Indonesia, seperti lebih dari 200 negara lainnya di dunia tidak luput dari pandemi COVID-19. Sejak pertama kali pemerintah secara resmi mengumumkan adanya pasien terjangkit COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, hingga per tanggal 5 juni ini sudah tercatat sebanyak 29,521 orang dinyatakan positif menderita COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sekitar enam bulan dan telah menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dari sisi kesehatan, mobilitas orang juga mengalami perubahan. Merespon kondisi ini, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membatasi mobilitas orang, karena penyebaran COVID-19 terjadi akibat perpindahan manusia yang menjadi inang tempat hidup virus corona. PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diberlakukan di berbagai daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi cara untuk membatasi pergerakan orang antarwilayah administrasi yang diharapkan akan menekan dan bahkan menghentikan penyebaran COVID-19 ke berbagai wilayah di Indonesia.

 

Memaksa Mudik di Tengah Larangan Mudik

Pembatasan mobilitas membawa konsekuensi pada sulitnya perantau melakukan mudik atau pulang ke daerah asal untuk merayakan hari raya Idul Fitri.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para perantau tidak lagi bebas melaksanakan mobilitas yang selama ini dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengunjungi dan bersilaturahmi dengan orang tua, sanak saudara, dan kerabat di daerah asal. Oleh karena itu, himbauan dan sosialisai untuk menunda mudik gencar dilakukan di berbagai media. “Lebih baik tidak mudik daripada pulang membawa penyakit” dan “Ayo kita tunda mudik untuk kepentingan bersama” merupakan dua himbauan yang tertulis pada laman situs https://covid19.go.id/. Himbauan-himbauan tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran para perantau untuk menunda perjalanan mudik demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih masif.

Selain himbauan, pemerintah juga mengeluarkan peraturan dan ketentuan untuk melarang aktivitas mudik yang bersifat lebih mengikat. Ketentuan tersebut antara lain dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PANRB No. 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN). Bagi mereka yang bukan ASN, larangan mudik ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 (https://indonesia.go.id). Larangan sementara bagi berbagai moda transportasi yang diatur oleh Permenhub tersebut mengalami perubahan setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Melalui surat edaran itu berbagai moda transportasi umum diizinkan kembali melayani penumpang, namun tidak serta merta mengizinkan perjalanan mudik. Larangan mudik tetap berlaku, sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pernyataan “Saya Tegaskan, Mudik Tetap Dilarang, Titik!” yang disampaikan oleh Letjen Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menjadi judul berita di beberapa surat kabar pada tanggal 7 Mei 2020.

Meskipun sudah ada aturan yang melarang mudik, dalam kenyataannya masih banyak perantau yang berusaha untuk pulang ke kampung halaman menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020. Perjalanan dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi umum dan bermacam cara ditempuh agar bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Surat perjalanan dinas (salah satu syarat agar bisa melakukan perjalanan) palsu pun kemungkinan digunakan, terbukti dari adanya penjualan surat tersebut yang dilakukan secara daring (Pebrianto, 2020). Selain itu, surat keterangan bebas COVID-19 (yang juga disyaratkan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan) palsu juga diperjual belikan yang kemungkinan digunakan untuk memenuhi persyaratan (Ravel, 2020a).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kegiatan yang biasa dilakukan oleh para perantau dari segala lapisan ekonomi tanpa membedakan latar belakang budaya dan agama (Yulianto, 2011; Prasetyo & Warsono, 2017) sulit untuk dilarang. Sebagai contoh, sampai dengan tanggal 23 April, sebanyak 650.000 orang warga DKI Jakarta telah mudik ke daerah asal mereka (Hamdi, 2020). Jumlah ini terus bertambah sampai saat hari raya Idul Fitri tiba. Dari moda transportasi darat saja, terdapat 465.000 kendaraan yang membawa perantau berhasil meninggalkan Jakarta selama seminggu, yaitu pada H-7 sampai dengan H-1 Idul Fitri tahun 2020 (Kurniawan, 2020). Sebagian pemudik memilih melewati jalan tikus, sebutan untuk jalur yang bukan jalur utama dan adakalanya melewati jalan-jalan perkampungan, untuk menghindar dari penjagaan petugas (Lumbanrau, 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih banyak perantau yang berlebaran di daerah asal, walaupun berbagai aturan larangan mudik sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

 

Pemudik Susah Kembali Lagi ke Kota Tempat Biasa Tinggal

Tidak hanya larangan mudik, pemerintah juga berupaya menghambat masyarakat yang sudah berhasil lolos sampai ke kampung halaman untuk tidak kembali ke kota/tempat tinggal sebelumnya. Himbauan ini dituangkan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 tahun 2025 pada 25 Mei 2020 tentang perpanjangan masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 hingga 7 Juni 2020. Menyusul surat edaran ini, Kementerian Perhubungan melalui Permenhub Nomor PM25 Tahun 2020 memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H hingga 7 Juni 2020. Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, tetapi nampaknya paling berdampak secara signifikan pada mereka yang akan balik ke wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Dalam peraturan tersebut, orang yang akan keluar dan masuk wilayah Jakarta harus memiliki Surat Ijin Keluar-Masuk (SIKM), Namun penduduk yang berdomisili di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) tidak perlu memiliki SIKM untuk masuk dan keluar dari DKI Jakarta. SIKM hanya diberikan kepada penduduk yang telah ditetapkan dalam PSBB, yaitu yang bekerja pada 11 sektor usaha, orang yang mempunyai keperluan mendesak (misal keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia), dan organisasi kemanusian yang membantu penanganan COVID-19.  Pemudik yang berada di luar kriteria tersebut tidak akan mendapatkan SIKM dan harus menunggu berakhirnya pemberlakuan Pergub 47/2020 pada 7 Juni 2020, kecuali ada perpanjangan lagi. Selain SIKM, pemudik yang akan kembali ke DKI Jakarta dan juga ke daerah lain harus memiliki status kesehatan yang baik, ditunjukkan oleh kepemilikan dokumen kesehatan dari pelayanan kesehatan atau hasil negatif COVID-19 dengan rapid tes dan swab.

Untuk mencegah terjadinya arus balik, Pemprov bekerjasama dengan jajaran kepolisian membuat pos penyekatan untuk menjaga pintu-pintu perbatasan antar wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.Devisi Humas Polri menyebutkan penyekatan di jalur jalan utama di sepanjang Pulau Jawa berjumlah 116 titik, meliputi 10 titik di Jawa Timur, 7 titik di Jawa Tengah, 9 titik di Jawa Barat, serta 12 titik di wilayah DKI Jakarta (Ravel, 2020b) dan sisanya berada dijalan arteri dan jalan tikus. Semua pelaku arus balik diperiksa dan wajib menunjukkan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Pengguna kendaraan jalan raya yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku dipaksa kembali ke daerah pemberangkatan. Hingga tanggal 2 juni 2020, atau 9 hari setelah lebaran, sebanyak 54.127 kendaraan yang diputar balik. Apabila diasumsikan dalam satu kendaraan minimal ada 4 orang penumpang, maka sudah ada lebih dari 215 ribu pemudik yang tidak jadi kembali ke tempat mereka biasa tinggal. Diantara mereka, diperkirakan paling banyak menuju DKI Jakarta dan Bodetabek.

 

 

Pengaturan Mobilitas Penduduk: Cegah gelombang kedua COVID-19

Pengawasan dan kontrol yang ketat atas mobilitas penduduk berperan besar dalam mencegah potensi gelombang kedua COVID-19. Pembatasan arus balik mudik secara ketat seperti yang diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah contoh pengelolaan mobilitas penduduk dalam rangka pencegahan munculnya gelombang kedua COVID-19. Aturan ini telah menurunkan cukup signifikan pemudik yang akan kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Dikemukakan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Istiono pada 1 Juni 2020 bahwa ada penurunan arus balik hingga 70% pada Operasi Ketupat 2020 dibanding periode yang sama tahun 2019 (http://tribratanews.polri.go.id/read). Penurunan arus balik juga terjadi pada angkutan kereta api dan pesawat, karena ada pembatasan jumlah dan frekuensi layanan serta ketatnya persyaratan melakukan perjalanan berdasarkan peraturan PSBB yang sedang berlaku. Tingginya penurunan ini dapat berkontribusi terhadap berkurangnya potensi gelombang kedua COVID-19 di berbagai daerah tujuan, terutama di DKI Jakarta dan Bodetabek.

Kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih menunjukkan peningkatan dari hari ke hari dengan jumlah kasus sebanyak 7.684 pada 5 Juni 2020, tetapi peningkatannya cenderung melambat (https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan). Sekitar dua pekan sebelum tanggal 31 Mei kenaikan kasus COVID-19 di DKI Jakarta berada di bawah 2% per hari, namun meningkat menjadi 3,4% pada 30-31 Mei. Data ini menggambarkan bahwa tanpa ada pembatasan arus balik pun, telah terjadi peningkatan kasus COVID-19, kemungkinan dampak dari diabaikannnya aturan “social dan physical distancing” oleh sebagian masyarakat menjelang dan pada hari raya Idul Fitri. Peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa pengetatan mobilitas penduduk internal menjadi penting untuk mencegah naiknya kembali kasus COVID-19. Kerjasama berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya gelombang kedua COVID-19 menjadi penentu keberhasilan implementasi pengaturan mobilitas penduduk selama masa pandemi penyakit infeksi tersebut.

 

Ditulis oleh Mita Noveria dan Haning Romdiati, Peneliti Utama Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Daftar Pustaka

Ericssen (2020). Singapura Umumkan Kasus Pertama Virus Corona. https://internasional.kompas.com/read/2020/01/23/21213071/singapura-umumkan-kasus-pertama-virus-corona. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Hamdi, I. (2020). Dishub: 650 Ribu Warga DKI Telah Mudik Lebaran Saat PSBB Corona. https://metro.tempo.co/read/1343305/dishub-650-ribu-warga-dki-telah-mudik-lebaran-saat-psbb-corona/full&view=ok. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Kurniawan, R. (2020). Arus Mudik 2020, Tercatat 465.000 Kendaraan Meninggalkan Jakarta
https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/25/071500515/arus-mudik-2020-tercatat-465000-kendaraan-meninggalkan-jakarta. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Lumbanrau, R.E. (2020). Virus corona: Cerita pemudik memilih lewati jalan tikus yang berbahaya dibanding 'hidup menderita di Jakarta'. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52219947. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Pebrianto, F. (2020). Bukalapak Tarik Iklan Surat Dinas Abal-abal untuk Mudik. https://bisnis.tempo.co/read/1342289/bukalapak-tarik-iklan-surat-dinas-abal-abal-untuk-mudik/full&view=ok. Diunduh tanggal 2 Juni 2020

Prasetyo, K. & Warsono. (2017). Specific Migration in Indonesia Mudik and Balik Lebaran. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 108. Social Sciences, Humanities and Economics Conference (SoSHEC 2017).

Ravel, S. (2020a). Waspada, Beredar Surat Bebas COVID-19 dan Stiker AKAP Palsu. https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/15/030200915/waspada-beredar-surat-bebas-COVID-19-dan-stiker-akap-palsu. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

-----------. (2020b).Ini Daftar Titik Penyekatan Kendaraan Saat Arus Balik di Pulau Jawa. https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/27/091200115. Diunduh tanggal 2 Juni 2020

Saputra, E.Y. (2020). Malaysia Laporkan Kasus Pertama Virus Corona. https://dunia.tempo.co/read/1299515/malaysia-laporkan-kasus-pertama-virus-corona. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

Yulianto, V. I. (2011). Is the Past Another Country? A Case Study of Rural–Urban Affinity on Mudik Lebaran in Central Java. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 4, 2011, pp. 49-66.

https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan.  Data Pemantauan COVID-19 di DKI Jakarta. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

http://tribratanews.polri.go.id/read/257/3/polri-volume-kendaraan-arus-balik-turun-70-persen-1591067206. Polri: Volume Kendaraan Arus Balik Turun 70 Persen. Diunduh tanggal 2 Juni 2020.

powered by social2s