Bagi sebagian besar perantau, mudik menjelang hari raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu. Apalagi bagi mereka yang hanya bisa pulang kampung satu kali dalam setahun. Mudik adalah kesempatan untuk bertemu dengan keluarga besar dan kerabat, tak heran jika perantau mengerahkan segala upaya agar kegiatan mudik tahunan bisa dilaksanakan. Meskipun mudik identik dengan hari raya umat Islam, namun aktivitas ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang beragama Islam. Aktivitas mudik dilakukan tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama (Prasetyo & Warsono, 2017) serta dilakukan oleh semua perantau dari segala lapisan ekonomi (Yulianto, 2011). Oleh karena itu, wajar saja jika menjelang hari raya Idul Fitri terjadi peningkatan arus penumpang dengan berbagai moda transportasi dari kota-kota tempat tinggal perantau menuju berbagai daerah.

Fenomena mudik yang melibatkan mobilitas orang dalam jumlah besar juga terjadi di negara-negara lain, seperti pada perayaan thanksgiving di Amerika dan Imlek di China (Yulianto, 2011). Di China, mobilitas penduduk seperti mudik ini terjadi bertepatan dengan spring festival dan ditandai dengan pergerakan orang dalam jumlah yang sangat banyak di dunia yang terjadi secara periodik setiap tahun (Li, Ye, Deng, Liu, & Liu, 2016). Mobilitas ini dilakukan oleh tiga kelompok orang, yaitu pekerja migran, penduduk yang mengunjungi keluarga di kota lain, dan pelajar yang bersekolah di kota yang berbeda dengan daerah asal (Hul, Lih, & Bao, 2017). Ratusan juta penduduk China melakukan perjalanan pulang ke daerah untuk merayakan spring festival (Li, 2014). Mereka melakukan perjalanan yang menuntut ketangguhan fisik karena sangat banyaknya jumlah penduduk yang bepergian dalam waktu bersamaan. Berdesak-desakan di kereta dan kapal menjadi pengalaman yang biasa dialami oleh para pemudik ini demi bisa berkumpul dengan keluarga besar dan kerabat di kampung.

COVID-19 Membuat Mudik Jadi Terlarang

Sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia,  pemerintah di berbagai negara melakukan pembatasan mobilitas orang ke berbagai daerah, sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit infeksi menular ini, apalagi waktunya bertepatan dengan mobilitas penduduk besar-besaran menuju kampung halaman. Pemerintah China membatasi perjalanan tahunan spring festival pada Januari 2020 dan pemerintah Indonesia membatasi perjalanan mudik Idul Fitri mulai tanggal 25 April 2020.

Di Indonesia, larangan mudik pada awalnya hanya diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN), melalui aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), seperti Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 36/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Aturan yang sama selanjutnya juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (https://indonesia.go.id).  Disamping pembatasan mudik, peraturan yang sama juga mengatur larangan penggunaan transportasi menuju dan dari wilayah-wilayah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah penyebaran COVID-19, serta wilayah-wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Meskipun dalam perjalanannya terjadi perubahan dalam pengaturan operasional moda transportasi umum, secara prinsip mudik tetap dilarang. Pemerintah kemudian membuka kembali layanan transportasi umum (darat, laut, dan udara), namun menetapkan beberapa syarat bagi mereka yang akan melakukan perjalanan. Aturan tersebut dicantumkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Secara normatif, semua persyaratan yang harus dipenuhi tidak mencerminkan izin untuk perjalanan mudik, kecuali repatriasi pekerja migran Indonesia (PMI), warga negara Indonesia, dan mahasiswa/pelajar Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri ke daerah asal dengan alasan khusus (butir C.1.c).

Rencana Mudik “Ambyar” Akibat COVID-19

Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot, penyanyi lagu-lagu berbahasa Jawa yang memiliki banyak penggemar, mulai dari generasi senior sampai dengan milenial, rencana mudik tahun ini “ambyar” sudah. Rencana untuk melepas rindu dan menjalin silaturahim dengan keluarga besar dan kerabat di kampung yang telah diatur jauh-jauh hari secara tidak terduga tidak dapat dilaksanakan. Larangan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 secara lebih masif membuat sebagian perantau mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan ke daerah asal.

Meskipun pada awalnya ada perasaan kecewa, pada akhirnya sebagian perantau dapat menerima larangan tersebut karena berbagai alasan. Mencegah penularan, ketakutan akan tertular COVID-19 merupakan dua alasan utama yang menyebabkan mereka membatalkan perjalanan mudik. En adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan bersama suami dan dua orang anaknya mengemukakan kekecewaan karena tidak bisa pulang kampung pada Idul Fitri tahun ini. Padahal dia dan keluarganya sudah memiliki tiket kereta api yang dibeli sejak awal penjualan tiket kereta untuk mudik dibuka dan terpaksa mengembalikan tiket mereka.

“Rasanya sedih ngga bisa pulang, apalagi anak yang pertama sudah senang banget mau ketemu mbah dan sepupu-sepupunya di kampung. Tapi ya, kalau dipikir-pikir lebih baik ngga usah pulang. Saya takut juga, kan punya anak kecil, bagaimana kalau nanti di jalan ketularan penyakit, malah lebih bahaya. Bisa juga nanti bawa penyakit ke rumah, kasihan orang tua dan saudara di kampung” (En, 39 tahun).

Di lokasi yang sama, keputusan untuk tidak pulang kampung juga terpaksa diambil oleh seorang pedagang sayur keliling yang sudah berjualan lebih dari 30 tahun. Alasan sayang sama anak dan isteri di kampung dan takut mengalami kesulitan ketika kembali lagi ke Tangerang Selatan setelah Idul Fitri mendasari keputusan yang diambilnya. Meskipun ini adalah pertama kali dalam hidupnya tidak merayakan hari raya bersama keluarga di kampung, kenyataan ini dapat diterima demi mencegah penularan COVID-19 kepada keluarga di kampung.

“Tahun ini saya membuat sejarah, tidak pulang mudik. Saya sayang sama isteri dan anak-anak, jangan sampai nanti mereka sakit. Saya sudah kasih tahu isteri dan dia paham, yang penting kan ini bukan karena saya ndak mau pulang” (Tb, 50 tahun).

Berbeda dengan kedua orang di atas, sebagian perantau lain tetap berusaha agar bisa mudik ke daerah asal. Berbagai cara dilakukan untuk sampai di kampung. Media massa hampir tiap hari memberitakan kasus-kasus pemudik yang tertangkap melakukan perjalanan dengan berbagai modus, misalnya duduk dalam bak belakang truk yang ditutup terpal (Marison, 2020), menyewa mobil truk untuk mengangkut kendaraan, sementara mereka berada dalam kendaraan yang diangkut (Senjaya, 2020), dan menumpang travel gelap (Rofiq, 2020). Meskipun pada akhirnya perjalanan mereka gagal karena dalam perjalanannya aparat kepolisian memaksa mereka untuk kembali ke tempat keberangkatan.

Mudik Virtual: Solusi Melepas Rindu Pada Keluarga di Kampung Halaman

Meskipun tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung, semua aktivitas yang biasa dilakukan pada saat mudik masih dapat dilaksanakan. Kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan orang untuk melakukan mudik secara virtual dan silaturahim dengan keluarga besar serta kerabat di kampung masih bisa dipertahankan. Mudik offline bisa digantikan dengan mudik online melalui perangkat telekomunikasi seperti telepon pintar (smartphone) yang menyediakan komunikasi secara audio maupun visual (video call). Berbagai aplikasi sudah tersedia agar para perantau tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga di kampung, seperti aplikasi media sosial (WhatsApp) yang memungkinkan untuk dilakukannya video call dengan delapan orang sekaligus, dengan cara ini setidaknya perantau tetap bisa merasakan perasaan berkumpul dengan keluarga besar.

Mudik online sudah mulai disosialisasikan bersamaan dengan aturan pelarangan mudik. Kegiatan mudik secara virtual sering ditayangkan di media massa, khususnya televisi. Berbagai produk pun menggunakan tema mudik online dalam iklan mereka. Mudik online juga menjadi materi video seorang youtuber Ucup Klaten dengan Mbah Minto yang berperan sebagai ibunya (dipanggil simbok). Dialog mereka yang lucu dalam bahasa Jawa menjadi daya tarik bagi penonton video youtube itu. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa dan media sosial itu bertujuan agar orang dapat melakukan kegiatan mudik virtual ketika secara fisik mereka tidak bisa hadir di kampung. Dengan demikian, ketidakhadiran secara fisik di kampung halaman tidak mengurangi makna silaturahim dengan keluarga di kampung.

Ditulis oleh Mita Noveria, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Daftar Pustaka

Hul, Xiaoqian, Lih, Hong, Bao Xiuguo. (2017). Urban Population Mobility Patterns in Spring Festival Transportation: Insights from Weibo Data. International Conference on Service Systems and Service Management. Dalian, China, 16-18 Juni 2017. Publisher: IEEE. Electronic ISSN: 2161-1904. DOI: 10.1109/ICSSSM.2017.7996303.

https://indonesia.go.id. (2020). Larangan Mudik dan Pembatasan Transportasi. Diunduh dari   https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/ketentuan-larangan-mudik-dan-pembatasan-transportasi, tanggal 15 Mei 2020.

Li, J., Ye, Q., Deng, X., Liu, Y., & Liu, Y. (2016). Spatial-Temporal Analysis on Spring Festival Travel Rush in China Based on Multisource Big Data. Sustainability 2016, 8, 1184; doi:10.3390/su8111184.

Li, M. (2014). Ritual and Social Change: Chinese Rural–Urban Migrant Workers’ Spring Festival Homecoming as Secular Pilgrimage, Journal of Intercultural Communication Research, 43:2, 113-133, DOI: 10.1080/17475759.2014.892896.

Marison, Walda (2020).  Ditangkap, Truk Bawa 6 Pemudik yang Bersembunyi di Balik Terpal. Diunduh dari https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/02/16424511/ditangkap-truk-bawa-6-pemudik-yang-bersembunyi-di-balik-terpal, tanggal 15 Mei 2020.

Prasetyo, K. & Warsono. (2017). Specific Migration in Indonesia Mudik and Balik Lebaran. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 108. Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017).

Senjaya, I. W. (2020). Pemudik tertangkap basah bermodus diangkut truk towing. Diunduh dari https://kalbar.antaranews.com/berita/415695/pemudik-tertangkap-basah-bermodus-diangkut-truk-towing, tanggal 15 Mei 2020.

Rofiq. A. (2020). Tertangkap Basah Bawa Penumpang Mudik, Travel asal Tulungagung Ditilang Polisi Blitar, Diunduh dari https://jatimtimes.com/baca/214793/20200514/200000/tertangkap-basah-bawa-penumpang-mudik-travel-asal-tulungagung-ditilang-polisi-blitar, tanggal 15 Mei 2020.

Yulianto, V. I. (2011). Is the Past Another Country? A Case Study of Rural–Urban Affinity on Mudik Lebaran in Central Java. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 4, 2011, pp. 49-66.

powered by social2s

Tagar #IndonesiaTerserah dan #TerserahIndonesia pekan ini menjadi trending topic di Twitter wilayah Indonesia sebagai respon kekecewaan dan kefrustasian masyarakat dengan kondisi terkini COVID-19 (Fachriansyah, 2020; Walden, Souisa & Salim, 2020). Tagar tersebut hadir karena dua alasan, pertama karena tenaga medis kecewa tehadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam menagani COVID-19. Kedua, perilaku sebagian masyarakat yang tidak peduli dan bahkan menantang maut terkait bahaya dari pandemi yang terjadi. Pengorbanan para tenaga medis di garda depan seakan menjadi usaha yang sia-sia karena masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan, misalnya dalam menjaga jarak antar sesama (physical distancing).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat 55 tenaga medis meninggal dunia selama pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia (Ihsanuddin, 2020). Korban jiwa tenaga medis tersebut terdiri dari 38 dokter dan 17 perawat. Kemudian Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memperbaharui jumlah perawat yang meninggal dunia saat bertugas melayani pasien COVID-19 menjadi 20 orang per 19 Mei 2020 (Mantalean, 2020). Data dari International Council of Nurses menyebutkan setidaknya 90.000 petugas kesehatan di seluruh dunia diyakini telah terinfeksi virus COVID-19, dan mungkin jumlahnya sudah naik beberapa kali lipat saat ini. Hal ini tentu sangat menghawatirkan, karena data sebesar itu bukan sekadar statistik tetapi manusia yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya.

Tingginya angka kematian tenaga medis di Indonesia menurut Wiku Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19, disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak tenaga medis tidak menyadari mereka tengah menangani pasien COVID-19 sehingga protokol kesehatan tidak diterapkan, kondisi ini biasanya terjadi karena pasien tidak terbuka mengenai riwayat kontak dan perjalanannya (Ihsanuddin, 2020). Kemudian kondisi tersebut diperparah dengan minimnya alat pelindung diri dan faktor kelelahan karena jam kerja yang panjang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, perawat merupakan salah satu tenaga medis garda depan dalam penanggulangannya, karena mereka merupakan titik kontak pertama dalam perawatan penderita COVID-19 dan paling intens berhubungan dengan pasien setiap harinya.

Melihat besarnya tenaga medis yang menjadi korban COVID-19, WHO menyatakan dunia perlu 5,9 juta perawat baru. WHO merekomendasikan negara-negara yang mengalami kekurangan perawat perlu meningkatkan lulusan sekolah perawat sekitar delapan persen setiap tahun (WHO, 2020).Kebutuhan tenaga perawat ini tentunya akan lebih meningkat di negara-negara dengan struktur penduduk tua (ageing population) karena tanpa merebaknya COVID-19, kebutuhan perawat untuk merawat orang lanjut usia sudah cukup tinggi. Kebutuhan di negara-negara ini dipenuhi dengan menerima tenaga perawat dari beberapa negara lain, sebagai pekerja migran, termasuk dari Indonesia, di samping tentunya kebutuhan tenaga perawat di Indonesia sendiri juga meningkat pada saat pandemi COVID-19 ini.

 

Kebutuhan Tenaga Perawat di Indonesia

Jumlah total tenaga perawat yang bekerja difasilitas kesehatan di Indonesia (Puskesmas dan Rumah Sakit) pada tahun 2018 tercatat sebanyak 384.952 orang, sejumlah 245.407 orang diantaranya bekerja di rumah sakit. Saat ini Indonesia sudah memiliki cukup banyak sekolah pendidikan perawat yang menghasilkan tenaga perawat. Pada tahun 2018 dihasilkan lulusan perawat sebanyak 9.052 orang, 38 orang diantaranya dari program master (S2) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Dengan jumlah kelulusan tahun 2018 tersebut total ketersediaan tenaga perawat di Indonesia yang bekerja (dengan asumsi semua lulusan akan bekerja di fasilitas Puskesmas dan Rumah Sakit) akan mencapai 394.003 orang

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia sebesar 265.015.300 orang pada tahun 2018 (Bappenas, BPS dan UNFPA, 2013), rasio perawat dan penduduk Indonesia sebesar 148 perawat per 100.000 penduduk. Pemerintah mempunyai target rasio perawat dan penduduk sebesar 180 perawat per 100.000 pada tahun 2019. Dengan asumsi kelulusan sekolah perawat yang sama dengan tahun 2018, rasio yang dicapai pada tahun 2019 baru sebesar 150 per 100.000 penduduk. Angka ini masih jauh dari target rasio pemerintah untuk tahun 2019 sebesar 180. Target pemerintah dalam penyediaan tenaga perawat ditentukan berdasarkan rekomendasi WHO.

 

Perawat Indonesia Ditengah Pandemi COVID-19.

Dalam masa pandemi COVID-19 ini kebutuhan akan tenaga perawat terus meningkat mengingat tingginya risiko perawat yang meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 selama melaksanakan tugasnya merawat pasien di rumah sakit. Tenaga perawat merupakan tenaga medis terbanyak dibandingkan dokter, namun PPNI menyatakan bahwa ketersediaan perawat untuk merawat pasien terinfeksi masih sangat kurang terutama untuk menghadapi puncak penyebaran COVID-19 (Arief, 2020).

Indonesia sebenarnya masih memiliki kelebihan tenaga perawat, yang belum termanfaatkan pada fasilitas kesehatan yang ada (puskesmas dan rumah sakit). Jumlah perawat yang sudah teregistrasi (sebagai anggota) pada PPNI, per 2 September 2019 sebanyak 532.040 dan ini masih bisa bertambah karena belum semua perawat sudah teregistrasi sebagai anggota PPNI (https://gustinerz.com/inilah-jumlah-perawat-indonesia-saat-ini/). Dengan demikian, masih terjadi pemanfaatan yang kurang (under utilized) disamping belum tercapainya target rasio pemerintah diatas (untuk tahun 2019). Distribusi pemanfaatan tenaga perawat di Indonesia juga belum merata dan sebanding dengan jumlah penduduk di tiap provinsi. Dari 34 provinsi hanya 16 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai rasio yang direkomendasikan WHO (180/100.000 penduduk). DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan tiga provinsi dengan rasio tertinggi. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rasio tertinggi, mencapai 221. Tiga provinsi dengan rasio terendah adalah Jawa Barat, Banten dan Lampung dengan rasio terendah di Lampung, hanya sebesar 48 (Kementrian Kesehatan, 2017).

Under utilized pemanfaatan tenaga perawat dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk perawat Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Di negara-negara ASEAN, migrasi tenaga perawat ini memang difasilitasi melalui ASEAN Economic Community 2025 Blueprint yang menyepakati mobilitas tenaga kerja terampil, termasuk tenaga perawat, diantara negara-negara-negara anggota ASEAN (ASEAN Secretariat). Pada saat pandemi COVID-19 ini dapat diharapkan bahwa kebutuhan tenaga perawat di negara-negara ASEAN, terutama negara dengan infeksi virus tinggi, akan meningkat. Migrasi perawat Indonesia untuk bekerja diluar negari ini juga didukung kenyataan bahwa kualitas lulusan Sekolah Perawat Indonesia cukup dihargai di negara tujuannya. Mereke bekerja sebagai perawat di rumah sakit maupun sebagai perawat orang tua di rumah dan juga rumah sakit (caregiver). Bebarapa alasan utama yang menarik perawat Indonesia untuk bekerja diluar negeri adalah mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri; pengembangan karier yang lebih baik; gaji yang lebih besar dan dapat meningkatkan keahlian (Raharto and Noveria, 2020). Di Indonesia, penghargaan masyarakat terhadap tenaga perawat juga masih dirasakan kurang, sebagai contoh yang diberitakan dalam masa pandemic COVID-19 ini, adanya perawat yang ‘diusir’ dari tempat kost nya karena diketahui merawat pasien terinfeksi di tempat kerjanya di rumah sakit.

 

Implikasi Kebijakan

Mencermati kondisi perawat Indonesia diatas, beberapa kebijakan yang dapat diusulkan kepada pemerintah adalah memanfaatkan ketersediaan tenaga perawat dengan merekrutnya untuk bekerja pada rumah sakit yang diperuntukkan merawat pasien COVID-19, untuk mengatasi kekurangan terutama di daerah-daerah dengan rasio perawat-penduduk yang masih rendah. Kemudian pemerintah perlu memberikan pelatihan khusus perawatan pasien COVID-19, karena ini tentunya memerlukan keahlian khusus dibandingkan dengan perawatan pasien biasa di rumah sakit. Selain itu perlu memberikan insentif lebih untuk perawat yang merawat pasien COVID-19 terutama mereka yang berada/direkrut dan ditempatkan di daerah-daerah dengan rasio perawat/penduduk masih rendah. Tugas mereka di sini tentunya lebih berat karena masih kurangnya tenaga perawat. Mencermati peningkatan kebutuhan tenaga perawat di Indonesia, utamanya dalam masa pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan berakhirnya, kebijakan penempatan perawat Indonesia diluar negeri dapat ditinjau kembali. Tentunya dengan menyiapkan kompensasi yang sesuai dengan pendapatan perawat di luar negeri.

 

Ditulis oleh Inayah Hidayati dan Aswatini, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Arief, Andi, M. 2020. Ini Alasan Kurangnya Tenaga Perawat Saat Pandemi Corona. Bisnis.com15 April 2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227487/ini-alasan-kurangnya-tenaga-perawat-saat-pandemi-corona

ASEAN Secretariat. 2015. ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat, November 2015.

Fachriansyah, Rizki. 2020. COVID-19: #IndonesiaTerserah trends as frustrasion mounts over physical distancing violations, govt policies. The Jakarta Post 17 Mei 2020. https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/17/covid-19-indonesiaterserah-trends-as-frustrasion-mounts-over-physical-distancing-violations-govt-policies.html

Gustinerz.com. https://gustinerz.com/inilah-jumlah-perawat-indonesia-saat-ini/

Ihsanuddin. 2020. Gugus Tugas: 38 Dokter dan 17 Perawat Meninggal Selama Pandemi Corona. kompas.com 6 Mei 2020.  https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/17352511/gugus-tugas-38-dokter-dan-17-perawat-meninggal-selama-pandemi-corona

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.2019. Sekretariat Jenderal. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018. Jakarta.

Kementrian PPN/Bappenas, BPS dan UNFPA. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta.

Mantalean, Vitoro. 2020, 19 Mei. PPNI: 20 Perawat di Indonesia Meninggal Dunia dalam Tugas Melayani Pasien Covid-19. kompas.com 19 Mei 2020. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/19/05582081/ppni-20-perawat-di-indonesia-meninggal-dunia-dalam-tugas-melayani-pasien?page=2

Raharto, Aswatini and Mita Noveria. 2020. “Nurse Migrasion and Career Development: Indonesian Case”, Chapter 3 in Tsujita Yuko and Osuke Komazawa (Eds), Human Resources for Health and Long Term Care for Older Persons in Asia. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). ERIA IDE-JETRO Joint Research Project FY2018 No. 16.

Walden, Max, Hellena Souisa, & Natasya Salim. 2020.. Bali plans to reopen for tourism in July as frustrasion grows over Indonesia's COVID-19 response. ABC.net.au. 18 Mei 2020. https://www.abc.net.au/news/2020-05-18/coronavirus-indonesia-bali-to-reopen-hashtag-terserah-whatever/12258044

WHO. 2020. WHO and partners call for urgent investment in nurses. Who.int 7 April 2020.https://www.who.int/news-room/detail/07-04-2020-who-and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses

powered by social2s

COVID-19 has become a global health emergency and brought a significant impact on every aspect of the daily lives of society. Society should learn in a hard way to get used to living peacefully in this new situation. This situation pushed families and friends to practice social and physical distancing as a way to show that they care. Workers must adapt to working from home, and students have to study from home by utilising the available technology. Experts have published many studies and held online meetings discussing the impact of this pandemic, yet studies on the effect of the pandemic on maternal and child health are still limited. This short article aims to explore the impact of COVID-19 on maternal and child health, particularly for infants and exclusive breastfeeding.

It is well-acknowledged that exclusive breastfeeding benefits for babies. Furthermore, UNICEF (2010) reveals that exclusive breastfeeding has positive influences not only for babies but also for mothers, families, the environment, and nations. Due to the vital impact, the World Health Organization (WHO) recommends that babies should be exclusively breastfed, in which babies only receive breastmilk without water or solid food for the first six months of their life. The rate of exclusive breastfeeding has not been satisfying globally, as it stood only 41% (UNICEF & WHO, 2018). The rate of exclusive breastfeeding in Indonesia has also been frustrating and under the global median and the global target of 70%, while according to the Basic Health Survey (RISKESDAS) 2018 conducted by the Indonesian Ministry of Health, was 37%. This laggard, therefore, has become an enormous homework to be done.

 

The challenges for mothers and babies during the pandemic

During the pandemic, new mothers, newborn babies, and families are greeted by a problematic situation that has never been happened before. The experience of waiting for the childbirth in the middle of the pandemic will not be the same as the normal situation as the families are covered by dreadful fear. They also have difficulties in reaching health care due to the public containment enacted by most countries. Also, health centres are occupied to treat COVID-19 patients over other health services, including antenatal care (UNICEF, 2020). Mothers and families also worried about getting the infection of COVID-19 when they have to visit the health care to check up and getting information to their babies.

The new mothers also doubt their baby's health and breastfeed the baby, particularly those who have been confirmed positive for COVID-19. Answering this confusing concern, the WHO recently has released the statement that it is safe for mothers, even those who suspected, to breastfeed their babies since the benefits of breastfeeding outweigh the risk of COVID-19 infection. In addition, there is no evidence found that the coronavirus has been found in breastmilk (WHO, 2020). WHO, however, also stresses the necessary precautions to stop spreading the virus before breastfeeding, such as wearing a mask, washing hands, and disinfecting the surfaces they have touched.

 

Does COVID-19 decrease the number of babies who are exclusively breastfed?

The COVID-19 and breastfeeding interim guidance made by WFP, WHO, and UNICEF (2020) recommends that early initiation of breastfeeding should be given if the mothers do not indicate COVID-19. Unfortunately, these recommendations were not strictly followed by health care facilities. This phenomenon can be found in a city in Indonesia where there was a new mother who could not conduct the early initiation of breastfeeding. The baby was separated from her mom, and the baby was then given formula milk (Tambunan, 2020). Surprisingly, this case has happened in a hospital which is categorised under baby-friendly and pro breastmilk. The application of early initiation of breastfeeding is one of the significant avenues to achieve successful exclusive breastfeeding. There may be more cases, as mentioned earlier, due to the lack of information.

Another impact concerning exclusive breastfeeding due to COVID-19 is about the psychology of mothers. It is inevitable that this crisis potentially causes anxiety for the new mothers for childrearing their babies. The new mothers may suffer baby blues syndrome and post-partum depression due to mainly psychological reasons. The difficulty to exclusively breastfeed for their babies is one of the effects of those disorders since there is an association between the psychological of mothers with smooth breastmilk production (Jalal et al., 2017). This pandemic possibly creates worries and fear for new mothers and can influence the success of exclusive breastfeeding. Job losses are the real impact of COVID-19, and if it happened to families who have infants, it would influence mothers' psychological well-being. It potentially makes that mothers could not breastfeed babies as the issue on breastmilk supply. 

Before the pandemic, the rate of exclusive breastfeeding in Indonesia is low, which may worsen. In addition to economic hardship faced by most families during the pandemic, this issue may get more complicated if the families cannot afford to buy formula as a substitute for breastmilk. Under this situation, how the babies will get the necessary nutrition?

 

The way forward

The benefits of exclusive breastfeeding for babies and their health have been understood. If the babies do not get the best nutrition will result in another health issue, such as malnutrition, which contributes to infant mortality, stunting, and other health burdens. Several actions need to be implemented considering the importance of breastfeeding. First, educating about the importance of exclusive breastfeeding for babies is essential and highlighting that breastfeeding during COVID-19 is safe for babies, even the mother has confirmed with COVID-19. This effort can be made by utilising several canals to spread the breastfeeding information during COVID-19, such as social media for those who have internet access. Second, the Primary Health Centre (PUSKESMAS) role should be strengthened since it plays a pivotal role in disseminating health information to the societies. This effort is particularly true for those who live in remote areas or do not have access to the internet. At the lowest level, the role of health agents must be maximised to educate mothers and families. Lastly, encouraging fathers to be more involved in supporting their wives to breastfeed since breastfeeding is not solely women's domination. The role of fathers in achieving successful breastfeeding is very crucial. Hence, it is essential to raise awareness of the significant fathers' role in supporting exclusive breastfeeding.

 

By Angga Sisca Rahadian, Social Demography Researcher in Research Center for Population LIPI

 

References

Jalal, M., Dolatioan, M. Mahmoodi, Z., Aliyari, R. (2017). The relationship between psychological factors and maternal social support to breastfeeding process. Electron Physician, 9(1): 3561-3569.

Kementerian Kesehatan. (2019). Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes (LPB).

Tambunan, Liza. 2020. Dampak sosial virus corona: Beban 'berlipat ganda' bagi perempuan di masa pandemi Covid-19. 21 April 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527

UNICEF. (2010). The Community Infant and Young Child Feeding Counselling Package.

UNICEF. (2020). Pregnant mothers and babies born during COVID-19 pandemic threatened by strained health systems and disruptions in services. Diunduh dari https://www.unicef.org/press-releases/pregnant-mothers-and-babies-born-during-covid-19-pandemic-threatened-strained-health.’

UNICEF & WHO. (2018). Global Breastfeeding Scorecard Enabling Women to Breastfeed through Better Policies and Programmes.

WHO. (2020). COVID 19 and Breastfeeding Position Paper

WFP, WHO, UNICEF. (2020). COVID-19 and Breasfeeding Interim Guidance. Diunduh dari https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2020-03-18_covid-19_and_breastfeeding.pdf

powered by social2s

 

Wabah COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019, nyatanya tidak membuat pemerintah dan masyarakat waspada dengan bahaya ini. Diawal mula penyebaran, tidak ada yang peduli apalagi takut dengan ancaman virus yang menyerang wilayah Indonesia. Berita-berita mencekam di awal pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara, seperti China, Taiwan, Singapura dan beberapa negara Eropa, seakan sukses “dikendalikan” oleh pemerintah. Tentu kita masih mengingat, beberapa pejabat publik terkesan meremehkan temuan kasus COVID-19 yang tercatat pertama kali muncul di Wuhan China. Dari yang berkelakar dengan mengatakan nasi kucing bisa membuat kita terhindar dari corona, sampai yang percaya diri mengatakan bahwa COVID-19 tidak tahan di di Indonesia karena suhu yang panas. Mungkin beberapa dari pejabat dan tentunya sebagian besar masyarakat negeri ini sudah sedikit abai di awal pandemi dalam mengartikan bahaya COVID-19.

Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan mengingat kualitas literasi kesehatan negeri ini cenderung rendah. Saat instrumen untuk mengukur tingkat literasi kesehatan di Indonesia secara menyeluruh masih sangat rendah (Suminar, Hadiswi, 2016). Penelitian di Kota Semarang yang menyebutkan sebagian besar masyarakatnya memiliki perilaku kesehatan yang tidak memadai akibat rendahnya pengetahuan tentang kesehatan (Nurjanah, Mubarokah, 2019). Sementara itu, riset di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa hanya mahasiswa kesehatan yang memiliki tingkat literasi kesehatan yang cukup baik dibandingkan mahasiswa non kesehatan (Lestari & Handiyani, 2017).

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak wabah EID (emerging infectious disease) dan epidemi yang telah mengakibatkan kecacatan dan kematian manusia, sebagian karena koordinasi yang tidak efektif atau respons yang lambat pada awal wabah (Zhang dkk, 2017). Literasi kesehatan yang buruk, ditambah tidak adanya sinergitas serta minimnya pengetahuan mengenai wabah COVID-19 membuat penanganan wabah yang dilakukan pemerintah menjadi tergagap-gagap. Menurut Laksono, pengetahuan manajemen klinis mengenai COVID-19 ini memang masih sangat terbatas. Selain itu, literatur dalam bentuk jurnal-jurnal bereputasi tinggi juga masih sedikit. Untuk itu jelas dibutuhkan konsep knowledge management (KM) sebagai langkah sistematis guna menciptakan pengetahuan baru tentang COVID-19 (Laksono, 2020). Melalui KM, diharapkan semua orang bisa lebih tertib dalam menginformasikan maupun mencari informasi mengenai COVID-19. Kesalahan informasi akibat literasi kesehatan yang buruk serta minimnya pengetahuan tentang COVID-19 oleh pemangku kebijakan dapat diminimalisir dengan konsep KM.

 

Pemahaman Knowledge Management (KM)

KM adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi. KM adalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, yang antara lain mendorong komunikasi, menawarkan komunitas untuk belajar (berdiskusi), dan mempromosikan berbagi artefak (dokumentasi) pengetahuan yang sesuai (McInerney, 2002). KM memang didorong untuk bisa menciptakan new knowledge. Dalam konteks ini tentu saja bisa membuat pengetahuan baru tentang COVID-19. Nonaka dan Takeuchi (1995) menyebutkan bahwa knowledge terdiri dari dua jenis yakni explicit knowledge sebagai pengetahuan yang terdokumentasikan (misalnya: paper, laporan penelitian, buku, artikel, manuskrip, paten dan software). Kemudian yang kedua adalah tacit knowledge sebagai pengetahuan yang berada dalam diri individu namun sulit dikomunikasikan ataupun dibagikan dengan orang lain. Wawasan, intuisi, firasat dan pengalaman seseorang termasuk dalam kategori tacit knowledge.

 

Knowledge Management COVID-19 dalam Usaha Membantu Sistem Kesehatan Nasional

Akses informasi yang cepat diperlukan untuk mendukung keputusan penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Namun, pengembangan sistem seperti ini membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan informasi aktual para profesional kesehatan masyarakat (Revere dkk, 2007). Pengetahuan dan pemahaman terkait COVID-19 bukanlah perkara ringan. Perlu adanya sumber data dan informasi yang valid dan kredibel mengenai COVID-19. Selain itu, perlu juga kehati-hatian setiap lembaga yang berwenang dalam menyampaikan informasi yang benar dan berguna untuk meningkatkan kepedulian (awareness) dan kewaspadaan masyarakat. Sebaliknya yang terjadi antar lembaga pemerintah dalam menyampaikan informasi seringkali cenderung bersebrangan atau tidak sejalan. Pada kenyataannya, informasi mengenai COVID-19 sangat masif beredar di berbagai lini masa namun tidak semua informasi tersebut benar karena tidak jarang adalah informasi hoaks. Oleh karena itu, KM diperlukan untuk menciptakan pengetahuan baru mengenai COVID-19 yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Dalam KM, konversi pengetahuan dibutuhkan agar pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Masih menurut Nonaka dan Takeuchi (1995), interaksi dinamis antara satu bentuk pengetahuan ke bentuk lainnya disebut konversi pengetahuan. Terdapat empat cara konversi pengetahuan, yaitu (1) dari tacit knowledge to tacit knowledge, disebut proses sosialisasi (socialization). Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui diskusi atau seminar (atau saat ini webinar) mengenai COVID-19 oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait COVID-19 yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain pengetahuan yang berasal dari akademisi, ilmuwan dan pemangku kebijakan yang bergerak di bidang kesehatan. Yang kedua dari tacit knowledge to explicit knowledge, disebut proses eksternalisasi (externalization). Proses eksternalisasi ini membutuhkan pendokumentasian seperti notulen rapat/seminar disertai perekaman video visual kedalam bentuk elektronik yang nantinya dapat dipublikasikan kepada yang berkepentingan.

Selanjutnya adalah (3) proses konversi knowledge melalui combination. Proses ini mengkombinasikan berbagai explicit knowledge yang berbeda untuk disusun ke dalam sistem KM. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan konsorsium yang terdiri dari lintas instansi seperti instansi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), riset dan pemangku kebijakan. Misalnya, LIPI sebagai lembaga riset membangun konsorsium dengan universitas, LSM, kementerian dan lembaga negara terkait. Langkah terakhir adalah dengan proses internalization. Semua data dan informasi terkait knowledge COVID-19 yang telah melalui tiga proses sebelumnya dapat didiseminasikan ke masyarakat dan kemudian terjadilah pengetahuan baru atau minimal peningkatan pengetahuan. Platform seperti https://covid19.go.id/ yang dimiliki gugus tugas atau https://manajemencovid-dirs.net/ yang digagas UGM dapat dijadikan contoh.

 

Koordinasi dan Sinergitas dalam Penciptaan Pengetahuan Mengenai COVID-19

Di tengah minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang COVID-19, koordinasi dan sinergitas menjadi kunci dalam penciptaan pengetahuan mengenai COVID-19. Terputusnya hubungan antara ilmuwan, pemangku kebijakan yang memiliki pengetahuan untuk membuat kebijakan dan praktisi kesehatan yang memiliki pengalaman operasional, membuat masing-masing pihak tersebut mengabaikan atau bahkan menghindari pengetahuan antara satu sama lain (Meesen dkk, 2011). Knowledge management harus menjadi konsep yang bisa diaplikasikan guna memfilter pengetahuan terbaik tentang COVID-19 dan siapa-siapa saja yang mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan pengetahuan tentang COVID-19. Pengetahuan tentang bagaimana menghadapi COVID-19 tidak dapat disampaikan oleh sembarang orang yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan mendalam mengenai COVID-19.

 

Ditulis oleh M. Wahyu Ghani, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

Fk.ugm.ac.id. (31 maret 2020). “Knowledge Management, Forum Manajemen Covid-19 di RS”. https://fk.ugm.ac.id/knowledge-management-forum-manajemen-covid-19-di-rs/.

Hadisiwi, Suminar. (2016). “Literasi Kesehatan Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan Kesehatan di Indonesia”. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.

Lestari, Handiyani. “The higher level of health literacy among health students compared with non- health  students.” (2017). UI Proceedings on Health and Medicine.

Mcinerney, Claire. (2002). “Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge”. JASIST, Volume 53, 2. https://doi.org/10.1002/asi.10106

Messen, Bruno., Kounda, Seni., Musango, Laurent., Richard, Fabienne., Ridde, Valery., Soucat, Agnes. (2011). “Communities of practice: the missing link for knowledge management on implementation issues in low-income countries?”. Tropical Medicine and International Health, Volume 16, 8. doi:10.1111/j.1365-3156.2011.02794.x

Nurjanah and Kismi Mubarokah. (2019). “Health Literacy and Health Behavior in the Rural Areas”. in The 3rd International Meeting of Public Health and The 1st Young Scholar Symposium on Public Health. KnE Life Sciences. pages 8–16. doi: 10.18502/kls.v4i10.3702.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). “The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation”. Oxford University Press.

Revere, Debra., Turner, Anne., Madhavan, Anne., Rambo, Neil., Bugni, Paul., Kimball, Annmarie., Fuller, Sherrylinne. (2007). “Understanding the information needs of public health practitioners: A literature review to inform design of an interactive digital knowledge management system”. Journal of Biomedical Informatics Vol 40. doi:10.1016/j.jbi.2006.12.008

Zhang, Zizun., Gonzalez, Mila., Morse, Stephen., Venkatasubramanian., Venkat. (2017). “Knowledge Management Framework for Emerging Infectious Diseases Preparedness and Response: Design and Development of Public Health Document Ontology”. JMIR Res Protoc 2017;6(10):e196). doi: 10.2196/resprot.7904

powered by social2s

Perkembangan jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020 (Ihsanuddin dan Hakim, 2020). Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa COVID-19 telah menimbulkan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga pemerintah perlu melakukan opsi kekarantinaan kesehatan melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut salah satu pasal yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut, PSPB diberlakukan dalam wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit. PSBB di suatu wilayah diberlakukan selama masa inkubasi COVID-19, yaitu 14 hari, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Selama PSPB, ruang gerak penduduk dibatasi dan disarankan untuk #dirumahsaja sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19.

Selain itu, Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat yang berada di epicentrum COVID-19 untuk mudik, terutama untuk ASN, pegawai BUMN, TNI dan POLRI. Aturan ini berlaku sejak 24 April hingga 31 Mei 2020 dan mulai 7 Mei 2020 akan diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik ke kampung halamannya (Hakim, 2020). Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang nekat mudik, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, adalah maksimal denda Rp 100 juta dan kurungan penjara selama satu tahun. Selain itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga menghentikan sementara layanan transportasi  udara, darat dan laut yang mengangkut penumpang komersial dari 24 April hingga 1 Juni 2020 (Hakim, 2020). Namun kemudian pada 6 Mei 2020 pemerintah membuka jalur transportasi bagi pegawai pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan COVID-19 (SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019). Tentu saja, merujuk pada aturan, bagi yang mendapatkan pengecualian dan kelonggaran bermobilitas harus memenuhi persyaratan yang ketat seperti menunjukkan KTP, surat tugas, hasil tes COVID-19, dan berbagai dokumen lainnya.

 

Migran di Perantauan

Pelarangan untuk mudik tentu saja berpengaruh besar pada para migran. Kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar merupakan rumah bagi para migran dari berbagai daerah di Indonesia. Selama kurun waktu 2010-2015 DKI Jakarta menjadi daerah tujuan migrasi utama oleh 491 ribu migran yang berasal dari Jawa Tengah (30,9 persen), Jawa Barat (29,3 persen), Banten (13,6 persen), Jawa Timur (7,9 persen), dan Lampung (4,2 persen) (SUPAS, 2015). Kota besar lainnya seperti Medan, Makassar, dan Surabaya arus migrasi masuknya lebih dari 50 persennya yang berasal dari kabupaten/kota sekitarnya. Kota-kota besar tujuan para migran seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan dua provinsi dengan kasus COVID-19 tinggi. Seluruh Wilayah DKI Jakarta diberlakukan PSBB dan untuk Jawa Timur berlaku di Surabaya, Sidoarjo serta Gresik (Data Sebaran PSBB per 8 Mei 2020 - BNPB).

PSBB hingga larangan mudik membuat para penduduk migran, khususnya di wilayah yang memberlakukan PSBB ‘terjebak’ dan tidak bisa mudik ke daerah asalnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei 2020 ini. Hal ini tentu berat bagi penduduk Indonesia, karena mudik merupakan fenomena sosial budaya yang rutin dan menjadi ritual rutin setiap tahunnya. Beberapa catatan mengemukakan mudik terjadi sebagai imbas integrasi pada sistem ekonomi kapitalis di awal tahun 1970-an (Somantri, 2007; Yulianto, 2012; Aribatti & Aini, 2012). Warga pendatang di perkotaan umumnya melakukan aktivitas mudik pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti hari raya keagamaan maupun libur panjang.

Sebanyak 21,52 persen atau sekitar 50 juta penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas tercatat memiliki kampung halaman di luar wilayah kabupaten atau kota tempat tinggalnya (Data SUPAS 2015, diolah oleh Winida Albertha). Artinya sekitar 50 juta penduduk tersebut berpotensi untuk melakukan mobilitas menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi jika yang bermobilitas berasal dari daerah epicentrum COVID-19, sudah pasti mereka berpotensi menjadi carier virus ke daerah lain.

Kondisi kekarantinaan ini tentu saja memaksa para migran yang tidak mudik untuk beradaptasi. COVID-19 menjadi penghalang utama migran untuk melakukan mobilitas, sehingga pada akhirnya migran harus melakukan cara lain untuk tetap menjaga ikatan sosial mereka dengan daerah asal, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Skype, Instagram, Facebook hingga aplikasi Zoom yang sedang ramai digunakan di masa PSBB ini. Secara tidak sadar para migran harus menyesuaikan diri dengan a new normal di masa pandemi ini.

 

Mempertahankan Ikatan Sosial Melalui Media Sosial

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki ciri bi-local population, meskipun sudah bermigrasi ke daerah lain namun mereka masih memiliki ikatan kuat dengan kampung halamannya (Pitoyo dalam radarjogja.co, 2020; Chapman, 1977). Salah satu bentuk ikatan tersebut adalah para migran masih rutin mengunjungi daerah asalnya pada waktu tertentu, utamanya saat perayaan hari raya keagamaan. Bahkan migran generasi kedua dan seterusnya umumnya masih memiliki keterikatan yang kuat dengan daerah asal orang tuanya (Huang, Hung dan Chen, 2018). Banyak migran yang masih memiliki nostalgia terhadap daerah asalnya walaupun sudah lama ditinggalkan dan memiliki keinginan untuk kembali, terutama jika masih mempunyai kerabat di sana (Oxfeld dan Long, 2004).

Salah satu cara yang digunakan para migran untuk mempertahankan ikatan sosial dengan daerah asalnya adalah melalui teknologi komunikasi khususnya media sosial. Media sosial memungkinkan untuk menghubungkan antar individu yang terpisahkan oleh jarak (Haythornthwaite, 2002). Di sini media sosial berfungsi untuk menjembatani migran dengan daerah asalnya (Mahler, 2001). Melalui teknologi internet dan media sosial, jarak tidak lagi menjadi hambatan dan membantu menurunkan biaya dan risiko dari migrasi itu sendiri (Cairncross, 1997).

Dekker dan Engberson (2012) dalam artikelnya juga menyatakan bahwa media sosial merupakan alat untuk menjaga ikatan sosial antar migran, migran dengan daerah asal maupun migran dengan daerah yang akan ditujunya. Keberadaan media sosial akan memfasilitasi terciptanya ikatan yang kuat antara migran dan daerah asalnya (Granovetter, 1973; Massey, 1998; Diminescu, 2008). Migran dapat menggunakan berbagai platform media sosial untuk untuk membangun koneksi dengan kerabat, termasuk untuk berbagi informasi dan pengetahuan (McGregor dan Siegel, 2013; Haug, 2008).

 

Berjarak Tetapi Tetap Bersama: Cara Migran Menjalin Ikatan Sosial

Para migran yang tinggal di DKI Jakarta maupun kota-kota besar lainnya yang merupakan epicentrum COVID-19 masih banyak yang tidak mudik karena situasi PSBB. Kondisi ini membuat migran harus beradaptasi dengan keadaan, artinya walaupun tidak mudik mereka berusaha untuk melakukan aktivitas alternatif. Memasuki bulan Ramadan, beberapa instansi pemerintahan, organisasi masyarakat dan berbagai media sudah mengkampanyekan #TidakMudik, #MudikVirtual serta #LebaranOnline melalui daring dengan memanfaatkan platform media sosial. Masyarakat diajak untuk tidak mudik serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya secara langsung di kampung halaman. Silaturahmi hari raya Idul Fitri tetap dapat dilakukan secara virtual di masa pandemi COVID-19 melalui sambungan telepon dan video call, telemeeting, hingga menulis pesan melalui berbagai aplikasi chatting.

Selain silaturahmi virtual dengan daerah asal, masyarakat yang tinggal di epicentrum COVID-19 juga disarankan untuk tidak melakukan ‘mudik lokal’ di daerahnya, silaturahmi dengan kerabat dan teman yang tinggal dalam satu daerah juga harus dihindari dan sebaiknya dilakukan #SilaturahmiVirtual. Internet, ponsel pintar, hingga laptop saat ini menjadi alat penting yang dapat digunakan migran dan masyarakat pada umumnya untuk berkomuikasi secara virtual. Dengan berbagai keterbatasannya, aktivitas daring melalui teknologi komunikasi dan media sosial ini dinilai dapat menjaga ikatan sosial antara migran dengan daerah asalnya maupun antar sesama migran, sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun saat ini momen hari raya dilakukan berjarak tetapi kebersamaan tetap bisa dirasakan untuk saling menguatkan di situasi pandemi ini.

Merayakan lebaran jarak jauh dengan keluarga di kampung halaman menggunakan berbagai platform digital menjadi pilihan terbaik bagi migran agar dapat memastikan keamanan diri sendiri dan keluarganya. Apalagi khusus DKI Jakarta, mudik akan sangat sulit untuk dilakukan setelah keluar Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pergub ini telah menimbulkan kegelisahan bagi penduduk migran yang tidak mempunyai KTP DKI Jakarta walaupun selama ini tinggal di DKI Jakarta. Penduduk migran non KTP DKI Jakarta apabila sudah meninggalkan kota, merujuk aturan tersebut, akan sulit kembali masuk ke wilayah Ibu kota kecuali mempunyai Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) yang sebelumnya didaftarkan melalui corona.jakarta.go.id dan melengkapi persyaratan yang cukup rumit yaitu: (1) memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Provinsi DKI Jakarta; (2) surat pernyataan sehat bermeterai; (3) memiliki surat jaminan bermeterai dari keluarga yang berada di Provinsi DKI Jakarta diketahui oleh ketua RT setempat atau surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Provinsi DKI Jakarta; (4) bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta; atau (5) bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Provinsi DKI Jakarta melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini tentu saja akan membatasi mobilitas penduduk migran, yang sebagian besar tidak memiliki KTP daerah perantauan.

 

Ditulis oleh Inayah Hidayati, Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

Arribathi, A. H., & Aini, Q. (2018). Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia). Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science4(1), 45-52.

Cairncross, F. (1997) The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing our Lives, Boston: Harvard Business School Press.

Arribathi, A. H., & Aini, Q. (2018). Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia). Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science4(1), 45-52.

Chapman, M. (1977). New Hebridean Mobility: A Study of Circular Migration.

Dekker, R. and Engbersen, G. (2012). How social media transform migrant networks and facilitate migration. Retrieved from http://www.godfriedengbersen.com/wpcontent/ up- loads/Working-Paper-IMI-Dekker-Engbersen.pdf.

Diminescu, D. (2008). The connected migrant: An epistemological manifesto. Social Science Information, 47(4), 565-579.

Granovetter, Mark S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.

Hakim, Rakhmat Nur. (2020, 24 April). Mulai 24 April, Pesawat Dilarang Terbang hingga 1 Juni, Kereta Api hingga 15 Juni. kompas.com.  https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/19075171/mulai-24-april-pesawat-dilarang-terbang-hingga-1-juni-kereta-api-hingga-15.

Haug, S. (2008). Migration networks and migration decision-making. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(4), 585-605.

Hakim, RN. (2020, 22 April). Saat Presiden Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/05493561/saat-presiden-jokowi-akhirnya-larang-warga-mudik.

Haythornthwaite, Caroline. (2002). Strong, weak, and latent ties and the impact of new media. The Information Society, 18(5), 385-401.

Huang, W. J., Hung, K., & Chen, C. C. (2018). Attachment to the home country or hometown? Examining diaspora tourism across migrant generations. Tourism Management68, 52-65.

Ihsanuddin dan Hakim, RN. (2020, 31 Maret). Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/16271751/pidato-lengkap-jokowi-dari-psbb-listrik-gratis-hingga-keringanan-kredit?page=all#page4

Mahler, Sarah J. (2001). Transnational relationships: The struggle to communicate across borders.Identities Global Studies in Culture and Power, 7(4), 583-619.

McGregor, E. and Siegel, M. (2012). Social Media and Migration Research. UNU-MERIT Working Papers. Germany: Maasterricht Graduate School of Governance.

Nashrullah, Nashih. (2020, 28 Maret). PBNU Sarankan Mudik Lebaran Tahun Ini Ditunda Diganti Online. republika.co.id. https://republika.co.id/berita/q7wuf6320/pbnu-sarankan-mudik-lebaran-tahun-ini-ditunda-diganti-emonlineem

Oxfeld, E., dan Long, L. D. (2004). Introduction: an ethnography of return. Coming home, 1-15.

Radar Jogja. (2020, 31 Maret). Galau, Perantau Hadapi Persoalan Dilematis. https://radarjogja.co/2020/03/31/galau-perantau-hadapi-persoalan-dilematis/

Somantri, G. R. (2007). Kajian Sosiologis Fenomena Mudik. Universitas Indonesia.

Yulianto, V. I. (2012). Is the Past in Another Country? A Case Study of Rural-Urban Affinity on Mudik Lebaran in Middle Java. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities4, 49-66.

powered by social2s
Go to top