Wabah COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019, nyatanya tidak membuat pemerintah dan masyarakat waspada dengan bahaya ini. Diawal mula penyebaran, tidak ada yang peduli apalagi takut dengan ancaman virus yang menyerang wilayah Indonesia. Berita-berita mencekam di awal pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara, seperti China, Taiwan, Singapura dan beberapa negara Eropa, seakan sukses “dikendalikan” oleh pemerintah. Tentu kita masih mengingat, beberapa pejabat publik terkesan meremehkan temuan kasus COVID-19 yang tercatat pertama kali muncul di Wuhan China. Dari yang berkelakar dengan mengatakan nasi kucing bisa membuat kita terhindar dari corona, sampai yang percaya diri mengatakan bahwa COVID-19 tidak tahan di di Indonesia karena suhu yang panas. Mungkin beberapa dari pejabat dan tentunya sebagian besar masyarakat negeri ini sudah sedikit abai di awal pandemi dalam mengartikan bahaya COVID-19.

Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan mengingat kualitas literasi kesehatan negeri ini cenderung rendah. Saat instrumen untuk mengukur tingkat literasi kesehatan di Indonesia secara menyeluruh masih sangat rendah (Suminar, Hadiswi, 2016). Penelitian di Kota Semarang yang menyebutkan sebagian besar masyarakatnya memiliki perilaku kesehatan yang tidak memadai akibat rendahnya pengetahuan tentang kesehatan (Nurjanah, Mubarokah, 2019). Sementara itu, riset di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa hanya mahasiswa kesehatan yang memiliki tingkat literasi kesehatan yang cukup baik dibandingkan mahasiswa non kesehatan (Lestari & Handiyani, 2017).

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak wabah EID (emerging infectious disease) dan epidemi yang telah mengakibatkan kecacatan dan kematian manusia, sebagian karena koordinasi yang tidak efektif atau respons yang lambat pada awal wabah (Zhang dkk, 2017). Literasi kesehatan yang buruk, ditambah tidak adanya sinergitas serta minimnya pengetahuan mengenai wabah COVID-19 membuat penanganan wabah yang dilakukan pemerintah menjadi tergagap-gagap. Menurut Laksono, pengetahuan manajemen klinis mengenai COVID-19 ini memang masih sangat terbatas. Selain itu, literatur dalam bentuk jurnal-jurnal bereputasi tinggi juga masih sedikit. Untuk itu jelas dibutuhkan konsep knowledge management (KM) sebagai langkah sistematis guna menciptakan pengetahuan baru tentang COVID-19 (Laksono, 2020). Melalui KM, diharapkan semua orang bisa lebih tertib dalam menginformasikan maupun mencari informasi mengenai COVID-19. Kesalahan informasi akibat literasi kesehatan yang buruk serta minimnya pengetahuan tentang COVID-19 oleh pemangku kebijakan dapat diminimalisir dengan konsep KM.

 

Pemahaman Knowledge Management (KM)

KM adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi. KM adalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, yang antara lain mendorong komunikasi, menawarkan komunitas untuk belajar (berdiskusi), dan mempromosikan berbagi artefak (dokumentasi) pengetahuan yang sesuai (McInerney, 2002). KM memang didorong untuk bisa menciptakan new knowledge. Dalam konteks ini tentu saja bisa membuat pengetahuan baru tentang COVID-19. Nonaka dan Takeuchi (1995) menyebutkan bahwa knowledge terdiri dari dua jenis yakni explicit knowledge sebagai pengetahuan yang terdokumentasikan (misalnya: paper, laporan penelitian, buku, artikel, manuskrip, paten dan software). Kemudian yang kedua adalah tacit knowledge sebagai pengetahuan yang berada dalam diri individu namun sulit dikomunikasikan ataupun dibagikan dengan orang lain. Wawasan, intuisi, firasat dan pengalaman seseorang termasuk dalam kategori tacit knowledge.

 

Knowledge Management COVID-19 dalam Usaha Membantu Sistem Kesehatan Nasional

Akses informasi yang cepat diperlukan untuk mendukung keputusan penting dalam Sistem Kesehatan Nasional. Namun, pengembangan sistem seperti ini membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan informasi aktual para profesional kesehatan masyarakat (Revere dkk, 2007). Pengetahuan dan pemahaman terkait COVID-19 bukanlah perkara ringan. Perlu adanya sumber data dan informasi yang valid dan kredibel mengenai COVID-19. Selain itu, perlu juga kehati-hatian setiap lembaga yang berwenang dalam menyampaikan informasi yang benar dan berguna untuk meningkatkan kepedulian (awareness) dan kewaspadaan masyarakat. Sebaliknya yang terjadi antar lembaga pemerintah dalam menyampaikan informasi seringkali cenderung bersebrangan atau tidak sejalan. Pada kenyataannya, informasi mengenai COVID-19 sangat masif beredar di berbagai lini masa namun tidak semua informasi tersebut benar karena tidak jarang adalah informasi hoaks. Oleh karena itu, KM diperlukan untuk menciptakan pengetahuan baru mengenai COVID-19 yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Dalam KM, konversi pengetahuan dibutuhkan agar pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Masih menurut Nonaka dan Takeuchi (1995), interaksi dinamis antara satu bentuk pengetahuan ke bentuk lainnya disebut konversi pengetahuan. Terdapat empat cara konversi pengetahuan, yaitu (1) dari tacit knowledge to tacit knowledge, disebut proses sosialisasi (socialization). Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui diskusi atau seminar (atau saat ini webinar) mengenai COVID-19 oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terkait COVID-19 yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain pengetahuan yang berasal dari akademisi, ilmuwan dan pemangku kebijakan yang bergerak di bidang kesehatan. Yang kedua dari tacit knowledge to explicit knowledge, disebut proses eksternalisasi (externalization). Proses eksternalisasi ini membutuhkan pendokumentasian seperti notulen rapat/seminar disertai perekaman video visual kedalam bentuk elektronik yang nantinya dapat dipublikasikan kepada yang berkepentingan.

Selanjutnya adalah (3) proses konversi knowledge melalui combination. Proses ini mengkombinasikan berbagai explicit knowledge yang berbeda untuk disusun ke dalam sistem KM. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan konsorsium yang terdiri dari lintas instansi seperti instansi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), riset dan pemangku kebijakan. Misalnya, LIPI sebagai lembaga riset membangun konsorsium dengan universitas, LSM, kementerian dan lembaga negara terkait. Langkah terakhir adalah dengan proses internalization. Semua data dan informasi terkait knowledge COVID-19 yang telah melalui tiga proses sebelumnya dapat didiseminasikan ke masyarakat dan kemudian terjadilah pengetahuan baru atau minimal peningkatan pengetahuan. Platform seperti https://covid19.go.id/ yang dimiliki gugus tugas atau https://manajemencovid-dirs.net/ yang digagas UGM dapat dijadikan contoh.

 

Koordinasi dan Sinergitas dalam Penciptaan Pengetahuan Mengenai COVID-19

Di tengah minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang COVID-19, koordinasi dan sinergitas menjadi kunci dalam penciptaan pengetahuan mengenai COVID-19. Terputusnya hubungan antara ilmuwan, pemangku kebijakan yang memiliki pengetahuan untuk membuat kebijakan dan praktisi kesehatan yang memiliki pengalaman operasional, membuat masing-masing pihak tersebut mengabaikan atau bahkan menghindari pengetahuan antara satu sama lain (Meesen dkk, 2011). Knowledge management harus menjadi konsep yang bisa diaplikasikan guna memfilter pengetahuan terbaik tentang COVID-19 dan siapa-siapa saja yang mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan pengetahuan tentang COVID-19. Pengetahuan tentang bagaimana menghadapi COVID-19 tidak dapat disampaikan oleh sembarang orang yang tidak memiliki kapasitas pengetahuan mendalam mengenai COVID-19.

 

Ditulis oleh M. Wahyu Ghani, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

Fk.ugm.ac.id. (31 maret 2020). “Knowledge Management, Forum Manajemen Covid-19 di RS”. https://fk.ugm.ac.id/knowledge-management-forum-manajemen-covid-19-di-rs/.

Hadisiwi, Suminar. (2016). “Literasi Kesehatan Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan Kesehatan di Indonesia”. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.

Lestari, Handiyani. “The higher level of health literacy among health students compared with non- health  students.” (2017). UI Proceedings on Health and Medicine.

Mcinerney, Claire. (2002). “Knowledge Management and the Dynamic Nature of Knowledge”. JASIST, Volume 53, 2. https://doi.org/10.1002/asi.10106

Messen, Bruno., Kounda, Seni., Musango, Laurent., Richard, Fabienne., Ridde, Valery., Soucat, Agnes. (2011). “Communities of practice: the missing link for knowledge management on implementation issues in low-income countries?”. Tropical Medicine and International Health, Volume 16, 8. doi:10.1111/j.1365-3156.2011.02794.x

Nurjanah and Kismi Mubarokah. (2019). “Health Literacy and Health Behavior in the Rural Areas”. in The 3rd International Meeting of Public Health and The 1st Young Scholar Symposium on Public Health. KnE Life Sciences. pages 8–16. doi: 10.18502/kls.v4i10.3702.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). “The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation”. Oxford University Press.

Revere, Debra., Turner, Anne., Madhavan, Anne., Rambo, Neil., Bugni, Paul., Kimball, Annmarie., Fuller, Sherrylinne. (2007). “Understanding the information needs of public health practitioners: A literature review to inform design of an interactive digital knowledge management system”. Journal of Biomedical Informatics Vol 40. doi:10.1016/j.jbi.2006.12.008

Zhang, Zizun., Gonzalez, Mila., Morse, Stephen., Venkatasubramanian., Venkat. (2017). “Knowledge Management Framework for Emerging Infectious Diseases Preparedness and Response: Design and Development of Public Health Document Ontology”. JMIR Res Protoc 2017;6(10):e196). doi: 10.2196/resprot.7904

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait