Sejak awal Maret 2020 hingga akhir Juni 2020, jumlah kasus terpapar COVID-19 di Indonesia terus mengalamipeningkatan dan tersebardi seluruh provinsi. Berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19, sampai dengan minggu keempat Juni 2020, sebanyak 52.812 kasus terkonfirmasi positif, 21.909 kasus sembuh dan 2.720 jiwa meninggal. Penambahan kasus baru positif COVID-19 cenderung naik dengan rata-rata kasus di atas 1000 per hari sejak minggu kedua bulan Juni 2020. Lima provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Satgas Covid-19, 2020).

Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Selain sektor kesehatan, COVID-19 juga mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Pada aspek  kehidupan sosial misalnya,  terjadi hubungan sosial yang terbatas, disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Selain itu, sektor perekonomian terdampak cukup signifikan sebagai akibat dari penerapan PSBB. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak langsung telah mengakibatkan  sektor industri dan jasa melakukan berbagai langkah untuk mengurangi biaya produksi dengan cara menutup pabrik/kantor, merumahkan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Survei yangdilakukan secara online oleh berbagai instansi tentang dampak COVID-19 memberikan gambaran bahwa telah terjadi gelombang PHK dan perumahan karyawan dengan jumlah yang bervariasi (BPS, 2020; P2 Kependudukan, Kemenaker dan LD-FE UI, 2020). Penutupan pabrik, perumahan karyawan dan PHK memberikan efek domino yang tidak sedikit, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan yang akan berkontribusi terhadap peningkatan penduduk miskin. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup sebagai akibat dari menurunnya daya beli untuk pangan, kesehatan dan pendidikan.

 

New Normal sebagai Exit Strategy

Merespon situasi yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang telah mengancam berbagai sektor kehidupan, pada akhirnya pemerintah telah menerapkan kebijakan New Normal. Respon pemerintah tersebut dikuatkan dengan adanya perkiraan bahwa vaksin sebagai satu-satunya cara menanggulangi COVID-19 belum dapat tersedia dalam waktu singkat. Hal ini karena vaksin masih dalam taraf pengembangan dan membutuhkan waktu untuk melalui proses uji coba. Menurut World Health Organization (WHO), vaksin akan tersedia pada tahun 2021 (Sumartiningtyas, 2020). Atas dasar pertimbangan tersebut dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan New Normal dengan tidak mengabaikan aspek kesehatan.Selain itu, langkah ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi kemungkinan COVID-19 tidak akan pernah hilang sehingga masyarakat mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan virus ini.

New Normal atau kenormalan baru menjadi salah satu exit strategy. Tatanan New Normal merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas normal namun dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan New Normal juga dapat diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi yang dalam implementasinya  mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologi dan kesiapan masing-masing wilayah. Implementasi kebijakan New Normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat (Ketua Tim Pakar COVID-19, 2020).

 

Pentingnya Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam Penerapan New Normal

Upaya penerapan New Normal menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, terdapat pandangan yang  menganggap  bahwa penerapan New Normal akan meningkatkan kasus COVID-19. Di sisi lain, penerapan New Normal dianggap sebagai upaya meredam kerentanan masyarakat dengan menggerakkan kembali aktifitas sosial dan ekonomi yang telah terhenti selama hampir tiga bulan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Majalah Nasional Tempo terhadap 1100 pembaca menunjukkan sekitar 66,2 persen menyatakan tidak setuju dengan kebijakan New Normal (Febriyan, 2020).

Penerapan New Normal perlu direncanakan secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama berperan dalam pembuatan kebijakan, regulasi, pendanaan  untuk pembangunan sarana dan prasarana, penyiapan protokol kesehatan serta perangkat untuk melakukan pengawasan. Organisasi non–pemerintah termasuk di dalamnya lembaga sosial dan keagamaan, dapat berperan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang bergerak di  bidang industri, jasa dan media berperan membantu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, menyebar luaskan informasi, melakukan pengawasan serta menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan kalangan akademisi dapat menyumbangkan berbagai kajian multidisplin untuk memberi masukan terhadap pelaksanaan New Normal. Kemudian, masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan secara disiplin.

 

Perubahan Norma dan Perilaku

Dalam hal ini, masyarakat merupakan pihak yang berperan signifikan dalam mendukung keberhasilan penerapan kebijakan New Normal.Jika masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan maka dikuatirkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 akan terus meningkat. Pemahaman tentang New Normal perlu ditingkatkan karena sebagian masih menganggap bahwa New Normal adalah masyarakat kembali beraktifitas normal seperti sebelum adanya pandemi. Penerapan New Normal menuntut perubahan paradigma, norma dan perilaku masyarakat. Mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat pandemi bukanlah hal yang sederhana. Transisi menuju  New normal  akan menimbulkan  cultural shock di masyarakat, sebab kehidupan yang tidak biasa dilakukan, harus dilakukan sebagai cara hidup baru.

Perilaku manusia yang baru, berbeda dan berubah dari perilaku sebelumnya antara lain: (1) lebih peduli terhadap kebersihan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); (2) selalu menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung saat bepergian dan melakukan pertemuan; (3) dan lebih menjaga jarak dengan orang lain pada saat melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial (bekerja, belajar, beribadah, berbelanja, bepergian dengan transportasi publik dan kegiatan lainnya). Dari berbagai perilaku tersebut yang perlu mendapat perhatian lebih adalah adaptasi terhadap kebiasaan baru untuk memakai masker dan menjaga jarak. Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Nasional menyatakan bahwa dari hasil tracing dan analisa data kasus-kasus baru, penularan terbesar terjadi karena masyarakat tidak disiplin memakai masker dan menjaga jarak (Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik, 2020). Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan di rumah, di tempat umum, di dalam sarana transportasi dan di tempat kerja.

 

Momentum Meningkatkan Peran Keluarga Sebagai Agen Perubahan

Hasil survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 menunjukkan bahwa tren kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (penggunaan masker, jaga jarak, hindari pertemuan dan cuci tangan) menurun seiring dengan menurunnya usia. Penduduk usia tua, terutama generasi baby boomers menjadi kelompok yang mempunyai pengetahuan dan perilaku baik dalam mengikuti protokol kesehatan. Sebaliknya, generasi Millenial dan Gen-Z mempunyai kedisiplinan yang rendah terhadap penerapan protokol kesehatan (BPS, 2020). Oleh karena itu kelompok usia muda dan anak anak menjadi target utama yang perlu mendapat edukasi tentang kedisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara kelompok penduduk usia tua dengan pengetahuan dan pengalamannya berperan memberikan edukasi kepada keluarga, komunitas dan masyarakat pada umumnya.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Lingkungan pertama bagi anak dan anggota keluarga lainnya dalam bersosialisasi dan proses belajar tentang norma hidup bersih dan sehat adalah lingkungan keluarga. Dari keluarga pendidikan individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik dapat diciptakan dan budaya serta perilaku sehat dapat lebih dini ditanamkan (Friedman, Bowden dan Jones, 2003). Selain itu, keluarga menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, saling berbagi dan bersosialisasi bagi seluruh anggotanya. Sesuai dengan fungsi keluarga sebagai tempat bersosialisasi dan memperoleh pendidikan maka keluarga dapat berperan sebagai agen perubahan” dalam beradaptasi menghadapi New Normal. Dukungan keluarga sangat penting dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, sistem kesehatan juga perlu beradaptasi dengan lebih menekankan pada peran keluarga (family centered) (Joanna L. Hart, J.L, Turnbull, A.E, Oppenheim, M and Courtright K.R., 2020) .

Dalam masa pandemi COVID-19, anjuran untuk tetap dirumah (Stay at Home), kerja dari rumah (Work From Home) dan belajar dari rumah telah berdampak positif pada meningkatnya komunikasi keluarga, menambah kelekatan antara orang tua dan anak, keseimbangan peran suami dan isteri dalam pekerjaan domestik, termasuk pengasuhan anak serta terjadinya peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi (UNICEF, 2020). Momentum ini menjadi media bagi orang tua untuk memberikan edukasi pada anggota keluarga tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pengetahuan dan perilaku tentang pencegahan COVID-19 dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, keluarga berpotensi menjadi agen perubahandalam memberikan edukasi kepada anggota keluarga tentang kebiasaan baru menyongsong era New Normal. Edukasi dilakukan keluarga secara terus-menerus sehingga kebiasaan baru tersebut dapat dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Praktik kebiasaan baru yang konsisten menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menjaga kesehatan diri dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam keluarga, pendidikan kecakapan hidup untuk adaptasi perubahan kebiasaan baru dapat dilakukan secara mandiri dan dilangsungkan sepanjang hayat.

 

Ditulis oleh Widayatun, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

BPS (2020). Hasil Survey Dampak Sosial Demografi Dampak COVID -19. Jakarta: BPS

Febriyan (2020, Juni,1). Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Penerapan New Normal. https://nasional.tempo.co/read/1348370/indikator-tempo-masyarakat-tak-setuju-penerapan-new-normal

Friedman, M.M., Bowden, V.R. and Jones, E.G. 2003. Family Nursing: Research, Theory, & Practice. 5th Edition, Pearson Education Inc., New Jersey.

Hart, J.L,, Turnbull, A.E, Oppenheim, M and Courtright K.R. 2020. Family-Centered Care During the COVID-19 Era. Journal of Pain and Symptom Management Vol 1.

Ketua Tim Pakar COVID-19 (2020, Juni 24). Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19. https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/Adaptasi%20Kebiasaan%20Baru%20menuju%20MPAC%20-%20240620.pdf

P2 Kependudukan, Kemenaker dan LD FE UI, (2020). Survey Online: Dampak COVID 19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia.

Satgas Covid-19 (2020, Juni 26). Peta Sebaran Covid-19. https://covid19.go.id/peta-sebaran

Sumartiningtyas, Holly Kartika N (2020, Juni 19). WHO Berharap 2 Miliar Dosis Vaksin COVID-19 Tersedia di Akhir 2021. https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/19/133200823/who-berharap-2-miliar-dosis-vaksin-covid-19-tersedia-di-akhir-2021?page=all.

Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik (2020, Juni  25). Tidak ada Penambahan Kasus Baru COVID-19 Pada  Lima Provinsi.  https://covid19.go.id/p/berita/tak-ada-penambahan-kasus-covid-19-pada-lima-provinsi

UNICEF (2020, April 1). Kiat Pengasuhan Anak di Tengah Wabah Virus Corona (COVID-19). https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-COVID-19

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait