Provinsi Aceh dan Sumatera Utara merupakan dua wilayah yang saling bertetangga dan berbatasan secara langsung.  Salah satu perbedaannya terletak pada jumlah penduduk yang cukup signifikan, yakni penduduk Aceh sekitar 5 juta jiwa, sementara penduduk Sumatera Utara mencapai 13 juta jiwa[1]. Mobilitas penduduk kedua daerah tersebut sangat tinggi, terutama di daerah perbatasan. Berdasarkan publikasi BPS, terdapat 1,04% pekerja sirkuler di Provinsi Aceh dan 1,45% pekerja sirkuler di Provinsi Sumatera Utara[2]. Hal ini kiranya sangat berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19.

 

Aceh dan faktor-faktor penentu

Selama pandemi COVID-19 melanda, bisa dlihat bahwa jumlah korban meninggal maupun positif di Aceh dan Sumatera Utara memiliki perbandingan yang cukup kontras. Pada tanggal 8 Juni 2020, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan PenangananCOVID-19 Indonesia, jumlah korban meninggal karena COVID-19 di Aceh hanya 1 orang, sementara di Sumatera Utara mencapai 60 orang[3]. Demikian pula jumlah yg positif (DPP)  COVID-19 di Aceh yang tergolong rendah, hanya sebanyak  (19 orang) dan Sumatera Utara (315 orang). Perbedaan signifikan diantara kedua daerah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengenai perbedaan korban COVID-19 di Aceh dan Sumatera Utara yang sangat kontras. Bahkan karena keberhasilannya, Provinsi Aceh menjadi trending topic untuk dijadikan rujukan dalam penanggulangan COVID-19 secara nasional[4].

Ketika pertama sekali pandemi COVID-19 mulai merebak di tanah air  hanya beberapa saat saja kegiatan masyarakat Aceh mulai dibatasi, terutama melalui jam malam[5]. Pembatasan itu berupa adanya larangan bagi masyarakat keluar pada malam hari, tetapi larangan tersebut hanya bertahan tidak sampai sebulan. Namun setelah larangan tersebut dicabut kemudian kegiatan masyarakat berangsur-angsur normal kembali dengan tetap menerapkan protokol penanggulangan COVID-19.

Secara perlahan  himbauan pemerintah dalam penerapan protokol penanggulangan COVID-19 tidak dianggap serius oleh masyarakat. Bahkan pasar-pasar kembali dipadati oleh warga dengan berbagai keperluan. Warung-warung kopi yang bertebaran di mana-mana khususnya di Kota Banda Aceh, yang pada awal pandemi sempat tutup, sekarang mulai penuh dengan pengunjung tanpa memperhatikan social dan physical distancing.

Demikian halnya ketika bulan Ramadhan, mesjid-mesjid masih tetap dipenuhi warga yang akan melaksanakan sholat Tarawih. Bahkan pada saat Shalat Idul Fitri, seluruh mesjid-mesjid di Aceh sengaja dibuka bagi para jemaah. Kegiatan peribadatan tersebut juga berlangsung tanpa mengindahkan protokol penanggulangan COVID-19[6]. Hingga saat ini belum ada berita yang menyatakan bahwa mesjid menjadi kluster penyebaran COVID-19 di Aceh. Demikian pula belum ada informasi tentang adanya kelompok masyarakat di Aceh yang terpapar COVID-19 karena duduk di warung kopi.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyebaran COVID-19 di Aceh adalah karena mobilitas penduduknya sangat rendah. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung bagian utara Pulau Sumatera yang relatif “terisolir”, maka hanya orang-orang yang mempunyai tujuan khusus saja yang mau datang berkunjung ke Aceh. Apalagi semua kegiatan industri gas alam cair (LNG) yang pernah berjaya pada era 1970-1990an sudah lama tutup dan Aceh sepertinya kehilangan daya tarik[7].

Seandainya Pandemi COVID-19 berlangsung pada saat Aceh berlimpah dengan kegiatan eksplorasi gas alam cair (1970-1990), kemungkinan jumlah korban COVID-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sekarang. Hal ini mengingat pada saat itu mobilitas penduduk yg menuju Aceh sangat tinggi karena daya tarik lapangan pekerjaan di bidang pertambangan yg terbuka luas. Diperkirakan pada saat Aceh mengalami booming gas alam cair sekitar 80 persen tenaga kerjanya berasal dari daerah lain.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang tegas dalam menutup daerah perbatasan dengan Sumatera Utara merupakan faktor kunci dalam menekan rendahnya penyebaran COVID-19. Selama dua bulan terakhir ini seluruh sarana transportasi dari daerah lain dilarang memasuki wilayah Aceh. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap berkurangya jumlah penduduk pendatang yang masuk ke Aceh. Selain itu, seluruh destinasi wisata di Aceh juga ditutup tidak hanya bagi warga pendatang, tetapi juga bagi warga lokal. Bahkan beberapa lokasi wisata yang strategis dijaga aparat keamanan. Pemerintah Provinsi Aceh tetap memberlakukan protokol  penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan social distancing dan himbauan selalu mencuci tangan dengan  sabun, bahkan membagikan masker, terutama bagi kelompok masyarakat sedang berada di mesjid-mesjid, pasar-pasar maupun warung-warung kopi[8].

 

Sumatera Utara dan keunikannya

Berbanding terbalik dengan Provinsi Aceh, kondisi di Provinsi Sumatera Utara justru malah lebih terbuka dengan pergerakan penduduk. Hal ini dikarenakan provinsi ini berbatasan dengan tiga provinsi lain yaitu Aceh, Riau dan Sumatera Barat. Keterbukaan tersebut diduga menjadi faktor tingginya mobilitas penduduk dan menjadi salah satu penyebab semakin cepat akselarasi penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Tingginya penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara juga kemungkinan disebabkan oleh tingginya mobilitas antarkabupaten. Salah satu daerah yang paling parah dilanda COVID-19 adalah Kota Medan. Saat ini seluruh kecamatan di Kota Medan merupakan zona merah dalam penyebaran COVID-19. Kota Medan kiranya menjadi daya tarik sendiri bagi penduduk dari daerah lain di Sumatera Utara karena terbukanya kesempatan kerja yang luas, terutama di bidang perdagangan dan industri. Apalagi Kota Medan merupakan  kawasan industri  strategis (KIM) [9], sehingga sudah barang tentu banyak tersedia lapangan kerja dan ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya mobilitas sirkuler antar kabupaten. Sebagian di antara migran sirkuler tersebut ditengarai berpotensi menjadi pembawa COVID-19. Kota-kota satelit di sekitar Medan juga banyak yang terpapar COVID-19, seperti Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

Kota Medan merupakan kota yang unik berfungsi sebagai "melting-pot"[10] tempat berbaurnya berbagai suku-bangsa dengan segala karakteristiknya. Hal ini kadang menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan penanggulangan COVID-19 karena latar belakang sosial budaya yang berbeda diantara kelompok masyarakatnya.

 

Optimisme dan Upaya

Ke depan kiranya belum bisa diprediksi secara pasti bagaimana akhir penanggulangan pandemi COVID-19 di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Aceh seyogyanya harus sungguh-sungguh mengendalikan COVID-19 dengan membatasi seminimal mungkin mobilitas penduduk terutama yang masuk ke daerah tersebut. Selama mobilitas penduduk tersebut dapat dikendalikan, maka kemungkinan besar pandemi COVID-19 menjadi zero di Aceh pada masa yang akan datang.  Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituntut menerapkan kebijakan progresif dengan kegiatan sosialisasi di lapangan secara konprehensif agar masyarakat memahami secara utuh tentang bahaya COVID-19. Jika tidak, maka kemungkinan besar wilayah Sumatera Utara menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 yang sangat dahsyat di Sumatera dan berpotensi mengancam daerah tetangga terdekatnya seperti Provinsi Aceh.

 

Ditulis oleh Fadjri Alihar dan Norman Luther Aruan, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

__________

Referensi:

[1] BPS. (2010). Sensus penduduk 2010. Jakarta: BPS.

[2] BPS. (2019). Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2019. Jakarta: BPS.

[3] Idhom, Addi M. (2020, 8 Juni). Update Corona 8 Juni 2020 di Indonesia & Dunia: Data Baru Hari Ini. tirto.id.https://tirto.id/update-corona-8-juni-2020-di-indonesia-dunia-data-baru-hari-ini-fF5T

[4] Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

[5] Nasir, M. (2020, 4 April). Jam Malam dicabut, Kota Banda Aceh mulai bergairah. aceh.tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com/2020/04/04/video-jam-malam-dicabut-kota-banda-aceh-kembali-bergairah

[6] Rahmadi, D. (2020, 24 April). Jemaah Salat Tarawih Tetap Padati Mesjid di Aceh di Tengah Pandemi Covid-19. merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/jemaah-salat-tarawih-tetap-padati-masjid-aceh-di-tengah-pandemi-covid-19.html

[7] Patji, A.R (2003). Negara dan  Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik di Aceh. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

[8] Jalimin. (2020, 19 April). Tim Siaga Covid-19 Bagi-bagi Masker untuk Jamaah Masjid Babul Maghfirah Tanjung Selamat. aceh.tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com/2020/04/19/tim-siaga-covid-19-bagi-bagi-masker-untuk-jamaah-masjid-babul-maghfirah-tanjung-selamat.

[9] BPS. (2015). Sumatera Utara dalam Angka 2015. Jakarta: BPS

[10] Castles. L. (1976). Urbanisasi di Jakarta. Jakarta: Gramedia

 

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait