Beberapa waktu lalu Anis Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan kekecewaannya karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kompas.com; CNNIndonesia.com; Okzone.com). Hal ini terlihat dari masih banyaknya penumpang angkutan umum yaitu KRL dan TransJakarta serta trasportasi umum lainnya.  Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya perusahaan di Jakarta yang memberlakukan pekerja mereka untuk tetap ke berangkat kerja atau mengabaikan anjuran WFH (work from home) walaupun ancaman untuk mencabut ijin usaha telah dilaksanakan, ternyata  hal ini tidak membuat pengusaha takut (Kompas.com; CNNIndonesia.com; Okzone.com).  Pada akhirnya tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 dengan cara PSBB tidak terlaksana dengan maksimal. Hingga 12 Mei 2020 DKI Jakarta masih menjadi wilayah yang menyumbangkan korban positif COVID-19 terbesar di Indonesia dengan 36,4% atau 5.375 positif Corona (COVID19.go.id).

Sebelumnya, Pemda DKI Jakarta telah mensosialisasikan delapan sektor yang masih boleh menjalankan roda bisnisnya.  Delapan sektor itu adalah: sektor usaha kesehatan, sektor usaha pangan dan minuman, sektor usaha energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan, sektor usaha logistik dan distribusi barang, Sektor usaha penyedia kebutuhan retail termasuk toko kelontong (Kompas.com).  Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga memberikan dispensasi pada perusahaan yang mengajukan ijin menyelenggarakan roda bisnis mereka apabila memang ada kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan keamanan perusahaan (satpam), pelayanan yang tidak bisa ditunda, dan jenis pekerjaan lainnya.  Akan tetapi tidak akan semua pengajuan diijinkan, pemerintah akan melakukan pengujian di lapangan.

Di sisi lain, pekerja seakan tidak memiliki pilihan selain mentaati apa yang menjadi aturan yang para pengusaha. Kondisi sekarang, dimana pemutusan kerja (PHK) banyak terjadi (Hasil survei LIPI- Lembaga Demografi Universitas Indonesia, 2020), membuat para pekerja yang masih pergi ke kantor setiap hari merasa beruntung masih memiliki pekerjaan. Kondisi ini seakan mengabaikan aspek kesehatan dan anjuran pemerintah untuk melakukan PSBB dengan salah satunya bekerja dari rumah.

Kondisi saat ini justru banyak perusahaan swasta yang bergerak bukan dalam delapan sektor penting yang diperbolehkan pemerintah untuk tetap bergerak, melakukan strategi dan banyak siasat dalam rangka tetap menjalankan kegiatan usaha dengan mengabaikan anjuran pemerintah tersebut. Berdasarkan pengamatan dan keluhan pekerja di lapangan, para penggerak sektor swasta melakukan PSBB dengan cara mereka sendiri yang mereka anggap benar.  Sebagai contoh mereka melakukan penjarangan pekerja dengan sistem piket, yaitu setiap harinya ada pekerja yang masuk sebagai piket sedang yang lainnya work from home.  Dengan begitu pihak swasta menganggap apa yang mereka lakukan sudah menjalani PSBB.  Penjarangan piket sebenarnya dibolehkan pada saat pemerintah DKI Jakarta belum memberlakukan PSBB, namun situasi saat ini sudah tidak memungkinkan lagi ketika jumlah korban positif COVID-19 semakin meningkat.

Di lain pihak, hasil wawancara tidak terstruktur penulis dengan para pekerja, penggerak sektor swasta yang memahami PSBB melakukan siasat kedua, yaitu dengan memerintahkan anak buah mereka berpakaian santai (tidak menggunakan pakaian kerja seperti biasa) datang ke kantor tidak dalam keadaan massif dan menciptakan kondisi kantor yang seakan-akan tutup.  Kondisi ini menggambarkan pengusaha menyadari bahaya COVID-19, namun masih abai dan mencari celah untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya.

Penulis memahami, para pengusaha berada dalam kondisi terdesak dan harus tetap menjalankan roda usaha mereka agar mereka bisa bertahan di kondisi yang tidak menguntungkan ini.  Belum semua pengusaha dapat merespon situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan work from home  (WFH) karena berbagai alasan seperti kegagapan terhadap teknologi dan cara bekerja yang konvensional. Kondisi inilah yang membuat pengusaha ‘memaksa’ pekerja untuk tetap bekerja di kantor di tengah situasi pandemi dan PSBB di DKI Jakarta.

Kekhawatiran pengusaha biasanya adalah kontrol terhadap pekerjanya. Banyak dari pengusaha menganggap WFH adalah memberikan libur yang panjang bagi pekerja mereka. Mereka mengeluhkan alat kontrol yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa pekerja mereka tetap melakukan tugas dengan baik.  Sekali lagi, kondisi ini umumnya dikeluhkan oleh para pengusaha tidak bertaraf multi nasional dan dengan manajemen yang konvensional, walaupun perusahaan ini memiliki tenaga kerja lebih dari seribu orang.  Kesulitan terhadap penyesuaian teknologi daring inilah yang menyebabkan para pengusaha lebih memilih melakukan strategi dan siasat dari pada menyesuaikan diri terhadap teknologi daring yang dianggap asing dan menyulitkan.

Kondisi PSBB yang diabaikan oleh pengusaha yang tidak menerapkan WFH salah satunya adalah risiko penularan perjalanan menuju kantor yang dilakukan oleh pekerja terutama mereka yang menggunakan transportasi umum. Selain itu berkumpulnya para pekerja dari berbagai daerah asal tempat tinggal menjadi salah satu faktor penyebaran virus, apalagi jika Pekerja tersebut mempunyai latar belakang berada di Kawasan yang ditetapkan sebagai zona merah maupun mempunyai riwayat tinggal bersama keluarga yang positif COVID-19. Nyawa pekerja seakan menjadi tidak penting, mengingat apabila perusahaan kehilangan satu pekerja maka bisa diganti dengan pekerja baru dengan mudahnya. Dari itu, menyadarkan dan membuka hati para penguasa sektor swasta menjadi sangat penting. Mengingatkan mereka bahwa pekerja juga manusia yang butuh dilindungi walau mereka tanpa kuasa.

Selain itu, ketegasan pemerintah dalam menjalankan PSBB harus berlaku tidak tebang pilih.  Walaupun banyak berita di media cetak ataupun elektronik memperlihatkan sanksi tegas yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dari penyegelan hingga pencabutan ijin usaha, tapi masih banyak sekali perusahaan yang masih menjalankan roda bisnis mereka yang melibatkan banyak pegawainya. Maka yang harus dilakukan selain sanksi tegas adalah membangkitkan kesadaran penyelenggara bisnis akan bahayanya virus ini.

Walaupun saat ini situasi pandemi COVID-19 banyak menimbulkan berbagai kerugian, sebaiknya keselamatan pekerja merupakan hal yang paling penting. Solusi yang bisa diberikan pada pengusaha yang gagap teknologi atau bermanajemen konvensional yaitu pihak pemerintah daerah melakukan pendampingan dan mendatangkan ahli teknologi ke perusahaan-perusahaan bermanajemen konvesional. Selain itu penting untuk menanamkan kepercayaan pengusaha terhadap pekerja dan mensosialisasikan alat kontrol yang mudah seperti buku harian (untuk mencatat kegiatan pekerja) yang bisa dilaporkan secara berkala sehingga roda usaha tetap berjalan. Dalam kondisi ini tentu saja tidak banyak perusahaan yang mendapatkan keuntungan selayaknya kondisi normal. Namun hal ini harus menjadi pengecualian karena keselamatan pekerja merupakan hal yang terpenting dan membutuhkan kerjasama pengusaha, pemerintah dan pekerja.

Cina dan Vietnam adalah contoh bagaimana segala lapisan masyarakat yang taat dengan aturan pemerintah menjadi cepat teratasi, Brazil, Equador, USA dan Italia adalah contoh bagaimana sikap santai dan abai menjadi boomerang dan kondisi semakin buruk, terserah kita mau pilih yang mana?  Tidak ada manusia yang kebal virus Covid 19 baik pengusaha ataupun pekerja.  Hanya manusia yang disiplin dan mampu menjaga diri yang bisa bertahan dalam situasi buruk seperti ini.

 

Ditulis oleh Temi Indriarti Miranda - Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi

Azhari, Jimmy Ramadhan, Anies Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Langgar Aturan PSBB soal Kerja dari Rumah, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/13/19394851/anies-ancam-cabut-izin-usaha-perusahaan-yang-langgar-aturan-psbb-soal.

David, Fred R, 2009. Management strategic: Konsep, Edisi ke 7, Prehalindo, Jakarta

Jal. Anies Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar PSBB DKI, Senin, 13/04/2020 19:51 WIB, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413193427-20-493177/anies-ancam-cabut-izin-perusahaan-yang-melanggar-psbb-dki

Ngadi, Hasil Survei Dampak Pandemi Covid-19 pada Pekerja http://lipi.go.id/siaranpress/hasil-survei-dampak-pandemi-covid-19-pada-pekerja/22011

Prayoga, Fadel. Anies Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Masih Nekat Beroperasi saat PSBB, Senin 13 April 2020 19:38 WIB, Ok Zone News.  https://megapolitan.okezone.com/read/2020/04/13/338/2198581/anies-ancam-cabut-izin-usaha-perusahaan-yang-masih-nekat-beroperasi-saat-psbb

Velarosdela, Rindi Nuris. 8 Jenis Sektor Usaha yang Diizinkan Beroperasi dengan Mengikuti Protap Selama PSBB Jakarta, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/07404491/8-jenis-sektor-usaha-yang-diizinkan-beroperasi-dengan-mengikuti-protap?page=2.

 

 Kontak:

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait