Masyarakat Bali sangat menyadari bahwa pariwisata adalah denyut nadi kehidupannya, ribuan orang menggantungkan hidup terhadap aktivitas ini. Pariwisata sangat berkorelasi dengan rasa nyaman” sehingga ini menjadi modal utama untuk membuat orang datang berkunjung dan berplesir. Masifnya penyebaran COVID-19 telah membuat denyut nadi dan geliat pariwisata itu berhenti. Bali menjadi sepi, tidak ada wisatawan yang berkunjung, para penggiat pariwisata pun harus diliburkan sementara. COVID-19 memang bukan hantaman baru bagi pariwisata Bali, tetapi mungkin yang terdahsyat, karena tragedi ini melanda hampir seluruh dunia, dimana sebagian besar orang dan wilayah harus melakukan karantina, tidak bisa bepergian.

Sebelumnya, pada tragedi Bom Bali pertama (12 Oktober 2002) dan Bom Bali kedua (1 Oktober 2005) masyarakat Bali sempat merasakan kehidupan serta sektor pariwisatanya porak poranda. Diperlukan kurang lebih sepuluh tahun untuk mengembalikan semarak pariwisata di Bali, seperti yang diungkapkan oleh Plt. Bupati Badung pada bulan Oktober 2015 (Zik, 2020). Meskipun secara statistik jumlah wisatawan yang mengunjungi Bali sudah mulai meningkat kembali (kurang dari setahun pasca kejadian bom) namun hanya wisatawan domestik yang kedatangannya mendominasi Bali.

Untuk kembali menjadi salah satu destinasi terbaik di dunia diperlukan waktu kurang lebih sepuluh tahun (versi TripAdvisor Travellers' Choice Awards 2017). Dan saat ini kenyamanan kehidupan pariwisata Bali kembali terusik, karena Bali kembali menerima hantaman yang sangat keras dari pandemi virus corona yang menjangkiti hampir seluruh dunia.

Meskipun kondisi Bali sedang terpuruk, terdapat berita baik yang berawal dari sebuah media internasional asiatimes.com pada edisi 16 April 2020. Berita yang berjudul Balis mysterious immunity to COVID-19 menyoroti tentang rendahnya infeksi virus corona di Bali yang disertai dengan tingkat kematian yang rendah. Berita tersebut mengatakan, bahwa per 16 April 2020, hanya ada 86 kasus di Bali dengan jumlah kematian sebanyak dua orang. Hal ini cukup baik mengingat Bali adalah daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan sangat rentan terhadap penyebaran virus corona.

Data statistik menunjukkan hingga tanggal 24 Mei 2020 jumlah warga yang positif di Bali sebanyak 394 orang, dalam perawatan 97 orang, sembuh 293 orang dan meninggal 4 orang. Jumlah pasien sembuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang dalam perawatan dengan tingkat kematian sebesar 1,02% (tingkat kematian Nasional pada hari yang sama sebesar 6,16%). Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Bali tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 74,37% sementara Nasional 24,26%.

Menjadi menarik bagaimana Bali mampu menekan penyebaran virus corona di tengah kepulangan para pekerja migran dari segala penjuru dunia. Seperti yang disebutkan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster pada regional.kompas.com edisi 4 Mei 2020, bahwa sebagian besar  pasien positif bersumber dari pekerja migran atau anak buah kapal yang baru pulang dari luar negeri yakni sebanyak 54 persen, sementara transmisi lokal relatif rendah.

Dalam hal menekan penyebaran pandemi, Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan lembaga desa adat yang masih disegani dan dipatuhi oleh masyarakat Bali sehingga pemantauan kedisiplinan masyarakat dapat berjalan efektif. Berdasarkan Perda No 4 tahun 2019, Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengurus desa adat biasanya adalah para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dihormati warga.

 

Gambar Kasus Corona per hari di Provinsi Bali

Screen_Shot_2020-06-08_at_15.59.52.png 

Sumber: pendataan.baliprov.go.id, diakses 24 Mei 2020

Terjalin kerjasama yang erat antar institusi terkait di Bali guna menanggulangi COVID-19. Sebuah kerjasama antarpemerintah daerah, merupakan dampak dari tindakan bersama institusional (institutional collective action) yaitu kelompok institusi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari kebijakan bersama (Post, 2004). Terdapat dua motivasi utama untuk bekerja bersama, yakni (1) untuk memperoleh keuntungan yang tidak bisa didapatkan jika tidak bekerjasama; (2) untuk memperluas tujuan dan preferensi kebijakan umum (Olson, 1965;, Rothenberg 1992 dalam Post, 2004). Formasi kelompok seringkali difasilitasi oleh keberadaan pimpinan yang kuat dan atau pengusaha yang mampu mengatasi biaya tindakan bersama (Salisbury 1969;Wilson 1995; Schneider, Teske, and Mintrom 1995 dalam Post 2004).

Dari berita-berita yang berkembang tentang penanganan COVID-19 di Bali, sangat terasa adanya kepentingan bersama untuk segera mengakhiri kondisi krisis ini, dan agar Bali segera aman dan nyaman untuk dikunjungi. Adanya kepentingan bersama ini membuat semua elemen berjuang yang diwujudkan dengan kedisiplinan untuk segera terlepas dari belenggu virus.

Komando dari Pemerintah Provinsi Bali sangat terasa, yang mampu diikuti dengan baik oleh pemerintah kabupaten/kota di Bali. Kerjasama antar pemerintah tidak akan dapat berjalan tanpa adanya kepemimpinan lokal yang kuat (Post, 2004:79, Firman, 2009: 2). Komunikasi antar wilayah relatif baik karena adanya kebergantungan tinggi antar kabupaten/kota di Bali. Hal ini selain karena keberadaan pariwisata, juga disebabkan oleh kondisi geografis Pulau Bali yang relatif tidak besar sehingga antar kabupaten dan kota relatif menyatu dan saling bergantung (Katherina, 2011). Keberadaan otonomi daerah di level kabupaten/kota tidak membuat wilayah-wilayah tersebut berjalan sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Bali tidak menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun secara umum pergerakan warga dapat ditekan dengan baik, ada kepatuhan karena kepentingan bersama ingin segera menghidupkan kembali aktivitas pariwisata. Kesadaran akan kepentingan bersama cenderung memiliki ikatan lebih kuat dibandingkan dengan ketentuan hukum yang ketat (Katherina, 2011). Kepentingan bersama ini menjadi landasan kuat kepatuhan yang berlangsung di Bali. Semakin cepat selesai badai COVID-19, maka semakin cepat pemulihan pariwisata Bali. Pemanfaatan sebagian besar dana desa dan APBD untuk penanggulangan COVID-19 juga memiliki andil besar dalam kepatuhan warga untuk tinggal di rumah (Devita, 2020).

 

Menuju New Normal Pariwisata

Arahan untuk hidup berdamai dengan virus corona dari Presiden Jokowi membuat seluruh aspek harus menyiapkan skenarionya masing-masing, tidak terkecuali sektor pariwisata. Dalam pernyataan resminya Kemenparekraf mengungkapkan tengah menyiapkan program Cleanliness, Health and Safety (CHS) untuk daerah destinasi wisata menuju kenormalan baru (Nasution, 2020). Rencananya, program tersebut akan lebih dulu dijalankan di Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau.

Menteri Parekraf menyebutkan pemilihan Bali sebagai uji coba pertama new normal pariwisata tidak lepas dari penanganan COVID-19 yang cukup baik (Asmara, 2020). Wakil Gubernur Bali juga menyatakan sedang mempersiapkan Bali untuk memenuhi persyaratan menjadi destinasi di masa setelah Covid-19. Di lain sisi, Gubernur Bali juga menegaskan bahwa untuk menuju new normal harus dengan penuh kehati-hatian, persiapan yang dilakukan harus betul-betul matang (Putri, 2020).

Pembukaan kembali pariwisata memang hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Bali, namun tentu saja harus dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Kedatangan wisatawan dari berbagai wilayah dapat menjadi ancaman gelombang baru penyebaran COVID-19 di Bali.

 

Ditulis oleh Luh Kitty Katherina, Peneliti Penduduk dan Lingkungan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Asmara, C.G. (2020, 28 Mei 2020). Bali Bakal Dibuka Lagi Saat New Normal, Sudah Sampai Mana?. Cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200528144335-4-161532/bali-bakal-dibuka-lagi-saat-new-normal-sudah-sampai-mana

Devita, Rindra (2020, 16 April). Dana Desa Adat untuk Penanganan Covid-19 juga dari APBD. Balipost.com. http://www.balipost.com/news/2020/04/16/115848/Dana-Desa-Adat-untuk-Penanganan...html

Firman, T. 2009. Decentralization Reform and Local Government Proliferation in Indonesia: Towards A Fragmentation of Regional Development. Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.

https://pendataan.baliprov.go.id/ diakses 25 Mei 2020

https://covid19.go.id/ diakses 25 Mei 2020

Katherina, L.K. 2011. Efektivitas Kerjasama Distribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran antarpemerintah Daerah untuk Pengembangan Wilayah Provinsi Bali. Institut Teknologi Bandung.

Mcbeth, John. (2020, 16 April). Balis mysterious immunity to Covid-19. Asiatimes.com. https://asiatimes.com/2020/04/balis-mysterious-immunity-to-COVID-19/

Nasution, D.D. (2020, 30 Mei). Wishnutama: New Normal Destinasi Wisata Tergantung Daerah. Republika.co.id. https://republika.co.id/berita/qb4a3c423/wishnutama-emnew-normalem-destinasi-wisata-tergantung-daerah.

Post, S.S. (2004). Metropolitan Area Gibernance and Institutional Collective Action Governance, dalam Metropolitan Governance: Conflict, Competition, and Cooperation, R.C. Feiock (ed). Washington D.C: Georgetown University Press, 2004), 67-92.

Putri, C.A. (2020, 31 Mei). Mohon Maaf, Bali Belum Akan Terapkan The New Normal. Cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531144255-4-162110/ mohon-maaf-bali-belum-akan-terapkan-the-new-normal.

Rosidin, Imam. (2020, 4 Mei). Angka Kesembuhan Pasisen Covid-19 di Bali tertinggi di Indonesia. Regional.kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2020/05/04/ 19325951/angka-kesembuhan-pasien-COVID-19-di-bali-tertinggi-di-indonesia?page=2

Zik. (2015, 12 Oktober). Jalan Panjang Membangkitkan Pariwisata Setelah Tragedi Bom Bali. https://daerah.sindonews.com/https://daerah.sindonews.com/berita/ 1052560/174/jalan-panjang-membangkitkan-pariwisata-setelah-tragedi-bom-bali

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait