Perkembangan jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020 (Ihsanuddin dan Hakim, 2020). Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa COVID-19 telah menimbulkan situasi kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga pemerintah perlu melakukan opsi kekarantinaan kesehatan melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut salah satu pasal yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut, PSPB diberlakukan dalam wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit. PSBB di suatu wilayah diberlakukan selama masa inkubasi COVID-19, yaitu 14 hari, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Selama PSPB, ruang gerak penduduk dibatasi dan disarankan untuk #dirumahsaja sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19.

Selain itu, Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat yang berada di epicentrum COVID-19 untuk mudik, terutama untuk ASN, pegawai BUMN, TNI dan POLRI. Aturan ini berlaku sejak 24 April hingga 31 Mei 2020 dan mulai 7 Mei 2020 akan diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik ke kampung halamannya (Hakim, 2020). Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang nekat mudik, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, adalah maksimal denda Rp 100 juta dan kurungan penjara selama satu tahun. Selain itu pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga menghentikan sementara layanan transportasi  udara, darat dan laut yang mengangkut penumpang komersial dari 24 April hingga 1 Juni 2020 (Hakim, 2020). Namun kemudian pada 6 Mei 2020 pemerintah membuka jalur transportasi bagi pegawai pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan COVID-19 (SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019). Tentu saja, merujuk pada aturan, bagi yang mendapatkan pengecualian dan kelonggaran bermobilitas harus memenuhi persyaratan yang ketat seperti menunjukkan KTP, surat tugas, hasil tes COVID-19, dan berbagai dokumen lainnya.

 

Migran di Perantauan

Pelarangan untuk mudik tentu saja berpengaruh besar pada para migran. Kota-kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar merupakan rumah bagi para migran dari berbagai daerah di Indonesia. Selama kurun waktu 2010-2015 DKI Jakarta menjadi daerah tujuan migrasi utama oleh 491 ribu migran yang berasal dari Jawa Tengah (30,9 persen), Jawa Barat (29,3 persen), Banten (13,6 persen), Jawa Timur (7,9 persen), dan Lampung (4,2 persen) (SUPAS, 2015). Kota besar lainnya seperti Medan, Makassar, dan Surabaya arus migrasi masuknya lebih dari 50 persennya yang berasal dari kabupaten/kota sekitarnya. Kota-kota besar tujuan para migran seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan dua provinsi dengan kasus COVID-19 tinggi. Seluruh Wilayah DKI Jakarta diberlakukan PSBB dan untuk Jawa Timur berlaku di Surabaya, Sidoarjo serta Gresik (Data Sebaran PSBB per 8 Mei 2020 - BNPB).

PSBB hingga larangan mudik membuat para penduduk migran, khususnya di wilayah yang memberlakukan PSBB ‘terjebak’ dan tidak bisa mudik ke daerah asalnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei 2020 ini. Hal ini tentu berat bagi penduduk Indonesia, karena mudik merupakan fenomena sosial budaya yang rutin dan menjadi ritual rutin setiap tahunnya. Beberapa catatan mengemukakan mudik terjadi sebagai imbas integrasi pada sistem ekonomi kapitalis di awal tahun 1970-an (Somantri, 2007; Yulianto, 2012; Aribatti & Aini, 2012). Warga pendatang di perkotaan umumnya melakukan aktivitas mudik pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti hari raya keagamaan maupun libur panjang.

Sebanyak 21,52 persen atau sekitar 50 juta penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas tercatat memiliki kampung halaman di luar wilayah kabupaten atau kota tempat tinggalnya (Data SUPAS 2015, diolah oleh Winida Albertha). Artinya sekitar 50 juta penduduk tersebut berpotensi untuk melakukan mobilitas menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 ini. Apalagi jika yang bermobilitas berasal dari daerah epicentrum COVID-19, sudah pasti mereka berpotensi menjadi carier virus ke daerah lain.

Kondisi kekarantinaan ini tentu saja memaksa para migran yang tidak mudik untuk beradaptasi. COVID-19 menjadi penghalang utama migran untuk melakukan mobilitas, sehingga pada akhirnya migran harus melakukan cara lain untuk tetap menjaga ikatan sosial mereka dengan daerah asal, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Skype, Instagram, Facebook hingga aplikasi Zoom yang sedang ramai digunakan di masa PSBB ini. Secara tidak sadar para migran harus menyesuaikan diri dengan a new normal di masa pandemi ini.

 

Mempertahankan Ikatan Sosial Melalui Media Sosial

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki ciri bi-local population, meskipun sudah bermigrasi ke daerah lain namun mereka masih memiliki ikatan kuat dengan kampung halamannya (Pitoyo dalam radarjogja.co, 2020; Chapman, 1977). Salah satu bentuk ikatan tersebut adalah para migran masih rutin mengunjungi daerah asalnya pada waktu tertentu, utamanya saat perayaan hari raya keagamaan. Bahkan migran generasi kedua dan seterusnya umumnya masih memiliki keterikatan yang kuat dengan daerah asal orang tuanya (Huang, Hung dan Chen, 2018). Banyak migran yang masih memiliki nostalgia terhadap daerah asalnya walaupun sudah lama ditinggalkan dan memiliki keinginan untuk kembali, terutama jika masih mempunyai kerabat di sana (Oxfeld dan Long, 2004).

Salah satu cara yang digunakan para migran untuk mempertahankan ikatan sosial dengan daerah asalnya adalah melalui teknologi komunikasi khususnya media sosial. Media sosial memungkinkan untuk menghubungkan antar individu yang terpisahkan oleh jarak (Haythornthwaite, 2002). Di sini media sosial berfungsi untuk menjembatani migran dengan daerah asalnya (Mahler, 2001). Melalui teknologi internet dan media sosial, jarak tidak lagi menjadi hambatan dan membantu menurunkan biaya dan risiko dari migrasi itu sendiri (Cairncross, 1997).

Dekker dan Engberson (2012) dalam artikelnya juga menyatakan bahwa media sosial merupakan alat untuk menjaga ikatan sosial antar migran, migran dengan daerah asal maupun migran dengan daerah yang akan ditujunya. Keberadaan media sosial akan memfasilitasi terciptanya ikatan yang kuat antara migran dan daerah asalnya (Granovetter, 1973; Massey, 1998; Diminescu, 2008). Migran dapat menggunakan berbagai platform media sosial untuk untuk membangun koneksi dengan kerabat, termasuk untuk berbagi informasi dan pengetahuan (McGregor dan Siegel, 2013; Haug, 2008).

 

Berjarak Tetapi Tetap Bersama: Cara Migran Menjalin Ikatan Sosial

Para migran yang tinggal di DKI Jakarta maupun kota-kota besar lainnya yang merupakan epicentrum COVID-19 masih banyak yang tidak mudik karena situasi PSBB. Kondisi ini membuat migran harus beradaptasi dengan keadaan, artinya walaupun tidak mudik mereka berusaha untuk melakukan aktivitas alternatif. Memasuki bulan Ramadan, beberapa instansi pemerintahan, organisasi masyarakat dan berbagai media sudah mengkampanyekan #TidakMudik, #MudikVirtual serta #LebaranOnline melalui daring dengan memanfaatkan platform media sosial. Masyarakat diajak untuk tidak mudik serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya secara langsung di kampung halaman. Silaturahmi hari raya Idul Fitri tetap dapat dilakukan secara virtual di masa pandemi COVID-19 melalui sambungan telepon dan video call, telemeeting, hingga menulis pesan melalui berbagai aplikasi chatting.

Selain silaturahmi virtual dengan daerah asal, masyarakat yang tinggal di epicentrum COVID-19 juga disarankan untuk tidak melakukan ‘mudik lokal’ di daerahnya, silaturahmi dengan kerabat dan teman yang tinggal dalam satu daerah juga harus dihindari dan sebaiknya dilakukan #SilaturahmiVirtual. Internet, ponsel pintar, hingga laptop saat ini menjadi alat penting yang dapat digunakan migran dan masyarakat pada umumnya untuk berkomuikasi secara virtual. Dengan berbagai keterbatasannya, aktivitas daring melalui teknologi komunikasi dan media sosial ini dinilai dapat menjaga ikatan sosial antara migran dengan daerah asalnya maupun antar sesama migran, sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Meskipun saat ini momen hari raya dilakukan berjarak tetapi kebersamaan tetap bisa dirasakan untuk saling menguatkan di situasi pandemi ini.

Merayakan lebaran jarak jauh dengan keluarga di kampung halaman menggunakan berbagai platform digital menjadi pilihan terbaik bagi migran agar dapat memastikan keamanan diri sendiri dan keluarganya. Apalagi khusus DKI Jakarta, mudik akan sangat sulit untuk dilakukan setelah keluar Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pergub ini telah menimbulkan kegelisahan bagi penduduk migran yang tidak mempunyai KTP DKI Jakarta walaupun selama ini tinggal di DKI Jakarta. Penduduk migran non KTP DKI Jakarta apabila sudah meninggalkan kota, merujuk aturan tersebut, akan sulit kembali masuk ke wilayah Ibu kota kecuali mempunyai Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) yang sebelumnya didaftarkan melalui corona.jakarta.go.id dan melengkapi persyaratan yang cukup rumit yaitu: (1) memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Provinsi DKI Jakarta; (2) surat pernyataan sehat bermeterai; (3) memiliki surat jaminan bermeterai dari keluarga yang berada di Provinsi DKI Jakarta diketahui oleh ketua RT setempat atau surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Provinsi DKI Jakarta; (4) bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta; atau (5) bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Provinsi DKI Jakarta melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan ini tentu saja akan membatasi mobilitas penduduk migran, yang sebagian besar tidak memiliki KTP daerah perantauan.

 

Ditulis oleh Inayah Hidayati, Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

 

Referensi

Arribathi, A. H., & Aini, Q. (2018). Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia). Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science4(1), 45-52.

Cairncross, F. (1997) The Death of Distance: How the Communications Revolution is Changing our Lives, Boston: Harvard Business School Press.

Arribathi, A. H., & Aini, Q. (2018). Mudik Dalam Perspektif Budaya Dan Agama (Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia). Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science4(1), 45-52.

Chapman, M. (1977). New Hebridean Mobility: A Study of Circular Migration.

Dekker, R. and Engbersen, G. (2012). How social media transform migrant networks and facilitate migration. Retrieved from http://www.godfriedengbersen.com/wpcontent/ up- loads/Working-Paper-IMI-Dekker-Engbersen.pdf.

Diminescu, D. (2008). The connected migrant: An epistemological manifesto. Social Science Information, 47(4), 565-579.

Granovetter, Mark S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.

Hakim, Rakhmat Nur. (2020, 24 April). Mulai 24 April, Pesawat Dilarang Terbang hingga 1 Juni, Kereta Api hingga 15 Juni. kompas.com.  https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/19075171/mulai-24-april-pesawat-dilarang-terbang-hingga-1-juni-kereta-api-hingga-15.

Haug, S. (2008). Migration networks and migration decision-making. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(4), 585-605.

Hakim, RN. (2020, 22 April). Saat Presiden Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/05493561/saat-presiden-jokowi-akhirnya-larang-warga-mudik.

Haythornthwaite, Caroline. (2002). Strong, weak, and latent ties and the impact of new media. The Information Society, 18(5), 385-401.

Huang, W. J., Hung, K., & Chen, C. C. (2018). Attachment to the home country or hometown? Examining diaspora tourism across migrant generations. Tourism Management68, 52-65.

Ihsanuddin dan Hakim, RN. (2020, 31 Maret). Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/16271751/pidato-lengkap-jokowi-dari-psbb-listrik-gratis-hingga-keringanan-kredit?page=all#page4

Mahler, Sarah J. (2001). Transnational relationships: The struggle to communicate across borders.Identities Global Studies in Culture and Power, 7(4), 583-619.

McGregor, E. and Siegel, M. (2012). Social Media and Migration Research. UNU-MERIT Working Papers. Germany: Maasterricht Graduate School of Governance.

Nashrullah, Nashih. (2020, 28 Maret). PBNU Sarankan Mudik Lebaran Tahun Ini Ditunda Diganti Online. republika.co.id. https://republika.co.id/berita/q7wuf6320/pbnu-sarankan-mudik-lebaran-tahun-ini-ditunda-diganti-emonlineem

Oxfeld, E., dan Long, L. D. (2004). Introduction: an ethnography of return. Coming home, 1-15.

Radar Jogja. (2020, 31 Maret). Galau, Perantau Hadapi Persoalan Dilematis. https://radarjogja.co/2020/03/31/galau-perantau-hadapi-persoalan-dilematis/

Somantri, G. R. (2007). Kajian Sosiologis Fenomena Mudik. Universitas Indonesia.

Yulianto, V. I. (2012). Is the Past in Another Country? A Case Study of Rural-Urban Affinity on Mudik Lebaran in Middle Java. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities4, 49-66.

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait