dipenuhi, mobilitas internasional bisa dilakukan oleh semua orang dari dan ke berbagai negara di dunia. Hal yang sama juga terjadi pada mobilitas internal karena semua orang punya hak dan kebebasan untuk pindah dan tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Pada era globalisasi yang antara lain ditandai dengan makin mudahnya perpindahan orang karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kemudahan transportasi, mobilitas penduduk semakin dinamis dengan frekuensi yang makin meningkat, internasional dan internal.

Pandemi COVID-19 yang telah dan masih berlangsung di berbagai negara merupakan salah satu dampak negatif dari mobilitas orang yang terjadi secara masif. Setelah pandemi ini berakhir, meskipun dalam waktu yang belum bisa dipastikan, masih diperlukan kehati-hatian dalam mengelola mobilitas orang. Otoritas negara perlu menyiapkan standard operational procedure (SOP) untuk mengatur orang yang masuk ke suatu wilayah negara, mengacu pada protokol kesehatan, khususnya yang terkait dengan penularan penyakit. Screening kesehatan yang biasa dilakukan sebelum seseorang yang datang dari luar negeri mendarat/berlabuh di suatu negara perlu disesuaikan dengan kondisi penularan penyakit. Jika selama ini pada setiap kedatangan internasional, seseorang harus mengisi formulir yang antara lain berisi pertanyaan mengenai riwayat perjalanan ke suatu negara, misalnya Afrika Selatan, di masa mendatang mungkin diperlukan pertanyaan tambahan terkait penyakit menular. Selanjutnya, layanan karantina kesehatan di pelabuhan udara dan laut (internasional) juga harus disesuaikan dengan protokol pencegahan penyakit menular.

Pengaturan yang sama juga diperlukan untuk mobilitas orang antar wilayah di dalam negeri. Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah pengaturan jarak tempat duduk antar penumpang dalam suatu moda transportasi. Dengan jarak antar penumpang yang relatif lebih jauh, kontak antar mereka kemungkinan lebih aman dalam konteks penularan penyakit selama perjalanan. Alternatif ini dapat diaplikasi pada pesawat terbang berbiaya murah (low cost carrier) yang kebanyakan dengan jarak tempat duduk yang sangat dekat. Tentu saja pengaturan tempat duduk ini membawa konsekuensi pada harga tiket yang harus dibayar penumpang, namun hal ini perlu dipertimbangkan dalam upaya menghambat transmisi penyakit menular.

 

Ditulis oleh Mita Noveria, Peneliti Utama Bidang Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Daftar Pustaka

Akbar, C. (2020, 27 Februari). Arab Saudi Setop Umrah, Asosiasi: 60 Ribu Jemaah Tak Berangkat. Tempo.com  https://bisnis.tempo.co/read/1312825/arab-saudi-setop-umrah-asosiasi-60-ribu-jemaah-tak-berangkat/full&view=ok

Castelli, F. & Sulis, G. (2017). Migration and infectious diseases. Clinical Microbiology and Infection 23 (5), 283-289. doi:10.1016/j.cmi.2017.03.012.

“Demo Tolak TKA di Kendari….”.(2020, 18 Maret). Gema Sulawesi. https://gemasulawesi.com/demo-tolak-tka-di-kendari-sulawesi-tenggara-berakhir-ricuh/

Field, V., Gautret, P., Schlagenhauf, P., Burchard, G.D., Caumes, E., Jensenius, M., Castelli, F., Gkrania-Klotsas, E., Weld, L., Lopez-Velez, R., de Vries, P., von Sonnenburg, F,, Loutan, L., Parola, P., & EuroTravNet network. (2010). Travel and Migration associated infectious diseases morbidity in Europe, 2008. BMC Infectious Diseases 10 (330). doi: 10.1186/1471-2334-10-330.

Gushulak, B. D. &MacPherson,  W. (2006). The basic principles of migration health: Population mobility and gaps in disease prevalence. Emerg Themes Epidemiol3(3). doi:10.1186/1742-7622-3-3.

Hugo, G. (2001). Indonesia. Mobilitas Penduduk di Dalam dan di Luar Negeri: Implikasi Untuk Penyebaran HIV/AIDS. ILO Indonesia, UNAIDS Indonesia, UNDP South East Asia HIV and Development Office. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_141795.pdf

Kraemer, M. U. G., Yang, C., Gutierrez, B., Wu, C., Klein, B., Pigott, D.M., Open Covid-19 Data Working Group., Plessis, L., Faria, N.R., Li, R., Hanage, W.P., Brownstein, J.S., Layan, M., Vespignani, A., Tian, H., Dye, C., Pybus, O.G., & Scarpino, S.V. (2020). The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China. Science 368 (6490). doi:10.1126/science.abb4218.

Pati, K. A. (2020, 4 April). Ada 500 TKA China Akan Masuk Sultra, Gubernur dan DPRD Menolak. Kompas.com,\. https://regional.kompas.com/read/2020/04/30/16330281/ada-500-tka-china-akan-masuk-sultra-gubernur-dan-dprd-menolak

Purwaningsih, S. S. & Widayatun. (2008). Perkembangan HIV dan AIDS di Indonesia: Tinjauan Sosio Demografis. Jurnal Kependudukan Indonesia, 3(2), 75-95. doi: 10.14203/jki.v3i2.170

Putra, P. (2020, 27 Januari Ada Penolakan dari Warga, Wagub Sumbar Minta Kepulangan Turis China Dipercepat. Kompas,com. https://regional.kompas.com/read/2020/01/27/00004461/ada-penolakan-dari-warga-wagub-sumbar-minta-kepulangan-turis-china

Ramli. R. R. (2020, 5 Februari). Resmi, Bandara Soekarno-Hatta Hentikan Penerbangan dari dan ke China. Kompas.comhttps://money.kompas.com/read/2020/02/05/075834926/resmi-bandara-soekarno-hatta-hentikan-penerbangan-dari-dan-ke-china,

Soto, S. M. (2009). Human migration and infectious diseases. Clin Microbiol Infect,  15 (Suppl. 1), 26-28. doi: 10.1111/j.1469-0691.2008.02694.x.

“Virus corona: Indonesia hentikan..”.(2020, 1 April). BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51749229

Watts, S. J. (1987). Population Mobility and Diseases Transmission: The Example of Guinea Worm. Social Science Medicine 25(10). 1073-1081. doi: 10.1016/0277-9536(87)90348-0

powered by social2s

 

Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Menanggapi peringatan dari FAO, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah pada 13 April 2020 (katadata.co.id., 20 April 2020), serta memerintahkan jajarannya  melalui video conference di Jakarta pada Kamis 30 april 2020 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) agar meninjau kesiapan ketahanan pangan mulai dari produksi hingga tahap distribusi (Tempo, 1 Mei 2020). Kementerian Pertanian selaku lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pertanian dan pangan juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah pandemi corona ini.

Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar (Rosales & Mercado, 2020). Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Hal ini juga sesuai dengan dengan Burgui (2020), yang menyatakan bahwa wabah suatu penyakit yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan malnutrisi.

Kekhawatiran pemerintah serta berbagai pihak mengenai kelangkaan bahan pangan ternyata tidak memudahkan petani sebagai penyedia pangan untuk masyarakat. Petani, sebagai produsen makanan justru menjadi pihak paling terdampak dalam ancaman krisis ketahanan pangan, padahal petani merupakan profesi tunggal penyedia pangan yang seharusnya mampu tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ironisnya yang terjadi setiap hari adalah penurunan harga komoditas pangan hingga pada level yang sangat rendah di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Anjloknya harga komoditas pertanian sangat merugikan petani di tengah pandemi, petani yang menjadi tumpuan harapan sebagai produsen penyedia pangan bagi kelangsungan hidup penduduk di tengah pandemi justru terancam mengalami kerugian yang berakibat pada ketidakmampuan membeli bibit dan memperbaharui tanaman mereka. Padahal, masyarakat tetap membeli dengan harga yang normal dan cenderung meningkat di berbagai pasar swalayan. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperi Wibawaningsih menyatakan beberapa bahan baku melonjak diantaranya adalah kedelai, gula pasir, bawang putih, dan cabe merah sikitar 30-50% (wartaekonomi, 12 April2020).

Petani di wilayah perdesaan di beberapa wilayah Jawa seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami penurunan harga berbagai komoditas pertanian seperti cabe merah/hijau, terong, sawi, timun, tomat, dan buah-buahan. Sebagai contoh, berdasarkan aplikasi cek harga pasar milik Kementerian Pertanian, SIHARGA, harga cabe merah keriting di berbagai pasar di Yogyakarta yang sebelumnya mencapai Rp. 70.000/ kg pada awal bulan Februari 2020 turun drastis menjadi Rp. 17.500/kg pada April 2020, sementara di tingkat petani harga cabe merah keriting hanya Rp. 7.000,00 per kilogram per 30 April 2020. Tentu saja hal ini berdampak pada petani di beberapa wilayah di Indonesia terutama Jawa karena mengalami kerugian yang cukup besar dan terancam tidak bisa menanam lagi.

Menurut Siche (2020), terdapat tiga kelompok yang paling rentan terdampak dari wabah COVID-19 ini yaitu orang miskin, petani, dan anak-anak. Keberadaan petani pada golongan rentan merupakan fenomena yang unik karena mereka merupakan produsen bahan-bahan pangan yang menjadi tumpuan semua orang. Pada masa pandemi ini, petani kecil tidak memiliki akses terhadap pasar yang luas, sehingga hasil produksi pertaniannya hanya dijual seadanya di pasar lokal dengan harga yang murah. Selain itu, harga kebutuhan lain yang semakin meningkat termasuk harga bahan pertanian juga menambah kerentanan pada petani.

 

Faktor penyebab penurunan harga komoditas pertanian

Pertama, pembatasan transportasi dan ekonomi akan menggangu sistem pangan yang berjalan di Indonesia. Diperkirakan 80 persen konsumen di negara berkembang terutama perkotaan mengandalkan pasar atau dari tempat lain untuk sumber pangan mereka, sehingga dengan diterapkannya pembatasan sosial dan transportasi akan mengganggu proses pendistribusian pangan tersebut (CSIS, 2020). Hal ini tentu saja dapat semakin meningkat dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia. Penutupan perbatasan yang berimbas pada lambatnya proses distribusi pangan juga mempengaruhi kualitas kesegaran produk pertanian yang berakibat pada penurunan harga komoditas pertanian di sejumlah wilayah di Indonesia.

Kedua, COVID-19 ini menyebakan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal atau kehilangan pekerjaan secara bersama-sama banyak penduduk Indonesia. Menurut Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang UMKM, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 bisa mencapai 15 juta jiwa (CNN Indonesia, 1 Mei 2020). Fenomena kehilangan pekerjaan secara masal mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat serta permintaan pasar yang dapat berimbas pada komoditas pertanian yang semakin tertekan.

Ketiga, berbagai aktifitas sosial masyarakat yang berdampak ekonomi terhenti seperti hajatan, kumpul-kumpul, serta silaturahmi yang biasanya hampir setiap akhir pekan dilakukan oleh masyarakat dan pada umumnya membutuhkan logistik yang cukup besar dalam penyelenggaraannya. Terlebih pada bulan Ramadan, hampir seluruh masjid di Indonesia yang biasanya mengadakan buka puasa bersama saat ini tidak dapat dilakukan, sehingga permintaan akan bahan makanan semakin menurun.

 

Solusi yang perlu dilakukan

Penurunan harga yang signifikan terhadap hasil pertanian nampaknya hanya terjadi di Pulau Jawa, sedangkan pada wilayah luar jawa yang terjadi sebaliknya. Jika meninjau lebih dalam, didapati bahwa Pulau Jawa merupakan sentra produksi pangan di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi berada pada rantai distribusi. Permasalahan yang kemungkinan terjadi pada rantai distribusi ini dapat diperparah dengan diperpanjangnya karantina wilayah atau PSBB oleh pemerintah. Meskipun arus logistik merupakan salah satu aspek yang masuk dalam pengecualian, namun hal ini tetap berpotensi mengganggu kelancaran distribusi, terutama semakin meningkatnya waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pertanian perlu melakukan pemetaan ulang stok-stok komoditas pada masing-masing daerah guna memetakan arah pendistribusian pangan secara nasional. Pendataan dapat dilakukan mulai tingkat kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa dan apa saja komoditas yang dihasilkan serta perhitungan kebutuhan pangan masing-masing penduduk di daerah. Optimalisasi fungsi kelompok-kelompok tani dan koperasi juga perlu dilakukan guna menyeimbangkan kebijakan yang dari pemerintah. Pemerintah dapat sekaligus memanfaatkan ketersediaan data dan melalukan uji validitas dari kebijakan satu peta yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah pada akhir 2019 sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pendistribusian pangan diseluruh Indonesia.

Solusi lain yang penting untuk dilakukan adalah pengawasan harga-harga pangan mulai dari level produsen (petani) sampai di tangan konsumen sehingga produksi pangan tetap berjalan dengan optimal meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pemerintah dapat kembali mengaktifkan sistem-sistem ketahanan petani dari mulai tingkat desa dengan bantuan koperasi-koperasi desa. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan sistem koperasi untuk mengkontrol harga di tingkat petani sehingga harga yang diperoleh petani tidak jauh berbeda dengan harga pasaran. Selain itu perlu menambah kerjasama dengan flatform-flatform jual beli produk pertanian secara online. Sebagai contoh, flatform Sayurbox, Kecipir maupun TaniHub yang sudah beroperasi di Jabodetabek, dan penjualannya mengalami peningkatan di dalam kondisi pandemi COVID-19 dan PSBB wilayah Jabodetabek. Masyarakat kelas ekonomi menengah sangat mengandalkan aplikasi tersebut untuk berbelanja bahkan sampai antri 2-3 hari dari pesan hingga produk dikirim. Hal ini tentu saja dapat menjadi jembatan atara petani ke konsumen dengan harga yang sesuai pasaran dan perlu diperluas jangkauannya. Solusi lainnya sesuai dengan anjuran dari FAO adalah, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk membeli bahan makanan pada produsen-produsen kecil sehingga harga cenderung stabil dan meminimlisir permainan harga di tingkat distributor.

 

Ditulis oleh Dian Wahyu Utami, Peneliti di Pusat Peneitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi:

Alamsyah, Ichsan Emrald.  “Kementan Siapkan Strategi Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi.” 1 Mei 2020. https://republika.co.id/berita/q9nnon349/kementan-siapkan-strategi-ketahanan-pangan-di-tengah-pandemi. Diakses 2 Mei 2020.

Aria, Pingit. “Menguatnya Peran Agritech untuk Ketahanan Pangan di Masa Pandemi.” 30 April 2020. https://katadata.co.id/berita/2020/04/30/menguatnya-peran-agritech-untuk-ketahanan-pangan-di-masa-pandemi. Diakses pada 2 Mei 2020.

Burgui, D. 2020. “Coronavirus: How action against hunger is responding to the pandemic.” https://www.actionagainsthunger.org/story/coronav irus-how-action-against-hunger-respondingpandemic. Diakses pada 2 Mei 2020

Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Covid-19 Threatens Global Food Security: What Should the United States Do?.” 22 April 2020. https://www.csis.org/analysis/covid-19-threatens-global-food-security-what-should-united-states-do. Diakses pada 2 Mei 2020.

CNN Indonesia. “Bukan 2 Juta, Kadin Sebut Korban PHK Akibat Corona 15 Juta.” 1 Mei 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta. Diakses pada 2 Mei 2020.

FAO. “During the Pandemic, FAO asks people to buy food from small businesses and appreciate farmers.” 30 April 2020. http://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/en/c/1273448/. Diakses pada 2 Mei 2020.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, 2020. https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/daerah. Diakses pada 2 Mei 2020

Rosales, G., and Mercado, W. 2020. Effect of changes in food price on the quinoa consumption and rural food security in Peru. Scientia Agropecuaria 11(1): 83-93

Sibuea, Posman. “Darurat Pangan Saat Pandemi covid-19”. 21 April 2020. https://analisis.kontan.co.id/news/darurat-pangan-saat-pandemi-covid-19. Diakses pada 2 Mei 2020.

Siche, Raul. 2020. What is the impact of COVID-19 disease on agriculture?. Scientia Agropecuaria 11(1): 3 – 6 (2020). Ciudad Universitaria: Trujillo, Peru.

Tempo.co, “Kementan Terus Pantau Keersediaan dan Distribusi Pangan Daerah.” 1 Mei 2020. https://nasional.tempo.co/read/1337499/kementan-terus-pantau-ketersediaan-dan-distribusi-pangan-di-daerah/full&view=ok. Diakses pada 2 Mei 2020

Yunianto, Tri Kurnia. “Peternal Ayam Sebut Serapan Pemerintah Tak Efektif Dongkrak Harga.” 30 April 2020. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta. Diakses pada 2 Mei 2020.

powered by social2s

Since the COVID-19 pandemics mushroomed in Wuhan, China, at the end of 2019, this virus then became a major concern in many countries. This pandemic grabbed the attention of policymakers, scholars, and other stakeholders in every aspect, not only health but also in education, economic, and social development.

COVID-19 does not know social boundaries. Alon et al. (2020) have stated that COVID-19 could also throw gender inequalities in any level of life. This pandemic has already revealed that inequality issues are tremendous in our current life. Many countries had to apply the "lockdown" policy to reduce the risk of COVID-19, especially to their vulnerable people. This policy might be the right solution to control the numbers of pandemic victims. However, it also brought a new phenomenon in our life, mainly women; it is "COVID-19 and domestic violence".

Domestic violence is not a new issue. In 1989, the terminology of domestic violence was known at first as family violence. Adler et al. (1991) found that violence within the family has a strong correlation with "the intimacy of the marital, cohabiting, or parent-child relationships." In the 1990s, there were many assumptions about domestic violence. Some people said domestic violence is only about physical forces, but this statement raised the pros and cons of women's activists. They mentioned that violence is not only about physical but also a non-physical force that could make a more significant impact on women's mental health. To answer those debates, UN held the 4th World Conference on Women in Beijing on 1995 and formulated that 'violence' means any physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life (UN, 1996).

 

Does COVID-19 Impact on the Increasing Numbers of Domestic Violence?

Han et al. (2020) revealed that when the pandemic has risen, economic burden and unequal workloads are attached to women and other vulnerable groups, which means; it will increase the women's domestic work and affect their health condition. WHO has launched its policy brief on April 9, 2020, and mentioned that, however, more men are dying due to COVID-19, but women are not guaranteed to live healthy and happy, because women remained suffered. Women are adversely impacted through the reallocation of priorities and resources, as well as sexual and reproductive health services (WHO Special Report, 2020).

As this pandemic worsens the social and economic condition because it follows by restricted rules and self or social isolation, the violence to women is rapidly increasing. The latest data by Soroptimist International and UN Women (2020) has shown globally, and there are 243 million girls and women aged 15 – 49 who have been subjected to sexual or physical violence by their intimate partner in the past 12 months. The lockdown policy forces women to be idle, limiting their access to many facilities, either at their home or outside. Since the outbreak of COVID-19, violence against women and girls (VAWG) has intensified. For example, in a developed country like France, domestic violence has been reported to increase by about 30 per cent since they started their lockdown on March 17, 2020. The increasing numbers also reported in other wealthy countries like Canada, Germany, Spain, and the United Kingdom. A similar condition also happened in Argentina. As the developing countries with many economic, politics, and social issues, Argentina has reported their cases on domestic violence has increased 25 per cent since the lockdown on March 20, 2020.

 

What about Domestic Violence and COVID-19 in Indonesia?

Indonesia became much chaos since the outbreak of COVID-19. Not only impacting on the Indonesian health, education, economic and social condition. This pandemic is undeniably made everything complicated to all people, especially women. For instance, COVID-19 could be a threat for women who acted as the breadwinner of the family, women who get limited access and underprivileged on their small-scale business, and indeed for women who worked overseas (as a migrant worker). These women have to return to Indonesia without having any options for alternative livelihoods.

Subsequently, this virus also affected on the increasing numbers of domestic violence. For the past six weeks of home-quarantine, domestic violence has been increased significantly. Ninety-seven cases of violence varied from physical abuse (such as; rape, sexual assault, and pornography) to psychological or verbal abuse (LBH Apik, 2020). The data shown by the Ministry of Women Empowerment and Child Protection - Indonesia (2020) is even tremendous; they claimed that until April 29, there are 184 cases of domestic violence during COVID-19. This number is twofold of that from the LBH Apik findings in March 2020.

Many of Indonesian assumed that home-quarantine would have no impact on women's condition because our patriarchy culture has formed that women should stay at home. However, the longer women stayed at home, the more critical time they get because there is no space for them to explore the outdoors and enjoy themselves. Domestic violence is not like what we see on television or social media. The violence is not an obvious case because its mostly covered and hide deeply by the victims. Women who acted normal do not mean they are okay.

Due to many cases of domestic violence in this pandemic season, ideally, some steps could be implemented to overcome this problem. At the government and community level, first, it could be started by intensifying the service to address violence against women through providing resources or facilities to support women, such as women-shelters or through online counselling. Secondly, law enforcement should prioritize women, especially in the context of domestic violence, which emerged during COVID-19. Lastly, there should be an immense support for women, either it is psychosocial or non-psychosocial, conducted by the community. Furthermore, for every people, especially women and girls who suffered from domestic violence, it is not about what we have seen, but it is about what we have felt and experienced.

 

Lengga Pradipta - Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences

  

References:

Adler, F., Mueller, G.O.W., Laufer, W.S., 1991. Criminology. New York: McGraw-Hill, page 235.  

Alon, T.M., Doepke, M., Rumsey, J.O., Tertilt, M. The Impact of COVID 19 on Gender Equality. 2020. Working Paper 26947. National Bureau of Economic Research. Cambridge. April 2020

Han, J.Y.C., Vigil, S., Resurreccion, B. 2020. COVID 19 is Also a Crisis of Care. Stockholm Environment Institute Perspectives. April 6 2020. 

KPPA, 2020. Hadapi Pandemi COVID-19: Berjarak Hadir Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak. 23 April 2020. Retrieved from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2644/hadapi-pandemi-COVID-19-berjarak-hadir-perkuat-perlindungan-dan-kesejahteraan-perempuan-dan-anak

LBH Apik, 2020. Reported online on the Jakarta Post. April 7 2020. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/07/jakarta-records-spike-in-domestic-violence-reports-during-work-from-home-period.html 

Soroptimist International. 2020. Victims of Domestic Violence at greater Risk with Stay at Home Orders. A Special Report. April 8 2020. 

UN Beijing Declaration and Platform for Action. 1996. 

UN Women. 2020. In Brief about COVID 19 and Violence Against Women and Girls. April 2020.

WHO. 2020. Policy Brief: The Impact of COVID 19 on Women. April 9 2020. 

WHO. 2020. Special Report on COVID-19 and Violence Against Women: What the Health Sector/System Can Do? March 26 2020. 

 

powered by social2s
Go to top