Pelaksanaan Work From Home telah dilakukan di berbagai kota Indonesia sejak pertengahan Maret dan kemungkinan perpanjangan kebijakan WFH masih berpotensi diberlakukan karena penyebaran COVID-19 yang belum sepenuhnya reda. Kepatuhan menjalankan WFH menjadi faktor utama yang dapat membatasi penyebaran virus corona di Indonesia.

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bekerjasama dengan Lembaga Demografi FEB UI meneliti realitas WFH bagi pekerja di Indonesia melalui survey online. Dari 1213 responden yang diteliti terdapat 64% responden yang menyatakan bahwa mereka bekerja dari rumah (WFH).  Persentase pekerja perempuan yang melalukan WFH lebih tinggi daripada laki-laki, yakni masing-masing sebesar 70% untuk perempuan dan 59% untuk laki-laki. WFH tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi juga di perdesaan. Pekerja di desa yang bekerja dari rumah sebesar 55%, sedangkan pekerja di perkotaan sebesar 66%.

Bekerja di rumah terjadi pada semua sektor usaha. Persentase tertinggi terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan (81%), diikuti sektor pertambangan dan penggalian (71%) dan lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan & jasa perusahaan (68%).  Dua sektor dengan persentase WFH terendah adalah listrik, gas, dan air minum (39%) dan industry pengolahan (40%).  Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan, WFH lebih umum terjadi pada pekerja berpendidikan tinggi. Lebih dari 91% pekerja berpendidikan S2/S3 melakukan WFH dan sekitar 70% pekerja berpendidikan S1/D4 melalukan WFH. Sebaliknya hanya sekitar 17% pekerja berpendidikan SLTP sederajat yang melakukan WFH.

Dalam hal produktivitas kerja, WFH tampaknya tidak berpengaruh terhadap produktivitas pekerja di Indonesia. Sebanyak 78% pekerja menyatakan bahwa mereka tetap produktif meskipun bekerja di rumah dan sebanyak 22% menyatakan tidak produktif. Sebagian pekerja perempuan tampak lebih menikmati WFH. Pekerja perempuan yang mengaku tetap produktif sebesar 82%, lebih tinggi dari pekerja laki-laki sebesar 74%. Untuk jangka panjang, tampaknya kebijakan WFH masih terus diberlakukan selama pandemic COVID-19 belum berakhir. Meskipun demikian WFH akan berpengaruh terhadap pola konsumsi dan mobilitas pekerja yang berpengaruh terhadap berjalannya perekonomian masyarakat terutama sektor jasa transportasi, perdagangan dan makanan.

Ditulis oleh Ngadi, Peneliti Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

powered by social2s

Metode saintifik yang selama ini diaplikasikan dalam ilmu-ilmu sosial terdiri dari berbagai pendekatan, tools and teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif maupun kuantitatif. Riset kualitatif dalam ilmu sosial yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial biasanya dilakukan melalui kontak langsung dengan pelaku (orang) dimana fenomena tersebut mewujud. Pengamatan langsung dan terlibat serta komunikasi atau wawancara langsung adalah teknik yang paling umum digunakan.

Teknik pengumpulan data yang melibatkan kontak langsung antara peneliti dengan subyek yang diteliti dalam situasi-situasi tertentu adalah sulit untuk dilakukan, terutama dimasa pandemi COVID-19 saat ini. Pada kondisi dimana penerapan jarak sosial (social distancing) dalam komunikasi antarpersonal menjadi keharusan, pertanyaan metodologis terkait teknis pengumpulan data mengemuka.

Pada masa pra-virus corona, pertimbangan untuk menggunakan teknik pengumpulan data secara jarak jauh (menggunakan telepon, Skype, VoP dan e-mail) dilakukan untuk alasan efisiensi waktu, biaya dan keamanan (Mann & Stewart, 2000; Oltmann, 2016). Penelitian dengan metode pertemuan langsung akan menyita waktu, tenaga dan biaya jika distribusi geografis subyek sangat luas. Isu keamanan akan mengemuka jika topik penelitian melingkupi wilayah-wilayah yang berbahaya atau sensitif secara politis maupun dalam konteks lingkungan yang terbatas (seperti penjara). Selain itu, pengumpulan data jarak jauh dimana sense of anonymity dianggap meningkat, hingga tingkatan tertentu, lebih memberikan kenyamanan bagi orang yang diwawancara (Irvine, Drew, & Sainsbury, 2013). Namun demikian, kritik terhadap pendekatan ini juga muncul terutama terkait dengan isu representasi ketika hendak membuat generalisasi.

Pada masa pandemi ini, teknik pengumpulan data yang meniadakan kontak fisik antara peneliti dengan orang atau kelompok orang yang diteliti menjadi kian relevan. Berbagai pemodelan menunjukkan bahwa pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat (Baerwolff, 2020; Qasim, Ahmad, Yoshida, Gould, & Yasir, 2020). Dalam konteks Indonesia, aneka pemodelan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak akan berakhir dengan segera (Rahma & Kurniawati, 2020), sehingga kita perlu bersiap-siap dengan ‘the new normal’ (Fachriansyah, 2020).

Peneliti ilmu sosial tampaknya juga mesti bersiap-siap dengan the new normal dalam melakukan kegiatan penelitian. Normalitas yang ditandai oleh kesadaran, diantaranya, untuk menjaga jarak, menghindari tempat-tempat berkumpulnya banyak orang dan mempersingkat pertemuan/komunikasi langsung. Hal tersebut akan menuntut ilmuwan sosial untuk mengembangkan teknik-teknik baru yang lebih sesuai dengan kondisi tersebut namun tetap terjaga reliabilitas dan validitasnya. Pada konteks lembaga penelitian seperti LIPI di Indonesia, sistem peng-administrasian dan penganggaran penelitian juga dituntut untuk melakukan penyesuaian.

Penelitian sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara jarak jauh, virtual atau online selama ini dianggap sangat bias terhadap mereka yang memiliki akses terhadap telepon dan internet yakni masyarakat kota dan kelas menengah. Seperti pada beberapa kegiatan penelitian di bawah kedeputian IPSK (Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan) LIPI untuk berkontribusi terhadap pencegahan penyebaran virus corona serta memahami dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul pada tingkat individu, rumah tangga serta komunitas membuktikan hal tersebut. Survei online yang dilakukan telah dilakukan menunjukkan kentalnya bias kelas menengah kota. Upaya-upaya metodologis untuk menangkap persepsi kelas menengah bawah apalagi yang tinggal di wilayah pedesaan terkait pandemi ini masih belum menunjukkan hasil yang cukup meyakinkan.

Upaya-upaya yang lebih sistematis mesti terus dilakukan untuk menemukan teknik pengumpulan data yang kontekstual dengan kondisi pandemi ini ataupun the new normal agar suara masyarakat kelas menengah bawah dan permasalahannya bisa ditangkap dan disuarakan secara lebih bertanggungjawab.

 

Ditulis oleh Rusli Cahyadi, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Kepustakaan

Baerwolff, G. K. (2020). A Contribution to the Mathematical Modeling of the Corona/COVID-19 Pandemic. medRxiv.

Fachriansyah, R. (2020). COVID-19: Brace for ‘new normal’, govt says. Retrieved from https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/04/COVID-19-brace-for-new-normal-govt-says.html

Irvine, A., Drew, P., & Sainsbury, R. (2013). ‘Am I not answering your questions properly?’Clarification, adequacy and responsiveness in semi-structured telephone and face-to-face interviews. Qualitative Research, 13(1), 87-106.

Mann, C., & Stewart, F. (2000). Internet communication and qualitative research: A handbook for researching online: Sage.

Oltmann, S. (2016). Qualitative interviews: A methodological discussion of the interviewer and respondent contexts. Paper presented at the Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research.

Qasim, M., Ahmad, W., Yoshida, M., Gould, M., & Yasir, M. (2020). Analysis of the Worldwide Corona Virus (COVID-19) Pandemic Trend; A Modelling Study to Predict Its Spread. medRxiv.

Rahma, A., & Kurniawati, E. (2020). Aneka Prediksi Usainya Pandemi COVID-19 di Indonesia Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1336729/aneka-prediksi-usainya-pandemi-COVID-19-di-indonesia/full&view=ok

powered by social2s

 

Pandemi COVID-19 telah mengubah mobilitas penduduk, yaitu dalam bentuk pembatasan perjalanan. Mobilitas penduduk dipaksa berhenti atau sangat dibatasi karena pergerakan orang merupakan faktor penyebab utama dalam penyebaran COVID-19. Banyak negara yang mengalami pandemi memberlakukan penutupan sementara (lockdown), sedangkan Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penghentian gerakan secara global ini belum pernah terjadi sebelumnya. Implikasi terhadap mobilitas penduduk adalah terjadi perubahan pola mobilitas penduduk selama pandemi COVID-19.

Sebelum ada bencana pandemi COVID-19, mobilitas penduduk sangat masif baik antar daerah di dalam suatu negara maupun antar negara. Secara historis, mobilitas penduduk terjadi dalam pola permanen dan non permanen (temporer dan ulang-alik/komuter). Kemajuan bidang transportasi dan sistem komunikasi di era globalisasi telah berubah dengan sangat signifikan, menyebabkan mobilitas jangka pendek semakin intens dilakukan oleh migran (Hugo, 2013, Ananta dan Arifin 2014). Ketika pesawat, angkutan darat, dan laut semakin banyak, lebih aman, lebih efisien, dan lebih mudah diakses selama beberapa dekade  terakhir, serta meluasnya akses internet dan media sosial, maka mobilitas penduduk jangka pendek ke dan dari tempat kerja dan sekolah, antara daerah (kota-kota, desa-kota dan sebaliknya), antar provinsi, dan bahkan antar negara menjadi hal biasa. Mobilitas jangka pendek ini menjadi semakin meluas jangkauan geografisnya (Castle dkk, 2014; Czaika dan de Haas, 2014). Mobilitas penduduk jangka pendek dengan intensitas tinggi tersebut menguntungkan secara ekonomi bukan hanya bagi migran dan keluarganya, tetapi juga bagi daerah/negara pengirim dan penerima. Namun, kondisi menguntungkan tersebut berubah menjadi problema besar karena sangat berpengaruh terhadap rantai penularan COVID-19. Kondisi tersebut membuat  pembatasan mobilitas penduduk sangat urgen untuk dilakukan.

 

COVID-19 dan menurunnya mobilitas penduduk

Sejak COVID-19 memulai penyebaran yang cepat di dunia, Indonesia tidak terkecuali, pemerintah di seluruh dunia memberikan fokus perhatian lebih pada pengelolaan mobilitas penduduk. Pada awalnya, virus menyebar melalui orang-orang yang melakukan perjalanan internasional secara reguler, kemudian berkembang menjadi penularan di tingkal lokal (local transmission). Ini membuktikan bahwa mobilitas penduduk merupakan faktor penting dalam penyebaran COVID-19. Memang belum ada data di tingkat nasional yang menggambarkan hubungan antara mobilitas penduduk (pergerakan orang) dengan penyebaran COVID-19. Namun, hasil riset Katadata Insight Center menemukan ada tiga provinsi yang paling rentan dalam penyebaran COVID-19, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jatmiko, 2020). Indeks kerentanan di tiga provinsi tersebut berada pada skor 47,05 (DKI Jakarta); 45,54 (Banten); dan 43,59 untuk Jawa Barat, dari skala 0-50. Komponen yang sangat penting dalam berkontribusi terhadap tingginya nilai indeks adalah mobilitas penduduk. Bukti di negara-negara lain juga menunjukkan bahwa pergerakan orang yang terinfeksi virus corona dari zona merah ke tempat lain menjadi kontributor utama dalam penyebaran COVID-19. Dengan mendasarkan pada sekitar 388.287 penumpang dari 4 bandara di Cina yang bepergian ke 1297 bandara di 168 negara atau teritori pada periode 1-31 Januari 2020, risiko tinggi penularan COVID-19 melalui penerbangan udara dari empat kota di Cina adalah ke negara-negara tetangga di Asia (Thailand, Kamboja, dan Malaysia), sebaliknya relatif rendah di Afrika dan Amerika Selatan (Haider dkk, 2020). Analisis juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks risiko tertinggi tetapi belum melaporkan adanya kasus COVID-19 pada bulan Januari 2020. Indonesia secara resmi baru melaporkan ada positif COVID-19 pada awal Maret 2020 dan kemudian menyebar ke semua provinsi di Indonesia.

Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, sejumlah provinsi yang termasuk dalam zona merah telah menerapkan kebijakan PSBB yang diawali oleh Provinsi DKI Jakarta dan hingga peertengahan Mei ini masih berlangsung. Kompas mengabarkan, per 3 Mei 2020, ada empat (4) provinsi dan 22 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB. Kebijakan PSBB di masa pandemi COVID-19 tersebut berimplikasi pada menurunnya mobilitas penduduk secara signifikan. Merujuk pada data Google, data boks (6 April 2020) menunjukkan terjadi penurunan mobilitas penduduk selama Maret 2020 dibanding dua bulan sebelumnya, dengan penurunan terbesar di tempat-tempat transportasi publik (stasiun kereta dan halte bus), yaitu sebesar 54%. Penurunan bisa terus terjadi sejalan dengan berhentinya aktivitas ekonomi yang semakin bertambah yang berimplikasi pada dirumahkannya atau terjadinya PHK bagi karyawannya.

 

Pola mobilitas di masa pendemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah merubah pola mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk jangka pendek dalam pola temporer dan komuter (ulang-alik) antar wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) tidak terjadi. Jikapun ada, mobilitas penduduk hanya terjadi di antara wilayah administrasi yang berbatasan langsung dan mengikuti persyaratan yang tertuang dalam PSBB (misalnya menggunakan masker dan menerapkan physical dan social distancing).  Masa pandemi COVID-19 ini, mobilitas penduduk/pergerakan orang yang terjadi adalah pola yang selama ini tidak tercatat dalam statistik mobilitas penduduk (permanen maupun non permanen, terutama komuter di SUPAS 2015). Mobilitas penduduk yang dapat ditemui adalah hanya berupa pergerakan orang dalam jangkauan geografis yang terbatas, atau berjarak dekat, misalnya hanya dalam area residensial/lingkungan tempat tinggal, dari tempat tinggal ke pasar, ke supermarket, ke apotik, dan sebagian kecil ke tempat kerja (bagi mereka yang masih harus datang ke tempat kerja). Data menunjukkan ada peningkatan sebesar 15 persen penduduk yang melakukan perjalanan sekitar area residensial selama bulan Maret 2020 dibanding dua bulan sebelumnya (katadata, 6 April 2020). Sumber sama menyebutkan untuk mereka yang bepergian ke tempat kerja turun 15%, sedang ke pasar dan apotik turun 27%, bahkan yang pergi ke mall/kafe turun sebesar 47 persen. Penurunan bepergian diperkirakan semakin tinggi sejalan dengan peningkatan kasus positif COVID-19, disamping juga penerapan PSBB yang semakin meluas. Pola mobilitas penduduk seperti ini akan terus terjadi selama masa pandemi COVID-19, setidaknya hingga kurva COVID-19 telah menunjukkan penurunan, atau paling tidak sudah mulai datar/rata. Meskipun pemerintah membuka kembali aktivitas transportasi dalam jumlah sangat terbatas, namun hanya orang-orang tertentu yang diijinkan melakukan perjalanan, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

 

Ditulis oleh Haning Romdiati, Peneliti Utama Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Kontak: 

 

Referensi

Ananta, A. & Arifin, E. N. (2014). Emerging patterns of Indonesia’s International Migration. Malaysian Journal of Economic Studies 51(1): 29-41.

Castles, S. & Ozkul, D. (2014). Circular Migration: Triple Win, or a New Label for Temporary Migration? Dalam Graziano Battistella (ed.) Global and Asian Perspectives on International Migration. Switzerland: Springer International Publishing.

Chaika, Mathias dan H. De Haas. (2014). “The Globalization of Migration: Has the Wolrd Become More Migratory”?. International Migration Review. Vol 48 (2)(Summer 2014): 283-323.

Haider, N; A.Yavlinsky; D. Simon; A. Yusuf Osman; F. Ntoumi; A. Zumla, dan R. Kock. (2020). “Passengers’ destinations from China: low risk of Novel Coronavirus (2019-nCoV) transmission into Africa and South America”. Epidemiology and Infection 148, e41, 1–7. https://doi.org/10.1017/S0950268820000424. Diunduh 8 Mei 2020.

Hugo, Graeme.  (2013). What we know about circular migration and enhanced mobility. Policy Brief No 7. Migration Policy Institute. https://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-circular-migration-and-enhanced-mobility. Diunduh 28 Januari 2019.

Jatmiko, Agung. 2020. Mobilitas Tinggi dan Padat Penduduk, 3 Provinsi Paling Rentan Corona. https://katadata.co.id/berita/2020/04/03/mobilitas-tinggi-dan-padat-penduduk-3-provinsi-paling-rentan-corona. Diunduh tgl 8 Mei 2020

kata data (2020). Diimbau Jaga Jarak, Mobilitas Penduduk Indonesia Berkurang. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/06/diimbau-jaga-jarak-mobilitas-penduduk-indonesia-berkurang. Diunduh 5 Mei 2020

powered by social2s

Mobilitas penduduk internasional merupakan isu penting dalam globalisasi penyakit infeksi dan kronis. Ancaman penularan penyakit melalui mobilitas orang, menjadi dasar kebijakan kesehatan dalam pengelolaan batas wilayah nasional maupun internasional. Kebijakan ini merefleksikan besaran (volume) dan perbedaan pola-pola mobilitas penduduk antar negara/wilayah yang berbatasan serta perbedaan risiko penyebaran/penularan penyakitnya (MacPherson,Gushulak and Macdonald, 2007).

Seseorang yang melakukan mobilitas dan/atau migrasi lintas negara dapat saja berlaku sebagai orang yang tertular atau menularkan penyakit pandemik seperti COVID-19 saat ini. Penularan ini dapat berasal dari penyakit yang didapat di daerah asal ataupun dalam perjalanan (yang umumnya memerlukan transit di beberapa daerah) yang akan berdampak pada penularan di negara tujuan (dampak terhadap negara tujuan) ataupun ketika individu yang melakukan mobilitas/migrasi tiba di negara tujuan (dampak terhadap individu migran).

Salah satu kelompok penduduk yang berisiko tinggi dalam penularan COVID-19 di Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Indonesia merupakan salah satu negara utama pengirim PMI utamanya ke berbagai negara di Asia dan Timur Tengah. Sampai dengan bulan Maret 2020, masih berlangsung penempatan PMI ke berbagai negara, paling tidak ke 25 negara dari data yang tersedia (BP2MI, 2020a,b,c), pada saat Indonesia juga sudah mengumumkan kasus-kasus positif COVID-19 di Indonesia. Calon PMI memang wajib menjalani pemeriksaan kesehatan yang biasa dikenal dengan Medical Check Up (MCU), untuk menjamin bahwa PMI yang akan diberangkatkan memang benar-benar sehat dan tidak mengidap penyakit tertentu. Tetapi dalam kasus COVID-19, mungkin belum menjadi persyaratan, karena wabah ini baru merebak. Untuk PMI yang pulang ke Indonesia, sudah ada ketentuan dan pengaturannya yang tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Nomor 4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (tertanggal 6 Mei 2020).

 

PMI dan risiko penularan COVID-19

Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 (Huang, Caolin,et.al. 2020). Hanya diperlukan waktu kurang lebih 3 bulan untuk virus tersebut menyebar di seluruh dunia sehingga kemudian WHO mengumumkan bahwa virus ini menjadi pandemi di dunia pada bulan Maret 2020.  Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut Indonesia masih mengirimkan PMI ke berbagai negara terutama ke Asia dan Timur Tengah yang memungkinkan PMI tersebut memiliki risiko untuk tertular COVID-19 di negara tempatnya bekerja, karena Indonesia baru mengumumkan adanya kasus terinfeksi COVID-19 pada bulan Maret 2020. Menurut Data BP2MI jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri dalam kurun waktu tersebut mencapai hampir 55 ribu orang (Tabel 1). Mereka ditempatkan paling sedikit di 25 negara (Data tercatat di BP2MIa,b,c). Negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Saudi Arabia merupakan 5 negara dengan jumlah penempatan PMI terbanyak dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Jumlah PMI yang berisiko untuk tertular akan semakin besar apabila ditambahkan dengan jumlah PMI yang telah lebih dulu bekerja di negara-negara penempatan. Bukan saja mereka tertular,tetapi mungkin juga akan menularkan di negara tujuan, mengingat tingginya orang tanpa gejala (OTG). Meskipun para calon PMI sudah menjalani pemeriksaan kesehatan (MCU), tetapi apakah ini termasuk test COVID-19 dan mengingat dalam proses pengiriman juga melalui beberapa tahapan yang menempatkan calon PMI di beberapa daerah transit yang akan meningkatkan risiko penularan diantara para calon PMI.

Screen_Shot_2020-05-13_at_09.42.02.png

 

Risiko tertularnya PMI oleh COVID-19 akan semakin meningkat ketika mereka bekerja di negara-negara yang sudah terpapar COVID-19. Data yang dikeluarkan https://www.worldometers. info/coronavirus/ memperlihatkan bahwa hampir seluruh negara di dunia telah teridentifikasi terpapar oleh COVID-19 termasuk 5 negara yang menjadi negara tempatan terbesar PMI. Sampai dengan tanggal 9 Mei 2020, Saudi Arabia merupakan negara tempatan PMI dengan kasus terinfeksi COVID-19 tertinggi (37.136 kasus), disusul oleh Singapura (22.460 kasus), Malaysia (6.587 kasus), Hongkong (1.045 kasus) dan Taiwan (440 kasus). Pada saat PMI terjangkit COVID-19, kondisi mereka bisa dikatakan lebih rentan dibandingkan pekerja lainnya karena mereka tinggal sangat jauh dari keluarga dan kerabat yang sekiranya dapat memberikan dukungan moril sehingga dapat mempercepat proses kesembuhan mereka.

Kerentanan PMI terhadap COVID-19 juga terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan selama bekerja di luar negeri. Dari Januari sampai dengan Maret 2020, terdapat 5 jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh PMI di luar negeri yaitu pekerja domestik, caregiver (penjaga orang tua), buruh di perkebunan, operator dan pekerja lainnya. Dari kelima jenis pekerjaan yang dilakukan PMI tersebut, caregiver dapat dianggap sebagai jenis pekerjaan yang mempunyai tingkat kerentanan terhadap COVID-19 yang cukup tinggi. Oleh karena dalam melakukan pekerjaannya, mengharuskan mereka seringkali harus ke rumah sakit menemani orang tua yang mereka jaga untuk memperoleh perawatan kesehatan. Selama Januari – Maret 2020 jumlah PMI yang bekerja sebagai caregiver mencapai hampir 12.500 orang (Tabel 1). Jenis pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang semakin diminati oleh PMI setelah terjadi moratorium PMI ke Saudi Arabia yang pada umumnya adalah pekerja domestik (Aswatini et al., 2019). Salah satu kasus PMI positif COVID-19 di Taiwan yang bekerja sebagai caregiver diduga tertular pada saat mengunjungi orang tua yang dia rawat yang ternyata telah terjangkit covid 19 (https://www.liputan6.com/global/read/4189336/tki-ilegal-di-taiwan-dilaporkan-positif-virus-corona-COVID-19#). Namun hal ini tidak berarti PMI yang bekerja pada jenis pekerjaan lainnya tidak mempunyai peluang untuk terpapar COVID-19.

PMI yang diberangkatkan selama bulan Januari-Maret 2020 berasal dari hampir seluruh provinsi dan berasal paling sedikit dari 25 kabupaten di Indonesia (Data tercatat di BP2MIa,b,c). Selama kasus pandemi COVID-19, sebagian PMI pulang ke daerah asalnya disebabkan kontrak kerja mereka yang telah habis, telah mendapatkan cuti libur dari tempat kerja mereka, atau bahkan karena mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan merebaknya wabah COVID-19 di negara tempat mereka bekerja. Meskipun dalam pemulangan PMI dikatakan sudah memenuhi protokol kesehatan namun tidak menutup kemungkinan PMI berisiko terinfeksi virus tersebut pada saat transit ataupun ketika dalam perjalanan pulang ke daerah asal masing-masing. Jika hal tersebut terjadi, kepulangan PMI ini dikhawatirkan berpotensi untuk meningkatkan penyebaran COVID-19 di daerah asalnya.

BP2MI memprediksi, 37.075 PMI akan kembali ke Tanah Air pada bulan April-Mei 2020  (Prabowo, 2020). Apabila mengacu pada provinsi asal PMI pada tabel 1 terlihat kepulangan PMI tersebut akan mengarah ke 6 provinsi utama daerah asal PMI yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lampung dan Sumatera Utara. Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas pada tanggal 11 Mei juga menyebutkan terdapat sekitar 34.000 PMI akan habis masa kontraknya dan akan pulang ke Indonesia pada periode bulan Mei-Juni 2020 dengan rincian sekitar 8.900 orang berasal dari Provinsi Jawa Timur, 7.400 orang dari Jawa Tengah, 5.800 dari Jawa Barat, 4.200 orang dari Nusa Tenggara Barat, 2.800 orang dari Sumatera Utara, 1.800 orang dari Lampung dan 500 orang dari Bali. Kedatangan PMI ini akan terus berlanjut, bahkan diperkirakan Indonesia akan menyambut kepulangan PMI sebanyak 260.000 orang sampai dengan akhir tahun ini (Prabowo, 2020). Kedatangan PMI yang dalam jumlah besar tersebut berpotensi besar menjadi sumber penyebaran COVID-19 yang baru apabila tidak ditangani dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang benar. Lebih lanjut Presiden mengingatkan kepada pemerintah untuk bersiap-siap menyiapkan berbagai hal terkait dengan penanganan COVID-19 terutama di pintu-pintu masuk dan mengawasi pergerakan PMI sampai ke daerah asalnya.

 

Antisipasi daerah dalam menyambut kepulangan PMI

Kepulangan PMI ke daerah asalnya memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah setempat guna mengurangi penyebaran COVID-19 terutama di tingkat kabupaten. Berdasarkan data penempatan TKI yag dikeluarkan oleh BP2MI dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 terdapat 5 kabupaten utama (dari 25 kabupaten tercatat di BP2MI), yang menjadi pengirim TKI yaitu kabupaten Indramayu, Lombok Timur, Cirebon, Cilacap dan Lombok Tengah. Meskipun data kepulangan PMI berdasarkan kabupaten asal belum tersedia namun kemungkinan mayoritas PMI yang pulang berasal dari kelima kabupaten yang menjadi kantong-kantong pengiriman PMI tersebut. Oleh karena itu perlu kesiapan pemerintah kabupaten-kabupaten tersebut untuk menyiapkan berbagai upaya yang diperlukan supaya kedatangan PMI ini tidak berujung pada timbulnya gelombang kedua memuncaknya kasus COVID-19 di kabupaten tersebut. Apabila hal ini terjadi, penanganannya akan semakin sulit mengingat keterbatasan sarana prasarana dan tenaga medis yang tersedia di daerah.

 

Ditulis oleh Fitranita dan Aswatini, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI 

Kontak:   

 

Referensi

Aswatini, Fitranita, Laksmi Rachmawati dan Mita Noveria. 2019. Migrasi sebagai Investasi untuk Peningkatan Daya Saing Pekerja Migran Indonesia di Pasar Kerja Global. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pusat Data dan Informasi BP2MI. 2020a. Data Penempatan dan Perlindungan PMI. Periode Januari 2020.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pusat Data dan Informasi BP2MI. 2020b. Data Penempatan dan Perlindungan PMI. Periode Februari 2020.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pusat Data dan Informasi BP2MI. 2020c. Data Penempatan dan Perlindungan PMI. Periode Maret 2020.

Huang, Chaolin. et.al. 2020. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China . DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5

MacPherson Douglas W, Brian D Gushulak and Liane Macdonald. 2007. “Health and foreign policy: Influences of migration and population mobility”. Bulletin of the World Health Organization, Vol.85, Number 3. March 20007.

Prabowo, Dani, 2020. BP2MI: 37.075 Pekerja Migran Pulang ke Indonesia April-Mei 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/15593921/bp2mi-37075-pekerja-migran-pulang-ke-indonesia-april-mei-2020.

Rumah Migran. 2019. Tes Medical Check Up Calon TKI Sebagai Syarat Bekerja di Luar Negeri. https://rumahmigran.com/2019/12/09/tes-medical-check-up-untuk-calon-tki/

powered by social2s

Beberapa waktu lalu Anis Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan kekecewaannya karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kompas.com; CNNIndonesia.com; Okzone.com). Hal ini terlihat dari masih banyaknya penumpang angkutan umum yaitu KRL dan TransJakarta serta trasportasi umum lainnya.  Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya perusahaan di Jakarta yang memberlakukan pekerja mereka untuk tetap ke berangkat kerja atau mengabaikan anjuran WFH (work from home) walaupun ancaman untuk mencabut ijin usaha telah dilaksanakan, ternyata  hal ini tidak membuat pengusaha takut (Kompas.com; CNNIndonesia.com; Okzone.com).  Pada akhirnya tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 dengan cara PSBB tidak terlaksana dengan maksimal. Hingga 12 Mei 2020 DKI Jakarta masih menjadi wilayah yang menyumbangkan korban positif COVID-19 terbesar di Indonesia dengan 36,4% atau 5.375 positif Corona (COVID19.go.id).

Sebelumnya, Pemda DKI Jakarta telah mensosialisasikan delapan sektor yang masih boleh menjalankan roda bisnisnya.  Delapan sektor itu adalah: sektor usaha kesehatan, sektor usaha pangan dan minuman, sektor usaha energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, sektor usaha logistik dan distribusi barang, Sektor usaha penyedia kebutuhan retail termasuk toko kelontong (Kompas.com).  Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga memberikan dispensasi pada perusahaan yang mengajukan ijin menyelenggarakan roda bisnis mereka apabila memang ada kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan keamanan perusahaan (satpam), pelayanan yang tidak bisa ditunda, dan jenis pekerjaan lainnya.  Akan tetapi tidak akan semua pengajuan diijinkan, pemerintah akan melakukan pengujian di lapangan.

Di sisi lain, pekerja seakan tidak memiliki pilihan selain mentaati apa yang menjadi aturan yang para pengusaha. Kondisi sekarang, dimana pemutusan kerja (PHK) banyak terjadi (Hasil survei LIPI- Lembaga Demografi Universitas Indonesia, 2020), membuat para pekerja yang masih pergi ke kantor setiap hari merasa beruntung masih memiliki pekerjaan. Kondisi ini seakan mengabaikan aspek kesehatan dan anjuran pemerintah untuk melakukan PSBB dengan salah satunya bekerja dari rumah.

Kondisi saat ini justru banyak perusahaan swasta yang bergerak bukan dalam delapan sektor penting yang diperbolehkan pemerintah untuk tetap bergerak, melakukan strategi dan banyak siasat dalam rangka tetap menjalankan kegiatan usaha dengan mengabaikan anjuran pemerintah tersebut. Berdasarkan pengamatan dan keluhan pekerja di lapangan, para penggerak sektor swasta melakukan PSBB dengan cara mereka sendiri yang mereka anggap benar.  Sebagai contoh mereka melakukan penjarangan pekerja dengan sistem piket, yaitu setiap harinya ada pekerja yang masuk sebagai piket sedang yang lainnya work from home.  Dengan begitu pihak swasta menganggap apa yang mereka lakukan sudah menjalani PSBB.  Penjarangan piket sebenarnya dibolehkan pada saat pemerintah DKI Jakarta belum memberlakukan PSBB, namun situasi saat ini sudah tidak memungkinkan lagi ketika jumlah korban positif COVID-19 semakin meningkat.

Di lain pihak, hasil wawancara tidak terstruktur penulis dengan para pekerja, penggerak sektor swasta yang memahami PSBB melakukan siasat kedua, yaitu dengan memerintahkan anak buah mereka berpakaian santai (tidak menggunakan pakaian kerja seperti biasa) datang ke kantor tidak dalam keadaan massif dan menciptakan kondisi kantor yang seakan-akan tutup.  Kondisi ini menggambarkan pengusaha menyadari bahaya COVID-19, namun masih abai dan mencari celah untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya.

Penulis memahami, para pengusaha berada dalam kondisi terdesak dan harus tetap menjalankan roda usaha mereka agar mereka bisa bertahan di kondisi yang tidak menguntungkan ini.  Belum semua pengusaha dapat merespon situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan work from home  (WFH) karena berbagai alasan seperti kegagapan terhadap teknologi dan cara bekerja yang konvensional. Kondisi inilah yang membuat pengusaha ‘memaksa’ pekerja untuk tetap bekerja di kantor di tengah situasi pandemi dan PSBB di DKI Jakarta.

Kekhawatiran pengusaha biasanya adalah kontrol terhadap pekerjanya. Banyak dari pengusaha menganggap WFH adalah memberikan libur yang panjang bagi pekerja mereka. Mereka mengeluhkan alat kontrol yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pekerja mereka tetap melakukan tugas dengan baik.  Sekali lagi, kondisi ini umumnya dikeluhkan oleh para pengusaha tidak bertaraf multi nasional dan dengan manajemen yang konvensional, walaupun perusahaan ini memiliki tenaga kerja lebih dari seribu orang.  Kesulitan terhadap penyesuaian teknologi daring inilah yang menyebabkan para pengusaha lebih memilih melakukan strategi dan siasat dari pada menyesuaikan diri terhadap teknologi daring yang dianggap asing dan menyulitkan.

Kondisi PSBB yang diabaikan oleh pengusaha yang tidak menerapkan WFH salah satunya adalah risiko penularan perjalanan menuju kantor yang dilakukan oleh pekerja terutama mereka yang menggunakan transportasi umum. Selain itu berkumpulnya para pekerja dari berbagai daerah asal tempat tinggal menjadi salah satu faktor penyebaran virus, apalagi jika Pekerja tersebut mempunyai latar belakang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah maupun mempunyai riwayat tinggal bersama keluarga yang positif COVID-19. Nyawa pekerja seakan menjadi tidak penting, mengingat apabila perusahaan kehilangan satu pekerja maka bisa diganti dengan pekerja baru dengan mudahnya. Dari itu, menyadarkan dan membuka hati para penguasa sektor swasta menjadi sangat penting. Mengingatkan mereka bahwa pekerja juga manusia yang butuh dilindungi walau mereka tanpa kuasa.

Selain itu, ketegasan pemerintah dalam menjalankan PSBB harus berlaku tidak tebang pilih.  Walaupun banyak berita di media cetak ataupun elektronik memperlihatkan sanksi tegas yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dari penyegelan hingga pencabutan ijin usaha, tapi masih banyak sekali perusahaan yang masih menjalankan roda bisnis mereka yang melibatkan banyak pegawainya. Maka yang harus dilakukan selain sanksi tegas adalah membangkitkan kesadaran penyelenggara bisnis akan bahayanya virus ini.

Walaupun saat ini situasi pandemi COVID-19 banyak menimbulkan berbagai kerugian, sebaiknya keselamatan pekerja merupakan hal yang paling penting. Solusi yang bisa diberikan pada pengusaha yang gagap teknologi atau bermanajemen konvensional yaitu pihak pemerintah daerah melakukan pendampingan dan mendatangkan ahli teknologi ke perusahaan-perusahaan bermanajemen konvesional. Selain itu penting untuk menanamkan kepercayaan pengusaha terhadap pekerja dan mensosialisasikan alat kontrol yang mudah seperti buku harian (untuk mencatat kegiatan pekerja) yang bisa dilaporkan secara berkala sehingga roda usaha tetap berjalan. Dalam kondisi ini tentu saja tidak banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan selayaknya kondisi normal. Namun hal ini harus menjadi pengecualian karena keselamatan pekerja merupakan hal yang terpenting dan membutuhkan kerjasama pengusaha, pemerintah dan pekerja.

Cina dan Vietnam adalah contoh bagaimana segala lapisan masyarakat yang taat dengan aturan pemerintah menjadi cepat teratasi, Brazil, Equador, USA dan Italia adalah contoh bagaimana sikap santai dan abai menjadi boomerang dan kondisi semakin buruk, terserah kita mau pilih yang mana?  Tidak ada manusia yang kebal virus Covid 19 baik pengusaha ataupun pekerja.  Hanya manusia yang disiplin dan mampu menjaga diri yang bisa bertahan dalam situasi buruk seperti ini.

 

Ditulis oleh Temi Indriarti Miranda - Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi

Azhari, Jimmy Ramadhan, Anies Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Langgar Aturan PSBB soal Kerja dari Rumah, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/13/19394851/anies-ancam-cabut-izin-usaha-perusahaan-yang-langgar-aturan-psbb-soal.

David, Fred R, 2009. Management strategic: Konsep, Edisi ke 7, Prehalindo, Jakarta

Jal. Anies Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar PSBB DKI, Senin, 13/04/2020 19:51 WIB, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413193427-20-493177/anies-ancam-cabut-izin-perusahaan-yang-melanggar-psbb-dki

Ngadi, Hasil Survei Dampak Pandemi Covid-19 pada Pekerja http://lipi.go.id/siaranpress/hasil-survei-dampak-pandemi-covid-19-pada-pekerja/22011

Prayoga, Fadel. Anies Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Masih Nekat Beroperasi saat PSBB, Senin 13 April 2020 19:38 WIB, Ok Zone News.  https://megapolitan.okezone.com/read/2020/04/13/338/2198581/anies-ancam-cabut-izin-usaha-perusahaan-yang-masih-nekat-beroperasi-saat-psbb

Velarosdela, Rindi Nuris. 8 Jenis Sektor Usaha yang Diizinkan Beroperasi dengan Mengikuti Protap Selama PSBB Jakarta, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/07404491/8-jenis-sektor-usaha-yang-diizinkan-beroperasi-dengan-mengikuti-protap?page=2.

 

 Kontak:

powered by social2s
Go to top