Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 lebih parah dibandingkan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi 1998, usaha mikro, kecil dan menengah masih bisa bertahan, bahkan mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja bagi pekerja yang ter-PHK akibat krisis ekonomi tersebut (Septyaningsih dan Rahardjo, 2020). Pandemi COVID-19 menyebabkan terpuruknya semua sektor ekonomi, baik usaha besar, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sektor usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (99%) dan menjadi sumber pendapatan bagi 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2015). Pandemi COVID-19 tidak saja berdampak pada perusahaan besar tetapi juga berdampak pada kelangsungan usaha kecil dan menengah dan pekerjanya. Penurunan dan penjualan pendapatan serta terganggunya distribusi bahan baku sebagai imbas COVID-19 menyebabkan pelaku usaha mengurangi kegiatan produksi bahkan menghentikan produksi. Kondisi ini berpengaruh pada penggunaan tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 37.000 pelaku usaha kecil menengah terkena dampak COVID-19 (Rakhma dan Setiawan, 2020). Diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar karena tidak semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berjumlah 56 ribu lebih, melaporkan kondisi usahanya. Sementara itu, data Kemenaker per 27 Mei 2020 mencatat dampak COVID-19 menyebabkan jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan sebanyak 1.058.284 orang dan pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 380.221 orang. Sedang sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 318.959 orang. total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.757.464 orang (Kemenaker, 2020).

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bekerjasana dengan Kemenaker dan Lembaga Demografi FEB UI melakukan survei online melihat dampak COVID-19 terhadap kelangsungan usaha dan tenaga kerja serta strategi yang dilakukan. Survei dilakukan pada tanggal 24 April – 2 Mei 2020. Tulisan ini menggunakan data hasil survei tersebut.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kelangsungan Usaha

Pada awal masa pandemi COVID-19, pemerintah mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Kemudian dikeluarkan PP No 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi aktivitas di tempat umum, bekerja di rumah, meliburkan tempat kerja, pusat perdagangan dan sebagainya. Bagi dunia usaha, kondisi pandemi ini berpengaruh pada kegiatan produksi karena penurunan penjualan, kelangkaan pasokan bahan baku dan sebagainya.

Berdasarkan hasil survei LIPI, pandemi COVID-19 menyebabkan 39,4% pengusaha menghentikan kegiatan produksi, dan 57,1% usaha tetap berjalan tetapi produksi menurun. Usaha yang banyak terhenti kegiatan usaha adalah jenis usaha yang banyak melakukan interaksi dengan orang lain, seperti perdagangan ritel sebesar 45,2%, jasa kemasyarakatan sebesar 49,8%. Begitu juga jenis usaha yang membutuhkan modal dan tenaga kerja yang cukup banyak, seperti sektor konstruksi dan bangunan sebanyak 44,2%, dan jasa perusahaan sebesar 50,7%. Sementara usaha yang mengurangi produksi hampir terjadi pada semua sektor ekonomi, tetapi menonjol pada sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, pertambangan dan penggalian, dan usaha sektor pertanian.

Kehilangan pekerjaan atau terkena PHK adalah dampak yang dialami pekerja pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 15,6% pekerja kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Hampir semua sektor ekonomi melakukan pengurangan jumlah pekerja, namun sektor tertinggi yang adalah usaha di sektor konstruksi dan bangunan (29,3%), dan sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (28,9%).

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas pertanian  adalah mereka yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap di usaha pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga dengan menerima upah baik barang atau uang dengan sistim pembayaran harian atau borongan, seperti buruh tani. Sementara pekerja bebas non pertanian, usahanya selain sektor pertanian, seperti pertambangan, perdagangan, bangunan, jasa dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tukang/kuli bangunan atau tukang service AC, yang bekerja jika ada panggilan kerja. Hasil survey mencatat sebanyak 55,3% pekerja bebas berhenti bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kemudian sebanyak 37,8% pekerja bebas menyatakan bahwa tawaran pekerjaan semakin berkurang selama pandemi COVID-19.

Strategi Bertahan dimasa Pandemi COVID-19

Strategi bertahan hidup adalah suatu tindakan yang dilakukan setiap orang untuk dapat mempertahankan hidupnya melalui pekerjaan atau apapun yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei, strategi yang dilakukan pengusaha untuk kelangsungan usaha adalah merumahkan karyawan, yang dilakukan oleh 49,6% pengusaha. Strategi lain adalah menekan biaya tenaga kerja dengan mem-PHK karyawan. Keputusan PHK karyawan diambil oleh 39% pengusaha untuk menjaga kelangsungan usahanya. Selama dirumahkan, perusahaan tetap memenuhi kewajibannya membayar gaji pekerja dengan jumlah yang lebih kecil dari sebelum pandemi, sebagian perusahaan tidak memberi gaji tetapi fasilitas kesehatan BPSJ tetap dibayarkan. Hasil survei menunjukkan sebanyak 35% pengusaha memberikan gaji sesuai ketentuan, 37% mengurangi jumlah gaji, dan 28% tidak membayar gaji pekerjanya. Namun demikian, kemampuan bertahan usaha ditengah COVID-19 bervariasi, sebanyak 41% usaha hanya mampu bertahan selama 3 bulan sampai bulan Agustus 2020, sebanyak 24% mampu bertahan salam 3-6 bulan. Namun mayoritas pengusaha hanya mampu bertahan dan membayar gaji karyawan sampai 3 bulan kedepan dan lewat 3 bulan, yaitu bulan Agustus usaha mereka akan terhenti.

Bagi pekerja bebas, strategi bertahan yang banyak dilakukan adalah melakukan usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup, seperti usaha berdagang makanan (57%). Usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup dilakukan karena sebagian besar pekerja bebas (58%) tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan selama masa pandemi.  Selama penerapan PSBB masyarakat hanya berdiam dirumah agar terhindar dari tertular COVID-19. Kondisi ini menjadi peluang bagi pekerja yang sedang menganggur dengan berusaha kecil-kecilan menjual barang kebutuhan sehari-hari untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Pada saat ini, ditengah masyarakat banyak bermunculan usaha dagang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan sembako. Sebagian mereka menjadi re-seller, barang diambil langsung dari distributor kemudian ditawarkan pada masyarakat sekitar tempat tinggal. Penjualan dilakukan secara  langsung maupun secara online menggunakan media sosial (Whatsapp) pada masyarakat sekitar yang banyak berdiam dirumah. Mengingat lingkupnya tidak terlalu luas hanya lingkungan tetangga, penjualan dilakukan dengan diantar langsung ke rumah dan pembayaran dilakukan pada saat barang diterima (Cash On Delivery). Strategi usaha ini cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sembako, tanpa harus keluar rumah.

Merespons permasalahan yang dihadapi keluarga-keluarga terdampak pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman melalui program sebagai berikut 1) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako. PKH diberikan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan asupan nutrisi dalam bentuk uang. Sementara Program Sembako diberikan pada 20 juta keluarga berupa kebutuhan pokok dasar pangan, seperti beras, telur dan lain lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah bantuan diberikan tepat sasaran. 2) Keringanan biaya listrik kepada masyarakat berupa penggratisan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450V selama 3 bulan (April-Juni) dan pemotongan sebesar 50% bagi pelanggan dengan daya 900 V. Bantuan keringanan beban listrik ini langsung dalam bentuk pengurangan tagihan biaya listrik rumah tangga. Bantuan ini dimaksudkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Kebijakan pemerintah bagi usaha UMKM dengan membebaskan pembayaran bungan dan penundaan pokok angsuran KUR bagi usaha yang terkena dampak COVID-19, paling lama selama 6 bulan. Pembebasan pajak UMKM selama 6 bulan.

Ditulis oleh Devi Asiati, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi

Rakhma, Sakina dan Dian Setiawan (2020, 17 April). Sebanyak 37.000 UMKM terdampak virus Corona. https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona.

Septyaningsih, Iit dan Budi Rahardjo. (2020, 16 April). Beda Nasib UMKM Akibat Covid 19 dengan Krisis 1998. https://republika.co.id/berita/q8v373328/beda-nasib-umkm-akibat-covid19-dengan-krisis-1998

Kementerian Koperasi dan UKM (2015). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) tahun 2012 – 2017.

P2 Kependudukan, Kemenaker dan LD FEB UI. (2020), Survey Online: Dampak COVID 19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait