“When announced lockdown, none of us rushed to buy gold, land, car, or expensive phone. But all of us rushed to buy rice, wheat, milk and vegetables”

 

Rangkaian kata-kata tersebut membanjiri berbagai status media sosial sejak COVID-19 ditetapkan menjadi bencana pandemi dunia. Kata - kata tersebut juga menyadarkan kita betapa krusialnya peran petani kecil (smallholder farmers) dalam penyediaan pangan dan komoditas utama rumah tangga.

Indonesia mendefinisikan petani kecil sebagai petani yang memiliki luas lahan tidak lebih dari 25 hektar per rumah tangga (Kementerian Pertanian, 2013). Organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) melaporkan secara umum petani kecil Indonesia memiliki penguasaan lahan sekitar 0.6 hektar per rumah tangga (FAO, 2018). Hal ini terlihat khususnya di sektor pertanian pangan, dimana petani kecil diidentikkan dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar (Sayogyo, 1977). Sedangkan di sektor perkebunan khususnya sawit, luas rata-rata penguasaan lahan petani kecil sedikit lebih besar, yaitu sekitar 2 ha per rumah tangga (Glenday and Paoli, 2015).

Di tengah keterbatasan penguasaan lahan, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan lapangan pekerjaan bagi 29% penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun keatas (Sakernas, 2019). Bahkan di tingkat global, 70 - 80% pangan di dunia juga diproduksi oleh petani skala kecil (Ricciardi et al., 2018). Pada tahun 2017 petani kecil di perkebunan sawit menguasai 53% dari total perkebunan sawit di Indonesia dengan luas lahan setidaknya 3.1 juta hektar. Begitu juga dengan pertanian pangan, 48% rumah tangga pertanian memiliki pekerjaan utama di sektor ini dengan jumlah rumah tangga sebanyak 30 juta (Sutas, 2018). Sama halnya dengan sektor lainnya, pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap kehidupan petani kebun dan pangan. Untuk dapat bertahan, petani melakukan berbagai strategi di tengah segala keterbatasannya sebagai petani kecil.

 

Cerita Kehidupan Petani Sawit di Kalimantan Timur

Petani sawit memiliki kontribusi yang signifikan karena sebagian produksi sawit nasional dihasilkan oleh petani kecil. Saat ini, Indonesia adalah produsen sawit nomor satu dunia sehingga peran petani kecil sawit pun menjadi menjadi semakin krusial. Dalam situasi pandemi COVID-19, petani kecil menjadi salah satu pihak yang tidak luput terkena dampak besar. Tidak hanya berdampak pada terganggunya pasokan sawit nasional namun juga dapat mengancam kesejahteraan petani.

Areal perkebunan sawit yang cukup luas saat ini terpusat di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai  Kartanegara, Kalimantan Timur. Petani kecil yang tinggal di desa sekitar perkebunan sawit ini sudah menyadari adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020. Mereka umumnya mendapatkan berita dari media sosial seperti Facebook dan Whatsapp yang diakses melalui telepon seluler mereka. Kemudian berita berlanjut melalui percakapan dari orang ke orang di desa dan menyebar ke desa lain yang tidak memiliki jaringan komunikasi seluler yang memadai. Sebagai contoh, informasi akan adanya seorang warga desa Long Mesangat yang terinfeksi virus korona awal Maret lalu dapat menyebar hanya dalam waktu satu hari. Tidak lama sekitar akhir Maret dan awal April 2020, para petani kecil ini menceritakan bahwa wilayah desa mereka sudah melakukan lockdown.

Meskipun begitu, para petani sawit masih tetap berproduksi seperti biasa dan perusahaan-perusahaan sawit pun masih tetap beroperasi untuk memproduksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Salah satu perusahaan sawit di Kutai Kartanegara sudah membuat kesepakatan dengan petani sawit untuk terus menerima buah sawit atau tandan buah segar (TBS) dari para petani kecil selama mereka mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh perusahaan. Supir angkutan sawit dari para petani ini harus menerapkan social distancing atau tidak berkerumun ketika masuk wilayah pabrik sawit perusahaan. Selain itu para supir diwajibkan untuk menggunakan masker dan menyiapkan sabun untuk mencuci tangan di dalam kendaraan.

 

Cerita dari Petani Hortikultura di Lereng Gunung Welirang

Begitu juga dengan cerita pertanian pangan organik di desa Claket Kecamatan Pacet Mojokerto, Jawa Timur. Pertanian ini digagas oleh seorang perempuan muda yang bukan berasal dari keluarga petani dan tidak memiliki latar belakang ilmu pertanian. Namun demikian, ideologinya untuk mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan mendorongnya untuk membangun pertanian hortikultura organik di bawah Kaki Gunung Welirang. Saat ini tercatat sudah ada 20 petani yang membudidayakan tanaman hortikultura secara organik. Mereka menanam 50 jenis sayur dan berbagai jenis buah seperti strawberry, raspberry dan blackberry. Selain itu, ada beberapa petani yang menanam khusus bawang-bawang dan paprika. Luas lahan yang dikelola setiap kelompok sebesar 2,5 – 3 hektar, jika dirata-rata setiap petani hanya menggarap 0,25 hektar.

Di tengah kondisi pandemi ini, Sebagian besar media cetak dan elektronik menyoroti mengenai keprihatinan para petani karena berkurangnya permintaan panen mereka, para petani kecil hortikultura di lereng gunung ini justru mendapatkan pesanan yang lebih banyak dibandingkan sebelum adanya pandemi. Cara menjual hasil panen yang langsung ke konsumen rumah tangga tanpa melalui pedagang perantara menjadi strategi jitu untuk tetap bertahan. Upaya ini menyebabkan petani tidak mengalami kesulitan memasarkan hasil panen ketika dihadapkan pada aturan PSBB. Mereka juga tidak tergantung pada tengkulak ataupun tidak tergantung pada jam buka pasar yang terbatas selama pandemi ini. Bahkan para petani ini tidak mengalami penurunan harga jual seperti yang dialami oleh banyak petani selama masa pandemi.

Kepercayaan antara petani dan konsumen ini menjadi kunci dari keberlangsungan pertanian mereka. Sebelum masa pandemi, kelompok tani ini mengajak konsumen untuk melihat langsung proses budidayanya dan selalu mengupdate setiap bibit yang akan ditanam kepada konsumen, sehingga petani mampu meyakinkan konsumen tentang budidaya organik yang mereka lakukan tanpa harus membayar mahal biaya penjaminan organik yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi. Kini pemasaran mereka telah mencapai kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, dan Malang. Konsumen mereka memilih untuk memesan langsung kepada kelompok tani ini melalui aplikasi Whatsapp kemudian produk dapat dikirim langsung oleh petani ke rumah tinggal mereka.

Untuk menjaga petani dan penduduk desa terhindar dari risiko penyebaran COVID-19, Ketua kelompok tani berupaya untuk mensosialisasikan pola hidup bersih seperti mencuci tangan dan menggunakan masker. Selain itu, penduduk juga menjaga desa mereka dengan cara selektif menerima tamu yang berkunjung atau masuk ke wilayah mereka.

 

Strategi Petani Kecil Tetap Bertahan

Kasus-kasus diatas memberikan gambaran bahwa perkebunan dan pertanian tetap menjadi sektor yang mampu bertahan dari berbagai tekanan. Sebagai komoditas utama di tingkat global, petani sawit tetap memiliki permintaan di dunia meskipun di tengah tekanan pandemik. Kepatuhan petani untuk bekerja sesuai dengan protokol kesehatan sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kepercayaan perusahaan dalam bekerja sama dengan petani sawit, sehingga kegiatan produksi baik di tingkat petani maupun perusahaan tetap berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan sektor pangan, faktor yang membuat petani kecil holtikultura tetap bertahan adalah kemampuannya untuk menciptakan strategi kemandirian baik dari aspek produksi maupun pemasaran. Kemandirian petani untuk melakukan produksi sendiri tanpa bergantung pada penyediaan input produksi yang dijual di pasar, membuat petani ini tetap dapat menyediakan bibit dan pupuk untuk berproduksi, tanpa terganggu dengan kenaikan harga input produksi di pasar. Selain itu, kemampuan petani untuk memotong mata rantai distribusi yang panjang membuat petani tidak tergantung pada pembatasan mobilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Strategi kemandirian ini merupakan cara utama petani untuk bisa bertahan di tengah berbagai tekanan (van der Ploeg, 2018).

 

Ditulis oleh Andini Desita Ekaputri dan Vanda Ningrum, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Daftar Pustaka

FAO, 2018. Small Family Farming in Indonesia - a country specific outlook  | FAO [WWW Document]. URL http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1111082/ (accessed 6.1.20).

Glenday, S., Paoli, G.D., 2015. Overview of Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers. Daemeter Consulting, Bogor, Indonesia.

Kementerian Pertanian, 2013. PERMENTAN-98-2013-PERIZINAN-USAHA-PERKEBUNAN.pdf.

Ricciardi, V., Ramankutty, N., Mehrabi, Z., Jarvis, L., Chookolingo, B., 2018. How much of the world’s food do smallholders produce? Global Food Security 17, 64–72. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.05.002

van der Ploeg, J.D., 2018. Differentiation: old controversies, new insights. The Journal of Peasant Studies 45, 489–524. https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1337748

Sajogyo. (1977). Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan. Prisma, VI(3), 10–17.

Sakernas. (2019). Survey Angkatan Kerja Nasional. Badan Pusat Statistik.

Sutas. (2018). Survey Pertanian Antar Sensus. Badan Pusat Statistik.

powered by social2s

 

Setiap tanggal 8 Juni, melalui perayaan Hari Lautan Sedunia, kita diberikan kesempatan untuk mengingat betapa besarnya anugerah sumber daya alam (SDA) yang disediakan oleh lautan—hamparan perairan ‘biru’ yang menutupi 70 persen dari permukaan planet ‘biru’ tempat kita hidup [1][2].  Lautan adalah paru-paru dari sistem sosial-ekologi bumi kita yang kompleks; menyediakan sebagian besar oksigen yang kita hirup. Lautan juga menyerap sekitar sepertiga karbondioksida yang diproduksi manusia [3]. Proses ini menjadikan lautan menjadi bagian dari pengatur iklim dunia, termasuk melindungi dari dampak pemanasan global [4].

Lautan berfungsi sebagai lumbung pangan protein terbesar dunia. Lebih dari tiga milyar orang bergantung pada lautan sebagai sumber utama protein. Lebih dari tiga milyar orang juga bergantung pada keanekaragaman hayatinya yang terkoneksi kuat dengan penghidupan dan keragaman budayanya [3][5]. Lautan juga berfungsi sebagai fondasi bagi sebagian besar perekonomian dunia, mulai dari sektor perikanan, pariwisata, hingga pelayaran lokal dan internasional. Sebagian negara-negara di dunia, bahkan mengandalkan lautan sebagai sumber pendapatan negaranya [6].

Dalam konteks pandemik COVID-19 yang menyentuh hampir semua lini kehidupan dan penghidupan di tingkat lokal sampai global, beberapa organisme lautan yang ditemukan di kedalaman ekstrim digunakan untuk mempercepat deteksi COVID-19 [7]. Hal ini merupakan kontribusi lautan terhadap upaya penanggulan pandemik COVID-19.

Namun demikian, terlepas semua peran dan manfaat tersebut, lautan terus menghadapi ancaman sebagai akibat dari aktivitas manusia, termasuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap tahun, diperkirakan 8 juta ton sampah plastik berakhir di lautan dunia [8]. Pada saat yang sama, perubahan iklim merusak terumbu karang dan ekosistem utama lainnya, termasuk padang lamun dan mangrove di pesisir; penangkapan ikan yang berlebihan mengancam stabilitas stok ikan; polusi nutrisi berkontribusi pada penciptaan ‘zona mati’; dan hampir 80 persen air limbah dunia dibuang tanpa pengolahan [9].  Di Indonesia, dampak perubahan iklim berdampak pada kenaikan muka air laut yang telah menghilangkan 24 pulau kecil pada kurun waktu 2005-2007 serta perubahan pola curah hujan, musim, dan iklim laut yang memaksa para nelayan menghadapi ketidakpastian cuaca, musim, dan lokasi yang tepat untuk menangkap ikan [10].

 

Dekade Ilmu Pengetahuan Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari sistem sosial-ekologi bumi, persoalan-persoalan ekologi lautan yang dipaparkan di atas berdampak negatif bagi manusia dan segenap dimensi sistem sosialnya, termasuk keanekaragaman hayati, keragaman budaya, dan keberlanjutan penghidupan. Oleh karena itu, upaya-upaya penanggulangan dilakukan secara kolektif dan holistik melibatkan semua dimensi sosial-ekologi.

PBB menyatakan tahun depan sebagai tonggak awal dari ‘Dekade Ilmu Pengetahuan Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021-2030 (Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030). Untuk mempermudah penyebutan kesepakatan baru ini, PBB meringkasnya dengan sebutan ‘Dekade’ (Decade) saja [9]. Dekade memberikan kerangka kerja kolaborasi dan inovasi untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dapat sepenuhnya mendukung seluruh negara dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 [11].

Dekade akan memberikan peluang bagi penciptaan landasan baru kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat tata kelola lautan demi keberlangsungan manusia. Dekade juga akan memperkuat kolaborasi lokal-global yang diperlukan untuk melakukan penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi inovatif yang dapat menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan manusia.

Hal ini diharapkan dapat mendukung kerangka kerja dan program PBB lainnya yang bertujuan melindungi SDA lautan dan manusianya, seperti the Aichi Biodiversity targets, the SAMOA Pathway, the United Nations Convention for the Law of the Sea, dan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction [9].

 

Visi dan Tujuan Dekade

Dengan semangat yang diuraikan di atas, Dekade memiliki visi yang berbunyi “untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah, membangun infrastruktur, dan membina kemitraan [kolaborasi] untuk lautan yang sehat dan berkelanjutan”. Visi besar ini kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh poin yang lebih spesifik, yaitu [9][12]: (1) Memobilisasi para ilmuwan pada isu-isu kelautan yang penting dan prioritas untuk Agenda 2030. (2) Mensintesis berbagai penelitian yang sudah ada serta menemukan tren/kecenderungan dan kesenjangan pengetahuan yang muncul untuk menentukan prioritas penelitian mendatang. (3) Membangun strategi penelitian baru yang dirancang secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan (ocean stakeholders). (4) Menjembatani ilmu, kebijakan, dan dialog sosial melalui penyediaan akses terhadap data, informasi, dan komunikasi. (5) Menyusun sintesis berbagai hasil serta mengembangkannnya menjadi solusi yang sesuai kebutuhan pengguna. (6) Menumbuhkan penelitian kolaborasi yang baru serta kerja sama di dalam dan di seluruh cekungan lautan.

Visi di atas akan memandu semua pihak untuk mewujudkan dua tujuan yang ingin dicapai Dekade. Pertama, menyediakan data dan info ilmu pengetahuan kelautan yang dapat menginformasikan kebijakan kelautan yang berfungsi dengan baik untuk mendukung  pencapaian semua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Kedua, menghasilkan pengetahuan ilmiah serta mendukung infrastruktur dan kemitraan [kolaborasi] [9][12]. Untuk kedua tujuan tersebut, beberapa rangkain kegiatan telah  dan akan dilakukan. Salah satu yang telah dilakukan adalah Pertermuan Perencanaan Global pertama the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO yang diselenggarakan di  Kopenhagen, Denmark. Pertemuan tersebut diikuti oleh lebih dari 200 pemimpin dunia,ilmuwan, champions, dan stakeholders kunci [13]. Pertemuan tersebut, di antaranya, menghasilkan pendalaman enam target yang ingin dicapai.

 

Enam Target Utama yang Ingin Dicapai

Dari pernyataan visi dan tujuan di atas, Dekade berambisi untuk menghasilkan enam hasil kunci yang dapat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, yaitu [12][13]: (1) Lautan yang bersih; di mana sumber-sumber pencemaran dihilangkan. (2) Lautan yang sehat dan tangguh; di mana ekosistem-ekosistem laut dipetakan dan dilindungi. (3) Lautan yang diprediksi; di mana masyarakat memiliki kapasitas dalam memahami kondisi lautan terkini dan memprediksi masa depannya yang berpengaruh terhadap penghidupan dan kesejahteraan manusia. (4) Lautan yang aman, di mana manusia dan komunitasnya jauh lebih terlindungi dari berbagai bahaya (hazards) yang ada di lautan. (5) Lautan yang dipanen secara produktif dan berkelanjutan; memastikan penyediaan pasokan makanan dan penghidupan. (6) Lautan yang “transparan dan mudah diakses”, di mana semua pemangku kepentingan, termasuk negara dan komunitas, memiliki akses terhadap data, informasi, dan teknologi.

 

Proses Partisipatif, Transformatif, dan Kolaboratif

Dalam menjalankan seluruh rangkaian proses kerjanya, Dekade memegang prinsip-prinsip partisipatif, transformatif, dan kolaboratif [9]. Hal ini dilakukan dengan cara (a) memfasilitasi proses saling belajar di seluruh kelompok penelitian dan pemangku kepentingan; (b) membangun komunikasi yang kuat antar pemangku kepentingan; dan (c) menciptakan hubungan yang lebih kuat antara ilmuwan, pembuat kebijakan, pengelola SDA, dan pengguna jasa, sehingga ilmu pengetahuan kelautan memberikan manfaat lebih besar bagi ekosistem dan masyarakat. Keberhasilan Dekade sangat tergantung pada kontribusi berbagai pemangku kepentingan, termasuk ilmuwan, pemangku kebijakan (pemerintah), komunitas lokal, masyarakat sipil (CSO), penyandang dana, dan pihak swasta.

Indonesia sebagai negara maritim yang besar harus mengambil peran penting dalam Dekade ini, baik sebagai pemberi maupun penerima manfaat. Untuk kondisi saat ini, peran dan kontribusi Indonesia terhadap Dekade ini masih rendah. Dalam peta publikasi ilmu pengetahuan kelautan dunia, Indonesia menempati level publikasi yang sangat rendah (tingkat ke pertama dari bawah), yaitu hanya sejumlah 1 – 2.500 publikasi saja dari rentang 0 – 100.000 jumlah publikasi (dibagi ke dalam 6 tingkatan). Begitu pun dari  sisi aksi atau rencana aksi. Sampai artikel ini ditulis, jumlah kegiatan/acara dan komunitas  dari Indonesia yang terdaftar dalam laman (website) resmi Dekade masih tidak ada (nol). Berbeda dengan negara lain yang sudah cukup aktf [14]. Oleh karena itu, sebagai bagian dari anak bangsa maritim, Indonesia, termasuk LIPI dan  semua pihak terkait, seperti berbagai kementerian/lembaga pemerintah dan stakeholders lainnya harus segera bersiap untuk berpartisipasi dan berkolaborasi untuk menyongsong Dekade ini dengan penuh antusias.

 

Ditulis oleh Ali Yansyah Abdurrahim, Peneliti Ekologi Manusia Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi:

[1] How much water is there on, in, and above the Earth? https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/how-much-water-there-earth?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

[2] The Properties and Availabilityof Water: A FundamentalConsideration for Life http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Venice/pdf/special_events/bozza_scheda_DOW02_1.0.pdf

[3] Goal 14: Life below water. https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-14

[4] Climate change and the world’s oceans. https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/06/feature-climate-change-and-the-worlds-oceans/

[5] Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/

[6] The Oceans Economy: Opportunities and Challenges for Small Island Developing States. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2014d5_en.pdf

[7] COVID-19: the ocean, an ally against the virus https://en.unesco.org/news/covid-19-ocean-ally-against-virus-0

[8] Marine plastics. https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics

[9] The science we need for the ocean we want. https://www.oceandecade.org/assets/The_Science_We_Need_For_The_Ocean_We_Want.pdf

[10] Bappenas. 2011. Indonesian Adaptation Strategy: Improving Capacity to Adaptation. https://www.bappenas.go.id/files/6414/1171/7069/INDONESIA_ADAPTATION_STRATEGY_-_Improving_Capacity_to_Adapt.pdf

[11] United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030). https://en.unesco.org/ocean-decade

[12] Ryabinin V, Barbière J, Haugan P, Kullenberg G, Smith N, McLean C, Troisi A, Fischer A, Aricò S, Aarup T, Pissierssens P, Visbeck M, Enevoldsen HO and Rigaud J. 2019. The UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Front. Mar. Sci. 6:470. doi: 10.3389/fmars.2019.00470

[13] United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030): 1st Global Planning Meeting. https://en.unesco.org/1st-global-planning-meeting

[14] Decade In Action. https://www.oceandecade.org/

powered by social2s

 

Indonesia, seperti lebih dari 200 negara lainnya di dunia tidak luput dari pandemi COVID-19. Sejak pertama kali pemerintah secara resmi mengumumkan adanya pasien terjangkit COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, hingga per tanggal 5 juni ini sudah tercatat sebanyak 29,521 orang dinyatakan positif menderita COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sekitar enam bulan dan telah menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dari sisi kesehatan, mobilitas orang juga mengalami perubahan. Merespon kondisi ini, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membatasi mobilitas orang, karena penyebaran COVID-19 terjadi akibat perpindahan manusia yang menjadi inang tempat hidup virus corona. PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diberlakukan di berbagai daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi cara untuk membatasi pergerakan orang antarwilayah administrasi yang diharapkan akan menekan dan bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ke berbagai wilayah di Indonesia.

 

Memaksa Mudik di Tengah Larangan Mudik

Pembatasan mobilitas membawa konsekuensi pada sulitnya perantau melakukan mudik atau pulang ke daerah asal untuk merayakan hari raya Idul Fitri.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para perantau tidak lagi bebas melaksanakan mobilitas yang selama ini dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengunjungi dan bersilaturahmi dengan orang tua, sanak saudara, dan kerabat di daerah asal. Oleh karena itu, himbauan dan sosialisai untuk menunda mudik gencar dilakukan di berbagai media. “Lebih baik tidak mudik daripada pulang membawa penyakit” dan “Ayo kita tunda mudik untuk kepentingan bersama” merupakan dua himbauan yang tertulis pada laman situs https://covid19.go.id/. Himbauan-himbauan tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran para perantau untuk menunda perjalanan mudik demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih masif.

Selain himbauan, pemerintah juga mengeluarkan peraturan dan ketentuan untuk melarang aktivitas mudik yang bersifat lebih mengikat. Ketentuan tersebut antara lain dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN). Bagi mereka yang bukan ASN, larangan mudik ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 (https://indonesia.go.id). Larangan sementara bagi berbagai moda transportasi yang diatur oleh Permenhub tersebut mengalami perubahan setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Melalui surat edaran itu berbagai moda transportasi umum diizinkan kembali melayani penumpang, namun tidak serta merta mengizinkan perjalanan mudik. Larangan mudik tetap berlaku, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pernyataan “Saya Tegaskan, Mudik Tetap Dilarang, Titik!” yang disampaikan oleh Letjen Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menjadi judul berita di beberapa surat kabar pada tanggal 7 Mei 2020.

Meskipun sudah ada aturan yang melarang mudik, dalam kenyataannya masih banyak perantau yang berusaha untuk pulang ke kampung halaman menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020. Perjalanan dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi umum dan bermacam cara ditempuh agar bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Surat perjalanan dinas (salah satu syarat agar bisa melakukan perjalanan) palsu pun kemungkinan digunakan, terbukti dari adanya penjualan surat tersebut yang dilakukan secara daring (Pebrianto, 2020). Selain itu, surat keterangan bebas COVID-19 (yang juga disyaratkan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan) palsu juga diperjual belikan yang kemungkinan digunakan untuk memenuhi persyaratan (Ravel, 2020a).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang biasa dilakukan oleh para perantau dari segala lapisan ekonomi tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama (Yulianto, 2011; Prasetyo & Warsono, 2017) sulit untuk dilarang. Sebagai contoh, sampai dengan tanggal 23 April, sebanyak 650.000 orang warga DKI Jakarta telah mudik ke daerah asal mereka (Hamdi, 2020). Jumlah ini terus bertambah sampai saat hari raya Idul Fitri tiba. Dari moda transportasi darat saja, terdapat 465.000 kendaraan yang membawa perantau berhasil meninggalkan Jakarta selama seminggu, yaitu pada H-7 sampai dengan H-1 Idul Fitri tahun 2020 (Kurniawan, 2020). Sebagian pemudik memilih melewati jalan tikus, sebutan untuk jalur yang bukan jalur utama dan adakalanya melewati jalan-jalan perkampungan, untuk menghindar dari penjagaan petugas (Lumbanrau, 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih banyak perantau yang berlebaran di daerah asal, walaupun berbagai aturan larangan mudik sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

 

Pemudik Susah Kembali Lagi ke Kota Tempat Biasa Tinggal

Tidak hanya larangan mudik, pemerintah juga berupaya menghambat masyarakat yang sudah berhasil lolos sampai ke kampung halaman untuk tidak kembali ke kota/tempat tinggal sebelumnya. Himbauan ini dituangkan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 tahun 2025 pada 25 Mei 2020 tentang perpanjangan masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 hingga 7 Juni 2020. Menyusul surat edaran ini, Kementerian Perhubungan melalui Permenhub Nomor PM25 Tahun 2020 memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H hingga 7 Juni 2020. Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, tetapi nampaknya paling berdampak secara signifikan pada mereka yang akan balik ke wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Dalam peraturan tersebut, orang yang akan keluar dan masuk wilayah Jakarta harus memiliki Surat Ijin Keluar-Masuk (SIKM), Namun penduduk yang berdomisili di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) tidak perlu memiliki SIKM untuk masuk dan keluar dari DKI Jakarta. SIKM hanya diberikan kepada penduduk yang telah ditetapkan dalam PSBB, yaitu yang bekerja pada 11 sektor usaha, orang yang mempunyai keperluan mendesak (misal keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia), dan organisasi kemanusian yang membantu penanganan COVID-19.  Pemudik yang berada di luar kriteria tersebut tidak akan mendapatkan SIKM dan harus menunggu berakhirnya pemberlakuan Pergub 47/2020 pada 7 Juni 2020, kecuali ada perpanjangan lagi. Selain SIKM, pemudik yang akan kembali ke DKI Jakarta dan juga ke daerah lain harus memiliki status kesehatan yang baik, ditunjukkan oleh kepemilikan dokumen kesehatan dari pelayanan kesehatan atau hasil negatif COVID-19 dengan rapid tes dan swab.

Untuk mencegah terjadinya arus balik, Pemprov bekerjasama dengan jajaran kepolisian membuat pos penyekatan untuk menjaga pintu-pintu perbatasan antar wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.Devisi Humas Polri menyebutkan penyekatan di jalur jalan utama di sepanjang Pulau Jawa berjumlah 116 titik, meliputi 10 titik di Jawa Timur, 7 titik di Jawa Tengah, 9 titik di Jawa Barat, serta 12 titik di wilayah DKI Jakarta (Ravel, 2020b) dan sisanya berada dijalan arteri dan jalan tikus. Semua pelaku arus balik diperiksa dan wajib menunjukkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Pengguna kendaraan jalan raya yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku dipaksa kembali ke daerah pemberangkatan. Hingga tanggal 2 juni 2020, atau 9 hari setelah lebaran, sebanyak 54.127 kendaraan yang diputar balik. Apabila diasumsikan dalam satu kendaraan minimal ada 4 orang penumpang, maka sudah ada lebih dari 215 ribu pemudik yang tidak jadi kembali ke tempat mereka biasa tinggal. Diantara mereka, diperkirakan paling banyak menuju DKI Jakarta dan Bodetabek.

 

 

Pengaturan Mobilitas Penduduk: Cegah gelombang kedua COVID-19

Pengawasan dan kontrol yang ketat atas mobilitas penduduk berperan besar dalam mencegah potensi gelombang kedua COVID-19. Pembatasan arus balik mudik secara ketat seperti yang diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah contoh pengelolaan mobilitas penduduk dalam rangka pencegahan munculnya gelombang kedua COVID-19. Aturan ini telah menurunkan cukup signifikan pemudik yang akan kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Dikemukakan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Istiono pada 1 Juni 2020 bahwa ada penurunan arus balik hingga 70% pada Operasi Ketupat 2020 dibanding periode yang sama tahun 2019 (http://tribratanews.polri.go.id/read). Penurunan arus balik juga terjadi pada angkutan kereta api dan pesawat, karena ada pembatasan jumlah dan frekuensi layanan serta ketatnya persyaratan melakukan perjalanan berdasarkan peraturan PSBB yang sedang berlaku. Tingginya penurunan ini dapat berkontribusi terhadap berkurangnya potensi gelombang kedua COVID-19 di berbagai daerah tujuan, terutama di DKI Jakarta dan Bodetabek.

Kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih menunjukkan peningkatan dari hari ke hari dengan jumlah kasus sebanyak 7.684 pada 5 Juni 2020, tetapi peningkatannya cenderung melambat (https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan). Sekitar dua pekan sebelum tanggal 31 Mei kenaikan kasus COVID-19 di DKI Jakarta berada di bawah 2% per hari, namun meningkat menjadi 3,4% pada 30-31 Mei. Data ini menggambarkan bahwa tanpa ada pembatasan arus balik pun, telah terjadi peningkatan kasus COVID-19, kemungkinan dampak dari diabaikannnya aturan “social dan physical distancing” oleh sebagian masyarakat menjelang dan pada hari raya Idul Fitri. Peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa pengetatan mobilitas penduduk internal menjadi penting untuk mencegah naiknya kembali kasus COVID-19. Kerjasama berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya gelombang kedua COVID-19 menjadi penentu keberhasilan implementasi pengaturan mobilitas penduduk selama masa pandemi penyakit infeksi tersebut.

 

Ditulis oleh Mita Noveria dan Haning Romdiati, Peneliti Utama Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Daftar Pustaka

Ericssen (2020). Singapura Umumkan Kasus Pertama Virus Corona. https://internasional.kompas.com/read/2020/01/23/21213071/singapura-umumkan-kasus-pertama-virus-corona. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Hamdi, I. (2020). Dishub: 650 Ribu Warga DKI Telah Mudik Lebaran Saat PSBB Corona. https://metro.tempo.co/read/1343305/dishub-650-ribu-warga-dki-telah-mudik-lebaran-saat-psbb-corona/full&view=ok. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Kurniawan, R. (2020). Arus Mudik 2020, Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/25/071500515/arus-mudik-2020-tercatat-465000-kendaraan-meninggalkan-jakarta. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Lumbanrau, R.E. (2020). Virus corona: Cerita pemudik memilih lewati jalan tikus yang berbahaya dibanding 'hidup menderita di Jakarta'. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52219947. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Pebrianto, F. (2020). Bukalapak Tarik Iklan Surat Dinas Abal-abal untuk Mudik. https://bisnis.tempo.co/read/1342289/bukalapak-tarik-iklan-surat-dinas-abal-abal-untuk-mudik/full&view=ok. Diunduh tanggal 2 Juni 2020

Prasetyo, K. & Warsono. (2017). Specific Migration in Indonesia Mudik and Balik Lebaran. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 108. Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017).

Ravel, S. (2020a). Waspada, Beredar Surat Bebas COVID-19 dan Stiker AKAP Palsu. https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/15/030200915/waspada-beredar-surat-bebas-COVID-19-dan-stiker-akap-palsu. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

-----------. (2020b).Ini Daftar Titik Penyekatan Kendaraan Saat Arus Balik di Pulau Jawa. https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/27/091200115. Diunduh tanggal 2 Juni 2020

Saputra, E.Y. (2020). Malaysia Laporkan Kasus Pertama Virus Corona. https://dunia.tempo.co/read/1299515/malaysia-laporkan-kasus-pertama-virus-corona. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Yulianto, V. I. (2011). Is the Past Another Country? A Case Study of Rural–Urban Affinity on Mudik Lebaran in Central Java. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 4, 2011, pp. 49-66.

https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan.  Data Pemantauan COVID-19 di DKI Jakarta. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

http://tribratanews.polri.go.id/read/257/3/polri-volume-kendaraan-arus-balik-turun-70-persen-1591067206. Polri: Volume Kendaraan Arus Balik Turun 70 Persen. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

powered by social2s

 

Di tengah perjuangan menanggulangi pandemi COVID-19, Indonesia juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkatkan kerentanan dan risiko masyarakat di wilayah rawan bencana tersebut. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun ini Indonesia mengalami El Nino Netral dengan tingkat kekeringan lebih tinggi dari musim kemarau biasanya. Padahal, untuk memutus penyebaran virus corona, masyarakat memerlukan lebih banyak air karena harus lebih sering mencuci tangan. Direktur Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginformasikan bahwa telah terjadi karhutla seluas 8.254 hektar dan gambut 4.551 hektar pada tiga bulan pertama tahun 2020. Padahal puncak musim kemarau di wilayah-wilayah rawan karhutla (Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur) akan berlangsung bulan Agustus dan September. Upaya antisipasi harus segera dilakukan untuk memitigasi karhutla dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi dampak kolateral bencana.

 

Dampak Asap Karhutla dan COVID-19

Karhutla yang biasa terjadi pada musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar langsung asap.  Kabut asap yang pekat dan melampaui indeks standar pencemaran udara (ISPU) menyebabkan banyak penduduk mengalami sakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), batuk, sakit mata, sakit kulit dan asma. Pada karhutla bulan September 2015 jumlah kasus ISPA terbanyak terdapat di Provinsi Jambi (51.079), kemudian Riau (30.887), Sumatera Selatan (29.906), Kalimantan Tengah (23.795), dan Kalimantan Barat (15.158). Tingginya kasus ISPA ini terjadi di provinsi-provinsi dengan ISPU yang masuk kategori sangat berbahaya (>400), yaitu Kalimantan Tengah (1.982), Riau (1.074), Sumatera Selatan (957), Kalimantan Barat (917), dan Jambi (435). Kelima provinsi ini merupakan lokasi karhutla dengan titik kebakaran (hotspot) terbanyak. (Infodatin Pusat Data dan Informasi Kesehatan, 2015).

Masyarakat yang mempunyai penyakit pernafasan akibat asap karhutla akan semakin rentan terinfeksi virus corona dan mereka yang lanjut usia (lansia), terutama 60 tahun ke atas, juga mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi apabila terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi ini terkait dengan gejala dan penyakit penyerta penduduk lansia (Michelen et al, 2020; Promislow and DPhil1, 2020; Shahid et al, 2020; WHO2, 2020; Liu et al, 2020). Data dari situs resmi pemerintah terkait COVID-19 (covid19.go.id) pada tanggal 17 Mei 2020 menginformasikan bahwa pasien positif virus corona di Indonesia mempunyai gejala batuk (77,7 persen) dan sesak nafas (42,8 persen), sedangkan pasien positif yang meninggal memiliki penyakit paru obstruktif kronis (17,3 persen). Gejala pasien positif COVID-19 dan penyakit penyerta kematian pasien ini mempunyai kesamaan dengan penyakit yang disebabkan oleh asap karhutla.

COVID-19 telah menyebar di provinsi-provinsi rawan karhutla dengan jumlah penduduk yang terkonfirmasi positif dan meninggal bervariasi menurut provinsi. Sampai 3 Juni 2020 jumlah kasus positif tertinggi terdapat di Sumatera Selatan (1.029 orang), kemudian diikuti oleh Kalimantan Tengah (456 orang), Kalimantan Barat (202 orang), Riau (117 orang) dan terendah di Jambi (97 orang). Selain jumlah kasus positif terbanyak, Provinsi Sumatera Selatan juga tercatat sebagai provinsi rawan karhutla dengan jumlah kematian terbanyak (35 orang). Sebaliknya, di Provinsi Jambi jumlah kasus positif virus corona tidak hanya paling sedikit, tetapi juga mempunyai rekor sebagai provinsi yang kasus positifnya tidak ada yang meninggal. Di Provinsi Kalimantan Tengah penduduk yang meninggal masih cukup banyak (24 orang), sedangkan di Provinsi Riau sebanyak 6 orang, namun persentase dari total kematian di provinsi ini hampir sama dengan persentase di Kalimantan Tengah. (covid-19.go.id, 3 Juni 2020).

Selain dampaknya terhadap kesehatan, penyebaran COVID-19 juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla di provinsi-provinsi rawan bencana ini. COVID-19 berdampak pada pekerjaan dan kondisi ekonomi masyarakat melalui pembatasan kegiatan dan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak. Keadaan ini dapat mendorong mereka untuk membuka lahan secara cepat yaitu dengan membakar. Padahal, ruang gerak operasional penanggulangan karhutla juga mengalami pembatasan karena pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama di daerah-daerah yang kasus positifnya cukup banyak, seperti Sumatera Selatan dan Riau. Disamping itu, asap karhutla juga berpengaruh terhadap penghidupan penduduk. Produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan (kelapa sawit dan karet) turun secara signifikan, sampai 40 persen di Desa Mekar Sari dan Seponjen Jambi (Putri dkk, 2017). Sedangkan pekerjaan alternatif lain, seperti buruh perkebunan dan tukang ojek, sulit dilakukan karena berada di ruang terbuka yang terpapar langsung asap.

Tingginya risiko masyarakat terhadap asap karhutla berskala besar biasanya dialami ketika perusahaan dan masyarakat mengolah lahan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar hutan dan lahannya. Bencana asap karhutla berskala besar terjadi tahun 2015 dan 2019. Hasil penelitian yang dilakukan tim desa Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI tentang resiliensi penduduk menghadapi bencana karhutla di Desa Mekar Sari dan Seponjen Jambi mengungkapkan minimnya perlindungan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah karhutla. Masker sangat dibutuhkan ketika mereka keluar rumah, tetapi jumlahnya sangat terbatas, hanya tersedia untuk anak-anak, sedangkan untuk penduduk rentan lainnya terpaksa menggunakan penutup muka dari bahan seadanya, seperti sapu tangan atau selendang/jilbab. Upaya mengurangi dampak asap juga sangat terbatas, hanya dilakukan secara alamiah, seperti mengurangi waktu dan frekuensi ke luar rumah, menutup pintu dan jendela rumah. (Hidayati dkk, 2019).

Masyarakat kurang siap menghadapi dampak asap karhutla terhadap kesehatan. Pengetahuan mereka tentang bencana asap dan dampaknya terhadap kesehatan masih sangat minim karena terbatasnya informasi yang mereka terima. Kearifan lokal masyarakat ketika membakar hutan untuk mengolah lahan pertanian (merun) sebagian sudah memudar dan tidak mampu mengatasi karhutla berskala besar yang utamanya bersumber dari perusahaan dan masyarakat di luar desa. Peran komunitas dalam penanggulangan kebakaran hutan juga minim seiring dengan bergesernya kegotong-royongan dalam penanganan karhutla. Hal ini disebabkan memudarnya sence of belonging mereka terhadap hutan yang penguasaan dan/atau kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan-perusahaan sawit dan HTI. Sebagian wilayah hutan manajemen pengelolaannya juga dilakukan oleh pemerintah karena wilayah hutan tersebut termasuk dalam kawasan taman nasional dan hutan lindung lainnya.

Upaya mitigasi asap karhutla yang dilakukan masyarakat juga masih sangat terbatas. Rumah yang mereka tempati kebanyakan rumah bertiang dari kayu dan papan yang memiliki banyak celah atau lubang menjadi jalan masuknya asap ke dalam rumah. Masyarakat umumnya juga belum mengetahui rumah yang ‘aman’ atau tahan terhadap asap (safe house). Padahal safe house sangat dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan seperti bayi dan balita serta lansia.

 

Pentingnya Upaya Pengurangan Risiko

Risiko masyarakat terhadap asap karhutla dan pandemi COVID-19 sangat tinggi, karena itu antisipasi dan upaya pengurangan risiko untuk menghadapi kolateral bencana ini sangat penting dan perlu segera di lakukan. Protokol kesehatan harus dilaksanakan semua anggota masyarakat untuk memutus penyebaran virus corona, terutama dengan memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan warga, dan melakukan pola hidup sehat. Peningkatan kesiapsiagaan dan deteksi dini karhutla juga sangat krusial untuk penanggulangan asap dan perlindungan kesehatan masyarakat.  Selain itu, masyarakat juga perlu melakukan mitigasi asap karhutla, antara lain melalui pembangunan atau persiapan safe houses. Revitalisasi kearifan lokal dan peningkatan kedisiplinan serta kepedulian komunitas juga sangat penting untuk memutus penyebaran COVID-19 dan meminimalkan kebakaran hutan dan dampak asapnya terhadap kesehatan masyarakat di daerah  rawan bencana ini.

 

Ditulis oleh Deny Hidayati, Peneliti Utama Bidang Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Hidayati, D., Dalimunthe, S.A., Putri, I.A.P., Ekaputri, A.D., Yogaswara, H., dan Abdurrahim, A.Y. (2019). Siapkah Penduduk Menghadapi Ancaman Multibencana di Perdesaan? Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.

Liu, K., Chen, Y., Lin, R., and Han, K. (2020). Clinical features of COVID-19 in elderly patients: a comparison with young and middle-aged patients. J Infect 2020 March 27. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.005 [Epub ahead of print].

Michelen, M., Jones, N., dan Stavropoulou, C. (2020). In Patients of COVID-19, what are the symptoms and clinical features of mild and moderate cases? https://www.cebm.net/covid-19/ in-patients-of-covid-19-what-are-the-symptoms-and-clinical-features-of-mild-and-moderate-case/

Promislow, D.E.L; and DPhil1. (2020). A Geroscience perspective on COVID-19 mortality. Journals of Gerontology: Biological Sciences cite as: J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2020, Vol. XX, No. XX, 1–4. doi:10.1093/gerona/glaa094.

Putri I A P P, Hidayati D, Yogaswara H, dan Abdurrahim AY. (2017). Kapasitas Penduduk dalam Merespons Perubahan Lingkungan dan Bencana. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Shahid, Z; Kalayananitra, R; McClafferty, B; Kepko, D; Ramgobin, D; Patel, R; Anggarwal, S; Vunnam, R; Sahu, N; Bhatt, D; Jones, K; Pharm, D; Golamari, R, and Jain, R. (2020). COVID-19 and older adults: what we know. Journal of the American Geriatrics Society 68(5). doi: 10.1111/jgs.16472

WHO2. (2020). Updates on novel corona virus (COVID-19).https://www.who.int/maldives/news/detail/31-01-2020-updates-on-novel-corona-virus-(COVID-19)#:~:text=The%20virus%20can%20cause%20a, and%20deaths%20can%20occur.

powered by social2s
tes

Pemberitaan terkait kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di tengah pandemi COVID-19 menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Situasi tersebut oleh sebagian masyarakat dianggap kurang sensitif mengingat saat ini banyak tenaga kerja Indonesia di dalam negeri di berbagai sektor harus mengalami PHK atau di rumahkan. Masuknya TKA ini menjadi isu yang sensitif di tengah pandemi yang mengguncang dunia ketenagakerjaan Indonesia. Informasi awal menyebutkan akan ada kurang lebih 500 TKA asal Tiongkok yang akan bekerja di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (cnnindonesia.com 2020; Pasaribu, 2020).

Kedatangan TKA ini direncanakan untuk mengerjakan 33 tungku smelter dan nantinya akan menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja lokal (Kementerian Perindustrian, 2019). Polemik juga terjadi karena 500 TKA yang didatangkan tersebut tidak jelas statusnya, apakah sebagai tenaga ahli atau pekerja biasa. Santernya penolakan publik terhadap TKA Tiongkok dan pertimbangan Peraturan Menteri Perhubungan No.25/2020, akhirnya membuat pemerintah daerah setempat menunda kedatangan TKA tersebut (Karunia, 2020). Namun, situasi menjadi sangat dilematis, sebab ketika TKA asal Tiongkok tersebut tidak bisa datang, ada sekitar 3.000 pekerja lokal terkena PHK karena perusahaan tidak berjalan karena membutuhkan keterampilan dari para TKA asal Tiongkok tersebut.

Sebagai negara yang terbuka, pemerintah Indonesia tidak melarang masuknya TKA.  Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja NO. 13/2003, serta yang lebih rinci lagi pada Peraturan Presiden 20/2018 maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2018. Pemerintah sudah memberikan kemudahan, ini untuk menghindari masuknya TKA illegal yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Keberadaan TKA ini dimungkinkan dalam rangka alih teknologi atau alih pengetahuan kepada para tenaga kerja Indonesia yang nantinya akan menggantikan peran TKA tersebut. Namun peraturan ini memberikan peluang pada perusahaan yang mempekerjakan TKA berdalih tidak mampunya tenaga kerja Indonesia atau tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Peluang ini harus sejalan dengan dilaksanakannya pengalihan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja pendamping Indonesia. Menjelang tahapan new normal pasti akan ada TKA yang masuk ke Indonesia. Tentunya ini juga harus diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik.

 

Kebutuhan TKA di Indonesia

Jumlah TKA di Indonesia menurut data Kementrian Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2018 mencapai 95.335 pekerja dan meningkat sekitar 20% pada akhir tahun 2019. Peningkatan jumlah TKA yang cukup tinggi didorong oleh kemudahan izin yang diberikan oleh pemerintah untuk menggenjot investasi di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan (2019) menyebutkan jumlah TKA asal Tiongkok mencapai 32.209 Pekerja atau sebesar 33.79% dari keseluruhan TKA yang terdaftar bekerja di Indonesia. Besarnya jumlah TKA asal Tiongkok dipengaruhi oleh banyaknya investasi dari Tiongkok yang turut membawa teknologinya sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang dapat membantu dalam mengoperasikannya.

Berdasar aturan di atas kertas pemerintah Indonesia mengizinkan penggunaan TKA yang bekerja sebagai tenaga ahli. Dari 95.335 TKA di Indonesia (2018), sejumlah 30.708 TKA menduduki posisi konsultan, adviser, dan direksi (Latifa dkk, 2019). Hal ini menjadi bukti bahwa tidak sembarangan TKA dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Khusus TKA asal Tiongkok, banyak pekerja yang berada pada level professional, yang umumnya ‘gagal’ diisi oleh tenaga lokal (Rakhmat, 2020). Meskipun kenyataan di lapangan, ditemukan juga kasus TKA dengan keterampilan lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah tidak kecolongan.

Berdasarkan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, terdapat peraturan mengenai ketentuan TKA yang diperbolehkan bekerja di suatu perusahaan di Indonesia. TKA yang diperbolehkan bekerja adalah TKA yang memiliki keahlian tertentu (skill worker). Sementara itu bagi TKA tanpa keahlian atau pekerja/buruh kasar (unskill worker) tidak diperkenankan untuk bekerja di Indonesia. Setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA harus didampingi oleh pendamping sesuai dengan keahliannya. Adapun tujuannya adalah dalam rangka alih teknologi atau mentransfer keahliannya kepada tenaga kerja pendamping yang merupakan pekerja lokal Indonesia. Oleh karena itu perusahaan juga wajib untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi atau keahlian dari TKA. Ketentuan ini dilakukan untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia agar kelak dapat menggantikan peran dan kedudukan TKA tersebut ketika masa kerjanya sudah berakhir.

Kedatangan TKA dari Tiongkok yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat segera beroperasi sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Pada masa pandemi COVID-19 ini kedatangan TKA masih dapat ditunda karena alasan pembatasan sosial. Namun setelah kondisi di Indonesia membaik, arus TKA akan sulit untuk dihentikan mengingat investasi perusahaan yang harus tetap berjalan dan mengoperasikan produksinya. Beroperasinya perusahaan ini tentunya juga mempunyai manfaat ekonomi bagi penduduk sekitar, karena mereka akan dipekerjakan di perusahaan tersebut.

 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Keberadaan Tenaga Pendamping

Saat TKA mulai dipekerjakan, secara prosedur perusahaan harus mempersiapkan tenaga pendamping. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA menyebutkan bahwa tenaga pendamping mutlak disediakan. Dalam proses administrasi perijinan TKA, perusahaan harus menyebutkan tenaga pendamping TKA tersebut. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia agar dapat mengambil peran dan mendapatkan manfaat dari keberadaan TKA. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia harus dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja itu sendiri serta mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bekerja di suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persoalan tenaga pendamping TKA memang perlu mendapatkan perhatian lebih karena di lapangan sulit untuk diawasi. Fakta di lapangan, terjadi banyak pelanggaran antara lain yang kerap ditemui adalah penggunaan nama pendamping sekedar di atas kertas saja untuk keperluan administrasi (Latifa dkk, 2019). Berbagai pelanggaran yang kerap ditemui adalah penggunaan nama pendamping sekedar diatas kertas saja untuk keperluan administrasi (Latifa dkk, 2019). Lebih lanjut temuan penelitian Tim LIPI menyebutkan kendala kegiatan pendampingan meliputi ketidakjelasan status kerja tenaga pendamping dan jangka waktu pendampingan yang tidak jelas sehingga tenaga pendamping yang ditunjuk jarang dapat menggantikan TKA (Latifa dkk, 2019).

Melihat berbagai permasalahan tersebut, perlindungan dan pengawasan terhadap perusahaan, TKA maupun tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas penting. Jangan sampai berbagai aturan yang ada hanya ada kokoh di kertas tetapi minim implementasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua hal terkait dengan keberadaan TKA dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditetapkan, baik itu dalam UU 13/2003, Perpres 20/2018 maupun Permen Naker 10/2018 dan peraturan lainnya.

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 66 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sangat jelas mengatur pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan. Pengawas ketenagakerjaan atau labor inspector mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan berjalannya suatu peraturan terkait dengan ketenagakerjaan karena sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan TKA. Namun, fungsi pengawasan ini masih belum optimal mengingat masih banyak kendala yang ditemui di lapangan. Beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan belum dilakukan secara optimal, antara lain koordinasi yang kurang baik antar instansi yang berwenang melakukan pengawasan, labor inspector tidak memiliki acuan yang jelas tentang pengawasan khususnya mengenai pendampingan dan alih teknologi serta keterbatasan jumlah labor inspector (Latifa dkk, 2019). Berbagai kendala ini diperparah dengan kesulitan menentukan pengukuran terkait tolak ukur alih teknologi sehingga pada akhirnya labor inspector yang bertugas di lapangan cenderung memfokuskan dari segi administrasi saja (Latifa dkk, 2019). Tentunya ini harus menjadi perhatian agar kehadiran TKA, terutama kehadiran 300 TKA Tiongkok juga hadirnya TKA lainnya di masa depan, dapat bermanfaat sesuai dengan rencana dan tujuan.

 

Menerima TKA Secara Aman dan Sesuai Prosedur

Melihat perkembangan saat ini dimana telah ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan berbagai relaksasi walaupun PSBB masih berlaku di berbagai wilayah, bukan tidak mungkin semua aktivitas akan kembali berjalan meskipun dalam kondisi new normal. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan untuk berdamai dengan COVID-19 karena menyadari bahwa kemungkinan masih lama berlalu, kita akan memasuki tahapan new normal hidup berdampigan dengan COVID-19, termasuk pada sektor ketenagakerjaan (Ihsanuddin, 2020; Sani, 2020).

Kehadiran TKA baik itu dari Tiongkok maupun dari negara lain tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, jangan sampai kehadiran TKA ini membawa permasalahan baru bagi perkembangan perusahaan, tenaga kerja Indonesia dan juga penduduk pada umumnya. Maka, saat ini perlu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, tetap diperhatikan dan diberlakukannya protokol kesehatan bagi TKA karena masih dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dalam memasuki masa new normal. TKA yang masuk ke Indonesia sebaiknya disertai dengan surat keterangan sehat bebas COVID-19 dari otoritas kesehatan negeri TKA itu berasal. Selanjutnya, para TKA juga harus bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan dan diawasi oleh pihak yang berwenang pemerintah Indonesia, atau bisa saja dikarantina di wilayah negara lain yang tidak terjangkit COVID-19 sebelum masuk ke Indonesia. Kedua, memperhatikan peraturan yang berlaku bagi TKA yang bekerja di perusahaan di Indonesia, termasuk didalamnya keberadaan tenaga pendamping dalam rangka alih teknologi atau alih pengetahuan dan keahlian sesuai dengan keahlian TKA. Ketiga, pengawasan yang terkait dengan keberadaan TKA itu sendiri, perusahaan yang mempekerjakan TKA dan termasuk tenaga kerja Indonesia. Ini dilakukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Pemerintah harus bijak dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja Indonesia di tengah serbuan tenaga kerja asing. Pemerintah dapat lebih berperan sebagai pengatur dan pengawas serta harus dapat memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia. Keberadaan TKA harus lebih diperhatikan pemerintah terutama terkait peran dan fungsinya terutama dalam melakukan pendampingan dan alih teknologi atau alih pengetahuan kepada tenaga pendamping Indonesia; demikian juga waktu pendampingan dan penggantian TKA oleh tenaga pendamping tetap harus diperhatikan, agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi formalitas administrasi saja.

 

Ditulis oleh Bayu Setiawan, Inayah Hidayati & Ade Latifa, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

CNNIndonesia.com. (2020, 30 April). Tolak 500 TKA China, Ketua DPRD Sultra Bakal Pimpin Demo http://cnn.id/498699

Ihsanuddin. (2020, 8 Mei). Jokowi Sebut Hidup Berdamai dengan COVID-19, Apa Maksudnya?. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/06563101/jokowi-sebut-hidup-berdamai-dengan-COVID-19-apa-maksudnya?utm_source=Twitter&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Dekstop.

Karunia, Ade Miranti. (2020, 2 Mei). Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2020/05/02/180200526/soal-500-tka-china-kemenaker--perusahaan-sudah-cari-pekerja-lokal-tapi-tak-ada.

Kementerian Perindustrian (2019, 25 Februari). Industri Smelter Nikel Senilai USD 1 Miliar Beroperasi di Konawe. Siaran Pers. https://kemenperin.go.id/artikel/20345/Industri-Smelter-Nikel-Senilai-USD-1-Miliar-Beroperasi-di-Konawe

Latifa, Ade, Bayu Setiawan, Inayah Hidayati, Irin Oktafiani & Haning Romdiati. (2019). Globalisasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Indonesia Melalui Transfer/Alih Teknologi. Laporan Penelitian. LIPI: Jakarta.

Pasaribu, Fernando. (2020, 30 April) 500 TKA Ingin ke Sultra, PKS: Tak Peka Batin Rakyat https://www.tagar.id/500-tka-ingin-ke-sultra-pks-tak-peka-batin-rakyat/?source=twitter

Rakhmat, Muhammad Zulfikar. (2020, 8 Mei). Mengapa mengizinkan 500 pekerja Cina di tengah pandemi adalah langkah yang kurang tepat. theconversation.com. https://theconversation.com/mengapa-mengizinkan-500-pekerja-cina-di-tengah-pandemi-adalah-langkah-yang-kurang-tepat-138016

Sani, Ahmad Faiz Ibnu. (2020, 16 Mei).Pernyataan Lengkap Jokowi Soal New Normal Damai dengan COVID-19. Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1342885/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-new-normal-damai-dengan-COVID-19#.Xs6t1dcyUZ4

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun2003

Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri No. PER.02/MEN/III/2008

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 66 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2020

powered by social2s
Go to top