Dunia sedang berduka karena pandemi COVID-19, tidak terkecuali Indonesia. Sejak konfirmasi kasus pertama di Depok pada 3 Maret 2020 silam, penyebaran virus ini makin meluas hingga pada 23 Juni 2020, jumlah kasus positifnya sudah mencapai 47.896 pasien, 19.241 dinyatakan sembuh sedangkan 2.535 dinyatakan meninggal dunia [1]

Merespon permasalahan ini, pemerintah mulai membentuk berbagai regulasi, diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial yang pertama kali diterapkan di wilayah DKI Jakarta pada 10 April 2020 lalu [2]. Di satu sisi, penerapan PSBB parsial ini dinilai efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Namun di sisi lain, PSBB juga menyebabkan dampak negatif, salah satunya bagi para pekerja. Akibat pembatasan mobilitas penduduk, banyak pekerja yang diminta untuk bekerja dari rumah (work from home), dirumahkan tanpa upah, hingga yang paling ekstrem adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tanpa pesangon. Bahkan, mayoritas pekerja yang kena PHK adalah mereka yang berada pada kategori usia 15-29 tahun (angkatan kerja muda) [3]. COVID-19 tidak hanya menyapu jutaan pekerjaan, tapi juga mengurangi pendapatan pekerja secara signifikan, dan berdampak pada ketersediaan pekerjaan yang berkualitas untuk angkatan kerja muda. Lantas, bagaimana nasib angkatan kerja muda ini di tengah hantaman pandemi COVID-19?

 

Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Pemuda adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 16 sampai 30 tahun [4]. Pemuda mendominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun dengan jumlah 65,4 juta orang (33%), yang 57 persen diantaranya berstatus sebagai Angkatan Kerja [5]. Angkatan kerja usia muda diasumsikan sebagai kelompok yang telah menamatkan pendidikannya dan baru masuk ke dunia kerja (new comer). Meskipun 86,3 persen angkatan kerja muda ini telah bekerja, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia justru separuh lebihnya adalah angkatan kerja muda, dengan persentase mencapai 72,8 persen atau setara dengan 5,13 juta penduduk. Bahkan sebelum wabah COVID-19, 267 juta generasi muda di seluruh dunia dalam kondisi tanpa pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan [6].

Tingginya angka pengangguran pada angkatan kerja usia muda disebabkan karena berbagai hal, terutama ketika mereka mulai memasuki pasar tenaga kerja. Beberapa permasalahanyang banyak dialami oleh angkatan kerja usia muda diantaranya spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka, keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, kurangnya pengetahuan terhadap lowongan pekerjaan dan beberapa permasalahan lain. Di situasi ekonomi yang kondusif saja, mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan masih sangat berat bagi angkatan kerja muda. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, mereka menjadi salah satu kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Dalam situasi normal, para lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke Dunia Usaha atau Dunia Industri (DU/DI). Mereka dituntut untuk mandiri, terutama dalam hal finansial. Ironinya, pandemi COVID-19 menyebabkan permasalahan di pasar tenaga kerja menjadi semakin kompleks. Jangankan lowongan pekerjaan, baru-baru ini kasus PHK justru semakin banyak dialami oleh pekerja. PHK akibat COVID-19 pun banyak dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia, diantaranya adalah KFC, Traveloka, hingga Emirates. PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) sebagai pemegang lisensi gerai KFC pada masa pandemi telah melakukan penutupan 115 gerai di seluruh Indonesia dan merumahkan 4.988 karyawan. Traveloka juga dikabarkan terpaksa melakukan PHK sekitar 10 persen dari total karyawannya. Maskapai penerbangan asal Timur Tengah, Emirates Group bahkan berencana memberhentikan 30 ribu karyawannya untuk memangkas biaya operasional [7].

Tidak hanya sektor ekonomi makro, berbagai pekerjaan pada sektor ekonomi mikro pun sedang terpuruk dan berpotensi bangkrut. Menurut wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, beberapa alasan perusahaan melakukan PHK adalah karena lemahnya permintaan pasar, keterbatasan bantuan modal, ketersediaan bahan baku yang menipis, dan keterbatasan cash-flow terutama untuk menggaji karyawan [8]. Bagi para pengusaha, melakukan PHK merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko ini. Sementara nasib jutaan pekerja terabaikan.

 

Screen_Shot_2020-06-30_at_10.37.48.png

(Ilustrasi Pekerja di Rural dan Urban Area / Oleh: Yulinda Nurul Aini)

 

Pekerja Muda Menjadi Kelompok yang Rentan di Masa Pandemi

ILO memperkirakan bahwa 1,25 miliar pekerja, yang mewakili hampir 38 persen dari tenaga kerja global akan terancam PHK [6]. Adapun sektor yang rentan dan berisiko tinggi adalah sektor perdagangan eceran, akomodasi dan jasa makanan, serta manufaktur [6]. Data KADIN Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pekerja kena PHK dan dirumahkan mencapai 6 juta lebih [9]. Keterangan ini didukung oleh hasil survei Tim Kaji Cepat IPSK-LIPI (2020) yang menyatakan 3 dari 10 pekerja usia 15-29 tahun kehilangan pekerjaan mereka selama masa pandemi [10]. Selain itu, hasil penelitian Pusat Tim Tenaga Kerja Penelitian Kependudukan LIPI (2020) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyatakan bahwa jumlah pekerja ter-PHK mencapai 15,6 persen, dan bahkan 13,8 persennya tidak mendapatkan pesangon. Lebih lanjut, kelompok usia yang rentan terkena PHK adalah usia muda 15-29 tahun [11].

Angkatan kerja muda memang akan tetap sehat dan tidak menderita gejala meksipun mereka terinfeksi COVID-19, umumnya mereka hanya menjadi carrier virus secara tidak sengaja. Meskipun demikian, mereka menghadapi risiko ekstrem kehilangan peluang untuk pengembangan mata pencaharian masa depan akibat mobilitas sosial-ekonomi yang dibatasi. Selain itu, kurangnya pengalaman dan keterampilan serta sedikitnya jaringan sosial menjadi faktor tingginya angka PHK di kelompok ini. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal dengan upah rendah, jam kerja tidak teratur, sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang buruk, serta rumitnya akses terhadap jaminan sosial [12]. BPS mencatat bahwa pekerja usia 15 tahun ke atas di sektor informal mendominasi pekerja di Indonesia dengan jumlah 70,49 juta jiwa (55,7%), sementara pekerja di sektor formal hanya 56,01 juta pekerja.

Faktor lainnya adalah  otomatisasi. Pandemi COVID-19 telah mempercepat penetrasi teknologi digital di Indonesia. Penggunaan teknologi menjadi pilihan praktis korporasi untuk mencegah kebangkrutan. ILO menyatakan bahwa risiko otomatisasi akan menggerus para angkatan kerja muda karena pekerjaan mereka cenderung lebih mudah untuk diotomatisasikan [13]. Adanya COVID-19 diperkirakan mempercepat otomatisasi dalam proses produksi dan digitalisasi dalam proses transaksi pembayaran pada kegiatan perdagangan [14]

 

Kartu Prakerja = Failed Solution?

Pengabaian nasib angkatan kerja muda akan berdampak pada kerugian besar negara karena menyia-nyiakan investasi SDM unggul yang sudah diupayakan bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Dalam jangka panjang, pengangguran angkatan kerja muda akan membebani bangsa dan masa depan Indonesia. Karena itu, PR pemerintah Indonesia pada aspek ketenagakerjaan cukup banyak, tidak hanya mengatasi pengangguran, PHK dan dirumahkannya pekerja, namun pemerintah juga dituntut menciptakan pekerjaan yang berkualitas agar pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Salah satu solusi pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah dengan membuat program kartu Pra Kerja. Tujuan awal dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pembinaan bagi Warga Negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan [15]. Namun pemerintah mengalihkan fungsi program ini sebagai bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi. Bahkan pemerintah tidak menjamin peserta program ini akan mendapat pekerjaan usai mengikuti pelatihan. Sebab, perusahaan sulit membuka kesempatan kerja ditengah kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Program ini pun dinilai gagal dan banjir kritik dari berbagai pihak [16].

 

Teknologi dan Alih Pekerjaan

Angkatan kerja muda tidak akan bisa bertahan jika hanya berharap bantuan pemerintah dan dukungan materi dari keluarga. Untuk itu, alih pekerjaan perlu dilakukan demi mendukung keberlangsungan hidup ditengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini. Angkatan kerja bisa mencoba peluang bisnis baru atau pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi misalnya kegiatan bisnis online berbentuk website, toko online/marketplace, blog, dan akun media sosial lainnya. Hasil survei Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga (IKEK) Institut Pertanian Bogor (IPB) juga menjelaskan bahwa aktivitas belanja online masyarakat selama pandemi meningkat sebesar 35.3 persen [17].

Bagi angkatan kerja muda di kawasan perdesaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi alternatif pekerjaan yang menjanjikan. BPS mencatat penyerapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 29 persen, sehingga pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia [5]. Laporan ILO juga menunjukkan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu sektor yang berisiko rendah mengalami krisis terhadap keluaran ekonomi [13]. Dengan memanfaatkan teknologi, pekerja muda bisa membentuk platform-platform baru dan berkolaborasi dengan petani/nelayan lokal untuk menjual dan mendistribusikan hasil panen/tangkapan sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas.Salah satu contohnya adalah kelompok tani milenial Citra Muda Getasan Kabupaten Semarang yang memanfaatkan platform media sosial dalam proses penjualan sayur organik. Ide kreatif dan inovatif kaum muda ini membuahkan hasil yang luar biasa, yakni penjualan sayur melonjak tinggi hingga 300 persen saat pandemi [18].

Bagi angkatan kerja muda di kawasan perkotaan, sektor transportasi pergudangan dan komunikasi, sektor jasa akomodasi, dan sektor perdagangan menjadi alternatif sektor dengan peluang pekerjaan paling besar. Meskipun sektor-sektor ini menjadi sektor dengan tingkat risiko tinggi mengalami krisis, namun jumlah permintaan di sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding saat kondisi normal. Pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan aktivitas mereka beralih menjadi serba daring, mulai dari sekolah, bekerja, beribadah, hingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga peluang bekerja di sektor jasa semakin besar. Menjadi pekerja lepas (freelancer), bisnis daring, jasa antar barang, maupun beberapa jenis pekerjaan di bidang jasa lainnya bisa menjadi alternatif pekerjaan baru demi bertahan hidup.

Sudah saatnya angkatan kerja muda sebagai wajah bangsa untuk bangkit dan membuat dobrakan baru. Angkatan kerja muda perlu berkolaborasi dan berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Berdiam dan pasrah menunggu bantuan bukanlah pilihan, kesadaran pribadi dan alih pekerjaan adalah jalan.

 

Ditulis oleh Yanti Astrelina Purba dan Yulinda Nurul Aini, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

[1] Kemenkes, “COVID-19: Infection Emerging,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 23 June 2020. [Online]. Available: https://infeksiemerging.kemkes.go.id. [Diakses 2020 June 23].

[2] S. Mashabi, “Daftar 18 Daerah yang Terapkan PSBB, dari Jakarta hingga Makassar,” Kompas, 20 April 2020. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar?page=all. [Diakses 2020 April 22].

[3] L. M. Firmansyah dan A. P. Pandamsari, “Survei LIPI: Gelombang PHK pekerja muda,” Lokadata, 23 May 2020. [Online]. Available: 2020. [Diakses May 25 2020].

[4] Kemenpora, Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Olahraga Republik Indonesia, 2009.

[5] BPS, “Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS),” Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019.

[6] ILO, “Pemantauan ILO Edisi ke-2: COVID-19 dan Dunia Kerja, Estimasi dan Analisis Baru,” International Labour Organization, Geneva, 2019.

[7] Kumparan, “Daftar Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona: KFC hingga Traveloka,” Kumparan Bisnis, 22 May 2020. [Online]. Available: https://kumparan.com/kumparanbisnis/daftar-perusahaan-yang-phk-karyawan-karena-corona-kfc-hingga-traveloka-1tSk42pFZ0v/full. [Diakses 23 June 2020].

[8] D. A. Zuhriah, “Ini Penyebab Banyaknya PHK Selama Wabah Corona,” Ekonomi Bisnis, 03 April 2020. [Online]. Available: https://ekonomi.bisnis.com/read/20200403/12/1222309/ini-penyebab-banyaknya-phk-selama-wabah-corona. [Diakses 05 May 2020].

[9] S. F. Laucereno, “Pengusaha Sebut 6 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK,” Detik Finance, 16 May 2020. [Online]. Available: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5017521/pengusaha-sebut-6-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk. [Diakses 28 May 2020].

[10] Tim Kaji Cepat Penanganan COVID-19 LIPI, “Studi Sosial COVID-19: Pelaksanaan PSBB dan Dampaknya terhadap Ketahanan Masyarakat,” Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 10 June 2020. [Online]. Available: https://www.instagram.com/p/CBPdxccDjta/?utm_source=ig_web_copy_link. [Diakses 21 June 2020].

[11] Tim COVID-19 Tenaga Kerja LIPI, “Dampak Darurat Virus Corona terhadap Buruh/Karyawan,” 1 May 2020. [Online]. Available: https://www.instagram.com/p/B_pg-ttDlZ7/?utm_source=ig_web_copy_link. [Diakses May 25 2020].

[12] Anonim, “Krisis Ekonomi Akibat COVID-19 dan Nasib Pekerja Muda,” Warga Muda, 20 April 2020. [Online]. Available: https://wargamuda.com/youth-policy/krisis-ekonomi-akibat-covid-19/. [Diakses 02 May 2020].

[13] I. J. Shofihara, “Ekonom Indef: Covid-19 Akan Percepat Otomatisasi dalam Dunia Kerja,” Kompas.com, 17 Juni 2020. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/16590521/ekonom-indef-covid-19-akan-percepat-otomatisasi-dalam-dunia-kerja?page=all. [Diakses 24 Juni 2020].

[14] I. J. Shofihara, “Ekonom Indef: Covid-19 Akan Percepat Otomatisasi dalam Dunia Kerja,” Kompas.com, 17 Juni 2020. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2020/06/17/16590521/ekonom-indef-covid-19-akan-percepat-otomatisasi-dalam-dunia-kerja?page=all. [Diakses 24 Juni 2020].

[15] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, “Kartu Pra-Kerja,” 2020. [Online]. Available: https://www.prakerja.go.id/tentang-kami. [Diakses 02 May 2020].

[16] H. Kusuma, “Pemerintah Tak Jamin Peserta Kartu Pra Kerja Dapat Pekerjaan,” Detik Finance, 20 April 2020. [Online]. Available: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4984352/pemerintah-tak-jamin-peserta-kartu-pra-kerja-dapat-pekerjaan. [Diakses 02 May 2020].

[17] L. N. Yuliati, “Strategi Menciptakan Usaha Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi,” IPB University, Bogor, 2020.

[18] A. N. Rizqi, “Penjualan Sayur Organik Meroket 300 Persen saat Pandemi Covid-19,” Ekonomi Bisnis, 06 June 2020. [Online]. Available: https://ekonomi.bisnis.com/read/20200606/99/1249329/penjualan-sayur-organik-meroket-300-persen-saat-pandemi-covid-19. [Diakses 23 June 2020].

powered by social2s

Keluarga merupakan gabungan dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan yang berpola diantara mereka (Bateson, 1972; Patterson, 1999). Setiap anggota keluarga membangun dan memiliki perspektif sendiri yang selanjutnya membentuk sistem yang memiliki fungsi, tujuan, dan pola interaksi sehingga membentuk sebuah sistem yang berjalan sepanjang hidup anggota keluarga tersebut (Patterson, 2002). Sebagai sebuah sistem, keluarga mimiliki beberapa fungsi yang menurut Patterson (2002) terdiri dari fungsi pembentukan keluarga, dukungan ekonomi, fungsi pengasuhan, pendidikan, dan sosialisasi dan fungsi perlindungan.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, apabila salah satu fungsinya tidak bisa terpenuhi maka akan berdampak pada kestabilan dan keseimbangannya. Sebagai contoh sederhana, ketika salah satu anggota keluarga misal ayah sakit, maka keluarga tersebut akan terganggu kestabilannya yang pertama adalah fungsi ekonomi dimana ayah tidak bisa bekerja. Anggota keluarga lainnya kemudian memberikan fungsi proteksinya dengan merawat ayah yang sakit sehingga fungsi pengasuhan kepada anak juga terganggu. Rangkaian sebab-akibat akan terus terjadi di dalam sebuah keluarga sehingga kita perlu beradaptasi terhadap kondisi yang selalu berubah. Adaptasi dapat dilakukan dengan melakukan pembagian tugas diantara anggota keluarga yang ada.

Henry dkk (2015) mempromosikan sebuah konsep keluarga yang bersifat integratif, yaitu dengan melihat bahwa keluarga dapat membangun ketahanan melalui sebuah tindakan adaptasi yang ditentukan oleh kondisi risiko, kerentanan, dan juga perlindungan sosial keluarga serta sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan yang lebih luas. Beberapa aspek keluarga akan diuji ketika sebuah krisis hadir di tengah keluarga tersebut, aspek tersebut diantaranya adalah kohesitas keluarga, family belief system, the role of religion, coping strategies dan komunikasi. Setiap individu dalam keluarga, subsistem dan sistem keluarga dalam suatu ekosistem, saat merespon krisis suatu di keluarga tergantung dengan kerentanannya dan kemampuan memberikan perlindungan keluarganya untuk mencapai suatu proses adaptasinya.

Ketahanan suatu keluarga tidak digeneralisasi tanpa adanya proses penelitian empirik yang lebih lanjut (Paterson, 2002).  Ketahanan keluarga dengan karakteristik lingkungan tertentu akan berbeda antar satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan dalam satu bentang alam, misalnya pesisir dan pegunungan, masyarakat di sektor tertentu akan memiliki tingkat kerentanan yang berbeda serta memiliki risiko yang berbeda juga sehingga jenis adaptasi juga akan bervariasi. Perbedaan pengelolalan dan pemanfaatan alamnya untuk mempertahankan kehidupannya sangat mempengaruhi proses ketahanan keluarga dalam beradapatasi.

 

Kedudukan Keluarga Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas

Pariwisata berbasis komunitas (PBK) merupakan alternatif dari penyelenggaraan pariwisata di Indonesia selain pariwisata massal. PBK merupakan kegiatan pariwisata, yang dimiliki, dioperasikan, dikelola atau dikoordinasikan pada tingkat masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui dukungan terhadap kehidupan yang berkelanjutan serta melindungi nilai-nilai dan tradisi sosial-budaya, kekayaan sumberdaya alam dan budaya (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN, 2016). Masyarakat sendiri didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di satu wilayah tertentu yang memiliki budaya, nilai-nilai serta kepentingan yang sama (Gregoey, 2009 dalam Ndlovu, dkk, 2018). Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2016). Oleh karena itu pengelolaan PBK pada dasarnya berada pada individu-individu dalam keluarga yang bersinergi baik antar anggota dalam keluarga mereka sendiri maupun antara individu anggota keluarga satu dan lainnya.

Suansari (2003) mengemukakan pengelolaan PBK memiliki prinsip-prinsip dasar pengembangan yang erat berkaitan dengan kepentingan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung yaitu (1) Menghargai, mendukung dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata. (2) Melibatkan/menyertakan anggota masyarakat sejak awal dalam setiap aspek pengembangan pariwisata. (3) Mempromosikan kebanggaan/harga diri masyarakat. (4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (5) Mendistribusikan manfaat secara adil dalam masyarakat. (6) Memberikan kontribusi dari pendapatan usaha wisata untuk pembangunan  masyarakat.

Keterlibatan masyarakat yang diwakili oleh keluarga dan anggota-anggotanya dalam PBK dapat berupa penyediaan penginapan dan rumah makan, tur (tourist guide), sebagai pemilik/pengelola usaha perdagangan, pembuat/penyedia/penjual cinderamata (kerajinan lokal), pengelola perjalanan dan juga penyedia pengobatan tradisional (Ndlovu, dkk, 2018). Pengembangannya PBK ini tentunya selain didukung oleh masyarakat lokal, juga harus mendapat dukungan pemerintah lokal serta lembaga swadaya masyarakat (Boronyak, et al, 2010), sebagai faktor-faktor eksternal yang mempegaruhi keberlanjutan PBK. Selain itu gangguan yang terjadi pada sektor pariwisata antara lain seperti krisis global, bencana alam yang berdampak pada kerusakan alam serta situs-situs peninggalan budaya, konflik sosial, merebaknya wabah penyakit akan merupakan tekanan-tekanan yang dihadapi yang juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan PBK dan selanjutnya akan berdampak pada ketahanan keluarga. Untuk itu perlu dikaji dan dipahami bagaimana keluarga yang tergantung dan terlibat dalam pengelolaan PBK dapat mempertahankan fungsi dan strukturnya dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

 

Ketahanan Keluarga di Sektor Pariwisata Berbasis Komunitas

Keluarga di sektor PBK berpotensi memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga di sektor pariwisata masal ketika dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh keterpaparan langsung seluruh anggota keluarga dengan wisatawan yang berpotensi menjadi media penularan virus SARSCoV-2. Pola interaksi yang langsung dengan wisatawan, menyebabkan keluarga ini rentan terhadap penularan penyakit maupun dampak langsung akibat interaksi yang terjadi.

Menyikapi kerentanan yang dialami keluarga para pengelola dan penyelenggara PBK maka perlu dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah yang sudah memberikan bantuan melalui dana desa untuk berbagai desa wisata di Indonesia hendaknya sekaligus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas keluaga penyelenggara wisata berbasis komunitas ini. Pendampingan dapat dilakukan mulai dari tata cara pengelolaan sumberdaya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama wisata, literasi digital agar dapat dikenal ke pasar global, serta literasi ekonomi agar ketika terjadi krisis atau masalah seperti pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi mereka dapat memiliki cadangan pendapatan lain yang mampu menopang kebutuhan hidup mereka.

Sebagai contoh Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali yang menerapkan Desa Wisata dengan tanggung jawab manajemen dari pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta (Dewi, dkk, 2013). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan berkaitan dengan pembangunan tempat wisata, desa wisata dan manajemennya. Selanjutnya, sektor swasta dapat berkontribusi dalam pelatihan perhotelan, manajemen pemasaran dan cara melayani pengunjung untuk mendukung Desa Wisata yang sedang berlangsung. Sehingga, kelompok masyarakat dapat membentuk berbagai kelompok kesadaran pariwisata, seperti kelompok pedagang, kelompok seni pertunjukan, kelompok hiburan, kelompok akomodasi, yang semuanya ditugaskan untuk mengembangkan desa.

Memahami dengan baik ketahanan keluarga dalam sektor PBK sangat membantu untuk melakukan pemulihan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami dengan baik kerentanan dan juga kapasitas yang dimiliki sebuah sistem keluarga dalam PBK. Pembukaan new normal di sektor pariwisata perlu diikuti dengan penguatan penataan PBK sesuai dengan karakteristik mereka sehingga dapat menjadi lebih kuat menghadapi tekanan baik dari dalam  maupun dari luar.

Selamat Hari Keluarga 2020.

 

Ditulis oleh:

Tim PRN Pariwisata Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Aswatini, Dewi Harfina, Dian Wahyu Utami, Gusti Ayu Ketut Surtiari & Mita Noveria

 

 

Referensi

Association of Southeast Asian Nations/ASEAN. 2016. ASEAN Community Based Tourism Standard. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Badan Pusat Statistik. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakkarta ta:

Bateson, G. 1972. Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine.

Boronyak, Louise et.al. 2010. Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual for Peru. APEC Tourism Working Group. Queensland, Griffith University: Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.

Dewi, Made H.U; Fandeli, Chafid; & Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Kawistara, Vo. 3 No. 2. Agustus 2013. Hlm. 129-139.

Henry, S. Carolyn; Morris, Amanda S; & Harrist, Amanda W. 2015. Family Resilience: Moving into the Third wave. Family Relations 64 (February 2015): 22-43.

Patterson, J. 1999. Healthy American families in a postmodern society: An ecological perspective. In H.Wallace, G. Green, K. Jaros, M. Story, & L. Paine (Eds.), Health and welfare for families in the 21st century (pp. 31–52). Boston: Jones and Bartlett.

Patterson, J. 2002. Understanding Family Resilience. Journal of Clinical Psychology Volume 58(3). 233-246. © 2002 Wiley Periodicals, Inc.

Patterson, J. 2002. Integrating Family Resilience and Family Stress Theory. Journal of Marriage and Family 64, Mau 2002: 349-360.

Purnamasari, Andi Maya. 2011. Pengembangan Masyarakat untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 22(1) April 2011, hlm. 49-64.

Suansri, Potjana. 2003. Community Based Tourism Hanbook. Thailand: Responsible Ecological Social Tour-REST.

Ndlovu, Thulile Promise; Nozipho Prudence Sibiya and Andrea Giampiccoli. 2018. Assessing local community participation in communitybased tourism: The case of the Zulu-Mpophomeni Tourism Experience. African Journal of Hospitality, Volume 7 (2). ISSN: 2223-814X. Copyright:  © 2018 AJHTL - Open Access-  Online @ http//: www.ajhtl.com

powered by social2s

Sejak awal Maret 2020 hingga akhir Juni 2020, jumlah kasus terpapar COVID-19 di Indonesia terus mengalamipeningkatan dan tersebardi seluruh provinsi. Berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19, sampai dengan minggu keempat Juni 2020, sebanyak 52.812 kasus terkonfirmasi positif, 21.909 kasus sembuh dan 2.720 jiwa meninggal. Penambahan kasus baru positif COVID-19 cenderung naik dengan rata-rata kasus di atas 1000 per hari sejak minggu kedua bulan Juni 2020. Lima provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Satgas Covid-19, 2020).

Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Selain sektor kesehatan, COVID-19 juga mengancam kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Pada aspek  kehidupan sosial misalnya,  terjadi hubungan sosial yang terbatas, disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Selain itu, sektor perekonomian terdampak cukup signifikan sebagai akibat dari penerapan PSBB. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak langsung telah mengakibatkan  sektor industri dan jasa melakukan berbagai langkah untuk mengurangi biaya produksi dengan cara menutup pabrik/kantor, merumahkan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Survei yangdilakukan secara online oleh berbagai instansi tentang dampak COVID-19 memberikan gambaran bahwa telah terjadi gelombang PHK dan perumahan karyawan dengan jumlah yang bervariasi (BPS, 2020; P2 Kependudukan, Kemenaker dan LD-FE UI, 2020). Penutupan pabrik, perumahan karyawan dan PHK memberikan efek domino yang tidak sedikit, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan yang akan berkontribusi terhadap peningkatan penduduk miskin. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup sebagai akibat dari menurunnya daya beli untuk pangan, kesehatan dan pendidikan.

 

New Normal sebagai Exit Strategy

Merespon situasi yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang telah mengancam berbagai sektor kehidupan, pada akhirnya pemerintah telah menerapkan kebijakan New Normal. Respon pemerintah tersebut dikuatkan dengan adanya perkiraan bahwa vaksin sebagai satu-satunya cara menanggulangi COVID-19 belum dapat tersedia dalam waktu singkat. Hal ini karena vaksin masih dalam taraf pengembangan dan membutuhkan waktu untuk melalui proses uji coba. Menurut World Health Organization (WHO), vaksin akan tersedia pada tahun 2021 (Sumartiningtyas, 2020). Atas dasar pertimbangan tersebut dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, pemerintah mengambil kebijakan New Normal dengan tidak mengabaikan aspek kesehatan.Selain itu, langkah ini dimaksudkan juga untuk mengantisipasi kemungkinan COVID-19 tidak akan pernah hilang sehingga masyarakat mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan virus ini.

New Normal atau kenormalan baru menjadi salah satu exit strategy. Tatanan New Normal merupakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas normal namun dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan New Normal juga dapat diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi yang dalam implementasinya  mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologi dan kesiapan masing-masing wilayah. Implementasi kebijakan New Normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat (Ketua Tim Pakar COVID-19, 2020).

 

Pentingnya Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan dalam Penerapan New Normal

Upaya penerapan New Normal menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di satu sisi, terdapat pandangan yang  menganggap  bahwa penerapan New Normal akan meningkatkan kasus COVID-19. Di sisi lain, penerapan New Normal dianggap sebagai upaya meredam kerentanan masyarakat dengan menggerakkan kembali aktifitas sosial dan ekonomi yang telah terhenti selama hampir tiga bulan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Majalah Nasional Tempo terhadap 1100 pembaca menunjukkan sekitar 66,2 persen menyatakan tidak setuju dengan kebijakan New Normal (Febriyan, 2020).

Penerapan New Normal perlu direncanakan secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama berperan dalam pembuatan kebijakan, regulasi, pendanaan  untuk pembangunan sarana dan prasarana, penyiapan protokol kesehatan serta perangkat untuk melakukan pengawasan. Organisasi non–pemerintah termasuk di dalamnya lembaga sosial dan keagamaan, dapat berperan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang bergerak di  bidang industri, jasa dan media berperan membantu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, menyebar luaskan informasi, melakukan pengawasan serta menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan kalangan akademisi dapat menyumbangkan berbagai kajian multidisplin untuk memberi masukan terhadap pelaksanaan New Normal. Kemudian, masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan secara disiplin.

 

Perubahan Norma dan Perilaku

Dalam hal ini, masyarakat merupakan pihak yang berperan signifikan dalam mendukung keberhasilan penerapan kebijakan New Normal.Jika masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan maka dikuatirkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 akan terus meningkat. Pemahaman tentang New Normal perlu ditingkatkan karena sebagian masih menganggap bahwa New Normal adalah masyarakat kembali beraktifitas normal seperti sebelum adanya pandemi. Penerapan New Normal menuntut perubahan paradigma, norma dan perilaku masyarakat. Mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat pandemi bukanlah hal yang sederhana. Transisi menuju  New normal  akan menimbulkan  cultural shock di masyarakat, sebab kehidupan yang tidak biasa dilakukan, harus dilakukan sebagai cara hidup baru.

Perilaku manusia yang baru, berbeda dan berubah dari perilaku sebelumnya antara lain: (1) lebih peduli terhadap kebersihan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS); (2) selalu menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung saat bepergian dan melakukan pertemuan; (3) dan lebih menjaga jarak dengan orang lain pada saat melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial (bekerja, belajar, beribadah, berbelanja, bepergian dengan transportasi publik dan kegiatan lainnya). Dari berbagai perilaku tersebut yang perlu mendapat perhatian lebih adalah adaptasi terhadap kebiasaan baru untuk memakai masker dan menjaga jarak. Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Nasional menyatakan bahwa dari hasil tracing dan analisa data kasus-kasus baru, penularan terbesar terjadi karena masyarakat tidak disiplin memakai masker dan menjaga jarak (Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik, 2020). Oleh karena itu diperlukan upaya edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan di rumah, di tempat umum, di dalam sarana transportasi dan di tempat kerja.

 

Momentum Meningkatkan Peran Keluarga Sebagai Agen Perubahan

Hasil survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 menunjukkan bahwa tren kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (penggunaan masker, jaga jarak, hindari pertemuan dan cuci tangan) menurun seiring dengan menurunnya usia. Penduduk usia tua, terutama generasi baby boomers menjadi kelompok yang mempunyai pengetahuan dan perilaku baik dalam mengikuti protokol kesehatan. Sebaliknya, generasi Millenial dan Gen-Z mempunyai kedisiplinan yang rendah terhadap penerapan protokol kesehatan (BPS, 2020). Oleh karena itu kelompok usia muda dan anak anak menjadi target utama yang perlu mendapat edukasi tentang kedisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara kelompok penduduk usia tua dengan pengetahuan dan pengalamannya berperan memberikan edukasi kepada keluarga, komunitas dan masyarakat pada umumnya.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk budaya dan perilaku sehat. Lingkungan pertama bagi anak dan anggota keluarga lainnya dalam bersosialisasi dan proses belajar tentang norma hidup bersih dan sehat adalah lingkungan keluarga. Dari keluarga pendidikan individu dimulai, tatanan masyarakat yang baik dapat diciptakan dan budaya serta perilaku sehat dapat lebih dini ditanamkan (Friedman, Bowden dan Jones, 2003). Selain itu, keluarga menjadi tempat berkumpul, berdiskusi, saling berbagi dan bersosialisasi bagi seluruh anggotanya. Sesuai dengan fungsi keluarga sebagai tempat bersosialisasi dan memperoleh pendidikan maka keluarga dapat berperan sebagai agen perubahan” dalam beradaptasi menghadapi New Normal. Dukungan keluarga sangat penting dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, sistem kesehatan juga perlu beradaptasi dengan lebih menekankan pada peran keluarga (family centered) (Joanna L. Hart, J.L, Turnbull, A.E, Oppenheim, M and Courtright K.R., 2020) .

Dalam masa pandemi COVID-19, anjuran untuk tetap dirumah (Stay at Home), kerja dari rumah (Work From Home) dan belajar dari rumah telah berdampak positif pada meningkatnya komunikasi keluarga, menambah kelekatan antara orang tua dan anak, keseimbangan peran suami dan isteri dalam pekerjaan domestik, termasuk pengasuhan anak serta terjadinya peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi (UNICEF, 2020). Momentum ini menjadi media bagi orang tua untuk memberikan edukasi pada anggota keluarga tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pengetahuan dan perilaku tentang pencegahan COVID-19 dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, keluarga berpotensi menjadi agen perubahandalam memberikan edukasi kepada anggota keluarga tentang kebiasaan baru menyongsong era New Normal. Edukasi dilakukan keluarga secara terus-menerus sehingga kebiasaan baru tersebut dapat dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Praktik kebiasaan baru yang konsisten menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menjaga kesehatan diri dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam keluarga, pendidikan kecakapan hidup untuk adaptasi perubahan kebiasaan baru dapat dilakukan secara mandiri dan dilangsungkan sepanjang hayat.

 

Ditulis oleh Widayatun, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

BPS (2020). Hasil Survey Dampak Sosial Demografi Dampak COVID -19. Jakarta: BPS

Febriyan (2020, Juni,1). Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Penerapan New Normal. https://nasional.tempo.co/read/1348370/indikator-tempo-masyarakat-tak-setuju-penerapan-new-normal

Friedman, M.M., Bowden, V.R. and Jones, E.G. 2003. Family Nursing: Research, Theory, & Practice. 5th Edition, Pearson Education Inc., New Jersey.

Hart, J.L,, Turnbull, A.E, Oppenheim, M and Courtright K.R. 2020. Family-Centered Care During the COVID-19 Era. Journal of Pain and Symptom Management Vol 1.

Ketua Tim Pakar COVID-19 (2020, Juni 24). Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19. https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/Adaptasi%20Kebiasaan%20Baru%20menuju%20MPAC%20-%20240620.pdf

P2 Kependudukan, Kemenaker dan LD FE UI, (2020). Survey Online: Dampak COVID 19 Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia.

Satgas Covid-19 (2020, Juni 26). Peta Sebaran Covid-19. https://covid19.go.id/peta-sebaran

Sumartiningtyas, Holly Kartika N (2020, Juni 19). WHO Berharap 2 Miliar Dosis Vaksin COVID-19 Tersedia di Akhir 2021. https://www.kompas.com/sains/read/2020/06/19/133200823/who-berharap-2-miliar-dosis-vaksin-covid-19-tersedia-di-akhir-2021?page=all.

Tim Gugus Tugas Komunikasi Publik (2020, Juni  25). Tidak ada Penambahan Kasus Baru COVID-19 Pada  Lima Provinsi.  https://covid19.go.id/p/berita/tak-ada-penambahan-kasus-covid-19-pada-lima-provinsi

UNICEF (2020, April 1). Kiat Pengasuhan Anak di Tengah Wabah Virus Corona (COVID-19). https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-COVID-19

powered by social2s

 

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan terlarang) merupakan masalah serius yang dihadapi tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain  dunia. United Nation Office Drug and Crime (UNODC) mencatat bahwa terjadi peningkatan pengguna narkoba dalam satu dekade terakhir. Dalam World Drug Report 2019, UNODC memperkirakan jumlah pengguna mencapai 271 juta orang, atau berarti 5,5 persen dari populasi dunia berusia 15–64 tahun memakai narkoba selama satu tahun terkahir (UNODC, 2019). Maraknya penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan LIPI tahun 2019 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang pernah memakai narkoba selama satu terakhir mencapai 3,4 juta atau sekitar 1,8% dari penduduk berusia 15–64 tahun (Imron, dkk., 2019).

Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, penyalahgunaan narkoba nyatanya masih marak terjadi, terlihat dari banyaknya kasus penggunaan dan peredaran narkoba yang tertangkap. Kapolda Metro Jaya menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus penangkapan, dengan rata-rata jumlah kasus terungkap hampir setiap hari mencapai 15 s.d 20 kasus oleh Direktorat Reseserse Narkoba maupun polres di berbagai wilayah (Wijayaatmaja, 2020). Masyarakat yang merasakan dampak langsung pandemi COVID-19, seperti kehilangan pekerjaan hingga mengalami efek psikologis yang cukup berat sehingga kemungkinkan untuk menyalahgunakan narkoba tetap besar (Amelia, 2020). Begitu juga bandar narkoba tetap bekerja mengedarkan narkoba selama masa pandemi COVID-19. Selama bulan Mei terjadi pengungkapan 821 kg shabu di Banten, kemudian 421 kg di Sukabumi dan 100 kg di Cikarang; sementara pada bulan Juni, terungkap penyelundupan 50 kilogram shabu di Pekanbaru (Gn, Humas Purbalingga, 2020).  Menurut Kapolda Metro Jaya, terjadi perubahan jalur peredaran narkoba yang biasanya melalui tempat hiburan. Selama masa PSBB tempat hiburan ditutup, maka transaksi narkoba dilakukan di hotel atau apartemen (Wijayaatmaja, 2020). Kondisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini di berbagai kalangan, termasuk generasi muda, cukup memprihatinkan.

 

Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda mengingat tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan kelompok penduduk ini. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba  pada mereka tingkat pendidikan SMP sampai dengan PT mencapai 44.187 kasus atau terjadi peningkatkan kasus dua kali lipat dibanding tahun 2010 (Polri dan BNN, 2015). Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan UI di tahun 2017 menemukan bahwa dua dari 100 orang pelajar atau mahasiswa Indonesia selama satu tahun terakhir terpapar narkoba. Dan pada tahun 2018, LIPI dan BNN melakukan survei di 13 kota besar di 13 provinsi di Indonesia (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua) menunjukkan angka prevalensi pemakaian narkoba satu tahun terakhir di kalangan pelajar dan mahasiswa cukup tinggi mencapai 3,2 persen (Imron, dkk., 2018).

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari sifat remaja yang penuh dengan rasa keingintahuan. Masa SMP dan SMA merupakan masa pubertas yang dipenuhi dengan rasa ingin mencoba hal yang baru. Hal tersebut diindikasikan dengan tingginya tingkat keterpaparan narkoba bagi pelajar SMP dan SMA dibandingkan dengan mahasiswa. Hasil survei juga memperlihatkan bahwa ‘coba-coba’ merupakan alasan utama (64%) pertama kali memakai narkoba (Imron dkk., 2019).

Tiga jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi kalangan pelajar dan mahasiswa adalah ganja, obat sakit kepala yang diminum berlebihan, dan zat yang dihisap terus-menerus. Ketiga jenis narkoba tersebut relatif lebih mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan tersebut akan mengakibatkan gangguan fisik maupun psikologis. Berapa bentuk gangguan fisik meliputi kerusakan sistem syarat pusat dan organ-organ tubuh lainnya, seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Penggunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bersamaan beresiko tertular penyakit hepatitis B, C dan HIV. Sedangkan, dampak negatif secara psikis bagi remaja adalah perubahan sikap dan kepribadian, seperti sering membolos, mengantuk di kelas, malas, tidak disiplin, mudah tersinggung, penurunan nilai pelajaran dan ketidakpedulian akan kesehatan diri. Bahkan penggunaan konsumsi narkoba secara berlebihan atau over dosis dapat menyebabkan kematian. Berbagai dampak tersebut dalam jangka panjang, dapat menimbulkan hilangnya generasi cerdas dan tangguh sebagai aset pembangunan bangsa.

Berdasarkan hasil survei (Imron dkk., 2019), sebanyak 92 persen pengguna narkoba pertama kali mendapatkan narkoba dari teman. Pada awalnya mereka mengonsumsi narkoba hanya ‘coba-coba’ dan diberikan  secara gratis oleh teman. Kebiasaan nongkrong bersama atau mengunjungi tempat hiburan malam memberi peluang bagi remaja untuk terpapar narkoba. Konsumsi bersama-sama (sharing) dalam satu geng pertemanan sering menjadi ritual penggunaan narkoba dengan membeli narkoba jenis ganja atau shabu secara ‘ketengan’ atau paket hemat (pahe). Selain memperkenalkan narkoba, teman juga dapat menjadi pemasok dan pengedar narkoba bagi teman pengguna narkoba yang sudah ketagihan. Hasil survei (2019) menunjukkan sebanyak 89 persen pengguna narkoba mendapatkan narkoba bersumber dari teman, sedangkan dari bandar/pengedar hanya 17%. Kondisi tersebut memperlihatkan rentannya lingkungan pertemanan bagi generasi muda, baik di rumah maupun di lokasi pendidikan.

 

Peran Keluarga dan Penyalahgunaan Narkoba   

Keluarga, sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam upaya membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa diawali dengan adanya komunikasi yang baik dan berlangsung dua arah antara orang tua dan anak mereka (remaja). Sayangnya, hasil studi P2 Kependudukan LIPI (2016) fokus dinamika hubungan remaja dengan keluarga menunjukkan komunikasi antara orang tua dan remaja terkait perilaku berisiko, termasuk penyalahgunaan narkoba,  masih belum berjalan dengan baik. Di satu sisi, remaja cenderung tidak terbuka pada orang tua dan menyaring informasi yang disampaikan. Di sisi lain, orang tua cenderung memberi nasehat, bukan berdiskusi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, baik bagi remaja maupun orang tua, untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi lebih baik lagi. Dalam sebuah FGD dengan kelompok remaja laki-laki, misalnya, sebagian besar peserta FGD mengidentifikasi biasanya teman mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena mereka kurang perhatian dari orang tua (Fatoni, Situmorang, Prasetyoputra, 2016). Bentuk komunikasi dua arah antar orang tua dan remaja yang tidak mendominasi, serta mendudukan remaja sebagai sahabat dalam pandangan orang tua menjadi bentuk komunikasi yang ideal. Dengan komunikasi dan interaksi tersebut diharapkan remaja merasa lebih terbuka dengan keluarganya sehingga orang tua dapat mengawasi dan membentengi remaja dari bahaya narkoba.

Selain itu, penguatan peran keluarga juga penting dilakukan oleh stakeholder yang memberikan perhatian terhadap generasi muda, termasuk kelompok remaja. Selama ini, program-program terkait generasi muda atau remaja lebih banyak ditujukan pada remaja sebagai individu, sedangkan program-program yang ditujukan pada orang tua (keluarga) yang memiliki remaja belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya implementasi program remaja yang terintegrasi, termasuk terkait kelompok sasaran dari program tersebut (remaja dan keluarga) (Situmorang, Fatoni, Prasetyoputra, 2019).

Dengan demikian, maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini, khususnya di kalangan generasi muda memerlukannya peran aktif dari berbagai stakeholder terkait. Tidak hanya aparat penengak hukum, namun yang terpenting adalah keluarga dan masyarakat dalam upaya pemberatasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kepedulian masyarakat dan dukungan keluarga untuk hidup sehat tanpa narkoba merupakan investasi sumber daya manusia yang berkualitas. Selamat Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni 2020, mari kita lindungi generasi muda Bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. Stop Narkoba!!!

 

Ditulis oleh Dewi Harfina, Zainal Fatoni dan Devi Asiati - Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi:

Amelia, V.R. (2020, April 29). PHK Massal di Masa Pandemi Covid 19 Dapat Jadi Celah Pengedaran Narkoba. https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/29/phk-massal-di-masa-pandemi-covid-19-dapat-jadi-celah-pengedaran-narkoba.

BNN RI & UI. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia 2017. Jakarta: BNN RI.

Fatoni, Z., Situmorang, A, & Prasetyoputra, P. (2016). Peran Keluarga dan Perilaku Berisiko Remaja di Era Globalisasi: Kasus Kota Medan (Laporan Penelitian). Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Gn, Humas Purbalingga. (2020, Juni 18): Pandemi Covid 19, Peredaran Narkoba Masih Tinggi. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pandemi-covid-19-peredaran-narkoba-masih-tinggi/

Imron, dkk. (2018). Penyalahguna Narkoba di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di 13 Provinsi. Laporan Penelitian. Jakarta: Kerjasama LIPI dan BNN RI.

Imron, dkk (2019). Penyalagunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2019. Laporan Penelitan. Jakarta: Kerjasama LIPI dan BNN RI.

Polri & BNN RI (2015). Data Kasus Penangkapan Penyalahgunaan Narkoba 2010 dan 2015.

Situmorang, A, Fatoni, Z., & Prasetyoputra, P. (2019). Model Alternatif Implementasi Program Remaja Terintegrasi: Penguatan Peran Keluarga (Policy Paper). Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

UNODC. (2019). World Drug Report 2019.  United Nations publication, Sales No. E.19.XI.8.

Wijayaatmaja, Y.P. (2020, Mei 2). Wah Ternyata Bisnis Narkoba Beradaptasi dengan Dampak Covid -19. https://mediaindonesia.com/read/detail/309614-wah-ternyata-bisnis-narkoba-berdaptasi-dengan-dampak-covid-19.

Wijayaatmaja, Y.P. (2020, Juni 13). Kasus Narkoba Meningkat selama Pandemi. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/read/detail/320316-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi

powered by social2s

Provinsi Aceh dan Sumatera Utara merupakan dua wilayah yang saling bertetangga dan berbatasan secara langsung.  Salah satu perbedaannya terletak pada jumlah penduduk yang cukup signifikan, yakni penduduk Aceh sekitar 5 juta jiwa, sementara penduduk Sumatera Utara mencapai 13 juta jiwa[1]. Mobilitas penduduk kedua daerah tersebut sangat tinggi, terutama di daerah perbatasan. Berdasarkan publikasi BPS, terdapat 1,04% pekerja sirkuler di Provinsi Aceh dan 1,45% pekerja sirkuler di Provinsi Sumatera Utara[2]. Hal ini kiranya sangat berpengaruh terhadap penyebaran COVID-19.

 

Aceh dan faktor-faktor penentu

Selama pandemi COVID-19 melanda, bisa dlihat bahwa jumlah korban meninggal maupun positif di Aceh dan Sumatera Utara memiliki perbandingan yang cukup kontras. Pada tanggal 8 Juni 2020, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan PenangananCOVID-19 Indonesia, jumlah korban meninggal karena COVID-19 di Aceh hanya 1 orang, sementara di Sumatera Utara mencapai 60 orang[3]. Demikian pula jumlah yg positif (DPP)  COVID-19 di Aceh yang tergolong rendah, hanya sebanyak  (19 orang) dan Sumatera Utara (315 orang). Perbedaan signifikan diantara kedua daerah menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama mengenai perbedaan korban COVID-19 di Aceh dan Sumatera Utara yang sangat kontras. Bahkan karena keberhasilannya, Provinsi Aceh menjadi trending topic untuk dijadikan rujukan dalam penanggulangan COVID-19 secara nasional[4].

Ketika pertama sekali pandemi COVID-19 mulai merebak di tanah air  hanya beberapa saat saja kegiatan masyarakat Aceh mulai dibatasi, terutama melalui jam malam[5]. Pembatasan itu berupa adanya larangan bagi masyarakat keluar pada malam hari, tetapi larangan tersebut hanya bertahan tidak sampai sebulan. Namun setelah larangan tersebut dicabut kemudian kegiatan masyarakat berangsur-angsur normal kembali dengan tetap menerapkan protokol penanggulangan COVID-19.

Secara perlahan  himbauan pemerintah dalam penerapan protokol penanggulangan COVID-19 tidak dianggap serius oleh masyarakat. Bahkan pasar-pasar kembali dipadati oleh warga dengan berbagai keperluan. Warung-warung kopi yang bertebaran di mana-mana khususnya di Kota Banda Aceh, yang pada awal pandemi sempat tutup, sekarang mulai penuh dengan pengunjung tanpa memperhatikan social dan physical distancing.

Demikian halnya ketika bulan Ramadhan, mesjid-mesjid masih tetap dipenuhi warga yang akan melaksanakan sholat Tarawih. Bahkan pada saat Shalat Idul Fitri, seluruh mesjid-mesjid di Aceh sengaja dibuka bagi para jemaah. Kegiatan peribadatan tersebut juga berlangsung tanpa mengindahkan protokol penanggulangan COVID-19[6]. Hingga saat ini belum ada berita yang menyatakan bahwa mesjid menjadi kluster penyebaran COVID-19 di Aceh. Demikian pula belum ada informasi tentang adanya kelompok masyarakat di Aceh yang terpapar COVID-19 karena duduk di warung kopi.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyebaran COVID-19 di Aceh adalah karena mobilitas penduduknya sangat rendah. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung bagian utara Pulau Sumatera yang relatif “terisolir”, maka hanya orang-orang yang mempunyai tujuan khusus saja yang mau datang berkunjung ke Aceh. Apalagi semua kegiatan industri gas alam cair (LNG) yang pernah berjaya pada era 1970-1990an sudah lama tutup dan Aceh sepertinya kehilangan daya tarik[7].

Seandainya Pandemi COVID-19 berlangsung pada saat Aceh berlimpah dengan kegiatan eksplorasi gas alam cair (1970-1990), kemungkinan jumlah korban COVID-19 jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sekarang. Hal ini mengingat pada saat itu mobilitas penduduk yg menuju Aceh sangat tinggi karena daya tarik lapangan pekerjaan di bidang pertambangan yg terbuka luas. Diperkirakan pada saat Aceh mengalami booming gas alam cair sekitar 80 persen tenaga kerjanya berasal dari daerah lain.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang tegas dalam menutup daerah perbatasan dengan Sumatera Utara merupakan faktor kunci dalam menekan rendahnya penyebaran COVID-19. Selama dua bulan terakhir ini seluruh sarana transportasi dari daerah lain dilarang memasuki wilayah Aceh. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap berkurangya jumlah penduduk pendatang yang masuk ke Aceh. Selain itu, seluruh destinasi wisata di Aceh juga ditutup tidak hanya bagi warga pendatang, tetapi juga bagi warga lokal. Bahkan beberapa lokasi wisata yang strategis dijaga aparat keamanan. Pemerintah Provinsi Aceh tetap memberlakukan protokol  penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan social distancing dan himbauan selalu mencuci tangan dengan  sabun, bahkan membagikan masker, terutama bagi kelompok masyarakat sedang berada di mesjid-mesjid, pasar-pasar maupun warung-warung kopi[8].

 

Sumatera Utara dan keunikannya

Berbanding terbalik dengan Provinsi Aceh, kondisi di Provinsi Sumatera Utara justru malah lebih terbuka dengan pergerakan penduduk. Hal ini dikarenakan provinsi ini berbatasan dengan tiga provinsi lain yaitu Aceh, Riau dan Sumatera Barat. Keterbukaan tersebut diduga menjadi faktor tingginya mobilitas penduduk dan menjadi salah satu penyebab semakin cepat akselarasi penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara.

Tingginya penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara juga kemungkinan disebabkan oleh tingginya mobilitas antarkabupaten. Salah satu daerah yang paling parah dilanda COVID-19 adalah Kota Medan. Saat ini seluruh kecamatan di Kota Medan merupakan zona merah dalam penyebaran COVID-19. Kota Medan kiranya menjadi daya tarik sendiri bagi penduduk dari daerah lain di Sumatera Utara karena terbukanya kesempatan kerja yang luas, terutama di bidang perdagangan dan industri. Apalagi Kota Medan merupakan  kawasan industri  strategis (KIM) [9], sehingga sudah barang tentu banyak tersedia lapangan kerja dan ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya mobilitas sirkuler antar kabupaten. Sebagian di antara migran sirkuler tersebut ditengarai berpotensi menjadi pembawa COVID-19. Kota-kota satelit di sekitar Medan juga banyak yang terpapar COVID-19, seperti Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

Kota Medan merupakan kota yang unik berfungsi sebagai "melting-pot"[10] tempat berbaurnya berbagai suku-bangsa dengan segala karakteristiknya. Hal ini kadang menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan penanggulangan COVID-19 karena latar belakang sosial budaya yang berbeda diantara kelompok masyarakatnya.

 

Optimisme dan Upaya

Ke depan kiranya belum bisa diprediksi secara pasti bagaimana akhir penanggulangan pandemi COVID-19 di Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Aceh seyogyanya harus sungguh-sungguh mengendalikan COVID-19 dengan membatasi seminimal mungkin mobilitas penduduk terutama yang masuk ke daerah tersebut. Selama mobilitas penduduk tersebut dapat dikendalikan, maka kemungkinan besar pandemi COVID-19 menjadi zero di Aceh pada masa yang akan datang.  Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dituntut menerapkan kebijakan progresif dengan kegiatan sosialisasi di lapangan secara konprehensif agar masyarakat memahami secara utuh tentang bahaya COVID-19. Jika tidak, maka kemungkinan besar wilayah Sumatera Utara menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 yang sangat dahsyat di Sumatera dan berpotensi mengancam daerah tetangga terdekatnya seperti Provinsi Aceh.

 

Ditulis oleh Fadjri Alihar dan Norman Luther Aruan, Peneliti Demografi Sosial di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

__________

Referensi:

[1] BPS. (2010). Sensus penduduk 2010. Jakarta: BPS.

[2] BPS. (2019). Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2019. Jakarta: BPS.

[3] Idhom, Addi M. (2020, 8 Juni). Update Corona 8 Juni 2020 di Indonesia & Dunia: Data Baru Hari Ini. tirto.id.https://tirto.id/update-corona-8-juni-2020-di-indonesia-dunia-data-baru-hari-ini-fF5T

[4] Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

[5] Nasir, M. (2020, 4 April). Jam Malam dicabut, Kota Banda Aceh mulai bergairah. aceh.tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com/2020/04/04/video-jam-malam-dicabut-kota-banda-aceh-kembali-bergairah

[6] Rahmadi, D. (2020, 24 April). Jemaah Salat Tarawih Tetap Padati Mesjid di Aceh di Tengah Pandemi Covid-19. merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/jemaah-salat-tarawih-tetap-padati-masjid-aceh-di-tengah-pandemi-covid-19.html

[7] Patji, A.R (2003). Negara dan  Masyarakat dalam Konflik Aceh: Studi tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik di Aceh. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

[8] Jalimin. (2020, 19 April). Tim Siaga Covid-19 Bagi-bagi Masker untuk Jamaah Masjid Babul Maghfirah Tanjung Selamat. aceh.tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com/2020/04/19/tim-siaga-covid-19-bagi-bagi-masker-untuk-jamaah-masjid-babul-maghfirah-tanjung-selamat.

[9] BPS. (2015). Sumatera Utara dalam Angka 2015. Jakarta: BPS

[10] Castles. L. (1976). Urbanisasi di Jakarta. Jakarta: Gramedia

 

powered by social2s
Go to top