“Pancasila dalam tindakan: melalui gotong royong, menuju Indonesia maju” merupakan tema Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni 2020 ini [1]. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang digelar pada kondisi normal, helaran peringatan kali ini dilakukan dalam kondisi yang berbeda akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh penduduk, tak terkecuali segenap anak bangsa Indonesia, meliputi pemerintah, masyarakat/komunitas, dan semua pihak termasuk swasta dan organisasi civil society (CSO). Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pun yang biasanya digelar serentak dan masif di berbagai tempat di Indonesia dan perwakilan negara di berbagai penjuru dunia, tempo ini hanya dilakukan secara terbatas. Sebagai penggantinya, tanpa mengurangi esensinya, para peserta upacara upacara dari berbagai lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah, perwakilan negara di luar negeri, dan pemerintah daerah yang tidak mengikuti upacara di Gedung Pancasila, Jakarta dapat mengikutinya dalam jaringan online melalui salah satu aplikasi video conference [2].

Tulisan ini bertujuan menyampaikan telaah singkat terhadap tema tersebut dan refleksinya terkait tata kelola sumberdaya alam (SDA) di Indonesia. Telaaah yang dilakukan berpijak pada kajian pustaka terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, dan berbagai literatur terkait lainnya.

 

Pancasila, Gotong Royong dan Indonesia Maju

Dokumen Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) menyebutkan Pancasila adalah nilai-nilai dasar tata hidup dan penghidupan bangsa Indonesia yang bersumber dari kehidupan bangsa, baik dari pengalaman fakta maupun akal [3][4]. Lebih lanjut, Pancasila dijabarkan sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi negara yang saling terkait. Pancasila memuat nilai-nilai yang menuntun tercapainya tata masyarakat adil dan makmur yang memiliki tiga sendi pokok (keadilan, kerakyatan, dan kesejahteraan) dengan berlandaskan pada tiga ciri pokok (keadilan sosial, gotong royong, dan kekeluargaan). Gotong royong menjadi semangat kemanusiaan dan cara berpikir Indonesia.

Dalam visi Presiden dan Wakil Presiden [5] yang menjadi landasan RPJMN 2020-2024 [6] disebutkan bahwa Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus pemersatu untuk mencapai Indonesia Maju. Indonesia Maju dimaknai sebagai kondisi yang telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan bekepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong. Hal ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 [7], yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

Refleksi Nilai-nilai Pancasila untuk Tata Kelola Sumberdaya Alam

Untuk mewujudkan visi Indonesia Maju disusun sembilan misi yang merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I serta penerapan Trisakti secara konsisten. Di antara sembilan misi tersebut, setidaknya ada dua misi yang terkait pengelolaan sumber daya alam, yaitu misi nomor 3 (pembangunan yang merata dan berkeadilan) dan nomor 4 (mencapai lingkungan hidup berkelanjutan). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola SDA untuk mewujudkan Indonesia Maju.

Kembali kepada GBHIP, dokumen tersebut juga memuat nilai-nilai konstekstual Pancasila untuk diterapkan dalam tata kelola SDA, mulai dari penyusunan kebijakan sampai tahap implementasi di lapangan [8]. Pertama, untuk nilai-nilai ketuhanan disebutkan bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai denhgan konsep ecosentrism. Oleh karena itu, penduduk Indonesia harus mengelola SDA secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kedua, untuk nilai-nilai internasionalisme/kemanusiaan dicerminkan dengan posisi Indonesia sebagai bagian dari warga global yang mendiami satu planet yang sama, yaitu bumi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun kolaborasi dan partnership dengan negara-negara lain untuk menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan manusia di muka bumi. Hal ini juga sesuai dengan salah satu prinisip pembangunan berkelanjutan, yaitu partnership.

Ketiga, untuk nilai-nilai kebangsaan/persatuan disebutkan bahwa bangsa Indonesia juga muncul karena persatuan antara manusia dan tempat sehingga antara manusia dengan lingkungan alam mempunyai relasi dan interaksi yang kuat (sesuai dengan konsep social-ecological system). Ini menunjukkan apa yang terjadi pada lingkungan alam (ecosystem) akan mempengaruhi sistem sosial (manusia) dan sebaliknya.

Keempat, untuk nilai-nilai kerakyatan (permusyawaratan/perwakilan) dapat dicerminkan dalam sistem tata kelola SDA yang partisipatif dan kolaboratif. Bumi, air, dan kekayaan SDA yang dikandung di dalamnya harus dikelola secara partisipatif dan kolaboratif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, tata kelola SDA harus melibatkan peran semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat/komunitas, swasta, dan juga CSO (sebagai jembatan). Peran komunitas lokal yang selama ini cenderung terabaikan atau bahkan diabaikan harus diperkuat lagi, termasuk mengawinkan kearifan lokal masyarakat adat dengan sains modern. Berbagai bukti empiris pengelolaan SDA kolaboratif (co-management) di berbagai tapak dan landscape menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding rezim tata kelola lainnya [9][10].

Kelima, untuk nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan direfleksikan dengan pentingnya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat; tidak boleh ada seorang pun yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan dan penghidupan berkelanjutan [11][12][13].

Analisis terhadap konten UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [14] menunjukkan sebagian besar nilai-nilai Pancasila tersebut sudah tercermin cukup baik. Di bagian Pertimbangan, misalnya, disebutkan bahwa (a) lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 26h UUD 1945; dan (b) pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Empat belas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 2, yaitu (1) tanggung jawab negara;  (2) kelestarian dan keberlanjutan;  (3) keserasian dan keseimbangan; (4) keterpaduan; (5) manfaat; (6) kehati-hatian; (7) keadilan; (8) ekoregion; (9) keanekaragaman hayati; (10) pencemar membayar; (11) partisipatif; (12) kearifan lokal; (13) tata kelola pemerintahan yang baik; dan (14) otonomi daerah, juga dirasakan cukup mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Begitu pun dengan pasal-pasal lainnya yang memuat tujuan serta pentingnya peran masyarakat dalam berbagai rangkaian kolaborasi pengelolaan SDA sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

 

Penutup

Pancasila sebagai bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus pemersatu memiliki nilai-nilai yang kontekstual untuk tata kelola SDA demi mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nilai-nilai tersebut harus menjadi ruh dan pandu dalam tata kelola SDA di Indonesia, mulai dari kebijakan/regulasinya sampai dengan implementasinya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Ditulis oleh Ali Yansyah Abdurrahim - Peneliti Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

[1] Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. https://bpip.go.id/bpip/publikasi/1016/647/logo-dan-tema-harlah-pancasila-1-juni-2020.html

[2] Revisi Undangan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020. https://bpip.go.id/bpip/publikasi/1016/648/revisi-undangan-peringatan-hari-lahir-pancasila-tahun-2020.html

[3] BPIP. 2019. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP). Jakarta: BPIP https://bpip.go.id/bpip/publikasi/1059/617/ringkasan-garis-besar-haluan-ideologi-pancasila-gbhip.html

[4] BPIP 2019b. Kedudukan Hukum dan Materi Pokok Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP). Jakarta: BPIP. https://bpip.go.id/bpip/publikasi/1059/587/pointer-garis-besar-haluan-ideologi-pancasila-gbhip.html

[5] Joko Widodo dan Maruf Amin. 2018. Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2018/VISI%20MISI%20FINAL%2022%20SEPT%202018.pdf

[6] Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020

[7] UUD Negara Republik Indonesia 1945

[8] Abdurrahim AY dkk. 2020. Desain Prioritas Riset Nasional Penguatan Tata Kelola SDA untuk Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Peningkatan Peran Komunitas dalam Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem. Jakarta: Kedeputian Bidang IPSK, LIPI.

[9] Ross H, Adhuri DS, Abdurrahim AY, Penrang A, Rismayani A, Ismainna A 2018 FishCollab: a toolkit to support community and government collaboration in coastal management Capturing Coral Reef and Related Ecosystem Services Project www.ccres.net.

[10] Ross H, Adhuri D, Abdurrahim AY, Phelan A 2019 Opportunities in community-government cooperation to maintain marine ecosystem services in the Asia-Pacific and Oceania Ecosystem Services 38 (2019) 100969

[11] Scoones I 2009 Livelihoods Perspectives and Rural Development. The Journal of Peasant Studies 36 (1): 171-196.

[12] Ellis F 2000 Household Strategies and Diversity in Developing Countries (Oxford: Oxford University Press)

[13] Abdurrahim AY, Dharmawan AH, Sunito S, Sudiana IM 2014 Ecological vulnerability and strategies of agricultural livelihoods in rainfed paddy village, Pantura Indramayu Jurnal Kependudukan Indonesia 9 (1): 25-44

[14] UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

powered by social2s

Penuaan penduduk di Indonesia merupakan salah satu megatren kependudukan di abad ke-21 (Arifin dan Ananta, 2013). Hingga tahun 1960an, tingkat kelahiran di Indonesia mencapai 5,67 per perempuan usia subur yang artinya setiap perempuan pada masa itu rata-rata memiliki anak 5-6 orang. Saat itu Indonesia berada pada era penambahan jumlah bayi yang luar biasa, yang dikenal dengan baby boom. Penduduk baby boomer saat ini menua dan memperlebar piramida kelompok penduduk tua.  Peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) ini terjadi karena adaya perbaikan ketersediaan sumber pangan dan peningkatan status kesehatan berhasil mengurangi risiko penyakit dan penurunan angka kematian sehingga memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Kondisi penduduk yang menua ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tahun 2050 dengan jumlah lansia di seluruh dunia mencapai 2,1 milyar (United Nations, 2017).

WHO menetapkan klasifikasi negara berdasarkan proporsi penduduk lansia menjadi empat kelompok (Arifin, 2019). Kelompok pertama, negara dengan penuaan penduduk sangat muda jika proporsi penduduk lansianya sebesar 6 persen dari total populasi. Kelompok kedua, negara dengan penuaan penduduk muda jika proporsi penduduk lansianya  6 – 7,9 persen dari total populasi. Kelompok ketiga, negara dengan penuaan penduduk tahap transisi jika proporsi penduduk lansianya sebesar 8 – 11,9 persen dari total populasi. Dan yang terakhir adalah kelompok negara dengan penuaan penduduk tua yaitu jika proporsia penduduk lansianya 12 persen atau lebih dari total populasi (Arifin, 2019) .

Lalu bagaimana dengan  struktur penduduk di Indonesia? Berdasarkan data BPS tahun 2019, persentase lansia di Indonesai mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,64 juta orang. Hal ini memempatkan Indonesia masuk dalam kategori negara penuaan tahap transisi (8 – 11,9 persen). Kondisi ini semacam alarm bagi pemerintah untuk mulai lebih fokus untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi jumlah kelompok penduduk  lansia yang semakin meningkat.

 

Lansia Bukan Hanya Beban

Kebanyakan studi-studi, penelitian dan literatur kelanjutusiaan selama ini umumnya menganalisa bagaimana lansia seharusnya diperlakukan dan dilayani, baik bagi lansia yang masih aktif maupun lansia yang menderita penyakit tertentu. Tidak ada yang salah dengan itu, karena memang faktanya lansia mengalami penurunan fungsi fisiologis yang berdampak pada penuruan kondisi ekonomi, psikologi dan sosial. Hal ini membentuk paradigma masyarakat bahwa menjadi lansia identik dengan tidak produktif, pesakitan, beban keluarga, dan kelompok yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain. Namun tidak banyak yang menyinggung dari sisi sebaliknya, bagaimana kontribusi lansia bagi kehidupan sekitarnya. Kontribusi lansia terhadap rumah tangga misalnya, seakan luput dari bahasan karena selah-olah semuanya memang seharusnya demikian (take it for granted). Ada baiknya kita melihat dari perspektif positivisme berdasarkan data berikut ini.

BPS mencatat per Maret 2019, 87,96 persen lansia tinggal dengan keluarganya yaitu bisa saja terdiri dari pasangannya, atau anggota keluarga lainnya seperti anak dan cucu (tiga generasi) atau keluarga lainnya. Lalu bagaimana posisi lansia dalam keluarga? Sebanyak 61,75 persen penduduk lansia berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT). Tingginya persentase lansia sebagai KRT dalam perspektif ekonomi merefleksikan tanggung jawab lansia yang cukup besar dan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarga. Hasil penelitian tim studi lansia Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI menguatkan bahwa cukup banyak lansia yang masih membiayai kebutuhan hidup anak-anaknya meski mereka sudah menikah (Harfina dan Vibriyanti, 2017). Namun jika dilihat dari perspektif budaya, temuan lapangan menunjukkan masih banyak lansia yang berperan sebagai KRT berkaitan dengan sudut pandang sosial masyarakat tradisional, dimana penduduk lansia menduduki kelas sosial yang tinggi sehingga harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda. Dan sistem budaya patrilineal yang masih sangat melekat di masyarakat Indonesia mengakibatkan masih tingginya lansia laki-laki yang menjadi KRT (91,25 persen).

Apabila dilihat produktifitasnya, lansia di Indonesia menunjukkan angka yang tidak bisa dikatakan rendah. Data persentase lansia berdasar jenis kegiatan seminggu terakhir tahun 2019 mencatat hampir 50 persen lansia berstatus bekerja, atau artinya 1 dari 2 orang lansia masih bekerja. Sebanyak 32,28 persen lansia mengurus rumah tangga, 17,62 persen lainnya dan hanya 0,33 persen yang berstatus pengangguran.

Dari seluruh lansia yang bekerja, sekitar separuhnya bekerja di lapangan usaha pertanian (52,86 persen). Di negara berkembang seperti Indonesia, lapangan usaha pertanian merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja karena tidak memerlukan kualifikasi yang terlalu tinggi dan keahlian yang spesifik sehingga wajar bila pekerja lansia paling banyak terserap dalam lapangan usaha ini. Sementara itu untuk lansia yang berkegiatan mengurus rumah tangga, sebenarnya kita dapat memberi nilai pada kegiatan mengurus rumah tangga, artinya mengurus rumah tangga kita golongkan sebagai kegiatan bekerja yang menghasilkan produktifitas. Mengurus rumah tangga  bisa kita konversikan dengan rupiah karena terdapat profesi yang pekerjaannya juga mengurus rumah tangga. Hanya saja lansia tidak dibayar untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Salah satu contoh peran lansia yang sangat krusial dalam rumah tangga yaitu sebagai grandchild caregiver atau pengasuh cucu dari anaknya yang bekerja. Pekerjaan mengasuh cucu juga memiliki nilai konversi rupiah yang cukup tinggi karena gaji untuk seorang yang berprofesi sebagai pengasuh anak relatif tinggi juga, apalagi pengasuh yang bersertifikat resmi. Padahal di kondisi ini lansia juga tidak dibayar untuk melakukan peran sebagai pengasuh karena ikatan darah yang kuat. Bahkan dalam kondisi yang lebih kontekstual di masa pandemi ini, dimana kebijakan Work From Home  (WFH) diberlakukan bagi para karyawan maka bukan tidak mungkin bantuan lansia menjaga cucu menjadi support yang membantu karyawan perempuan beberapa saat untuk dapat mengerjakan pekerjaan kantor tanpa gangguan dari anak-anak. Begitu juga dengan kasus anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimana pengasuhan anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri banyak yang diserahkan kepada nenek/kakeknya (Aswatini dkk, 2013). Tentu saja tidak ada perasaan yang lebih aman meninggalkan anak di bawah pengawasan nenek atau kakeknya sendiri dibanding dengan orang lain.  Kehadiran lansia secara tidak langsung bisa dianggap sebagai safetynet atau jaring pengaman bagi kelangsungan hidup keluarga-keluarga muda baik di kota-kota besar maupun keluarga pekerja migran di perdesaan (Khadijah dkk, 2016).

Jika melihat dinamika di tingkat keluarga, lansia justru memiliki peran yang sangat potensial. Salah satunya yaitu sebagai sumber pertimbangan dalam penyelesaian masalah dalam keluarga karena lansia dianggap sosok yang memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak, lebih bijaksana, memiliki pemikiran yang matang dan memiliki pengetahuan agama yang relatif lebih baik. Tidak jarang lansia dijadikan sosok suri tauladan bagi generasi yang lebih muda. Dengan karakteristik lansia yang demikian maka masih banyak ditemukan di lingkungan sosial dan lingkungan pekerjaan di mana lansia menduduki posisi-posisi terhormat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala kampung atau di dunia kerja sebagai penasihat, CEO atau pembina menjadi jabatan yang sering dipercayakan kepada lansia. Bahkan dalam dalam dunia politik pun juga terbukti dari 575 anggota DPR RI masa jabatan 2019-2024, terdapat 98 orang yang berusia di atas 61 tahun (Farisa, 2019). Jumlah ini tentunya menunjukkan bahwa lansia masih dipercayai sebagai sosok yang tangguh dan dapat dipercaya serta memiliki kredibilitas yang tidak kalah dengan kelompok usia yang lebih muda.

Untuk itu pemerintah telah memberi perhatian terkait kesempatan kerja bagi lansia melalui UU No. 13 Tahun 1998 Pasal 5 yang menyatakan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah pelayanan kesempatan kerja. Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.

 

Menjaga Aset Bangsa

Terlepas dari potensi lansia yang masih dapat dioptimalkan, tentu saja keterbatasan-keterbatasan fisik akibat proses penuaan tidak dapat begitu saja dipungkiri. Secara biologis lansia akan mengalami penurunan daya tahan fisik yang dapat menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit tertentu.  Oleh karena itu lansia perlu perhatian yang lebih dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi data menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk lansia tahun 2019 sebesar 26,20 persen. Artinya, terdapat 26 sampai 27 lansia yang sakit dari 100 lansia, sementara satu dari tiga penduduk lansia tidak memiliki jaminan kesehatan  (Statistik Lanjut Usia, 2019).

Walaupun pemerintah telah memberikan perhatian kepada kesejahteraan lansia melalui program-program perlindungan dan bantuan sosial,  serta program peningkatan kesehatan namun tentunya keterbatasan dan kendala tetap saja ada sehingga masih banyak lansia-lansia yang tidak terakses. Untuk itu keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lansia memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial. Studi tim Lansia Pusat Penelitian Kependudukan tahun 2017 membuktikan bahwa selain dukungan ekonomi, hubungan antar generasi yang baik seperti saling berkomunisasi (baik melalui telepon atau pun secara langsung) dan berinteraksi/berkegiatan bersama secara konsisten menjadi faktor penentu yang kuat dalam meningkatkan kualitas hidup lansia (Harfina dan Vibriyanti, 2017). Lansia butuh didengar, dihormati dan dilibatkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Khususnya di saat sekarang ini, di masa pandemi yang merebak luas, pendampingan dan penjelasan kepada lansia tentang bahaya COVID-19 dan protokol kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan. Jauhkan lansia dari kecemasan dan berita-berita yang memicu kepanikan. Tetap menjaga kesehatan lansia dengan asupan bergizi, aktifitas olah raga ringan dan tetap produktif melakukan kegiatan-kegiatan yang disenangi lansia.

Menciptakan penduduk lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif merupakan pekerjaan seumur hidup, karena menjadi lansia dengan karakteristik tersebut di atas adalah hasil dari proses selama kehidupan (life cycle process). Lansia yang sehat, aktif dan produktif adalah manusia yang sehat, aktif, dan produktif di masa mudanya. Lansia masa depan adalah penduduk usia produktif saat ini yang relatif berpendidikan lebih tinggi, melek teknologi, dan status kesehatan yang lebih baik. Keunggulan-keunggulan penduduk usia muda saat ini diharapkan melahirkan lansia masa depan yang lebih baik.  Mari menjadikan lansia sejahtera lahir dan batin karena mereka adalah aset bukan beban. Menjadi lansia adalah kita di masa depan.

 

Selamat Hari Lanjut Usia Nasional 2020.

 

Ditulis oleh Deshinta Vibriyanti, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Daftar Pustaka

Arifin dan Ananta. (2013). Three Mega-demographic Trends in Indonesia. Social development issues 35(3):109-124

Arifin, Evi Nurvidya (2019) Presentasi Keragaman Antar Provinsi Penuaan Penduduk Indonesia dalam Diskusi Persiapan Daerah dalam mengahdapai Agieng Population di BKKBN bulan September 2019

Aswatini, Mita Noveria, Haning Romdiati, Meirina Ayumi Malamassam Fitranita, Inayah Hidayati. (2013). Indonesian labor migration: Social cost and family left. Valuing the social cost of migration: An Exploratory study behind. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

BPS. (2019). Statistik Lanjut Usia Tahun 2019. Badan Pusat Statistik. Jakarta

Farisa, Fitria Chusna. (2009, 4 September). Anggota DPR Terpilih Terdiri dari 50,26 Persen "Wajah Lama", 80,52 Persen Laki-laki. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/04/15462151/anggota-dpr-terpilih-terdiri-dari-5026 persen-wajah-lama-8052-persen-laki.

Harfina dan Vibriyanti. (2017). Determinan Kualitas Hidup Lansia di Kota Medan. Laporan Penelitian. LIPI. Jakarta

United Nations. (2017, 21 Juni). World Population Prospects: The 2017 Revision. www.un.org. https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.htmlAswatini, Mita Noveria, Haning Romdiati, Meirina Ayumi Malamassam Fitranita, Inayah Hidayati. (2013). Indonesian labor migration: Social cost and family left. Valuing the social cost of migration: An Exploratory study behind. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Khadijah Alavi, Doris Dagang & Jamiah Manap. (2016) Grandparents raising grandchildren: Contributing factors and challenges in caregiving. Jurnal of Soscial Sciences and Humanities. Vol 11 no 1 (2016) 125-136.

powered by social2s

 

Dalam masa pandemi COVID-19 ini, lansia menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan dan memiliki resiko paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya korban meninggal pada lansia. Data dari WHO menunjukkan angka kematian paling tinggi terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia 80 tahun ke atas dengan persentase mencapai lebih dari 22% (Wisnubrata, 2020). Lembaga kesehatan masyarakat Amerika Serikat (CDC) juga menjelaskan bahwa kematian terbesar akibat COVID-19 ini adalah kelompok umur 65 tahun keatas dan lebih dari 60% per 20 Mei 2020 (Central Disease Control and Prevention, 2020). Sedangkan untuk Indonesia, berdasarkan data dari satuan tugas penanganan COVID-19, kelompok umur yang meninggal dunia paling tinggi berada di kelompok umur >60 tahun (lansia) yaitu sebanyak 44%, sedangkan untuk kelompok umur 46-59 tahun sebanyak 40%, dan pada umur 31-45 tahun sebanyak 11,6% (covid.go.id).

Menurut pakar geriatri UGM, Dr. dr Probosuseno, Sp.PD., K-Ger., S.E., kapasitas fungsional organ-organ tubuh pada lansia telah mengalami penurunan akibat penuaan sehingga rentan terhadap berbagai macam infeksi bakteri, virus maupun penyakit termasuk COVID-19 (Ika, 2020). Sedangkan penduduk yang lebih muda cenderung memiliki imunitas yang lebih tinggi, disamping karena organ-organ fisiknya masih bagus dan kuat, kecukupan gizi penduduk usia muda lebih baik dibandingkan lansia. Seiring dengan bertambahnya umur seseorang, kapasitas tubuh akan menurun seperti menurunnya produksi hormon, daya tahan tubuh, kemampuan untuk mengolah makanan, yang hal itu sedang mengalami puncaknya pada penduduk usia muda. Sehingga akan berdampak pada perbedaan imun dan kesehatan pada lansia dan penduduk usia muda yang mengakibatkan penduduk lansia banyak yang sudah mengalami berbagai macam penyakit seperti hipertensi dan penurunan fungsi jantung yang akan menambah kerentanan mereka terhadap COVID-19 .

Meskipun menjadi kelompok masyarakat paling rentan, para lansia masih melakukan aktivitas di luar rumah. Salah satu contoh aktivitas lansia yang tetap dilakukan pada masa pandemi ini adalah mengambil dana pensiun dan Tunjangan Hari Raya (THR) di bank atau pun Kantor Pos. Di tengah kondisi pandemi dan menjelang hari raya Idul Fitri, keberadaan bank dan Kantor Pos tidak pernah sepi pengunjung. Sebagai imbas seiring dengan diberlakukannya PSBB wilayah, juga menjadi salah satu tempat utama untuk pengambilan pensiun terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Pengambilan pensiun secara mandiri ini tentu saja akan semakin menempatkan para lansia pada bahaya terpapar COVID-19. Hal ini juga bertentangan dengan pedoman tatalaksana pencegahan COVID-19 yang harus melakukan jaga jarak atau physical distancing antara satu orang dengan orang yang lainnya. Pada dasarnya menularan COVID-19 ini melalui percikan air liur atau droplet dari penderita ke orang lain secara langsung maupun tidak langsung, sehingga physical distancing menjadi penting untuk selalu dilakukan (Central Disease Control and Prevention, 2020).

 

Gambar 1. Lansia barusaja sampai di salah satu Kantor Pos di Yogyakarta tanpa menggunakan masker atau pelindung kesehatan

Screen_Shot_2020-05-29_at_10.59.36.png

Sumber: Dokumentasi pribadi

 

Kemandirian yang dimiliki lansia untuk tidak merepotkan orang lain serta keterbatasan yang dimiliki para lansia seperti ketiadaan keluarga untuk dimintai tolong, hingga pemahaman teknologi yang terbatas mengharuskan lansia tetap beraktivitas di luar seperti belanja dan aktivitas perbankan secara manual (menabung, membayar tagihan-tagihan bulanan, listrik, serta mengambil pensiun) dan mandiri. Berdasarkan pengamatan di lapangan, bank dan kantor pos telah menyediakan fasilitas untuk mencegah penularan COVID-19 seperti menyediakan cuci tangan di depan kantor, memasang tulisan dan infografis wajib memakai masker, dan membuat skema physical distancing yaitu dengan memberi tanda silang pada tempat duduk yang berdampingan.  Namun, tampaknya hanya sedikit lansia yang memahami peraturan-peraturan tersebut. Jaga jarak atau physical distancing kerap kali tidak dapat dilaksanakan oleh para lansia ini. Hal ini dapat terjadi diantara dua hal, lansia kurang dapat memahami atau dikarenakan salah satu sifat lansia yang kerap kali keras kepala (stubborn) yang membuat mereka tidak peduli dengan lingkungannya (Desyita, 2018). Sehingga masih banyak didapati lansia yang tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, serta duduk tanpa jarak satu dengan yang lainnya.

Fakta-fakta di lapangan seperti ini tentu saja dapat memberikan gambaran bahwa peraturan yang diterapkan belum dapat dilakukan secara maksimal terutama oleh para lansia. Berbagai inforgrafis yang terpampang di dinding-dinding kantor pos tak mampu dipahami bahkan tak bisa dibaca oleh para lansia, sehingga diperlukan petugas yang bisa mengontrol secara lansung. Penempatan petugas di depan untuk pengecekan suhu tubuh, dan menuangkan pembersih tangan tampaknya perlu dilakukan di tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti bank dan kantor pos. Keberadaan pendamping atau anggota kelurga yang harus bisa menjadi penyambung antara informasi dari pemerintah atau kepada para lansia juga perlu diperhatikan karena masih banyak lansia yang dibiarkan sendiri.

 

Gambar 2. Lansia yang tidak mematuhi physical distancing atau tidak menjaga jarak

Screen_Shot_2020-05-29_at_11.01.34.png

Sumber: dokumentasi pribadi

 

Terlepas dari kerentanan fisik yang dimiliki oleh lansia, kesehatan mental tidak kalah penting terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini guna menjaga imunitas tubuh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kebeberapa responden lansia, mereka mengaku senang dan bahagia dapat mengambil dana pensiun atau THR mereka secara langsung karena dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Meskipun berinteraksi dengan oranglain dapat meningkatkan kesehatan mereka (Barak, 2006), nampaknya dapat meletakkan mereka semakin rentan ditengan masa pandemi ini. Sehingga perlu menjadi perhatian terutama untuk para pendamping karena bagaimana cara untuk memberikan kesenangan batin bagi para lansia namun tetap menjaga kesehatan mereka.

Kondisi dan keterbatasan yang dialami lansia bukannya luput dari perhatian pemerintah, hal ini sebenarnya telah diakomodir oleh Kementrian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA) dengan dikeluarkannya Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berspektif Gender pada Masa COVID-19 pada awal bulan Mei 2020. Panduan ini memberikan informasi kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam melindungi lansia di dalam masa pandemi COVID-19 karena mereka tidak hanya rawan kesehatan namun rawan terhadap kejahatan dan diskriminasi. Panduan tersebut mengatur beberapa pelaksanaan seperti keterlibatan masyarakat, sinergitas, dan kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan (KPPA, 2020).

Penyelarasan aturan pemerintah guna mencegah menularan virus corona perlu dilakukan sehingga masing-masing instansi memiliki protokol serta pengontrolan yang ramah terhadap lansia. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait dapat meningkatkan pemahaman lansia tentang COVID-19 yang dapat mengancam keselamatan mereka. Masyarakat melalui kader-kader lansia dapat saling mengingatkan anggota keluarga lansia untuk selalu mendampingi mereka untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selain itu, pemerintah dan instansi yang memberikan layanan bagi lansia seperti bank dan kantorpos ini hendaknya dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dengan membatasi pengunjung ataupun pengontrolan terkait dengan peraturan yang ada serta menghimbau keapada masyarakat tentang peduli lansia. Hal ini akan menumbuhkan rasa empati pada masyarakat kepada lansia dan dapat membantu, mengarahkan, memfasilitasi, serta menjelaskan apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh lansia dan bagaimana protokol kesehatan yang perlu dipatuhi.

 

Ditulis oleh Dian Wahyu Utami, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Barak, Y. 2006. The Immune system and happiness. Autoimmunity Reviews, 5(8), 523-527. Doi:10.1016/j.autrev.2006.02.010

Central Disease Control and Prevemtion (CDC). 2020. Data.cdc.com. https://data.cdc.gov/d/9bhg-hcku/visualization.

Central Disease Control and Prevemtion (CDC). 2020. Social Distancing. Data.cdc.com. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html.

Desyinta Ayuma Wardani. 2018. Konsep Diri Lanjut Usia Dalam Mempertahankan Kesehatan Mental dan Sosial (Studi Kualitatif di Griya Lansia Kabupaten Lumajang. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Ika. (2020, 21 April). Pakar UGM Paparkan Penyebab Lansia Rentan Terinfeksi Covid.  Ugm.ac.id., https://ugm.ac.id/id/berita/19320-pakar-ugm-paparkan-penyebab-lansia-rentan-terinfeksi-covid.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA). 2020. Panduan Perlindungan Lanjut Usia Berspektif Gender pada Mada COVID-19. Deputi bidang perlindungan hak erempuan KPPA Tahun 2020.

Wisnubrata. (2020, Maret 26. Penyebab Lansia Rentan Terhadap Virus Corona dan cara Melindunginya.Kompas.com. https://lifestyle.kompas.com/read/2020/03/26/163814320/penyebab-lansia-rentan-terhadap-virus-corona-dan-cara-melindunginya?page=all.

Tambun, Lenny Tristia. (2020, 27 April). Dinilai Rentan COVID-19, Lansia Dilindungi dari Kelompok OTG. Beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/kesehatan/625797-dinilai-rentan-covid19-lansia-dilindungi-dari-kelompok-otg.

powered by social2s

Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Population Fund (UNFPA) memproyeksikan bahwa satu dari lima penduduk Indonesia merupakan penduduk lanjut usia (lansia) di tahun 2045. Sementara itu, data di tahun 2019 menunjukkan bahwa  proporsi lansia  di Indonesia hampir  mencapai 10 persen atau sebanyak 25,66 juta jiwa (BPS, 2019). Peningkatan jumlah lansia antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian sebagai hasil dari peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2015, angka harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia telah mencapai 70,8  yang meningkat hampir dua kali lipat apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 1971 (SUPAS, 2015). Hasil proyeksi menunjukkan angka harapan hidup Penduduk Indonesia akan terus meningkat menjadi 72 tahun di 2035 (Adioetomo & Mujahid, 2014).

Namun demikian, terdapat disparitas proporsi penduduk lansia di masing-masing wilayah Indonesia. Pada tahun 2019, terdapat lima provinsi yang telah memasuki fase struktur penduduk tua dengan proporsi lansianya berada di atas 10 persen. Kelima provinsi tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (14,5 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen) dan Sulawesi Utara (11,15 persen) (BPS, 2019). Peningkatan populasi penduduk lansia tentunya memberikan tantangan tersendiri baik bagi pemerintah, masyarakat/komunitas maupun keluarga untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi lansia agar dapat tetap terus aktif dan memiliki kualitas hidup yang baik.

 

Gambaran Lansia Indonesia

World Health Organization (WHO) menyebutkan peningkatan populasi penduduk lansia terjadi seiring dengan pertumbuhan kota dan urbanisasi di dunia (WHO, 2007). Dalam konteks ini, WHO mengajak pembangunan kota yang dilakukan lebih ramah terhadap lansia yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di lansia agar dapat terus aktif.

Di Indonesia sendiri, proporsi lansia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dibandingkan yang berada di wilayah perdesaan, yaitu sebesar 52,8 persen lansia hidup di perkotaan dan sisanya berada di perdesaan (BPS, 2019). Kemudian, mayoritas lansia bertempat tinggal bersama keluarga (pasangan/anak/cucu). Terdapat 9,38 persen lansia yang tinggal sendiri di mana persentase lansia perempuan yang tinggal sendiri mencapai hampir tiga kali lipat dari persentase lansia laki-laki (BPS, 2019).

Sementara itu, hampir separuh dari lansia masih aktif bekerja, artinya satu dari dua lansia Indonesia masih aktif bekerja (BPS, 2019). Persentase lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi (64,47 persen) jika dibandingkan dengan lansia perempuan (35,66 persen) dan sebagian besar lansia tersebut bekerja di sektor informal (84,29 persen) (BPS, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa lansia masih terlibat aktif secara ekonomi dan bukan hanya menjadi beban semata seperti anggapan yang ada selama ini. Perlunya membangun lingkungan yang ramah lansia sangat diperlukan untuk menjamin lansia dapat terus aktif.

 

Mewujudkan Kota Ramah Lansia

Upaya untuk mewujudkan kota yang lebih ramah lansia merupakan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam beberapa tahun terakhir. Populasi  yang menua dan diiringi oleh urbanisasi menuntut pemerintah serta organisasi masyarakat untuk dapat mengembangkan lingkungan yang dapat diakses oleh semua penghuninya (Fitzgerald G, Kelly&Caro G, Francis, 2014). Fitzgerald dan Caro (2014) juga menyebutkan bahwa kota ramah untuk segala usia terutama lansia idealnya menawarkan lingkungan yang mendukung penghuninya untuk tumbuh menua secara aktif dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat serta memberikan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam komunitas. Definisi lain mengatakan bahwa lingkungan ramah segala usia sebagai tempat di mana orang tua terlibat aktif, dihargai dan didukung oleh infrastruktur dan layanan yang mengakomodasi kebutuhannya (Alley, dkk., 2007). Sementara itu, WHO (2007) menyebutkan bahwa lingkungan fisik tidak hanya berpengaruh pada aktivitas seseorang tetapi juga pada sistem, seperti perumahan, kesehatan dan layanan perawatan sosial dalam mengelola kebutuhan lansia.

Di Indonesia, lebih dari 50 persen lansia hidup di perkotaan sehingga menuntut kota untuk dapat menyediakan lingkungan yang ramah terhadap lansia. Kondisi Lingkungan kota yang ideal yaitu dapat membuat lansia dapat bergerak dengan mudah baik di rumah, tranportasi publik, gedung, ruang terbuka, pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Faktor infrastruktur kota merupakan hal penting dalam mewujudkan lingkungan ramah lansia. Namun demikian, tidak banyak kota di Indonesia yang memperhatikan infrastruktur ramah lansia dalam proses pembangunannya. Sebagai contoh, banyak jembatan penyeberangan dan halte bus yang menggunakan tangga dengan undakan yang cukup tinggi bagi lansia. Kemudian tidak semua fasilitas umum, misalnya toilet, dirancang untuk memudahkan lansia dengan segala keterbatasannya. Belum lagi ketika berbicara mengenai keberadaan ruang terbuka untuk lansia yang masih sangat minim. Tidak banyak kota yang menyediakan tempat atau ruangan tersendiri untuk berkumpulnya para lansia seperti yang banyak tersedia di negara Asia lain seperti Jepang dan Taiwan. Di Jepang misalnya, terdapat pusat fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang dibangun atas kerjasama pemerintah dan pihak swasta yang biasa disebut silver center. Silver center didirikan khusus untuk penduduk lansia yang dapat dimanfaatkan oleh anggota yang terdaftar. Fasilitas ini menawarkan berbagai fasilitas seperti fasilitas olahraga, ruang pertemuan, ruang pertunjukkan, pemandian dan ruang kerajinan tangan (Seftiani, 2016).

Pembangunan kota yang inklusif khususnya bagi lansia menjadi semakin mendesak untuk diwujudkan mengingat populasi lansia yang terus meningkat di Indonesia. Tidak hanya di aspek kesehatan semata melalui layanan kesehatan yang ramah lansia namun di segala aspek kehidupan. Hermawati (2015) mengatakan bahwa terdapat empat syarat untuk menjadi kota ramah lansia, yaitu (1) kota memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang lansia, (2) memiliki pemimpin daerah yang berkomitmen dan memiliki prioritas terhadap perlindungan lansia, (3) memiliki metode dokumen yang ramah lansia sesuai dengan ketentuan WHO, dan (4) fasilitas yang ramah lansia.

Percepatan perwujudan kota ramah lansia pada hakikatnya merupakan salah satu upaya dalam menghadapi peningkatan penduduk lansia di masa yang akan datang. Sampai saat ini belum ada kota di Indonesia yang benar-benar menjadi kota ramah lansia (Hermawati, 2015). Kota ramah lansia juga bertujuan untuk membantu lansia untuk mengakses fasilitas publik dan beraktifitas dengan mudah terutama bagi lansia yang hidup sendiri. Berbeda dengan lansia yang masih hidup bersama keluarga sehingga dukungan keluarga masih tersedia, bagi lansia yang hidup sendiri, lingkungan yang ramah lansia tentu saja dapat sangat membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Jika lansia dibiarkan tidak ada aktivitas, terutama aktivitas ekonomi, maka lansia akan menjadi beban sosial ekonomi negara. Selain itu, bertambahnya usia juga berdampak pada menurunnya kesehatan dan kemampuan fisik, maka kota ramah lansia juga harus mempertimbangkan mengenai keringanan biaya transportasi dan fasilitas publik dan penyediaan fasilitas rekreasi dan refleksi yang dapat berupa ruang terbuka dan fasilitas bersama khusus lansia.

Pada Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei 2020, kita semua kembali diingatkan bahwa perwujudan kota ramah lansia harus segera dilakukan bukan hanya untuk lansia saat ini namun juga untuk calon lansia di masa yang akan datang. Terlebih situasi pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan new normal yang berimbas pada penyediaan fasilitas publik di kota yang sesuai dengan protokol kesehatan namun tetap ramah lansia. Hal ini karena kesehatan dan kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh karakteristik individu kita semata, namun juga oleh lingkungan fisik dan sosial tempat di mana kita hidup. Menjadi tua adalah sebuah keniscayaan namun hidup tua yang sehat, tetap aktif dan berkualitas merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan.

Selamat Hari Lansia Nasional 2020.

 

Ditulis oleh Sari Seftiani, Peneliti Demografi Sosial  di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Adioetomo, S.M. & Mujahid, G. (2014). Indonesia on the Threshold of Population Ageing. Jakarta: UNFPA Indonesia.

Alley, D., Liebig, P., Pynoos, J., Banerjee, T., & Choi, I. H. (2007). Creating elder-friendly communities: Preparations for an aging society. Journal of Gerontological Social Work, 49, 1–18.

Bappenas, BPS dan UNFPA. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2045. Jakarta. Badan Pusat Statistik Indonesia.

BPS. (2015). Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Fitzgerald, K. G., & Caro, F. (2014). An overview of age-friendly cities and communities around the world. Journal of Aging and Social Policy, 26, 1–18. http://dx.doi.org/10.1080/08959420.2014.860786.

Hermawati, Istiana. (2015). Kajian tentang Kota Ramah Lanjut Usia. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Tentang Kota Ramah Lansia di LPPM UNY, Kamis, 23 April 2015. Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Seftiani, Sari. (2016). Fasilitas Kesejahteraan Bagi Penduduk Lansia:Sebuah Catatan Perjalanan di Sendai, Jepang. Kependudukan.lipi.go.id.https://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/50-keluarga-dan-kesehatan/287-fasilitas-kesejahteraan-bagi-penduduk-lansia-sebuah-catatan-perjalanan-di-sendai-jepang

WHO (2007). Global Age-Friendly Cities : A guide. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

powered by social2s

Setiap warganegara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur (UU No 40/2004). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dengan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara. Berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan dibedakan menjadi dua yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan iuran ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan kepesertaan Non PBI dengan iuran ditanggung oleh peserta.

Program JKN mempunyai target cakupan kepesertaan nasional yang menyeluruh pada tahun 2019 atau Universal Health Coverage (UHC). Artinya untuk mencapai target tersebut semua warganegara diwajibkan menjadi anggota BPJS Kesehatan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Sektor informal mempunyai karaktrerisik unit usaha berskala kecil, berteknologi sederhana dengan upah cenderung tidak menentu sehingga rentan terhadap kemiskinan (Sparrow, 2014). Namun berdasarkan kepesertaan BPJS kesehatan pekerja sektor informal termasuk dalam kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang menanggung seluruh iuran kepesertaannya., Kondisi ini menyebabkan pekerja sektor informal sulit untuk membayar iuran. Walaupun hal ini sudah diantisipasi pemerintah dengan mengikutsertakan sekitar 54 persen pekerja sektor informal dalam skema PBI (Penerima bantuan Iuran) yang berarti iuran dibayarkan oleh pemerintah (Susenas, 2018). Namun, hal ini juga menunjukkan masih terdapat 46 persen pekerja sektor informal yang harus membayar secara mandiri atau bahkan belum menjadi anggota BPJS kesehatan.

 

Kepesertaan BPJS Kesehataan Pekerja Sektor Informal Terancam di Tengah Pandemi COVID-19

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk pekerja di sektor informal. Pandemi COVID-19 menyebabkan sektor informal ikut terpuruk. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, pada saat itu sektor informal merupakan sektor yang paling tahan terhadap krisis dan bahkan menampung pekerja di sektor formal yang di PHK.

Pandemi COVID-19 membuat pekerja di sektor informal tidak bisa berusaha seperti biasanya. Pembatasan interaksi antar manusia untuk memutus rantai penyebaran virus ini melalui social distancing, physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyebabkan penghasilan pekerja sektor informal seperti padagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung dan lain sebagainya yang sudah rendah semakin berkurang bahkan ada yang tidak bisa berusaha dan kehilangan sumber mata pencaharian.

Seorang pedagang roti keliling mengakui untuk bawa pulang keuntungan bersih Rp20.000 saja sangat sulit, padahal sebelumnya ia biasanya membawa pulang uang minimal Rp.50.000 (Wawancara dengan pedagang keliling Roti di Kota Depok, 2020). Kasus lain, seorang penjual sate di wilayah Pasar Manggis, Jakarta Selatan terpaksa berhenti berjualan karena dagangannya tidak laku ketika ia mencoba tetap berjualan pada saat pandemi COVID-19 diumumkan dan mulai merebak di Jakarta. Hal ini tentu saja berdampak terhadap sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi untuk membayar iuran BPJS kesehatan bila mereka menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri. Padahal mereka juga memerlukan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.

Sebelum pandemi COVID-19 saja, pekerja sektor informal yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri termasuk kelompok penduduk yang terindikasi tidak optimal dalam pembayaran premi. Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sebanyak 54% peserta mandiri (PBPU) yang telah terdaftar, tidak aktif dalam pembayaran premi (Kementerian Keuangan, 2019). Ketidakdisiplinan pekerja sektor informal dalam membayar iuran BPJS Kesehatan juga disebut oleh wakil menteri Mardiasmo sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Andreas, 2014).

Survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (2019) di enam Provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur) terkait “Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional” menemukan bahwa 24,5% pekerja sektor informal mengaku pernah mengalami penunggakan iuran BPJS Kesehatan, dengan rata-rata lama penunggakan selama enam bulan. Bahkan, 6,9% pekerja sektor informal memiliki kartu BPJS Kesehatan dalam kondisi tidak aktif selama enam bulan terakhir. Lebih dari 60 % pekerja sektor informal mengatakan bahwa kemampuan finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelancaran membayar premi BPJS Kesehatan (Harfina, D., dkk, 2019). Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa pada kondisi biasa pekerja sektor informal sulit untuk membayar iuran peserta BPJS mandiri apalagi dalam kondisi pandemik COVID-19 saat ini dapat dipastikan akan semakin banyak pekerja sektor informal yang melakukan penunggakan premi bahkan kemungkinan ada yang drop out.

Kepesertaan pekerja sektor informal dalam BPJS secara mandiri semakin terancam setelah Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 menetapkan kenaikan iuran yang cukup siginifikan. Kenaikan iuran tersebut menimbulkan berbagai reaksi ditengah masyarakat, sebagian menurunkan status kepesertaannya ke kelas yang lebih rendah dan menumpuk di kelas III (Hasil wawancara dengan Pejabat BPJS Kesehatan Kota Surabaya, 2020).

Walaupun Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran peserta mandiri tersebut melalui putusan MA No 7P/HUM/2020 dan mulai belaku pada bulan April 2020.  Pemerintah kembali mengumumkan kenaikan iuran peserta mandiri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 (Perpres Np. 64 Tahun 2020) di tengah pandemi COVID-19. Meskipun peserta mandiri kelas III akan mendapat bantuan subsidi sehingga besar iuran menjadi Rp.25.500 (tahun 2020) namun pada akhirnya akan mengalami kenaikan menjadi Rp.35.000 pada tahun 2021. Padahal hasil survei yang dilakukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI sebelum kenaikan iuran BPJS Kesehatan menemukan bahwa 29,6% pekerja sektor informal merasakan bahwa besar iuran tersebut memberatkan bagi ekonomi rumah tangganya (Harfina, D., dkk., 2019), apalagi jika kenaikan iuran terjadi dimasa pandemi ini.

 

Solusi alternatif

Beberapa ahli sudah mengusulkan beberapa alternatif dalam mengatasi persoalan penunggakan dalam pembayaran iuran BPJS kesehatan akibat dampak COVID-19 ini. Pertama, pemerintah dapat melakukan pembebasan sementara atau pelonggaran waktu pembayaran iuran BPJS Kesehatan atau pelonggaran waktu bagi pekerja sektor informal yang menjadi peserta mandiri dan tidak bisa membayar iuran akibat terdampak COVID-19. Hal ini diberlakukan sampai kondisi memungkinkan mereka untuk kembali membayar iuran.

Kedua, mengalihkan kepesertaan pekerja sektor informal yang penghasilannya terdampak COVID-19 menjadi peserta PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (2019) dapat diketahui bahwa kebijakan perubahan skema kepesertaan dari peserta PBPU Mandiri menjadi PBI sudah diterapkan oleh beberapa kota. Perubahan skema tersebut ditujukan bagi penduduk yang bekerja di sektor informal yang menunggak iuran (Harfina, D., dkk., 2019). Tentu saja hal ini memerlukan validasi dan pemuktahiran data kependudukan yang bersinergi dengan melibatkan peran aktif seluruh komponen masyarakat sehingga kebijakan tersebut menjadi tepat sasaran.

Ketiga, berkaitan dengan jaminan sosial tradisional yang ada di tengah masyarakat misalnya dengan menghidupkan kembali berbagai kegiatan sosial yang pernah ada di tingkat masyarakat. Latifa, A., dkk (2019) mengemukakan sebenarnya masyarakat sudah mempunyai kelembagaan secara tradisional yang memiliki sifat kegotongroyongan dan tolong-menolong seperti jimpitan, rareongan sarumpi dan bentuk lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dialami anggotanya termasuk masalah kesehatan. Namun kelembagaan ini sudah mulai hilang sehingga perlu dihidupkan kembali.

 

Ditulis oleh Dewi Harfina dan Fitranita - Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Andreas, D. 2018. Defisit BPJS Kesehatan Karena Pekerja Informal yang Tak Disiplin. https://tirto.id/defisit-bpjs-kesehatan-karena-pekerja-informal-yang-tak-disiplin-cWTv

Harfina, D., S. S. Purwaningsih, D, Vibriyanti, S. Seftiani, A. S. Rahadian, P. Prasetyoputra, I. Hidayati, L. Feneteruma, Y. M. Sitohang & T. A. Hafsari (2019). Pemanfatan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI. Jakarta.

Latifa, Ade. Sri Sunarti Purwaningsih, Eniarti Djohan, Fitranita, Djoko Hartono, Ismiwanto Cahyono. (2019). Ketahanan Sosial Migran Miskin Perkotaan Pada Era Pemberlakuan SJSN. Pernerbit: LIPI Press. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 tentang Jaminan Kesehatan. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/d24f3714c050f7cab8f817c5f8717c84.pdf

Kementerian Keuangan. (2019). Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia. Jakarta.

Sparrow, R., Poel, E. Van De, Hadiwidjaja, G., Yumna, A., Warda, N., & Suryahadi, A. (2014). Coping with the Economic Consequences of Ill Health in Indonesia. Health Economics, 23, 719–728. http://doi.org/10.1002/hec

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. https://djsn.go.id/storage/app/uploads/public/58c/24d/0e4/ 58c24d0e4ed39439756046.pdf.

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. http://www.djsn.go.id/produk-hukum/undang-undang/detail/undang-undang-nomor-40-tahun-2004-tentang-sistem-jaminan-sosial-nasional

powered by social2s
Go to top