• Save Population From Corruption
  • Poster Ekologi Kota 2018
  • Poster Ekologi Desa 2018
  • Poster Migrasi Internasional 2018
  • Poster Migrasi Internal 2018
  • Poster Pendidikan 2018
  • Poster Ketenagakerjaan 2018
  • Poster Keluarga Remaja 2018
  • Poster Keluarga Lansia 2018
  • Poster Keluarga Ibu 2018

Ditulis Oleh Bayu Setiawan*)

 

padiDalam UU no.7 /1996, telah diamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar  manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.Pemenuhan kebutuhan pangan penduduk Indonesia sering diidentikkan dengan pemenuhan kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Padahal Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris memiliki sumber pangan nonberas yang beragam dan sangat potensial apabila dikembangkan secara optimal.


Meskipun Indonesia memiliki potensi pangan lokal nonberas yang sangat beragam, namun kebijakan pangan nasional lebih difokuskan pada peningkatan produksi beras dan cenderung mengabaikan pengembangan pangan lokal. Sejak akhir 1960-an[1] sampai dengan pertengahan 1980-an kebijakan perberasan merupakan prioritas dalam kebijakan pangan nasional dan tujuan dari kebijakan perberasan nasional saat itu adalah mencapai swasembada beras. Hasilnya adalah Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil dalam memicu produksi padi selama awal revolusi hijau 1970-an sampai pertengahan 1980-an dan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun demikian, laju pertumbuhan beras nasional cenderung turun dan semakin tidak stabil sehingga sejak tahun 1994 Indonesia sudah tidak lagi berswasembada beras.

 

Arah pembangunan di bidang ketahanan pangan yang juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (misalnya Operasi Pasar Khusus ’OPK’-Beras, Program Raskin dan politik harga beras) dinilai oleh berbagai pihak sebagai program yang justru destruktif terhadap pola konsumsi (food habit) dan tidak memberdayakan pangan lokal (KCM, Juni 2005; Samhadi, 2007, Nugraha 2006). Melalui berbagai program pengentasan kemiskinan tersebut (program Raskin[2]), pemerintah memberikan bantuan beras secara merata (nasional) kepada penduduk meskipun makanan pokok di sebagian wilayah Indonesia adalah nonberas.

 

Kebijakan pangan Indonesia sejak Pelita I cenderung memfokuskan pada pengembangan komoditi beras. Kebijakan ’berasisasi’ di satu sisi telah mengantar negeri ini mencapai swasembada beras pada tahun 1984, namun di sisi lain telah menggeser/merubah pola konsumsi (’food habit’) masyarakat dari nonberas ke beras meskipun daerahnya  bukan penghasil/sentra beras. Hasil penelitian PKK-LIPI tahun 2005 dan tahun 2011 di Desa Enoneontes dan Naukae, Kabupaten TTS, NTT juga mengindikasikan bahwa di kalangan orang-orang muda cenderung beralih ke beras. Mengkonsumsi pangan nonberas dianggap tidak bergengsi dibandingkan dengan beras. Beras dalam hal ini lebih dipandang sebagai simbol status. Hal ini mengakibatkan kebutuhan pangan beras dalam negeri menjadi meningkat (ditengarai 96 persen dari total penduduk Indonesia menggantungkan kebutuhan pangan utama pada beras[3]).

 

Kebijakan pemerintah yang terfokus pada komoditi beras di sisi lain berdampak pada perubahan pola konsumsi. Di beberapa wilayah mulai terlihat adanya kecenderungan pergeseran pangan lokal (seperti jagung di NTT dan Madura, sagu di Maluku, ubi jalar/hipere di Papua) sebagai makanan pokok ke beras, padahal diversifikasi pangan sangat membantu dalam mewujudkan kemandirian di tingkat rumah tangga. Kebijakan diversifikasi pangan, pada dasarnya sudah ditetapkan sejak tahun 1974 dan disempurnakan dengan Inpres 20/ 1979. Namun secara operasional, diversifikasi pangan belum dapat terlaksana dengan efektif, bahkan kecenderungannya saat itu justru terjadi ketergantungan pada satu komoditi pangan.

 

Konsumsi pangan yang terlalu bergantung pada satu komoditas pangan yaitu beras, mengandung resiko kemandirian pangan baik di tingkat rumah tangga maupun nasional mudah menjadi rapuh. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian, maka kemandirian pangan dengan menekankan pada potensi lokal menjadi isu yang sangat penting dan strategis untuk diangkat. Hal ini pun sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memfokuskan pada upaya pengembangan kemandirian pangan yang berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal yang berakar di masyarakat[4].

 

Dalam upaya membangun kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras, diperlukan pemberdayaan pangan lokal nonberas secara intensif. Upaya yang dilakukan semestinya mengacu pada pemberdayaan/revitalisasi dan pengembangan pangan alternatif yang sesuai dengan keadaan daerah, sumberdaya, sumber pangan, sosial-ekonomi, budaya dan kearifan lokal. Undang-Undang Pangan bahkan telah mewajibkan upaya pengembangan pangan lokal. Pendekatan yang berbasis pada komoditas beras tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, disamping menambah ketergantungan pada impor juga membatasi pengembangan diversifikasi pangan nonberas sekaligus menghambat terwujudnya kemandirian pangan.

 

Keragaman sumber karbohidrat alternatif dan kegiatan revitalisasi pangan lokal selain penting untuk mengurangi tekanan permintaan beras yang terus meningkat, untuk jangka panjang dapat menjadi penyelamat dan memperkuat kemandirian pangan serta ketahanan pangan nasional. Penanaman dan pemanfaatan sumber pangan lokal selayaknya menjadi bagian integral dari upaya memperkokoh ketahanan pangan melalui kemandirian pangan. Dominasi ketergantungan pada satu jenis pangan perlu dikurangi secara bertahap.

 

[1]Di era pemerintahan Soekarno (1965/1966) sudah secara intensif melakukan upaya untuk meningkatkan produksi beras melalui program Bimas, Inmas (1967), diikuti dengan Insus dan Supra Insus pada tahun 1979 (Abbas, 1997:92-93).

[2] Program ini ditetapkan pemerintah melalui Kebijakan Perberasan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Dalam butir kelima diamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

[3]Suryaman, Maman. 2006. ”Diversifikasi dan Ketahanan Pangan” diambil dari http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/082006/02/0902.htm

[4]Indonesia dapat belajar dari Jepang yang berhasil menurunkan konsumsi perkapita beras menjadi setengahnya. Kekurangan beras ditutup dengan sumber karbohidrat lain yang disesuaikan dengan potensi lokal. Perfektur Kagoshima misalnya, mampu menempatkan dirinya sebagai sentra produsen ubi jalar dan berbagai produk olahannya (Nasution, Muslimin. 2007. ”Tinggalkan Beras, Beralihlah ke Tepung Lokal”, diambil dari http://www.mail-archive.com/ /msg08162.html">/msg08162.html).
 
 *)Peneliti Bidang Kependudukan PPK LIPI

issnwebPPK

Berita Internal

Picture1
01 Juli 2014

Akses e-journal

Statistik Kependudukan

Publikasi Buku

  • BatamDepan.jpg
  • belitungdepan.jpg
  • belitungdepan1.jpg
  • belitungdepan2.jpg
  • Bintandepan.jpg
  • Buku1.jpg
  • Buku2.jpg
  • Buku3.jpg
  • Buku4.jpg
  • Buku5.jpg

Mitra

banner pdii

banner simpeg

intra-lipi

isjd

 

Instagram P2Kependudukan

http pluspng

Galeri Video

This text will be replaced

Statistik Pengunjung

1443403
Harian
Mingguan
Bulanan
Total
808
7001
16338
1443403

Go to top