Pemberitaan terkait kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di tengah pandemi COVID-19 menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Situasi tersebut oleh sebagian masyarakat dianggap kurang sensitif mengingat saat ini banyak tenaga kerja Indonesia di dalam negeri di berbagai sektor harus mengalami PHK atau di rumahkan. Masuknya TKA ini menjadi isu yang sensitif di tengah pandemi yang mengguncang dunia ketenagakerjaan Indonesia. Informasi awal menyebutkan akan ada kurang lebih 500 TKA asal Tiongkok yang akan bekerja di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (cnnindonesia.com 2020; Pasaribu, 2020).

Kedatangan TKA ini direncanakan untuk mengerjakan 33 tungku smelter dan nantinya akan menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja lokal (Kementerian Perindustrian, 2019). Polemik juga terjadi karena 500 TKA yang didatangkan tersebut tidak jelas statusnya, apakah sebagai tenaga ahli atau pekerja biasa. Santernya penolakan publik terhadap TKA Tiongkok dan pertimbangan Peraturan Menteri Perhubungan No.25/2020, akhirnya membuat pemerintah daerah setempat menunda kedatangan TKA tersebut (Karunia, 2020). Namun, situasi menjadi sangat dilematis, sebab ketika TKA asal Tiongkok tersebut tidak bisa datang, ada sekitar 3.000 pekerja lokal terkena PHK karena perusahaan tidak berjalan karena membutuhkan keterampilan dari para TKA asal Tiongkok tersebut.

Sebagai negara yang terbuka, pemerintah Indonesia tidak melarang masuknya TKA.  Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja NO. 13/2003, serta yang lebih rinci lagi pada Peraturan Presiden 20/2018 maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2018. Pemerintah sudah memberikan kemudahan, ini untuk menghindari masuknya TKA illegal yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Keberadaan TKA ini dimungkinkan dalam rangka alih teknologi atau alih pengetahuan kepada para tenaga kerja Indonesia yang nantinya akan menggantikan peran TKA tersebut. Namun peraturan ini memberikan peluang pada perusahaan yang mempekerjakan TKA berdalih tidak mampunya tenaga kerja Indonesia atau tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Peluang ini harus sejalan dengan dilaksanakannya pengalihan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja pendamping Indonesia. Menjelang tahapan new normal pasti akan ada TKA yang masuk ke Indonesia. Tentunya ini juga harus diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik.

 

Kebutuhan TKA di Indonesia

Jumlah TKA di Indonesia menurut data Kementrian Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2018 mencapai 95.335 pekerja dan meningkat sekitar 20% pada akhir tahun 2019. Peningkatan jumlah TKA yang cukup tinggi didorong oleh kemudahan izin yang diberikan oleh pemerintah untuk menggenjot investasi di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan (2019) menyebutkan jumlah TKA asal Tiongkok mencapai 32.209 Pekerja atau sebesar 33.79% dari keseluruhan TKA yang terdaftar bekerja di Indonesia. Besarnya jumlah TKA asal Tiongkok dipengaruhi oleh banyaknya investasi dari Tiongkok yang turut membawa teknologinya sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang dapat membantu dalam mengoperasikannya.

Berdasar aturan di atas kertas pemerintah Indonesia mengizinkan penggunaan TKA yang bekerja sebagai tenaga ahli. Dari 95.335 TKA di Indonesia (2018), sejumlah 30.708 TKA menduduki posisi konsultan, adviser, dan direksi (Latifa dkk, 2019). Hal ini menjadi bukti bahwa tidak sembarangan TKA dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Khusus TKA asal Tiongkok, banyak pekerja yang berada pada level professional, yang umumnya ‘gagal’ diisi oleh tenaga lokal (Rakhmat, 2020). Meskipun kenyataan di lapangan, ditemukan juga kasus TKA dengan keterampilan lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah tidak kecolongan.

Berdasarkan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, terdapat peraturan mengenai ketentuan TKA yang diperbolehkan bekerja di suatu perusahaan di Indonesia. TKA yang diperbolehkan bekerja adalah TKA yang memiliki keahlian tertentu (skill worker). Sementara itu bagi TKA tanpa keahlian atau pekerja/buruh kasar (unskill worker) tidak diperkenankan untuk bekerja di Indonesia. Setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA harus didampingi oleh pendamping sesuai dengan keahliannya. Adapun tujuannya adalah dalam rangka alih teknologi atau mentransfer keahliannya kepada tenaga kerja pendamping yang merupakan pekerja lokal Indonesia. Oleh karena itu perusahaan juga wajib untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi atau keahlian dari TKA. Ketentuan ini dilakukan untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia agar kelak dapat menggantikan peran dan kedudukan TKA tersebut ketika masa kerjanya sudah berakhir.

Kedatangan TKA dari Tiongkok yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat segera beroperasi sebenarnya sesuatu hal yang wajar. Pada masa pandemi COVID-19 ini kedatangan TKA masih dapat ditunda karena alasan pembatasan sosial. Namun setelah kondisi di Indonesia membaik, arus TKA akan sulit untuk dihentikan mengingat investasi perusahaan yang harus tetap berjalan dan mengoperasikan produksinya. Beroperasinya perusahaan ini tentunya juga mempunyai manfaat ekonomi bagi penduduk sekitar, karena mereka akan dipekerjakan di perusahaan tersebut.

 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Keberadaan Tenaga Pendamping

Saat TKA mulai dipekerjakan, secara prosedur perusahaan harus mempersiapkan tenaga pendamping. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA menyebutkan bahwa tenaga pendamping mutlak disediakan. Dalam proses administrasi perijinan TKA, perusahaan harus menyebutkan tenaga pendamping TKA tersebut. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia agar dapat mengambil peran dan mendapatkan manfaat dari keberadaan TKA. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia harus dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja itu sendiri serta mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bekerja di suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persoalan tenaga pendamping TKA memang perlu mendapatkan perhatian lebih karena di lapangan sulit untuk diawasi. Fakta di lapangan, terjadi banyak pelanggaran antara lain yang kerap ditemui adalah penggunaan nama pendamping sekedar di atas kertas saja untuk keperluan administrasi (Latifa dkk, 2019). Berbagai pelanggaran yang kerap ditemui adalah penggunaan nama pendamping sekedar diatas kertas saja untuk keperluan administrasi (Latifa dkk, 2019). Lebih lanjut temuan penelitian Tim LIPI menyebutkan kendala kegiatan pendampingan meliputi ketidakjelasan status kerja tenaga pendamping dan jangka waktu pendampingan yang tidak jelas sehingga tenaga pendamping yang ditunjuk jarang dapat menggantikan TKA (Latifa dkk, 2019).

Melihat berbagai permasalahan tersebut, perlindungan dan pengawasan terhadap perusahaan, TKA maupun tenaga kerja Indonesia menjadi prioritas penting. Jangan sampai berbagai aturan yang ada hanya ada kokoh di kertas tetapi minim implementasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua hal terkait dengan keberadaan TKA dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditetapkan, baik itu dalam UU 13/2003, Perpres 20/2018 maupun Permen Naker 10/2018 dan peraturan lainnya.

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 66 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sangat jelas mengatur pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan. Pengawas ketenagakerjaan atau labor inspector mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan berjalannya suatu peraturan terkait dengan ketenagakerjaan karena sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan TKA. Namun, fungsi pengawasan ini masih belum optimal mengingat masih banyak kendala yang ditemui di lapangan. Beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan belum dilakukan secara optimal, antara lain koordinasi yang kurang baik antar instansi yang berwenang melakukan pengawasan, labor inspector tidak memiliki acuan yang jelas tentang pengawasan khususnya mengenai pendampingan dan alih teknologi serta keterbatasan jumlah labor inspector (Latifa dkk, 2019). Berbagai kendala ini diperparah dengan kesulitan menentukan pengukuran terkait tolak ukur alih teknologi sehingga pada akhirnya labor inspector yang bertugas di lapangan cenderung memfokuskan dari segi administrasi saja (Latifa dkk, 2019). Tentunya ini harus menjadi perhatian agar kehadiran TKA, terutama kehadiran 300 TKA Tiongkok juga hadirnya TKA lainnya di masa depan, dapat bermanfaat sesuai dengan rencana dan tujuan.

 

Menerima TKA Secara Aman dan Sesuai Prosedur

Melihat perkembangan saat ini dimana telah ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan berbagai relaksasi walaupun PSBB masih berlaku di berbagai wilayah, bukan tidak mungkin semua aktivitas akan kembali berjalan meskipun dalam kondisi new normal. Presiden Joko Widodo sudah menyatakan untuk berdamai dengan COVID-19 karena menyadari bahwa kemungkinan masih lama berlalu, kita akan memasuki tahapan new normal hidup berdampigan dengan COVID-19, termasuk pada sektor ketenagakerjaan (Ihsanuddin, 2020; Sani, 2020).

Kehadiran TKA baik itu dari Tiongkok maupun dari negara lain tentunya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, jangan sampai kehadiran TKA ini membawa permasalahan baru bagi perkembangan perusahaan, tenaga kerja Indonesia dan juga penduduk pada umumnya. Maka, saat ini perlu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, tetap diperhatikan dan diberlakukannya protokol kesehatan bagi TKA karena masih dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dalam memasuki masa new normal. TKA yang masuk ke Indonesia sebaiknya disertai dengan surat keterangan sehat bebas COVID-19 dari otoritas kesehatan negeri TKA itu berasal. Selanjutnya, para TKA juga harus bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan dan diawasi oleh pihak yang berwenang pemerintah Indonesia, atau bisa saja dikarantina di wilayah negara lain yang tidak terjangkit COVID-19 sebelum masuk ke Indonesia. Kedua, memperhatikan peraturan yang berlaku bagi TKA yang bekerja di perusahaan di Indonesia, termasuk didalamnya keberadaan tenaga pendamping dalam rangka alih teknologi atau alih pengetahuan dan keahlian sesuai dengan keahlian TKA. Ketiga, pengawasan yang terkait dengan keberadaan TKA itu sendiri, perusahaan yang mempekerjakan TKA dan termasuk tenaga kerja Indonesia. Ini dilakukan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan TKA.

Pemerintah harus bijak dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja Indonesia di tengah serbuan tenaga kerja asing. Pemerintah dapat lebih berperan sebagai pengatur dan pengawas serta harus dapat memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia. Keberadaan TKA harus lebih diperhatikan pemerintah terutama terkait peran dan fungsinya terutama dalam melakukan pendampingan dan alih teknologi atau alih pengetahuan kepada tenaga pendamping Indonesia; demikian juga waktu pendampingan dan penggantian TKA oleh tenaga pendamping tetap harus diperhatikan, agar pelaksanaannya tidak hanya menjadi formalitas administrasi saja.

 

Ditulis oleh Bayu Setiawan, Inayah Hidayati & Ade Latifa, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

CNNIndonesia.com. (2020, 30 April). Tolak 500 TKA China, Ketua DPRD Sultra Bakal Pimpin Demo http://cnn.id/498699

Ihsanuddin. (2020, 8 Mei). Jokowi Sebut Hidup Berdamai dengan COVID-19, Apa Maksudnya?. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/06563101/jokowi-sebut-hidup-berdamai-dengan-COVID-19-apa-maksudnya?utm_source=Twitter&utm_medium=Refferal&utm_campaign=Sticky_Dekstop.

Karunia, Ade Miranti. (2020, 2 Mei). Soal 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2020/05/02/180200526/soal-500-tka-china-kemenaker--perusahaan-sudah-cari-pekerja-lokal-tapi-tak-ada.

Kementerian Perindustrian (2019, 25 Februari). Industri Smelter Nikel Senilai USD 1 Miliar Beroperasi di Konawe. Siaran Pers. https://kemenperin.go.id/artikel/20345/Industri-Smelter-Nikel-Senilai-USD-1-Miliar-Beroperasi-di-Konawe

Latifa, Ade, Bayu Setiawan, Inayah Hidayati, Irin Oktafiani & Haning Romdiati. (2019). Globalisasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Indonesia Melalui Transfer/Alih Teknologi. Laporan Penelitian. LIPI: Jakarta.

Pasaribu, Fernando. (2020, 30 April) 500 TKA Ingin ke Sultra, PKS: Tak Peka Batin Rakyat https://www.tagar.id/500-tka-ingin-ke-sultra-pks-tak-peka-batin-rakyat/?source=twitter

Rakhmat, Muhammad Zulfikar. (2020, 8 Mei). Mengapa mengizinkan 500 pekerja Cina di tengah pandemi adalah langkah yang kurang tepat. theconversation.com. https://theconversation.com/mengapa-mengizinkan-500-pekerja-cina-di-tengah-pandemi-adalah-langkah-yang-kurang-tepat-138016

Sani, Ahmad Faiz Ibnu. (2020, 16 Mei).Pernyataan Lengkap Jokowi Soal New Normal Damai dengan COVID-19. Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1342885/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-new-normal-damai-dengan-COVID-19#.Xs6t1dcyUZ4

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun2003

Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018

Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri No. PER.02/MEN/III/2008

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 66 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perhubungan No.25 Tahun 2020

powered by social2s