Dalam masa pandemi COVID-19 ini, lansia menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan dan memiliki resiko paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya korban meninggal pada lansia. Data dari WHO menunjukkan angka kematian paling tinggi terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia 80 tahun ke atas dengan persentase mencapai lebih dari 22% (Wisnubrata, 2020). Lembaga kesehatan masyarakat Amerika Serikat (CDC) juga menjelaskan bahwa kematian terbesar akibat COVID-19 ini adalah kelompok umur 65 tahun keatas dan lebih dari 60% per 20 Mei 2020 (Central Disease Control and Prevention, 2020). Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan data dari satuan tugas penanganan COVID-19, kelompok umur yang meninggal dunia paling tinggi berada di kelompok umur >60 tahun (lansia) yaitu sebanyak 44%, sedangkan untuk kelompok umur 46-59 tahun sebanyak 40%, dan pada umur 31-45 tahun sebanyak 11,6% (covid.go.id).

Menurut pakar geriatri UGM, Dr. dr Probosuseno, Sp.PD., K-Ger., S.E., kapasitas fungsional organ-organ tubuh pada lansia telah mengalami penurunan akibat penuaan sehingga rentan terhadap berbagai macam infeksi bakteri, virus maupun penyakit termasuk COVID-19 (Ika, 2020). Sedangkan penduduk yang lebih muda cenderung memiliki imunitas yang lebih tinggi, disamping karena organ-organ fisiknya masih bagus dan kuat, kecukupan gizi penduduk usia muda lebih baik dibandingkan lansia. Seiring dengan bertambahnya umur seseorang, kapasitas tubuh akan menurun seperti menurunnya produksi hormon, daya tahan tubuh, kemampuan untuk mengolah makanan, yang hal itu sedang mengalami puncaknya pada penduduk usia muda. Sehingga akan berdampak pada perbedaan imun dan kesehatan pada lansia dan penduduk usia muda yang mengakibatkan penduduk lansia banyak yang sudah mengalami berbagai macam penyakit seperti hipertensi dan penurunan fungsi jantung yang akan menambah kerentanan mereka terhadap COVID-19 .

Meskipun menjadi kelompok masyarakat paling rentan, para lansia masih melakukan aktivitas di luar rumah. Salah satu contoh aktivitas lansia yang tetap dilakukan pada masa pandemi ini adalah mengambil dana pensiun dan Tunjangan Hari Raya (THR) di bank atau pun Kantor Pos. Di tengah kondisi pandemi dan menjelang hari raya Idul Fitri, keberadaan bank dan Kantor Pos tidak pernah sepi pengunjung. Sebagai imbas seiring dengan diberlakukannya PSBB wilayah, juga menjadi salah satu tempat utama untuk pengambilan pensiun terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Pengambilan pensiun secara mandiri ini tentu saja akan semakin menempatkan para lansia pada bahaya terpapar COVID-19. Hal ini juga bertentangan dengan pedoman tatalaksana pencegahan COVID-19 yang harus melakukan jaga jarak atau physical distancing antara satu orang dengan orang yang lainnya. Pada dasarnya menularan COVID-19 ini melalui percikan air liur atau droplet dari penderita ke orang lain secara langsung maupun tidak langsung, sehingga physical distancing menjadi penting untuk selalu dilakukan (Central Disease Control and Prevention, 2020).

 

Gambar 1. Lansia barusaja sampai di salah satu Kantor Pos di Yogyakarta tanpa menggunakan masker atau pelindung kesehatan

Screen_Shot_2020-05-29_at_10.59.36.png

Sumber: Dokumentasi pribadi

 

Kemandirian yang dimiliki lansia untuk tidak merepotkan orang lain serta keterbatasan yang dimiliki para lansia seperti ketiadaan keluarga untuk dimintai tolong, hingga pemahaman teknologi yang terbatas mengharuskan lansia tetap beraktivitas di luar seperti belanja dan aktivitas perbankan secara manual (menabung, membayar tagihan-tagihan bulanan, listrik, serta mengambil pensiun) dan mandiri. Berdasarkan pengamatan di lapangan, bank dan kantor pos telah menyediakan fasilitas untuk mencegah penularan COVID-19 seperti menyediakan cuci tangan di depan kantor, memasang tulisan dan infografis wajib memakai masker, dan membuat skema physical distancing yaitu dengan memberi tanda silang pada tempat duduk yang berdampingan.  Namun, tampaknya hanya sedikit lansia yang memahami peraturan-peraturan tersebut. Jaga jarak atau physical distancing kerap kali tidak dapat dilaksanakan oleh para lansia ini. Hal ini dapat terjadi diantara dua hal, lansia kurang dapat memahami atau dikarenakan salah satu sifat lansia yang kerap kali keras kepala (stubborn) yang membuat mereka tidak peduli dengan lingkungannya (Desyita, 2018). Sehingga masih banyak didapati lansia yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, serta duduk tanpa jarak satu dengan yang lainnya.

Fakta-fakta di lapangan seperti ini tentu saja dapat memberikan gambaran bahwa peraturan yang diterapkan belum dapat dilakukan secara maksimal terutama oleh para lansia. Berbagai inforgrafis yang terpampang di dinding-dinding kantor pos tak mampu dipahami bahkan tak bisa dibaca oleh para lansia, sehingga diperlukan petugas yang bisa mengontrol secara lansung. Penempatan petugas di depan untuk pengecekan suhu tubuh, dan menuangkan pembersih tangan tampaknya perlu dilakukan di tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti bank dan kantor pos. Keberadaan pendamping atau anggota kelurga yang harus bisa menjadi penyambung antara informasi dari pemerintah atau kepada para lansia juga perlu diperhatikan karena masih banyak lansia yang dibiarkan sendiri.

 

Gambar 2. Lansia yang tidak mematuhi physical distancing atau tidak menjaga jarak

Screen_Shot_2020-05-29_at_11.01.34.png

Sumber: dokumentasi pribadi

 

Terlepas dari kerentanan fisik yang dimiliki oleh lansia, kesehatan mental tidak kalah penting terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini guna menjaga imunitas tubuh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kebeberapa responden lansia, mereka mengaku senang dan bahagia dapat mengambil dana pensiun atau THR mereka secara langsung karena dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Meskipun berinteraksi dengan oranglain dapat meningkatkan kesehatan mereka (Barak, 2006), nampaknya dapat meletakkan mereka semakin rentan ditengan masa pandemi ini. Sehingga perlu menjadi perhatian terutama untuk para pendamping karena bagaimana cara untuk memberikan kesenangan batin bagi para lansia namun tetap menjaga kesehatan mereka.

Kondisi dan keterbatasan yang dialami lansia bukannya luput dari perhatian pemerintah, hal ini sebenarnya telah diakomodir oleh Kementrian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA) dengan dikeluarkannya Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berspektif Gender pada Masa COVID-19 pada awal bulan Mei 2020. Panduan ini memberikan informasi kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam melindungi lansia di dalam masa pandemi COVID-19 karena mereka tidak hanya rawan kesehatan namun rawan terhadap kejahatan dan diskriminasi. Panduan tersebut mengatur beberapa pelaksanaan seperti keterlibatan masyarakat, sinergitas, dan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan (KPPA, 2020).

Penyelarasan aturan pemerintah guna mencegah menularan virus corona perlu dilakukan sehingga masing-masing instansi memiliki protokol serta pengontrolan yang ramah terhadap lansia. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait dapat meningkatkan pemahaman lansia tentang COVID-19 yang dapat mengancam keselamatan mereka. Masyarakat melalui kader-kader lansia dapat saling mengingatkan anggota keluarga lansia untuk selalu mendampingi mereka untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, pemerintah dan instansi yang memberikan layanan bagi lansia seperti bank dan kantorpos ini hendaknya dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dengan membatasi pengunjung ataupun pengontrolan terkait dengan peraturan yang ada serta menghimbau keapada masyarakat tentang peduli lansia. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati pada masyarakat kepada lansia dan dapat membantu, mengarahkan, memfasilitasi, serta menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh lansia dan bagaimana protokol kesehatan yang perlu dipatuhi.

 

Ditulis oleh Dian Wahyu Utami, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Barak, Y. 2006. The Immune system and happiness. Autoimmunity Reviews, 5(8), 523-527. Doi:10.1016/j.autrev.2006.02.010

Central Disease Control and Prevemtion (CDC). 2020. Data.cdc.com. https://data.cdc.gov/d/9bhg-hcku/visualization.

Central Disease Control and Prevemtion (CDC). 2020. Social Distancing. Data.cdc.com. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html.

Desyinta Ayuma Wardani. 2018. Konsep Diri Lanjut Usia Dalam Mempertahankan Kesehatan Mental dan Sosial (Studi Kualitatif di Griya Lansia Kabupaten Lumajang. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Ika. (2020, 21 April). Pakar UGM Paparkan Penyebab Lansia Rentan Terinfeksi Covid.  Ugm.ac.id., https://ugm.ac.id/id/berita/19320-pakar-ugm-paparkan-penyebab-lansia-rentan-terinfeksi-covid.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA). 2020. Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berspektif Gender pada Mada COVID-19. Deputi bidang perlindungan hak erempuan KPPA Tahun 2020.

Wisnubrata. (2020, Maret 26. Penyebab Lansia Rentan Terhadap Virus Corona dan cara Melindunginya.Kompas.com. https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/26/163814320/penyebab-lansia-rentan-terhadap-virus-corona-dan-cara-melindunginya?page=all.

Tambun, Lenny Tristia. (2020, 27 April). Dinilai Rentan COVID-19, Lansia Dilindungi dari Kelompok OTG. Beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/kesehatan/625797-dinilai-rentan-covid19-lansia-dilindungi-dari-kelompok-otg.

powered by social2s

Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Population Fund (UNFPA) memproyeksikan bahwa satu dari lima penduduk Indonesia merupakan penduduk lanjut usia (lansia) di tahun 2045. Sementara itu, data di tahun 2019 menunjukkan bahwa  proporsi lansia  di Indonesia hampir  mencapai 10 persen atau sebanyak 25,66 juta jiwa (BPS, 2019). Peningkatan jumlah lansia antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian sebagai hasil dari peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2015, angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia telah mencapai 70,8  yang meningkat hampir dua kali lipat apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 1971 (SUPAS, 2015). Hasil proyeksi menunjukkan angka harapan hidup Penduduk Indonesia akan terus meningkat menjadi 72 tahun di 2035 (Adioetomo & Mujahid, 2014).

Namun demikian, terdapat disparitas proporsi penduduk lansia di masing-masing wilayah Indonesia. Pada tahun 2019, terdapat lima provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua dengan proporsi lansianya berada di atas 10 persen. Kelima provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (14,5 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen) dan Sulawesi Utara (11,15 persen) (BPS, 2019). Peningkatan populasi penduduk lansia tentunya memberikan tantangan tersendiri baik bagi pemerintah, masyarakat/komunitas maupun keluarga untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi lansia agar dapat tetap terus aktif dan memiliki kualitas hidup yang baik.

 

Gambaran Lansia Indonesia

World Health Organization (WHO) menyebutkan peningkatan populasi penduduk lansia terjadi seiring dengan pertumbuhan kota dan urbanisasi di dunia (WHO, 2007). Dalam konteks ini, WHO mengajak pembangunan kota yang dilakukan lebih ramah terhadap lansia yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di lansia agar dapat terus aktif.

Di Indonesia sendiri, proporsi lansia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang berada di wilayah perdesaan, yaitu sebesar 52,8 persen lansia hidup di perkotaan dan sisanya berada di perdesaan (BPS, 2019). Kemudian, mayoritas lansia bertempat tinggal bersama keluarga (pasangan/anak/cucu). Terdapat 9,38 persen lansia yang tinggal sendiri di mana persentase lansia perempuan yang tinggal sendiri mencapai hampir tiga kali lipat dari persentase lansia laki-laki (BPS, 2019).

Sementara itu, hampir separuh dari lansia masih aktif bekerja, artinya satu dari dua lansia Indonesia masih aktif bekerja (BPS, 2019). Persentase lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi (64,47 persen) jika dibandingkan dengan lansia perempuan (35,66 persen) dan sebagian besar lansia tersebut bekerja di sektor informal (84,29 persen) (BPS, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa lansia masih terlibat aktif secara ekonomi dan bukan hanya menjadi beban semata seperti anggapan yang ada selama ini. Perlunya membangun lingkungan yang ramah lansia sangat diperlukan untuk menjamin lansia dapat terus aktif.

 

Mewujudkan Kota Ramah Lansia

Upaya untuk mewujudkan kota yang lebih ramah lansia merupakan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir. Populasi  yang menua dan diiringi oleh urbanisasi menuntut pemerintah serta organisasi masyarakat untuk dapat mengembangkan lingkungan yang dapat diakses oleh semua penghuninya (Fitzgerald G, Kelly&Caro G, Francis, 2014). Fitzgerald dan Caro (2014) juga menyebutkan bahwa kota ramah untuk segala usia terutama lansia idealnya menawarkan lingkungan yang mendukung penghuninya untuk tumbuh menua secara aktif dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat serta memberikan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam komunitas. Definisi lain mengatakan bahwa lingkungan ramah segala usia sebagai tempat di mana orang tua terlibat aktif, dihargai dan didukung oleh infrastruktur dan layanan yang mengakomodasi kebutuhannya (Alley, dkk., 2007). Sementara itu, WHO (2007) menyebutkan bahwa lingkungan fisik tidak hanya berpengaruh pada aktivitas seseorang tetapi juga pada sistem, seperti perumahan, kesehatan dan layanan perawatan sosial dalam mengelola kebutuhan lansia.

Di Indonesia, lebih dari 50 persen lansia hidup di perkotaan sehingga menuntut kota untuk dapat menyediakan lingkungan yang ramah terhadap lansia. Kondisi Lingkungan kota yang ideal yaitu dapat membuat lansia dapat bergerak dengan mudah baik di rumah, tranportasi publik, gedung, ruang terbuka, pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Faktor infrastruktur kota merupakan hal penting dalam mewujudkan lingkungan ramah lansia. Namun demikian, tidak banyak kota di Indonesia yang memperhatikan infrastruktur ramah lansia dalam proses pembangunannya. Sebagai contoh, banyak jembatan penyeberangan dan halte bus yang menggunakan tangga dengan undakan yang cukup tinggi bagi lansia. Kemudian tidak semua fasilitas umum, misalnya toilet, dirancang untuk memudahkan lansia dengan segala keterbatasannya. Belum lagi ketika berbicara mengenai keberadaan ruang terbuka untuk lansia yang masih sangat minim. Tidak banyak kota yang menyediakan tempat atau ruangan tersendiri untuk berkumpulnya para lansia seperti yang banyak tersedia di negara Asia lain seperti Jepang dan Taiwan. Di Jepang misalnya, terdapat pusat fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang dibangun atas kerjasama pemerintah dan pihak swasta yang biasa disebut silver center. Silver center didirikan khusus untuk penduduk lansia yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang terdaftar. Fasilitas ini menawarkan berbagai fasilitas seperti fasilitas olahraga, ruang pertemuan, ruang pertunjukkan, pemandian dan ruang kerajinan tangan (Seftiani, 2016).

Pembangunan kota yang inklusif khususnya bagi lansia menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan mengingat populasi lansia yang terus meningkat di Indonesia. Tidak hanya di aspek kesehatan semata melalui layanan kesehatan yang ramah lansia namun di segala aspek kehidupan. Hermawati (2015) mengatakan bahwa terdapat empat syarat untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu (1) kota memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang lansia, (2) memiliki pemimpin daerah yang berkomitmen dan memiliki prioritas terhadap perlindungan lansia, (3) memiliki metode dokumen yang ramah lansia sesuai dengan ketentuan WHO, dan (4) fasilitas yang ramah lansia.

Percepatan perwujudan kota ramah lansia pada hakikatnya merupakan salah satu upaya dalam menghadapi peningkatan penduduk lansia di masa yang akan datang. Sampai saat ini belum ada kota di Indonesia yang benar-benar menjadi kota ramah lansia (Hermawati, 2015). Kota ramah lansia juga bertujuan untuk membantu lansia untuk mengakses fasilitas publik dan beraktifitas dengan mudah terutama bagi lansia yang hidup sendiri. Berbeda dengan lansia yang masih hidup bersama keluarga sehingga dukungan keluarga masih tersedia, bagi lansia yang hidup sendiri, lingkungan yang ramah lansia tentu saja dapat sangat membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Jika lansia dibiarkan tidak ada aktivitas, terutama aktivitas ekonomi, maka lansia akan menjadi beban sosial ekonomi negara. Selain itu, bertambahnya usia juga berdampak pada menurunnya kesehatan dan kemampuan fisik, maka kota ramah lansia juga harus mempertimbangkan mengenai keringanan biaya transportasi dan fasilitas publik dan penyediaan fasilitas rekreasi dan refleksi yang dapat berupa ruang terbuka dan fasilitas bersama khusus lansia.

Pada Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2020, kita semua kembali diingatkan bahwa perwujudan kota ramah lansia harus segera dilakukan bukan hanya untuk lansia saat ini namun juga untuk calon lansia di masa yang akan datang. Terlebih situasi pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan new normal yang berimbas pada penyediaan fasilitas publik di kota yang sesuai dengan protokol kesehatan namun tetap ramah lansia. Hal ini karena kesehatan dan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik individu kita semata, namun juga oleh lingkungan fisik dan sosial tempat di mana kita hidup. Menjadi tua adalah sebuah keniscayaan namun hidup tua yang sehat, tetap aktif dan berkualitas merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan.

Selamat Hari Lansia Nasional 2020.

 

Ditulis oleh Sari Seftiani, Peneliti Demografi Sosial  di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Adioetomo, S.M. & Mujahid, G. (2014). Indonesia on the Threshold of Population Ageing. Jakarta: UNFPA Indonesia.

Alley, D., Liebig, P., Pynoos, J., Banerjee, T., & Choi, I. H. (2007). Creating elder-friendly communities: Preparations for an aging society. Journal of Gerontological Social Work, 49, 1–18.

Bappenas, BPS dan UNFPA. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2045. Jakarta. Badan Pusat Statistik Indonesia.

BPS. (2015). Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Fitzgerald, K. G., & Caro, F. (2014). An overview of age-friendly cities and communities around the world. Journal of Aging and Social Policy, 26, 1–18. http://dx.doi.org/10.1080/08959420.2014.860786.

Hermawati, Istiana. (2015). Kajian tentang Kota Ramah Lanjut Usia. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Tentang Kota Ramah Lansia di LPPM UNY, Kamis, 23 April 2015. Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Seftiani, Sari. (2016). Fasilitas Kesejahteraan Bagi Penduduk Lansia:Sebuah Catatan Perjalanan di Sendai, Jepang. Kependudukan.lipi.go.id.https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/50-keluarga-dan-kesehatan/287-fasilitas-kesejahteraan-bagi-penduduk-lansia-sebuah-catatan-perjalanan-di-sendai-jepang

WHO (2007). Global Age-Friendly Cities : A guide. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

powered by social2s

Setiap warganegara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur (UU No 40/2004). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dengan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara. Berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan dibedakan menjadi dua yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan iuran ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan kepesertaan Non PBI dengan iuran ditanggung oleh peserta.

Program JKN mempunyai target cakupan kepesertaan nasional yang menyeluruh pada tahun 2019 atau Universal Health Coverage (UHC). Artinya untuk mencapai target tersebut semua warganegara diwajibkan menjadi anggota BPJS Kesehatan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Sektor informal mempunyai karaktrerisik unit usaha berskala kecil, berteknologi sederhana dengan upah cenderung tidak menentu sehingga rentan terhadap kemiskinan (Sparrow, 2014). Namun berdasarkan kepesertaan BPJS kesehatan pekerja sektor informal termasuk dalam kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang menanggung seluruh iuran kepesertaannya., Kondisi ini menyebabkan pekerja sektor informal sulit untuk membayar iuran. Walaupun hal ini sudah diantisipasi pemerintah dengan mengikutsertakan sekitar 54 persen pekerja sektor informal dalam skema PBI (Penerima bantuan Iuran) yang berarti iuran dibayarkan oleh pemerintah (Susenas, 2018). Namun, hal ini juga menunjukkan masih terdapat 46 persen pekerja sektor informal yang harus membayar secara mandiri atau bahkan belum menjadi anggota BPJS kesehatan.

 

Kepesertaan BPJS Kesehataan Pekerja Sektor Informal Terancam di Tengah Pandemi COVID-19

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk pekerja di sektor informal. Pandemi COVID-19 menyebabkan sektor informal ikut terpuruk. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, pada saat itu sektor informal merupakan sektor yang paling tahan terhadap krisis dan bahkan menampung pekerja di sektor formal yang di PHK.

Pandemi COVID-19 membuat pekerja di sektor informal tidak bisa berusaha seperti biasanya. Pembatasan interaksi antar manusia untuk memutus rantai penyebaran virus ini melalui social distancing, physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan penghasilan pekerja sektor informal seperti padagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung dan lain sebagainya yang sudah rendah semakin berkurang bahkan ada yang tidak bisa berusaha dan kehilangan sumber mata pencaharian.

Seorang pedagang roti keliling mengakui untuk bawa pulang keuntungan bersih Rp20.000 saja sangat sulit, padahal sebelumnya ia biasanya membawa pulang uang minimal Rp.50.000 (Wawancara dengan pedagang keliling Roti di Kota Depok, 2020). Kasus lain, seorang penjual sate di wilayah Pasar Manggis, Jakarta Selatan terpaksa berhenti berjualan karena dagangannya tidak laku ketika ia mencoba tetap berjualan pada saat pandemi COVID-19 diumumkan dan mulai merebak di Jakarta. Hal ini tentu saja berdampak terhadap sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk membayar iuran BPJS kesehatan bila mereka menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri. Padahal mereka juga memerlukan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.

Sebelum pandemi COVID-19 saja, pekerja sektor informal yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri termasuk kelompok penduduk yang terindikasi tidak optimal dalam pembayaran premi. Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sebanyak 54% peserta mandiri (PBPU) yang telah terdaftar, tidak aktif dalam pembayaran premi (Kementerian Keuangan, 2019). Ketidakdisiplinan pekerja sektor informal dalam membayar iuran BPJS Kesehatan juga disebut oleh wakil menteri Mardiasmo sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Andreas, 2014).

Survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (2019) di enam Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur) terkait “Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional” menemukan bahwa 24,5% pekerja sektor informal mengaku pernah mengalami penunggakan iuran BPJS Kesehatan, dengan rata-rata lama penunggakan selama enam bulan. Bahkan, 6,9% pekerja sektor informal memiliki kartu BPJS Kesehatan dalam kondisi tidak aktif selama enam bulan terakhir. Lebih dari 60 % pekerja sektor informal mengatakan bahwa kemampuan finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelancaran membayar premi BPJS Kesehatan (Harfina, D., dkk, 2019). Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa pada kondisi biasa pekerja sektor informal sulit untuk membayar iuran peserta BPJS mandiri apalagi dalam kondisi pandemik COVID-19 saat ini dapat dipastikan akan semakin banyak pekerja sektor informal yang melakukan penunggakan premi bahkan kemungkinan ada yang drop out.

Kepesertaan pekerja sektor informal dalam BPJS secara mandiri semakin terancam setelah Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 menetapkan kenaikan iuran yang cukup siginifikan. Kenaikan iuran tersebut menimbulkan berbagai reaksi ditengah masyarakat, sebagian menurunkan status kepesertaannya ke kelas yang lebih rendah dan menumpuk di kelas III (Hasil wawancara dengan Pejabat BPJS Kesehatan Kota Surabaya, 2020).

Walaupun Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran peserta mandiri tersebut melalui putusan MA No 7P/HUM/2020 dan mulai belaku pada bulan April 2020.  Pemerintah kembali mengumumkan kenaikan iuran peserta mandiri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 (Perpres Np. 64 Tahun 2020) di tengah pandemi COVID-19. Meskipun peserta mandiri kelas III akan mendapat bantuan subsidi sehingga besar iuran menjadi Rp.25.500 (tahun 2020) namun pada akhirnya akan mengalami kenaikan menjadi Rp.35.000 pada tahun 2021. Padahal hasil survei yang dilakukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI sebelum kenaikan iuran BPJS Kesehatan menemukan bahwa 29,6% pekerja sektor informal merasakan bahwa besar iuran tersebut memberatkan bagi ekonomi rumah tangganya (Harfina, D., dkk., 2019), apalagi jika kenaikan iuran terjadi dimasa pandemi ini.

 

Solusi alternatif

Beberapa ahli sudah mengusulkan beberapa alternatif dalam mengatasi persoalan penunggakan dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan akibat dampak COVID-19 ini. Pertama, pemerintah dapat melakukan pembebasan sementara atau pelonggaran waktu pembayaran iuran BPJS Kesehatan atau pelonggaran waktu bagi pekerja sektor informal yang menjadi peserta mandiri dan tidak bisa membayar iuran akibat terdampak COVID-19. Hal ini diberlakukan sampai kondisi memungkinkan mereka untuk kembali membayar iuran.

Kedua, mengalihkan kepesertaan pekerja sektor informal yang penghasilannya terdampak COVID-19 menjadi peserta PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (2019) dapat diketahui bahwa kebijakan perubahan skema kepesertaan dari peserta PBPU Mandiri menjadi PBI sudah diterapkan oleh beberapa kota. Perubahan skema tersebut ditujukan bagi penduduk yang bekerja di sektor informal yang menunggak iuran (Harfina, D., dkk., 2019). Tentu saja hal ini memerlukan validasi dan pemuktahiran data kependudukan yang bersinergi dengan melibatkan peran aktif seluruh komponen masyarakat sehingga kebijakan tersebut menjadi tepat sasaran.

Ketiga, berkaitan dengan jaminan sosial tradisional yang ada di tengah masyarakat misalnya dengan menghidupkan kembali berbagai kegiatan sosial yang pernah ada di tingkat masyarakat. Latifa, A., dkk (2019) mengemukakan sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kelembagaan secara tradisional yang memiliki sifat kegotongroyongan dan tolong-menolong seperti jimpitan, rareongan sarumpi dan bentuk lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dialami anggotanya termasuk masalah kesehatan. Namun kelembagaan ini sudah mulai hilang sehingga perlu dihidupkan kembali.

 

Ditulis oleh Dewi Harfina dan Fitranita - Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Andreas, D. 2018. Defisit BPJS Kesehatan Karena Pekerja Informal yang Tak Disiplin. https://tirto.id/defisit-bpjs-kesehatan-karena-pekerja-informal-yang-tak-disiplin-cWTv

Harfina, D., S. S. Purwaningsih, D, Vibriyanti, S. Seftiani, A. S. Rahadian, P. Prasetyoputra, I. Hidayati, L. Feneteruma, Y. M. Sitohang & T. A. Hafsari (2019). Pemanfatan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI. Jakarta.

Latifa, Ade. Sri Sunarti Purwaningsih, Eniarti Djohan, Fitranita, Djoko Hartono, Ismiwanto Cahyono. (2019). Ketahanan Sosial Migran Miskin Perkotaan Pada Era Pemberlakuan SJSN. Pernerbit: LIPI Press. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 tentang Jaminan Kesehatan. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/d24f3714c050f7cab8f817c5f8717c84.pdf

Kementerian Keuangan. (2019). Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia. Jakarta.

Sparrow, R., Poel, E. Van De, Hadiwidjaja, G., Yumna, A., Warda, N., & Suryahadi, A. (2014). Coping with the Economic Consequences of Ill Health in Indonesia. Health Economics, 23, 719–728. http://doi.org/10.1002/hec

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. https://djsn.go.id/storage/app/uploads/public/58c/24d/0e4/ 58c24d0e4ed39439756046.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. http://www.djsn.go.id/produk-hukum/undang-undang/detail/undang-undang-nomor-40-tahun-2004-tentang-sistem-jaminan-sosial-nasional

powered by social2s

Pandemi COVID-19 telah membuat perayaan Lebaran kali ini menjadi berbeda. Berbagai aktivitas spesial yang rutin seperti mudik serta silaturahmi saling berkunjung dengan keluarga dan kerabat terpaksa tidak dapat dilaksanakan dengan semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu berat untuk dilakukan oleh sebagian umat muslim. Lebaran dan mudik adalah perayaan kultural yang menjadi ritual tahunan, arena di mana setiap orang berkumpul dengan keluarga tercinta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau umat Islam untuk melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah (Fatwa MUI No. 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi COVID-19). Fatwa MUI ini tentu saja merujuk pada protokol physical distancing di mana masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak antar sesamanya (kurang lebih 1-2 meter), wajib menggunakan masker, membiasakan cuci tangan dan juga meniadakan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan termasuk kegiatan shalat Idul Fitri dan silaturahmi secara langsung.

Sebagian besar umat Islam, terutama yang berada di zona merah penyebaran COVID-19, mematuhi anjuran ini dengan melaksanakan shalat Idul Fitri di rumah masing-masing. Beberapa daerah memang masih mengadakan shalat Idul Fitri berjamaah di masjid maupun tanah lapang dengan shaf shalat yang berjarak dan jamaah menggunakan masker (Mantalean, 2020). Berkumpulnya orang di satu tempat secara bersamaan sangat berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah merilis aturan di mana beberapa wilayah yang masuk zona hijau dapat menyelenggarakan ibadah shalat Idul Fitri dengan tetap memperhatikan aturan protokol kesehatan. Hal tersebut menjadi langkah antisipatif agar kasus positif COVID-19 tidak meningkat pasca Idul Fitri. Pemerintah dan tokoh agama bersatu padu mengimbau agar masyarakat menahan diri untuk bersabar tidak keluar rumah.

Momen yang sangat dirindukan setelah melaksanakan shalat Idul Fitri adalah saling berkunjung bersilaturahmi. Pada sebagian besar komunitas, masyarakat biasanya melakukan tradisi ‘sungkeman’ dengan orang tua masing-masing. Tradisi kultural yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini kemudian harus terhenti karena adanya pandemi. Setiap orang harus mampu menahan diri untuk tidak saling bersentuhan, berpelukan dan melakukan sungkem kepada orangtua. Silaturahmi tatap muka dihentikan. Bagi mereka yang menyadari pentingnya menjaga jarak, di wilayah urban misalnya, silaturahmi drive in dilakukan. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Sementara itu, sebagian masyarakat melaksanakan tradisi sungkem dan silaturahmi secara virtual karena berada di kota yang berbeda dengan orang tuanya dan tidak bisa mudik. Berdasarkan pengamatan penulis di berbagai media sosial, masyarakat melakukan ‘sungkeman’ virtual melalui berbagai aplikasi komunikasi seperti fitur telemeeting Zoom dan video call melalui WhatsApp, Skype hingga Google Hangout. Pada dasarnya kegiatan ini merujuk pada aktivitas konferensi telepon atau video bersama keluarga untuk saling melepas rindu karena sebagian besar umat muslim di Indonesia akan merasa belum lengkap ibadahnya apabila saat lebaran belum menjalani aktivitas sungkem pada orang tua. Selain ‘sungkeman’, masyarakat juga memanfaatkan #silaturahmivirtual untuk bermaaf-maafan dengan keluarga dan teman. Cara merayakan lebaran telah berubah, tetapi maknanya tetap sama (Litbang Kompas, 2020).

 

Lebaran Tanpa Mudik di Awal Kemerdekaan dan Tahun 1960an

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat sehingga tidak dapat melakukan perayaan Lebaran secara meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, Lebaran tanpa mudik dan perayaan meriah bukan hanya terjadi pada tahun ini saja. Dalam catatan sejarah, masyarakat Indonesia sudah pernah mengalami situasi yang sejenis. Pada awal kemerdekaan, hampir tidak ada berita tentang masyarakat yang berbondong-bondong mudik ke kampung halamannya. Kondisi ini terjadi karena Indonesia masih dalam kondisi perang, konflik Indonesia-Belanda menyebabkan masyarakat tidak leluasa bermobilitas keluar dari daerah tempat tinggalnya (Zara, 2020a). Belum lagi banyak infrastruktur transportasi yang hancur karena menjadi target sabotase pada masa perang. Catatan sejarah menyebut, pada hari raya Idul Fitri tanggal 28 Agustus 1946, kontak senjata pejuang Republik dengan Belanda masih terus berlangsung di berbagai tempat di Indonesia (Zara, 2020b). Kondisi ini tercatat pada berita bertajuk ‘Pertempoeran pada hari Lebaran’ yang dikeluarkan kantor berita Antara. Berita tersebut mengabarkan: Bertepatan dengan hari Raja Idoel Fitri pada tg. 28/8 barisan rakjat memberi poekoelan pada pasoekan-pasoekan NICA di desa Tjibeber sehingga mereka terpaksa moendoer (Zara, 2020b).

Catatan sejarah lainnya terjadi pada tahun 1962 ketika pemerintah Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang membuat tradisi mudik sulit untuk dilakukan. Sejarah mencatat periode tersebut keuangan pemerintah terserap untuk urusan keamanan, termasuk menangani pemberontakan PRRI/Permesta dan pembebasan Irian Barat (Zara, 2020a). Bahkan pada masa tersebut beras menjadi barang langka menjelang lebaran dan di sisi lain terjadi inflasi tinggi, utang menumpuk serta daya beli masyarakat anjlok (Raditya, 2018). Pemerintah juga melarang masyarakat untuk mudik dan bepergian menggunakan kereta api dengan alasan pemerintah tengah memusatkan perhatiannya pada usaha pembebasan Irian Barat (Zara, 2020a). Mirip dengan kondisi di tahun 2020, pemerintah membuat aturan khusus untuk mengurangi calon pemudik di tahun 1963 yaitu dengan mewajibkan calon pembeli tiket kereta api untuk memiliki surat permintaan memesan kartjis” atau SPMK, dan harganya sangat mahal begitu jatuh ke tangan calo (Zara, 2020c).

 

Adaptasi

Kondisi pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk melakukan new normal di segala lini kehidupan, termasuk dalam akvifitas kultural seperti lebaran. Saat ini berbagai aktivitas lebaran yang melibatkan orang banyak seperti shalat Idul Fitri dan silaturahmi lebaran dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Larangan untuk tidak melakukan mudik membuat masyarakat harus melakukan aktivitas pengganti lainnya seperti dengan cara #LebaranOnline dan #MudikVirtual dan saling mengirimkan bingkisan lebaran (parsel dan hampers) pada keluarga dan kerabat. Jalinan silaturahmi diupayakan dengan berbagai media, meski berjarak tetapi tetap dekat di hati. Momen virtual yang terbatas digunakan secara optimal oleh masyarakat untuk tetap berdekatan dengan kerabat yang dicintai.

Seperti halnya masyarakat Indonesia saat ini, berbagai upaya dilaksanakan oleh kakek nenek kita di tahun 1946 untuk menggantikan tradisi mudik. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan mudik membuat masyarakat pada masa itu menyampaikan ucapan hari raya idul Fitri dengan cara melalui iklan di berbagai surat kabar. Tentu saja cara ini hanya bisa dilakukan oleh sebagian dari masyarakat yang mempunyai kecukupan ekonomi. Memasuki tahun 1960an, masyarakat yang tidak bisa mudik lebaran mulai mengirimkan surat dan kartu ucapan kepada keluarga di kampung halaman.

Berbagai kondisi di Indonesia yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan mudik di saat Lebaran seharusnya disikapi dengan penuh keikhlasan. Tujuan ibadah Ramadan untuk menahan diri selama satu bulan penuh diimplementasikan dalam laku pasca Ramadan. Menahan diri untuk tidak ke luar rumah, tidak mudik, tidak open house, tidak berkeliling kampung untuk silaturahmi berbasis perjumpaan fisik menjadi sangat utama bagi menahan laju kasus positif COVID-19.

Berbagai pola baru tersebut merupakan bagian dari adaptasi yang perlu dilakukan. Sementara para ilmuan berupaya untuk mendapatkan vaksin untuk menanggulangi COVID-19, setiap individu berkewajiban menjaga dirinya agar tetap sehat. Pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator tentu saja berkewajiban untuk membuat protokol kesehatan dan pengawasan yang dapat menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh masyarakat. Dalam momen kultural yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia, menahan diri tidak berkumpul dengan yang dicintai adalah keutamaan yang besar.

 

Ditulis oleh Inayah Hidayati dan Anggi Afriansyah, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Litbang Kompas. 2020. Lebaran yang Berubah Cara Tanpa Kehilangan Makna. Kompas.id: https://kompas.id/baca/riset/2020/05/27/lebaran-yang-berubah-cara-tanpa-kehilangan-makna/.

Mantalean, Vitorio. (2020, 21 Mei). Pemkot Bekasi Izinkan Shalat Id di Masjid di 38 Kelurahan, Epidemiolog: Siap-siap Jadi Klaster Baru Covid-19”. Kompas.comhttps://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/21/05133561/pemkot-bekasi-izinkan-shalat-id-di-masjid-di-38-kelurahan-epidemiolog?page=2.

Raditya, Iswara. (2018, 25 September). Swasembada Beras ala Soeharto: Rapuh dan Cuma Fatamorgana. tirto.id. https://tirto.id/swasembada-beras-ala-soeharto-rapuh-dan-cuma-fatamorgana-c2eV

Zara, Muhammad Juanda. (2020a). Sejarah Sosial Mudik Lebaran. Disampaikan pada Webinar BPNB Sulawesi Selatan tanggal 18 Mei 2020.

————-. (2020b). Lebaran Tanpa Mudik di Awal Republik. Historia.id. https://historia.id/militer/articles/lebaran-tanpa-mudik-di-awal-republik-vXlOr.

————-. (2020c). Mudik Tahun 1960-an. historia.id. https://historia.id/urban/articles/mudik-tahun-1960-an-6k4pR

powered by social2s

Dalam kesehariannya, nelayan dihadapkan pada ketidakpastian. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sumber daya ikan itu sendiri yang merupakan ferae naturae yaitu ikan dapat diklaim menjadi milik nelayan ketika sudah ditangkap (Fauzi, 2010). Ketidakpastian yang dihadapi nelayan semisal lokasi ikan yang tidak menentu karena ikan merupakan fugitive resources dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

Pada umumnya kondisi cuaca di Indonesia misalnya perairan Pantura (Pantai Utara Jawa), musim paceklik biasanya terjadi sekitar bulan Desember-Maret. Sebaliknya, musim panen berlangsung sekitar bulan Maret-Desember (Musawa, Suryaningsih dan Marom, 2007). Membaca situasi itu, tentu saja pada Maret tahun lalu nelayan sedang berada pada situasi yang sejahtera. Namun tahun ini situasi itu tampaknya akan berbalik seratus delapan puluh derajat akibat dari pandemi COVID-19.

 

Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Bagi Nelayan

Pandemi COVID-19 mengguncang semua kalangan masyarakat khususnya pada sektor ekonomi, tidak terkecuali pelaku di sektor perikanan. Nelayan kecil merupakan kategori paling menderita pada sektor perikanan (Orlowoski, 2020).Betapa banyak jumlah nelayan kecil di Indonesia tercermin dari jumlah armada nelayan skala kecil (< 5 GT) yang mencapai 90 persen dari total armada yang ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018).

Dampak pandemi COVID-19 bagi nelayan kecil yang dirangkum dari Bappenas (2020a), KNTI (2020) dan UNCTAD (2020) diantaranya yaitu jatuhnya harga komoditi ikan sampai sekitar 20-30 persen dikarenakan demand akan ikan segar baik dari hotel, restoran maupun rumah mengalami penurunan.  Hal ini karena adanya peralihan ke frozen food untuk menjamin kebersihan dan kesehatan bahan makanan yang dibeli. Dampak lainnya yaitu meningkatnya biaya melaut karena bahan bakar minyak (BBM) yang langka sehingga harga menjadi naik. Selain itu banyak pengepul ikan mulai dari lokal sampai yang bertujuan untuk ekspor tidak beroperasi dan tidak menerima tangkapan nelayan lagi. Di sisi lain nelayan kecil juga dihadapkan pada biaya hidup yang terus meningkat. Dalam kondisi “normal” saja nelayan kecil cenderung termarjinalkan, rentan dan berada dalam posisi tidak menguntungkan, apalagi jika  ditambah kondisi pandemic COVID-19 (Eyng & Leis, 2020; Ndum dkk., 2020).

 

Optimisme Stockdale

Menyoal kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tidak diketahui kapan akan berakhir, diperlukan seperangkat desain strategi dan skenario yang harus ditempuh, mulai dari skenario paling baik hingga terburuk. Atau bisa jadi skenario paling pesimis hingga optimis. Beberapa skenario optimis dalam hal ini, seperti yang dikemukakan ahli matematika UGM mengatakan bahwa pandemi ini akan usai pada akhir mei dengan asumsi adanya pemberlakukan intervensi yang ketat dari pemerintah (Adelayanti, 2020).

Belajar dari pengalaman James Stockdale (lihat Fauzi, 2017), Komandan Skuadron 51 yang bisa bertahan pada saat menjadi tahanan perang Vietnam tahun 1965 Dalam sejumlah literatur sejarah, daya tahan tersebut bersumber dari cara berpikir dan aksinya. Pada intinya, cerita tentang James Stockdale tersebut hendak mengatakan satu hal, yaitu optimisme yang diikuti dengan usaha yang objektif.

Dalam konteks kasus nelayan kecil,merujuk pada apa yang dilakukan oleh Stockdale, cara yang bisa dilakukan agar dapat bertahan adalah mengaktivasi kapasitas adaptif (Bay-Larsen & Hovelsrud, 2017). Kapasitas adaptif  secara kongkrit merupakan kemampuan individu, rumah tangga  atau komunitas dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, juga mereduksi risiko dan dampaknya. Tetapi hal ini perlu didukung dengan kebijakan pemerintah yang juga adaptif agar kegiatan perikanan nelayan kecil tetap berjalan dengan mengikuti perubahan yang terjadi.

 

Kebijakan yang Responsif Nelayan Kecil

Kepastian dalam berusaha dibutuhkan nelayan kecil agar dapat tetap bertahan. Intervensi pemerintah sangat diperlukan agar keberlanjutan penghidupan nelayan kecil sebagai produsen ikan terbesar di sektor perikanan. Bappenas (2020b) dalam webinar "Membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi" pada tanggal 15 Mei 2020 mempunyai beberapa skenario yang terbagi dalam 2 jangka waktu, yakni:

Pertama, intervensi jangka pendek (terbatas) yaitu membatasi dampak kerugian/kerusakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membantu nelayan yang paling rentan dan mengalami dampak terburuk; memastikan aspek keamanan pelaku perikanan; dan memberikan stimulus dan relaksasi kebijakan perikanan tangkap. Langkah pemerintah untuk membantu nelayan paling rentan adalah langkah yang baik, dalam hal ini nelayan kecil.

Mengapa demikian? Data menunjukkan bahwa jumlah nelayan kecil sekitar 90 persen  dari total nelayan di Indonesia. Sehingga tambahan pendapatan yang sedikit saja bagi nelayan kecil akan memberikan kebahagiaan bagi mereka ketimbang memberikan nilai yang sama kepada industri perikanan skala besar. Fakta itu disebut dengan just noticeable difference/JND (Fauzi, 2020), yaitu threshold dari nelayan kecil akan lebih rendah dengan pelaku industri skala besar. Sehingga intervensi kebijakan perlu mempertimbangkan threshold nelayan kecil agar dampak kebijakan tersebut bisa dirasakan oleh mereka.

Kedua, Intervensi Jangka Panjang. Bappenas (2020b) dalam webinarnya memaparkan perencanaan jangka panjang yaitu (a) melalui peningkatan daya tahan supply chain serta membuat supply chain baru; (b)  memperbaiki praktik penangkapan ikan untuk menjamin sumber daya ikan yang lestari; dan (c) membuat skema baru ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor perikanan. Arah kebijakan jangka panjang yang ditawarkan sebenarnya sudah menjawab persoalan bagi sektor perikanan pasca pandemi. Karena kebijakan itu akan memperbaiki rantai dingin yang ada (cold chain) dan menjangkau nelayan kecil khususnya di lokasi sentra perikanan.

Tetapi kebijakan tersebut perlu diikuti dengan memberikan pemahaman kepada nelayan kecil yang belum memanfaatkan rantai dingin agar nelayan bisa bertahan pasca pandemi. Hal lain yang perlu didorong adalah menghubungkan nelayan dengan digital platfrom sehingga pasar ikan nelayan menjadi lebih luas khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pada akhirnya, ‘vi står han av’ – kita hadapi apapun yang terjadi (Bay-Larsen & Hovelsrud, 2017). Tetapi sikap optimisme dan determinasi dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang tidak dapat diprediksi termasuk pandemi COVID-19 perlu tetap dikedepankan. Kita komit dulu, lalu lihat nanti hasilnya – ‘on s’engage et puis au voit’ (Fauzi, 2017). Dalam pada itu, komitmen pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang telah dan sedang dirancang untuk nelayan kecil dalam menghadapi pandemi perlu kita dukung. Namun demikian perlu juga melihat bagaimana kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

 

Ditulis oleh Intan Adhi Perdana Putri, Peneliti Penduduk dan Lingkungan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Daftar Pustaka

Adelayanti, N.(2020, 1 April). UGM Masters Predict the Spread of COVID-19 in Indonesia Stopped at the End of May 2020. https://ugm.ac.id/en/news/19219-ugm-masters-predict-the-spread-of-covid-19-in-indonesia-stopped-at-the-end-of-may-2020

Bappenas.(2020a).Landasan Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Membantu Pemulihan Pascapandemi. Presentasi disampaikan dalam webinar "Membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang Lebih Tangguh Pascapandemi", 15 mei 2020.

Bappenas.(2020b). Membangun Kembali Sektor Kelautan dan Perikanan Pascapandemi. Presentasi disampaikan dalam webinar "Membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang Lebih Tangguh Pascapandemi", 15 mei 2020.

Bay-Larsen, I & Hovelsrud, G.K.(2017). Activating Adaptive Capacities: Fishing Communities in Nothern Norway. dalam Fondahl, G., & Wilson, G.N, Northern Sustainabilities: Understanding and Addressing Change in the Circumpolar World. Springer Polar Science.

Fauzi, A.(2010). Ekonomi Perikanan. Gramedia Pustaka

Fauzi, A. (2017). Paradoks. YPSI

Fauzi, A. [Akhmad Fauzi].(2020, 7 Mei). Kuliah Umum Behavioral Economics Seri 2 Prof. Akhmad Fauzi.Ph.D (IPB): Prospect Theory [video].YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oPTLRD7MlVY

KNTI.(2020, 17 April). Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan dan Pembudidaya di Masa Pandemi Covid-19. https://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19/

Musawa, M., Suryaningsih, M.,  Marom, A.(2007). Pemanfaatan Waktu Luang Nelayan di Luar Pekerjaannya ke Laut. Jurnal Ilmu Sosial 6 (1), 12-19

Ndum, A.M., Brito, B.,  Monefa, M., Jaia, P.S., Miah, R., Leis, M., &  Eyng, V.(2020, 1 Mei). Fish chain interrupted: How Covid-19 affects markets and trades. Too Big Too Ignore. https://www.ofigovernance.net/covid-19-access-to-markets

Orlowoski, A.(2020). Small-scale fishermen suffering significantly from COVID-19 pandemic. Seafoodsource. https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/small-scale-fishermen-suffering-significantly-from-covid-19-pandemic

powered by social2s
Go to top